Kabar6-Siswa kurang mampu di Kabupaten Tangerang kini bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. Itu setelah Pemerintah setempat mulai merealisasikan 25 program unggulan yang telah dicanangkan, menuju Kabupaten Tangerang Gemilang.
Salah satu program tersebut adalah memberikan kesetaraan pendidikan kepada siswa kurang mampu, lewat Kartu Pintar.
Ya, program ini dicanangkan untuk membantu siswa kurang mampu setingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN).
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Zaenudin, kepada Kabar6.com, mengatakan untuk tahap awal pihaknya menerbitkan sebanyak 4.000 Kartu Pintar.
Para siswa pemegang Kartu Pintar atau sejenis kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tersebut, akan dibebaskan dari segala biaya selama mereka sekolah.
Tentunya, ada syarat untuk mendapatkan kartu pintar tersebut. Siswa harus duduk di sekolah yang bersangkutan dan harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau desa dimana mereka tinggal.
“Kartu pintar ini juga dilengkapi PIN atau Password. Kartu ini, tidak bisa dipakai buat belanja, karena fungsinya adalah untuk mengkafer biaya
pendidikan siswa,” katanya.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar merinci, bahwa pertengahan tahun ini pihaknya akan menggelontorkan dana sebesar Rp 4.080. 000.000 dari APBD 2014, untuk mengkafer pembiayaan program Kartu Pintar.
Dalam satu tahun kedepan, para siswa tidak mampu akan dapat menikmati bantuan biaya pendidikan secara bertahap sebesar Rp 85.000/ bulan per siswa.
Penyaluran dana melalui kartu berbentuk ATM itu akan dilakukan secara periodik, yaitu tiap tiga bulan sekali selama 12 bulan. Dengan demikian, para siswa tidak mampu tersebut mendapatkan bantuan selama satu tahun sebesar Rp 1.020.000 per siswa.
“Dinas Pendidikan selaku leading sektor program Kartu Pintar, saat ini tengah menggodok Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak/Juknis) atas program tersebut,” ujarnya.
Kartu Pintar Didukung Semua Pihak
Kalangan DPRD setempat dan Dewan Pendidikan Kabupaten (Depekab) Tangerang menyambut baik peluncuran Kartu Pintar tersebut.
Pasalnya, program ini diyakini dapat membantu meringankan beban siswa miskin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMAN, SMKN dan MAN.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Hadi Hartono mengatakan, pihaknya mendukung program kartu pintar untuk siswa SMA/SMK miskin di daerah itu.
“Sepanjang baik buat rakyat pasti kita dukung, apapun bentuk programnya termasuk kartu pintar,” ungkap politisi PDIP ini..
Hanya saja, kata dia, pelaksanaan program Kartu Pintar tersebut, tentunya perlu adanya validasi data terkait penerima manfaat.
Validasi data itu dinilai sangat penting, sehingga realisasinya bisa optimal dan tepat sasaran.
“Validasi data penerima manfaat perlu dilakukan, supaya tidak salah sasaran,” kata Sekretaris Fraksi PDIP ini.
Terpisah, Ketua Depekab Tangerang, Eny Suhaeni menjelaskan, kartu pintar sebanyak 4 ribu lembar yang akan dibagikan kepada empat ribu siswa miskin ini merupakan jaminan pengganti beasiswa untuk siswa miskin.
Selain itu, program kartu pintar yang menelan dana sebesar Rp4 miliar tersebut, juga diyakini dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah setingkat SMA, SMK dan MAN.
“Saat ini angka partisipasi SMA masih rendah ketimbang SMP. Makanya, dengan adanya kartu pintar ini setidaknya angka itu bisa terdongkrak,” tuturnya.
Ditambahkannya, pihaknya berharap kehadiran kartu pintar ini mampu meningkatkan kualitas masyarakat dari yang tidak terdidik menjadi terdidik.
Sehingga, Kabupaten Tangerang Gemilang yang di cita-citakan dapat terwujud dengan baik dan tidak hanya sekedar slogan semata.
“Jika, implementasinya sukses, bukan tidak mungkin daerah kita bisa menyaingi DKI Jakarta dan masuk standar akreditasi nasional,” tandasnya.
Disisi pengawasan lanjut Eny, Depekab Tangerang, berkomitmen akan mengawasi pelaksanaannya apakah penerima kartu pintar tersebut masih bayar atau tidak. Hal itu, sejalan dengan tugas pokok dan fungsi lembaga yang dipimpinnya.
“Implementasinya akan kami awasi, karena Depekab punya fungsi monitoring,” ujarnya.
Masih kata Eny, anggaran Rp4 miliar yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui APBD 2014 tersebut, diakui dirinya masih belum layak.
Seharusnya, anggaran yang dikucurkan minimal Rp10 miliar, karena jumlah siswa miskin di daerah berjuluk kota seribu industri ini terbilang masih tinggi.
“Untuk tahap awal nilai segitu cukup lumayan. Tahap berikutnya, kami minta anggarannya ditambah menjadi Rp10 miliar. Dan, kalau bisa program seperti ini juga bisa diterapkan untuk mahasiswa miskin yang cerdas,” imbuhnya.(ADV)
