oleh

Hari Ini Bansos Covid-19 Pemprov Banten Batal Cair

Kabar6-Penyaluran dana jaringan pengaman sosial (JPS) yang bersumber dari APBD Provinsi Banten kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di wilayah Kabupaten Lebak yang rencananya sudah mulai masuk hari ini gagal lagi. Rencananya penyaluran lewat BRI.

“Tadi ada keterlambatan pengajuan usulannya. Besok sudah masuk ke BRI,” ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti kepada kabar6.com, Selasa (2/6/2020).

Diketahui, Pemprov Banten sebelumnya telah mengalokasikan anggaran peruntukan JPS kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dengan total penerimanya sebanyak 441 ribu kepala keluarga (KK).

Jumlah untuk penerima di wilayah Tangerang Raya masing-masing mendapatkan Rp 600 setiap bulannya. Selebihnya untuk kabupaten/kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Cilegon mendapatkan Rp 500 ribu setiap bulannya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Sosial Kabupaten Lebak mengaku sampai hari ini belum mendapat pemberitahuan jika dana tersebut telah cair dan diterima penerima.

“Belum, belum ada sampai sore ini. Karena kalau sudah, bank (BRI) akan menginformasikan, tetapi ini belum ada informasi. Prosesnya sudah selesai, sempat ada gagal dalam pembukaan rekening tetapi sudah diperbaiki. Jadi sudah selesai semua, hanya tinggal pencairan saja,” kata Sekretaris Dinsos Lebak, Kusbandriyo kepada Kabar6.com.

Kusbandriyo menjelaskan, masyarakat calon penerima bansos dari Pemprov Banten merupakan warga yang berada di luar atau non data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Data ini yang sebelumnya kami ajukan ke Kementerian Sosial, tetapi dikembalikan karena harus diperbaiki, ya ada kekurangan-kekurangan. Setelah diperbaiki tetapi karena di pusat (pengajuan) sudah ditutup maka dialihkan ke provinsi,” ucap Kusbandriyo.

**Baca juga: Anak Wapres Mendapat Tugas Khusus Dari Partai Demokrat, Soal ?.

Dari kuota yang disediakan Pemprov Banten 11.655 kepala keluarga (KK), sambung Kusbandriyo, Dinsos Lebak mengajukan 10.425 KK.

“Ya, yang kami ajukan data yang terlempar dari APBN karena pengajuannya sudah ditutup,” katanya.(Den)

Berita Terbaru