1

Dukung PSBB, Forum RW 08 Adiyasa Perketat Penjagaan Warga Masuk Perumahan

Kabar6.com

Kabar6-Forum RT/RW 08 Perumahan Taman Adiyasa, Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang memperketat himbauan terhadap warga yang melintas masuk dikawasan perumahan

Pasalnya, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendukung peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang sejak 18 April 2020 lalu

” Masih banyak warga yang melintas di perumahan ini yang lalai terhadap himbauan pemerintah, terutama himbauan untuk memakai masker,” ungkap Bambang ST

Padahal menurut Bambang, itu untuk keselamatan warga sendiri dari ancaman penyebaran wabah virus Corona (Covid-19) lagi pula untuk mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19.

” Kita warga memperketat penjagaan terhadap warga yang masuk perumahan ini, setiap yang melintas harus pakai masker, enggak pake masker kami suruh balik lagi ambil maskernya,” ujar Bambang.

**Baca juga: Pemkab Tangerang Terima Bantuan 4 Perusahaan Penanganan Covid-19.

Pantauan di posko pemeriksaan terlihat sejumlah pengedara roda dua yang terpaksa harus balik arah karena tidak memakai masker, bahkan ada pengendara yang tidak terimah saat ditegur warga

” Ada juga yang enggak terima ditegur, malah adu argumen dengan salah satu anggota kami yang jaga,” pungkasnya.(Tim K6)




Pemkab Tangerang Terima Bantuan 4 Perusahaan Penanganan Covid-19

Kabar6.com

Kabar6 – Pemerintah Kabupaten Tangerang menerima beberapa sumbagan terkait penanganan Covid-19 dari 3 perusahaan dan satu badan usaha negara.

Sumbangan yang pertama dari PT Adis Dimension Footwaer Balaraja berupa Hazma (Alat Pelindung Diri) 225 Pcs, PT Unilever Indonesia sabun Lifebouy 346 Dus ( 10 DG144 x 75 G), PT Jaya Real Property berupa Hazma 50 pcs da, Masker 50 pcs dan PT BPJS Ketenagakerjaan Cabang Citra Raya Cikupa Baju hazam 100 pc, sarung tangan 1.000 pc dan masker 500 pc.

Kepala Cabang BPJS Tenagakerja Cabang Citra Raya Cikupa Kabupaten Tangerang Maulana Zulfikar mengatakan pihaknya sangat terpanggil untuk memberikan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) penanganan covid-19 kepada Pemkab Tangerang

“Bantuan APD covid-19 ini sebagai bentuk kepedulian BPJS Ketenagakerjaan, semoga bantuan APD bisa membantu para tenaga medis yang bertugas di rumah sakit dan puskesmas dalam penanganan wabah covid-19,” kata Zulfikar, Senin (20/4/2020).

Dartono perwakilan PT Adis Dimension Footwaer mengatakan penyerahan APD dan masker ini dalam rangka membantu penanganan covid-19 untuk tenaga medis dan relawan yang membutuhkan.

“Mudahan bantuan APD dan Masker ini sangat membantu tenaga medis dalam penanganan covid, semogah wabah virus corona ini cepat berlalu di negara Indonesia,” ujar Dartono

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar usai menerima bantuan dari perwakilan BPJS Tenagakerjaan dan PT Adis Dimension Footwaer mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang sudah membantu baik alat pelindung diri, sabun untuk cuci tangan dan masker serta alat lainnya yang akan digunakan penanganan covid-19 di Kabupaten Tangerang.

“Saya ucapkan banyak terima kasih kepada PT PT Adis Dimension, BPJS Tenagakerjaan, PT Unilever Inonesia dan PT Jaya Real Property yang sudah menyumbangkan untuk penanganan covid-19,” kata Zaki.

**Baca juga: Nenek Paryamah Sebut Seumur Hidup Tidak Pernah Terima Bansos.

Bupati Zaki berpesan kepada perusahaan agar tetap memperhatikan anjuran dari protokol covid-19 yaitu social distanching demi mencegah covid-19, untuk upaya menangani wabah virus corona yang semakin meluas.

“Saya berpesan kepada perusahaan agar selalu memperhatikan social distanching sebagai langkah pencehagan virus corona, tidak berjabak tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain terutama orang yang sedang sakit dan beresiko tinggi menderita covid-19.” ujarnya. (Vee)




PSBB Covid-19, Pemkot Tangsel Berdalih Mustahil Setop KRL

Kabar6.com

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tidak setuju jika operasional kereta api commuter line dihentikan selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Covid-19.

“Bahan pangan di Pasar Serpong itu kan dari Maja, jadi nanti kita akan terpengaruh, jadi seperti itu. Bukan penyetopan, karena berpengaruh kepada ekonomi nanti,” kata Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, Senin (20/4/2020).

Menurutnya, moda transportasi KRL sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok di Kota Tangsel. Ada beberapa bahan pangan yang masuk di Pasar Serpong, berasal dari daerah Maja, Rangkasbitung.

Meskipun tetap beroperasi, Benyamin meyakini lima stasiun yang ada di Kota Tangsel tetap menjalankan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19.

**Baca juga: Gerombolan Supir Angkot di Serpong Sumringah Didatangi Polisi.

Seperti aturan jaga jarak, penggunaan masker, pengecekan suhu badan. Kelima stasiun di Kota Tangsel menjadi perlintasan rute dari Tanah Abang ke Rangkasbitung dan sebaliknya.

“Di Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2020 itu disebutkan bahwa semua pergerakan orang dan barang dihentikan sementara, kecuali kereta api dan pesawat udara,” urainya.(yud)




Nenek Paryamah Sebut Seumur Hidup Tidak Pernah Terima Bansos

Kabar6.com

Kabar6-Paryamah, 80 tahun, warga Kampung Leweung Gede RT 004/005 Desa Parahu Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang, tak pernah menikmati bantuan sosial atau bansos yang selama ini digaungkan pemerintah. Ia diduga tak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Belum dapet. Saya juga tidak tahu kalau ada jenis bantuan seperti itu, untuk masyarakat,” katanya, Senin (20/4/2020).

Ia terangkan, selama hidupnya tak pernah mendaparkan bantuan dari pemerintah. Seperti halnya Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangam Non Tuna (BNPT).

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kecamatan Sukamulya, Retno Juarno mengatakan, dirinya merasa sangat prihatin melihat kondisi nenek Paryamah. Padahal ia warga yang tergolong tidak mampu dan sangat layak untuk mendapatkan bansos kesejahteraan dari pemerintah.

“Akan tetapi kondisi ini terbalik, karena banyak warga yang mampu mendapatkan bantuan seperti PKH dan BNPT,” jelas Retno. Menurutnya, nenek Paryamah ini, merupakan warga asli Desa Perahu.

Bahkan nenek Paryamah memiliki identitas lengkap seperti e-KTP. “Melihat kondisi masyarakat yang tidak tersentuh bantuan, sangat prihatin. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tertindas,” ujarnya.

**Baca juga: Warga Gunung Kaler Diajak Patuhi PSBB dengan Pakai Masker.

Menurut Retno, nenek Paryamah ini tinggal seorang diri di rumahnya, dan hanya bertahan hidup dari sumbangan masyarakat sekitar saja. Dia merasa tidak mengerti tentang mekanisme pendataan PKH dan BPNT.

Banyak warga miskin di Kecamatan Sukamulya yang tidak mendapat bantuan sosial teraebut.(Vee)




Fokus Covid 19, Mulai Hari Ini RSUD Kota Tangerang Tak Terima Pasien Umum

kabar6.com

Kabar6-Dalam rangka memaksimalkan penanganan kasus Covid-19 di Kota Tangerang, mulai Senin (20/4/2020), RSUD Kota Tangerang tidak menerima pelayanan untuk pasien umum selain Covid 19.

Hal ini dilakukan sebagai upaya memaksimalkan dan memprioritaskan pelayanan rawat inap untuk para pasien Covid 19, yang merupakan rujukan dari Puskesmas atau Rumah Sakit.

Penutupan sementara ini juga merujuk instruksi Walikota Tangerang Nomor 5 Tahun 2020, tentang penunjukkan RSUD Kota Tangerang, sebagai rumah sakit yang menangani Covid 19 di wilayah Kota Tangerang.

“Upaya ini dilakukan guna memaksimalkan pelayanan wabah Covid 19 serta mengantisipasi agar tidak terjadi penularan kepada pasien rawat inap biasa atau rawat jalan yang berobat ke RSUD Kota Tangerang,” ungkap Direktur Utama RSUD Kota Tangerang, dr Henny Herlina, Senin (20/4/2020).

Henny pun menuturkan, untuk sementara waktu masyarakat bisa menggunakan pelayanan Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan lain.

Pasalnya, dengan adanya Pandemi Covid 19, dikhawatirkan akan menyebar ke pasien lain atau pengunjung.

Ia berharap, dengan keputusan ini, penanganan Covid 19 di RSUD Kota Tangerang bisa lebih optimal. Seluruh tenaga medis pun dapat bekerja tanpa rasa khawatir terjadinya penularan virus ke pasien rawat biasa atau keluarga pasien yang datang ke RSUD Kota Tangerang.

Sementara itu, Humas RSUD Kota Tangerang, Tintin Supriatin menjelaskan untuk pasien yang berobat atau dirawat di RSUD akan diarahkan ke fasilitas kesehatan (Faskes) lain yang bekerjasama dengan BPJS.

“Untuk pasien yang sedang menjalani rawat inap di RSUD Kota Tangerang, akan ditunggu hingga benar-benar sembuh dan dinyatakan boleh pulang oleh dokter,” ujarnya.

Sementara, untuk pasien baru yang dirawat di RSUD Kota Tangerang disarankan untuk sementara dirawat di rumah sakit lain.**Baca juga: Ini Kriteria Keluarga Miskin Penerima Dana Desa Terdampak Covid-19.

“Karena dua minggu kedepan yang diterima di RSUD Kota Tangerang adalah pasien khusus corona,” terangnya seraya menerangkan RSUD Kota Tangerang siap menampung 100 pasien Covid 19.(ADV)




Honor dan Konsumsi Cegah Covid-19, BPBD Banten Rogoh Rp1 Miliar

Kabar6.com

Kabar6-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten terus mengoptimalkan sosialisasi, edukasi dan melakukan penyemprotan disinfektan di delapan kabupaten/kota. Sedikitnya sudah ada 1.073 titik telah didatangi tentang pentingnya pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kami menerjunkan 100 petugas lapangan setiap harinya, dengan alat penyemprotan sekira 200 unit,” kata kepala pelaksana BPBD Banten, Nana Suryana kepada wartawan, Senin (20/4/2020).

Ia jelaskan, pencegahan Covid-19 mendapat alokasi anggaran Rp8,1 miliar dari pergeseran APBD Banten 2020 tahap I.

Anggaran itu sebagian besar digunakan untuk belanja APD, masker, hand sanitizer, disinfektan dan belanja bahan pakai habis lainnya sebesar Rp6,2 miliar.

**Baca juga: Gerbang Tol Serang Timur dan Barat Jadi Check Point Masuk Kota Banten.

Kemudian honor dan makan minum atau mamim petugas sebesar Rp1 miliar, dan sisanya untuk pengadaan sarana dan prasarana lainnya hampir Rp1 miliar.

“Pengadaan disinfektan hampir Rp2 miliar, hand sanitizer Rp2,5 miliar lebih dan masker Rp1,1 miliar. Semua penggunaan anggaran ini kami laporkan kepada gugus tugas dan ke DPRD,” urainya.(Den)




Gerombolan Supir Angkot di Serpong Sumringah Didatangi Polisi

Kabar6.com

Kabar6-Para supir angkot, ojek online atau pangkalan, dan supir taksi terlihat sumringah saat mendapatkan bantuan 5 liter beras dari kepolisian di Posko Cek Poin Exit Tol Rawa Buntu, Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Saat didatangi polisi mereka sedang mangkal sambil melamun tunggu penumpang yang jumlahnya semakin sepi selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Covid-19.

“Bantuan ini sangat berharga bagi kami yang sedang kesulitan ekonomi mas,” ungkap Waluyo, 43 tahun, supir angkot yang ditemui di lokasi, Senin (20/4/2020).

**Baca juga: Bawaslu Tangsel: Bacalon Jangan Manfaatkan Bencana Kesehatan Covid-19.

Perwira Pengendali Cek Poin Rawa Buntu, Inspektur Satu Suprayitno mengatakan, total paket yang diberikan ada 32 kantong.

“Kita memberi bantuan kepada profesi yang berdampak seperti supir angkot, taksi, ojol dan opang,” terangnya.(eka)




Bawaslu Tangsel: Bacalon Jangan Manfaatkan Bencana Kesehatan Covid-19

Kabar6.com

Kabar6-Segala tindak-tanduk bakal calon atau bacalon di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus dipelototi selama pandemi Covid-19. Pengawasan berupa pemberian bantuan yang marak terjadi dan bahkan dipamerkan lewat media sosial oleh sekelompok tim pemenangan.

“Kami menghimbau kepada para bakal calon walikota dan wakil walikota, baik petahana maupun non petahana untuk tidak memanfaatkan kondisi ini,” tegas Ketua Bawaslu Tangsel, Muhamad Acep lewat keterangan tertulis kepada kabar6.com, Senin (28/4/2020).

Ia menerangkan, pihaknya melihat langsung pemberian bantuan dari bacalon. Pun tak sedikit ada banyak laporan dari masyarakat sekitar.

Model pemberian bantuan, lanjut Acep, seperti penyemprotan cairan disinfektan di bagian tangki terdapat gambar stiker bacalon. Kemudian juga pembagian masker kepada masyarakat.

“Ada gambar seseorang yang dianggap akan maju sebagai calon walikota maupun wakil walikota. Memang mereka tidak menyebutkan apakah bantuan itu datang nya dari pemerintah atau bukan,” terang Acep.

**Baca juga: PSBB Covid-19, MUI Tangsel: Pelaksanaan Adzan Seperti Biasa.

Menurutnya, pemberian tersebut bisa menjadi persoalan. Apakah pemberian atau bantuan itu murni karena kemanusian atau ada unsur politisnya. Juga apakah ada uang program pemerintah di dalamnya.

“Itu sangat sulit dibedakan. Maka kami akan mengawasi dengan ekstra hati-hati,” jelas Acep.(yud)




Batalyon Mandala Yudha Bagikan Paket Sembako dan Masker

Kabar6.com

Kabar6-Sebanyak 600 paket sembako dan 1000 masker dibagikan oleh prajurit TNI dari kesatuan Batalyon Mandala Yudha Kostrad kepada masyarakat di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Senin (20/4/2020).

Paket sembako diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah. Mulai dari pedagang, tukang ojek, tukang becak, pemulung hingga petugas kebersihan.

“Kami punya program bakti TNI sesuai dengan arahan dari komando atas dalam hal ini Angkatan Darat (AD). Kami diperintahkan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19,” kata Wakil Komandan Batalyon Mandala Yudha Kostrad, Letkol (Inf) Jimmy Sitinjak.

Pyhsical distancing tetap diterapkan saat pembagian sembako dilakukan di depan Masjid Agung Al Ara’af Rangkasbitung. Masyarakat juga diharuskan terlebih dahulu mencuci tangan sebelum menerima sembako.

**Baca juga: Ini Kriteria Keluarga Miskin Penerima Dana Desa Terdampak Covid-19.

“Kami berikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan Covid-19 dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker yang sesuai dengan program pemerintah,” ujar Jimmy.

Pembagian sembako kepada masyarakat, sambung Jimmy, akan dijadwalkan kembali.

“Pada bulan Ramadhan kami programkan lagi pembagian sembako bakti TNI kepada masyarakat. Kami ingin bantuan ini benar-benar tepat sasaran dan membantu masyarakat di tengah kondisi seperti ini,” katanya.(Nda)




Ini Kriteria Keluarga Miskin Penerima Dana Desa Terdampak Covid-19

kabar6.com

Kabar6-Bagi wilayah yang menerima dana desa kurang dari Rp800 juta, maksimal mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 25 persennya. Lalu desa yang menerima dana desa Rp800 juta sampai Rp1,2 miliar maksimal mengalokasikan BLT 30 persennya.

Sedangkan wilayah yang penerimaan dana desanya lebih dari Rp1,2 miliar mengalokasikan BLT 35 persen. “BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga yang terdampak Covid-19 yang tidak tercover oleh bantuan Pemerintah Pusat dan daerah,” ujar Wakil Ketua Apdesi Lebak, Darmawan, Minggu (19/4/2020).

Darmawan menjelaskan, pendataan dilakukan pada tingkat RT oleh relawan yang mendapat surat tugas dari kepala desa selaku Ketua Relawan Desa Lawan Covid-19.

**Baca juga: Perubahan Anggaran Desa untuk Penanganan Covid-19 di Lebak Ditarget Selesai 2 Minggu.

Keluarga miskin penerima BLT Dana Desa yang dimaksud adalah keluarga yang memenuhi minimal 9 dari 14 kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), 14 kriteria itu adalah:

1. Luas lantai <8m2/orang
2. Lantai tanah/bambu/kayu murah
3. Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
4. Buang air besar tanpa fasilitas/bersama orang lain
5. Penerangan tanpa listrik
6. Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
7. Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
9. Satu stel pakaian setahun
10. Makan 1-2 kali/sehari
11. Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m2, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain berupah <Rp600 ribu per bulan
13. Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp500 ribu.

“Ketika nanti alokasi anggaran BLT yang disiapkan tidak habis karena misalnya hanya sedikit yang dicover oleh desa, anggaran itu bisa dirubah lagi di perubahan anggaran yang reguler di bulan November sesuai kesepakatan dalam Musdes,” terang Darmawan.

Jika dari anggaran yang sudah dialokasikan secara maksimal masih tidak mencukupi, desa bisa mengajukan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan dana desa yang lebih dari persentase yang ditentukan oleh Kemendes PDTT.

“Nanti dievaluasi itu data penerima manfaatnya oleh kabupaten. Benar enggak ini sesuai ketentuan dari Kemendes,” katanya.(Nda)