Kabar6-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan agar pengoperasian sistem aplikasi terkait pelayanan publik cukup satu dan saling terintegrasi. Adapun aplikasi yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan jumlahnya cukup banyak.
Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah), Tri Budi Rochmanto mengatakan, pihaknya segera memberikan rekomendasi. Setiap rencana aksi jenis aplikasi yang ada pasti diminta salinan bukti efektivitas laporan yang dilaksanakan.
“Misalkan aplikasi Siaran Tangsel. Akan kita pantau dan coba, benar gak nih efektif,” katanya usai hadiri acara Monitoring dan Evaluasi di Balaikota Tangsel, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, Kamis (6/9/2018).
Menurutnya, lembaga antirasuah telah banyak menerima pengaduan dari masyarakat soal tidak efektifnya pengoperasian sistem aplikasi. KPK meminta sistem aplikasi diintegrasikan dengan model yang sudah ada.**Baca Juga: Lagi Ngajar Ngaji, Ustad di Teluknaga Dibacok Sepupunya.
Organisasi perangkat daerah, terang Budi, tidak perlu ikut-ikutan latah membuat serta mengoperasikan sistem aplikasi. Cukup dioperasikan dan dioptimalkan satu sistem aplikasi induk yang mampu mengakomodir pengaduan layanan publik.
“Masa masyarakat disuruh menghafal (aplikasi). Biar satu saja yang meng-cover dinas-dinasnya,” terangnya.(yud)
