Kabar6-Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya yang disetujui Menteri Kesehatan untuk mencegah meluasnya wabah Covid-19 disoroti publik.
Analis Kebijakan Publik, Adib Miftahul mengatakan, setidaknya ada beberapa poin yang menjadi catatan terkait rencana penerapan PSBB di tiga wilayah penyangga Ibukota DKI Jakarta tersebut.
Pertama, harus ada regulasi (Pergub) dengan mekanisme yg jelas, sistematis, terkait aturan PSBB. Persetujuan pemerintah pusat (menteri Kesehatan) hanya sekedar lampu hijau alias persetujuan.
Tetapi tidak mengatur secara rinci dan detil terkait penerapan PSBB. Disinilah Pemrov Banten dan Pemda Tangerang Raya dituntut untuk mengeluarkan Pergub yang jelas, mengatur kebijakan komprehensif, mudah dipahami masyarakat dan tidak rancu sebagai acuan bagi petugas di lapangan untuk penegakan aturan PSBB.
Aktifitas atau sektor usaha apa yang boleh buka, kalaupun ada pengecualian syaratnya seperti apa. Bagaimana pula penerapan PSBB bukan hanya di jalan-jalan besar saja (Jalan Provinsi), tetapi juga bagaimana aktifitas warga yang hanya di jalan gang atau jalan kampung.
“Disinilah, dalam waktu yang sangat pendek sebelum penerapan PSBB, Sabtu 18 April 2020, Pemda dituntut ekstra keras, menghadirkan regulasi yang dapat dipahami bersama. Jangan lupa, Tangerang Raya sebagai kawasan industri dan jasa sangat besar pengaruhnya dalam menjaga stabilitas ekonomi,” ungkap Adib, kepada Kabar6.com, Rabu (15/4/2020).
Kedua, kata dia, harus saling terhubung kolaboratif antar pemda di Tangerang Raya terhadap penerapan PSBB. Eksekusi PSBB tak bisa ego sektoral dan jalan sendiri-sendiri.
Pemrov Banten sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat mempunyai andil besar soal supervisi, yang nantinya bicara evaluasi efektif tidaknya PSBB ini. Termasuk peran vital TNI Polri menjadi kesatuan dalam penegakan aturan (Law Enforcement) PSBB. Koordinasi dan kolaborasi menjadi kunci.
“Keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat juga memberikan warna efektif penerapan PSBB, terkait sosialisasi, khususnya soal ibadah dirumah atau perspektif ibadah dirumah saat wabah covid-19 yang menjadi kesepakatan bersama. Apalagi jelang puasa, soal ibadah membutuhkan sosialisasi yang baik dengan melibatkan tokoh agama,” ujarnya.
Ketiga, lanjutnya kebijakan anggaran yang efektif, mempunyai konsep detil dan tepat sasaran. Kebijakan anggaran pemda menghadapi PSBB kelihatannya siap, tapi saya kritisi sebenarnya rapuh.
Kenapa? Bisa dikatakan siap, karena semua men-declaire anggaran yang cukup besar serta banyaknya bantuan dari pihak swasta.
Pemda seolah berlomba menyenangkan publik dengan ratusan miliar yang bakal digelontorkan. Memang Ini penting, untuk menyuntik psikologis masyarakat bahwa kesiapan anggaran untuk wabah corona membuat masyarakat bakal terbantu.
Tetapi saya kritisi rapuh. Kenapa, sampai sekarang belum terlihat konsep sistematis, skema program kerja detil kemana anggaran yg begitu besar bakal digunakan. Step by step program penanganan dan pemberdayaan masyarakat belum rinci terlihat.
Semua masih bicara secara umum, tanpa detil soal arah program pergerakan dana ratusan miliar itu. Alokasi yang jamak masih soal pemenuhan APD, renovasi hunian isolasi sementara, penyemprotan disinfektan dan jaring pengaman sosial (JPS) sembako secara umum yang datanya masih semprawut hingga kini.
Alokasi anggaran masih belum sepenuhnya berpihak kepada JPS diberbagai aspek. Misalnya ketika PSBB berlaku atau selama periode pandemi Covid-19 ini masih ada, apa yang akan dilakukan pemda terkait bantuan kepada warga.
Berapa total jumlah warga yg akan dicukupi atau dibantu kebutuhan pangan dalam rentang waktu PSBB?. Berapa pula yang harus dibantu secara penuh, hanya dibantu 70 persen, hanya dibantu setengah dan masyarakat mana yang tak perlu bantuan, dan seterusnya.
“Pendampingan UMKM, pekerja sektor non formal seperti apa? Ini jelas belum terlihat. Validitas data JPS ini yang sangat penting. Biar tak ada lagi masalah di masyarakat, soal kerancauan bantuan. Yang harusnya berhak dapat bantuan, ternyata tidak dapat. Dan yang seharusnya tak layak dibantu, ini malah dapat bantuan. Jangan ada lagi ungkapan ibu penjual pakaian yang viral di media sosial, sambil terisak menangis “Diluar mati karena Corona, dirumah kami mati kelaparan,” katanya.
Keempat, pendampingan gerakan stimulus ekonomi dan insentif imbas wabah ini juga membutuhkan penanganan yang fokus. Wabah ditangani, tetapi ekonomi juga harus berjalan. UMKM seperti warung makan, usaha logistik, transportasi, dan lainnya membutuhkan kepastian pendampingan serta bantuan kongkrit.
“Apalagi jelang Ramadan, biasanya UMKM yang mempunyai andil menggerakkan roda ekonomi. Solusi pendampingan bisa berupa membeli barang yang diproduksi, dengan mendistribusikan kepada masyarakat, dan mempertemukan pembeli dan penjual secara online, dan banyak cara lainnya,” imbuh Adib.
Kelima, Tangerang Raya yang terkenal sebagai daerah kawasan jasa dan industri juga vital harus menjadi perhatian serius. Masalah investasi penting, tetapi PHK imbas corona yang mengancam ribuan buruh, apalagi jelang lebaran, juga butuh win-win solution. Solusi sama-sama enak juga harus ada kepada perusahaan.
Ketika misal, perusahaan harus tetap beroperasi, tapi harus mematuhi secara ketat protokol kesehatan, juga bisa menjadi solusi.
Kalau pun harus berhenti beroperasi, karena mengikuti aturan PSBB, kebijakan solutif Pemda, bisa berupa penangguhan pajak beberapa bulan kedepan atau memberi insentif juga sebagai langkah bijak. Jangan hanya getol mengimbau jangan PHK, tetapi pajak PAD tak mau turun, ini juga tak fair.
Akhirnya, ‘Treatment’ kebijakan sistematis ini penting, agar masyarakat paham dan sadar bahwa negara hadir saat darurat bencana pandemi ini. Mereka pun akan sukarela mematuhi PSBB, karena semua urusan kebutuhan bantuan terang dan jelas (loud & clear) didepan.**Baca juga: 2 Hari Menjelang PSBB, Tangsel Masih Berkutat Godok Perwal.
“Backup pemda ada disamping rakyat. Ada kesungguhan pemerintah daerah yang betul dan masyarakat meyakininya. Hal ini menjadi sebuah semangat untuk berjuang bersama mengatasi wabah ini. Kebersamaan dan saling memahami adalah kunci,” tegas Dosen Fisip Universitas Islam Syekh Yusuf UNIS Tangerang ini.(Tim K6)
