Kabar6-Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang dalam kondisi was-was. Sebab, gaji yang aksn mereka terima direncanakan akan dipotong karena terimbas pandemi virus corona atau covid-19.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang Akhmad Lutfi menyatakan, terdapat sekitar 8.000 THL yang ada di Kota Tangerang. “Kebijakan pemotongan gaji itu akan berlaku bagi semua THL,” ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (29/4/2020).

Namun Lutfi enggan menyebut berapa jumlah potongan gaji para THL. Menurutnya, kebijakan itu merupakan salah satu rasionalisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19.

“Ini semua karena rasionalisasi anggaran. THL saja yang dipotong, Selain THL gak ada,” katanya.

Meski begitu, Lutfhi menjamin tidak akan ada pemecatan bagi THL. Kendati masa kerja THL berlaku selama kontrak yang telah disepakati. Jika kontrak habis dan tenaga pekerja tersebut tidak lagi dibutuhkan, maka tidak akan diperpanjang.
“Kalau pemberhentian itu kebijakan setiap dinas,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Masyati Yulia menyebut sebanyak 5.000 THL yang akan mengalami pemotongan gaji. Pemotongan gaji akan berlaku pada bulan depan.

**Baca juga: PSBB di Kota Tangerang Diperpanjang Hingga 15 Mei.

“Sekarang masih full, bulan depan Mei sudah gak bisa,” katanya kepada wartawan.

THL tersebut, kata Masyati, termasuk didalamnya para guru honorer. Masyati mengaku terus mengupayakan agar pada THL tidak ada yang mengalami pemutusan kontrak. Namun, dia juga enggan menyebut berapa jumlah gaji THL yang akan di pangkas.

“Masih dalam proses penghitungan. Semua THL bukan saja guru tapi semua,” terangnya. (Oke)

Kabar6-Hari ke 12 penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih berjibaku dalam proses pendataan masyarakat penerimaan bantuan sosial.

Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman mengaku kesulitan saat mendata para penerima bantuan sosial (bansos) karena banyak data ganda dan NIK KTP yang salah.

Wahyu menerangkan, usulan dari kelurahan selalu ganda, kemudian saat pendataan berikutnya tetap 20 persen sampai dengan 40 persen ganda dengan usulan sebelumnya.”Kemudian, ada NIK tidak valid dengan nama,” ujarnya melalui aplikasi pesan singkat. Rabu (29/4/2020).

Contoh pendataan ganda, Wahyu menjelaskan, 1 keluarga diusulkan lebih dari 1 orang, NIK KK diusulkan dan kemudian NIK anggota keluarganya juga diusulkan.

“Bapaknya diusulkan, emaknya diusulkan, anaknya diusulkan,” terangnya.

Wahyu berteguh, 1 keluarga hanya mendapatkan 1 bansos basis KK, dari Kemensos, atau dari Provinsi maupun dari Kota Tangsel.

Wahyu menjelaskan, hingga hari Senin 27 April 2020 total KK yang sudah dikumpulkan pihak Pemkot Tangsel baru sekitar 70 ribuan KK.

“Kita sampaikan ke Kemensos 60 ribuan KK dan ke Provinsi Banten 10 ribuan KK karena kita penuhi kuota sesuai diminta mereka yang deadline batas waktu sesuai ketentuan mereka,” terangnya.

Kemudian, untuk usulan data penerima selanjutnya masih ada di kelurahan, kecamatan.

Lanjutnya, jika kuota dari Kememsos maupun Provinsi Banten terpenuhi baru akan dibakcup oleh APBD Tangsel.

**Baca juga: Bansos Terdampak Corona di Tangsel Cair 4 Mei.

“Prinsip yang sudah diintervensi dengan bansos Kemensos maupun Provinsi Banten tidak boleh double (ganda, red) dengan intervensi Tangsel,” tutupnya.

Diketahui, bantuan Pemerintah Provinsi Banten memberikan kuota bantuan kepada masyarakat Kota Tangsel sebanyak 22.258 KK.(eka)

Kabar6-Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Tangerang diperpanjang dari 2 Mei hingga 15 Mei.

Walikota Tangerang  Arief R. Wismansyah memastikan memperpanjang PSBB.
“Terlihat dari jumlah warga terjangkit positif covid-19 mulai menurun sedikit tapi belum maksimal,” ujar Arief usai melakukan rapat pembahasan perpanjangan PSBB dilakukan bersama dengan seluruh unsur Forkopimda Kota Tangerang di ruang Rapat Wali Kota Tangerang, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (29/4).

Pada PSBB sesi ke dua ini, Arief mengatakan akan ada perubahan skema pada masa perpanjangan PSBB.

Menurut Arief, 15 cek check point dijalan utama akan digeser. 6 check point diantaranya dipindahkan di tempat – tempat yang menjadi pusat keramaian seperti pasar dan lokasi – lokasi yang menjadi area berjualan takjil selama bulan Ramadan.

**Baca juga: Pemangkasan Anggaran untuk Covid-19, Ganggu Pembangunan di Kota Tangerang.

Selain melakukan evaluasi check point, pihak Pemkot Tangerang akan bentuk tim reaksi cepat pada penanganan warga yang memiliki kontak erat dengan pasien positif covid-19.
“Akan kami siapkan mekanisme penanganan pada warga yang memiliki kontak erat dengan pasien positif covid-19 seperti keluarga dekat atau inti sehingga penyebaran covid-19 bisa diminimalisir,” terang Wali Kota.

Untuk sanksinya diwilayah, Arief menegaskan akan memberikan peringatan berupa pemberian garis zona merah di tempat keramaian yang nanti akan tulisan dari gugus Covid-19. Bahkan sanksi bagi pelanggar pengendara akan sama seperti psbb yang pertama.(Oke)

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengatakan bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) bersama dengan Provinsi Banten akan bisa diterima warga terdampak Corona di Tangsel 4 Mei mendatang.”Tadi saya tanya ke pak sekjend (Kemensos) katanya tanggal 4 Mei akan turunnya,” ujarnya kepada wartawan di Balaikota Tangsel, Ciputat. Rabu (29/4/2020).

Menurut Airin, bantuan ini sebelumnya direncanakan turun pada tanggal 21 April 2020.
Untuk kuota dari Kemensos, Airin menjelaskan, Tangsel mendapatkan 13 ribu KK dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kemudian ditambah kuotanya menjadi 36 ribu KK.

Lanjut Airin, saat dirinya meminta Lurah dan camat untuk mendata kembali yang niatnya data itu akan masuk kedalam bansos dari APBD Tangsel.

“Alhamdulillah ternyata kemensos menambahkan lagi, ada sekitar 40 ribuan KK yang akan dibantu oleh Kemensos, sehingga totalnya 70 ribu KK yang akan mendapatkan manfaat dari Kemensos bantuan dari pak presiden yang 600 ribu per kk itu,” terangnya.

**Baca juga: Bansos Covid-19, APBD Tangsel Alokasikan Kuota 101 Ribu KK.

Nanti bentuk bansos nya itu berupa sembako yang nantinya menggunakan PT Pos dan juga menggunakan kerjasama PT Pos dengan GOJEK, Grab dan yang lainnya.
“Saya dapat informasi itu,” tutupnya.

Diketahui, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) gelombang pertama di Kota Tangerang Selatan akan berakhir pada hari Sabtu 2 Mei 2020.(eka)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengantongi data ada sebanyak 404.491 Kepala Keluarga. APBD 2020 Tangsel mengalokasikan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat terdampak Covid-19 mencapai 25 persen dari jumlah di atas.

“Yang dapat semoga bisa 101.000 KK,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel, Dedi Budiawan saat dihubungi kabar6.com, Rabu (29/6/2020).

Menurutnya, angka tersebut disepakati dalam rapat koordinasi dan integrasi data kependudukan pada siang tadi. Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany memastikan jika penerima bansos itu ada macam-macam.

Dedi bilang, ada yang dari pemerintah kota, provinsi, dan kementerian sosial. “Jadi supaya tidak ada yang dobel. Itu intinya,” jelasnya.

Jangan sampai satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau dalam KK ada dua NIK. Misalkan istrinya dapat, suaminya pun demikian itu tidak boleh.

**Baca juga: Bansos Covid-19 Mandeg, RW di Tangsel Jadi Diudak-udak.

Diperkirakan dari total 404.491 KKsw-Tangsel, paling tidak 25 persennya atau sebanyak 101.000 KK dapat bansos yang bersumber dari APBD Tangsel 2020.

Ded tegaskan, kalau tugas Disdukcapil memadukan data yang datang dari RT/RW, lurah hingga camat diterima Dinas Sosial lalu dicek.

“Bagaimanapun juga database kependudukan bu wali perintahkan cek nomor KK dipadupadankan itulah tugas kita,” jelasnya.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang terus merasionalisasi anggaran dengan memangkas sektor anggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal. Rasionalisasi anggaran dilakukan terkait penanganan wabah Covid-19

“Dan ini berimbas tertundanya sejumlah pembangunan di Kota Tangerang,” ujar Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman saat dijumpai di Gedung Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Rabu (29/4/2020)

Herman mengatakan hal ini mengacu kepada Keputusan bersama Menkeu dan Mendagri dengan nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah pada 2020 dalam rangka penanganan COVID-19.

“Yang dipotong seperti perjalanan dinas, makan minum, bensin, kendaraan, sosialisasi itu yang dirasionalisasi,” katanya.

Dalam kondisi seperti ini, kata Herman, mau tidak mau Pemkot Tangerang harus menyesuaikan kebutuhan belanja pembangunan jalan dan pemeliharaan.

Herman menyebutkan, proyek pembangunan yang terganggu diantaranya
pembangunan gedung dewan dan stadion. Meski demikian pembangunan yang sifatnya urgent tetap akan dilanjutkan meski ia tidak menyebutkan jenis pembangunan apa.”Yang urgent nggak, tapi mayoritas hampir semuanya terdampak,” terangnya.

Saat ini diakui baru 34 persen rasionalisasi yang berhasil dicapai  atau setara Rp 241 miliar. Namun saat kabar6.com mengkonfirmasi ke Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian Noervianto laporan anggaran dari Pemerintah Kota Tangerang saat ini sebesar Rp 349,8 miliar.

“Persetujuan ini nanti setelah disahkan, mungkin bulan depan sudah akan direalisasi kita akan sampaikan dulu ke dirjen keuangan. Saat ini rasionalisasi baru mencapai 34 persen, dan harus mencapai 50 persen,” katanya.

**Baca juga: Walikota Tangerang : Bantuan Sosial dari Provinsi Banten Sudah Distribusikan.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Sugiharto Achmad Bagja menyampaikan rasionalisasi akan berdampak pada sektor pembangunan. Seperti rencana pembangunan Stadion Tangerang Ayo dan revitalisali Stadion Benteng. Serta pembangunan Sarana Olahraga lainnya untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VI 2022.

“Iya nanti hasilnya juga kesana-sana juga, ke pembangunan juga. Jadi nanti saja kalau sudah ada persetujuan,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menyatakan pendistribusian bantuan jaringan pengamanan sosial (JPS) dari provinsi Banten mulai hari ini sudah dilakukan.

“Hari ini mulai di distribusikan, bansos dari Provinsi nilainya Rp 600 ribu per KK akan dimulai dilaksanakan di kecamatan Batu Ceper,” ujar Arief di pusat pemerintahan Kota Tangerang, Rabu (29/4/2020).

Bantuan tersebut nantinya akan terus bergerak di semua kecamatan yang tersebar di Kota Tangerang. Bahkan sampai semua yang sudah terdata mendapatkan bantuan.

Arief mengatakan, pihaknya terus melakukan verifikasi data bahkan menargetkan verifikasi data tersebut selesai hingga dua hari kedepan. Verifikasi itu juga dibantu oleh aparat TNI/Polri dan diawasi oleh Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

“Jadi total yg terdata ada 127 ribu dan ini akan memungkinkan di tambah asalkan mereka layak,” katanya.

Saat ini jumlah data yang sudah diverifikasi berjumlah 39 ribu. Namun jumlah yang layak dibantu sebanyak 34 ribu sedangkan yang tidak layak dibantu mencapai 2700 dan yang tidak ditemukan ada sekitar 2000.

**Baca juga: Berburu Takjil Saat PSBB di Pasar Lama Tangerang.

“Jadi 10 persen yang sudah diverifikasi tidak bisa dibantu karena tidak ditemukan dan tidak layak dibantu,” ungkap orang nomor satu di kota Tangerang itu.

“Dan hari ini yang sudah diverifikasi sudah bisa diberikan bantuan, kita masih menunggu dari pemerintah pusat informasi siang ini ada vicon tapi informasi ditunda tapi bantuannya masih teragendakan 4 Mei dari pusat. Bantuan provinsi Bentuknya uang tunai.” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Siapa yang tidak kenal kawasan kuliner Pasar Lama. Namanya sudah tidak asing lagi bukan? Ya, tempat ini salah satu destinasi kuliner yang jangan sampai dilewatkan jika berkunjung ke Kota Tangerang.

Selama pandemi berlangsung dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan, beberapa outlet masih buka, tetapi hanya menerima pemesanan secara aplikasi ojek online atau drive thru, sehingga pembeli tidak diperbolehkan berlama-lama di tempat tersebut.

Seperti yang tampak di beberapa lapak penjual takjil ramadan. Pedagang maupun pembeli tetap memberlakukan aturan PSBB seperti penggunaan masker atau bahkan beberapa pembeli menggunakan sarung tangan plastik dan terapkan physical distancing.

“Emang tiap tahun beli takjil di sini. Takut sih takut ya saat pandemi kaya gini, cuman kita terus berusaha agar terhindar dengan menerapkan aturan PSBB seperti menggunakan masker, jadi ya InsyaAllah aman,” kata Dinda, Pembeli Takjil.

Sedangkan menurut Loly salah satu pedagang di Pasar Lama, mengaku, semenjak pandemi Covid-19 dagangannya mengalami penurunan, terutama saat berdagang offline atau secara langsung.

“Omset pasti turun ya, cuman alhamdulillahnya saya kebantu sama dagangan online, jadi ya ada nambah-nambah pemasukan,” kata Loly.

Dirinya juga berpesan, agar pembeli tidak berkerumunan dan menggunakan masker saat berbelanja atau bahkan keluar rumah.**Baca juga: YLKI: Masyarakat Jangan Kucing Kucingan untuk Mudik.

“Pesannya agar orang-orang yang mau beli agar pake masker, pedagang juga pake masker, ya kita mah saling menjaga aja. Semoga pandemi cepat berlalu, puasanya lancar dan bisa lebaran sama-sama kaya tahun kemarin,” ujarnya.(ADV)

Kabar6-Sebanyak 15 paket pekerjaan kontruksi fisik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten sudah ditandatangani. Meski demikian dipastikan gagal digarap oleh pihak ketiga.

“Untuk PU saja, yang sudah kontrak tapi ditunda ada 15 paket. Totalnya mencapai Rp 138 miliar,” ungkap Kasubag Pengadaan Barang/Jasa Banten pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Banten, Saiful Bahri Maemun kepada Kabar6.com, (29/4/2020).

Dijelaskan, penyebabnya karena anggaran sudah habis untuk penanganan pandemi Covid-19. Alokasi APBD Banten Tahun Anggaran 2020 ini telah dialihkan beberapa kali untuk anggaran refocusing hingga tahap III.

Saiful mengatakan, dari 48 paket kontruksi fisik yang rencananya akan dikerjakan PUPR tahun ini, 15 paket di antaranya telah diteken kontrak kerja. Pembatalan pekerjaan terpaksa dilakukan karena kondisi darurat.

Serupa pada 33 paket pembangunan kontruksi lainnya di lingkup DPUPR Banten yang dipastikan anggarannya akan direalokasikan untuk penanganan covid-19 di Provinsi Banten, dengan total anggaran mencapai Rp 399 miliar lebih.

“Penyebabnya, mulai dari refocusing pertama hingga ketiga, sehingga anggarannya tak tersedia,” katanya.

Tidak hanya dilingkup DPUPR Banten, paket-paket pekerjaan kontruksi fisik lainnya yang ada diseluruh OPD dilingkungan Pemprov Banten juga akan mengalami hal serupa karena anggarannya dialihkan.

**Baca juga: Larangan Mudik, Polda Banten Kerahkan 600 Personil Gabungan.

Meski begitu, kata Saiful, hal tersebut hanya untuk paket-peket pekerjaan kontruksi fisik saja yang gagal dilelangkan, berbeda kemungkinannya untuk paket-paket pekerjaan lainnya dengan sistem Penunjukan Langsung (PL) dan belanja-belanja rutin lainnya oleh OPD yang dimungkinkan masih bisa terus berjalan

“Tapi kalau untuk keperluan belanja listrik, makmin dan tagihan listrik sepertinya masih terus jalan,” katanya.

Sebelumnya, kembali Pemerintah Provinsi Banten berencana untuk merealokasi anggarannya untuk keperluan penanganan covid-19 di Provinsi Banten hingga berkali-kali, tahap I nilainya mencapai Rp 161 miliar, disusul tahap II Rp 1,22 Triliun, dan terakhir akan dilakukan refocusing tahap III Rp 2 triliun.(Den)

Kabar6-Sebanyak 80 Kepala Keluarga di Kecamatan Panonga, Kabupaten Tangerang menerima bantuan lima kilogram beras dari Badan Pertahanan Keamanan (Baharkam) Polri.

Penerima bantuan tersebut tersebar di Desa Panongan, Desa Ciakar, Desa Peusar, Desa Serdang Kulon, Desa Mekar Jaya, Desa Ranca Iyuh, dan Desa Mekar Bakti Kecamatan Panongan.

Kapolsek Panongan AKP Nana Supriatna mengatakan, bantuan beras yang berasal dari Baharkam Polri ini sebagai saah satu bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona atau covid-19.

“Bantuan beras dari Polri ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada masyarakat ditengah wabah virus corona ini,” kata Nana kepada wartawan, Rabu (29/4/2020).

Nana menjelaskan, mereka yang menerima bantuan ini adalah masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah atau pun pemerintah pusat.

**Baca juga: Pandemi Covid-19, Alfa Gratiskan Biaya Sewa Lapak 12 Ribu UMKM.

“Ditengah pandemi seperti ini pasti banyak masyarakat yang mengalami kesulitan khususnya pada bidang ekonomi. Oleh karena itu, kami bergerak cepat membantu masyarakat yang belum mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Nana berharap, agar bantuan yang diberikan tersebut dapat sedikit meringankan beban masyarakat kurang mampu yang mata pencahariannya terdampak Covid-19.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi mereka yang terdampak virus corona,” harapnya. (Vee)