Kabar6-Sebagai pengayom masyarakat, tugas polisi tak hanya memberikan keamanan kepada masyarakatnya. Tetapi, melakukan problem solving juga menjadi tugas lain kepolisian dalam memberikan rasa nyaman dan aman.

Seperti halnya yang dilakukan Iptu Suharto selaku Kapospol Budi Indah pada Polsek Batu Ceper, yang mendapatkan laporan salah seorang warga melakukan perbuatan tak menyenangkan dan pelanggaran UU ITE dengan tempat kejadian perkara di Taman Poris Gaga, Batu Ceper, Kota Tangerang.

Kapospol Budi Indah, Iptu Suharto menjelaskan, permasalahan berawal dari permintaan korban Tina (45) yang bermaksud mengambil pembantu rumah tangga (prt) dari penyalur prt tempat Fitri (32) bekerja.

“Kemudian pelaku memenuhi permintaan korban. Namun, korban menolaknya dengan alasan tidak cocok,” kata Iptu Suharto, Kamis (6/12/2018).

Selanjutnya, pembantu itu dikembalikan lagi kepada pelaku. Namun sebelum di kembalikan, pelaku sempat menagih uang muka kepada korban yang belum sempat tertagih karena aktifitas korban terlalu sibuk.

Uang muka tak kunjung dibayar, pelaku menghardik korban dengan tutur kata tidak menyenangkan. Selain itu, pelaku tanpa seijin korban telah memposting foto korban lewat jejaring medsos kepada orang lain sehingga korban merasa tidak senang dan tidak terima.

Merasa tak senang, korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Ceper. Namun, sebelum ditindak lebih jauh, Pawas Iptu Suharto selaku penanggung jawab memberikan problem solving. “Kami mencoba yang terbaik musyawarah secara kekeluargaan,” paparnya.

**Baca juga: Satpol PP Lebak: Jangan Main-main dengan Nomor 112.

Selanjutnya di rumah pelaku (Tkp) dilakukan problem solving yang dimediasi oleh pawas, kemudian kedua belah pihak dapat didamaikan secara kekeluargaan.

“Dengan hasil yaitu korban menerima maaf dari dua pelaku serta korban tdk akan melaporkan kasusnya secara hukum, pada akhirnya diantara korban dan pelaku berdamai,” pungkas Iptu Suharto. (jic)

Kabar6-Ratusan buruh mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Tangerang Raya (ALTAR) melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk pengawalan terhadap rapat pleno Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) tahun 2019 yang digelar oleh dewan pengupahan di Gedung Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Balaraja, Kabupaten Tangerang, Rabu (5/12/2018).

Menurut Ketua ALTAR, Galih Wawan aksi yang dilakukan oleh ratusan buruh sebagai bentuk pengawalan terhadap rapat pleno UMSK Kabupaten Tangerang tahun 2019.

“Saat ini kita masih mencari win-win solution yang tidak memberatkan kaum buruh dan tidak memberatkan kaum pengusaha,” ucapnya

Rapat yang berakhir sekitar pukul 20.00 WIB tersebut, telah menghasilkan keputusan kenaikan UMSK tahun 2019 di lima sektor.

Selain itu, kendati berjalan alot, hasil keputusan rapat pleno tersebut akhirnya dapat diterima kedua belah pihak yakni buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).**Baca juga: Tiga Tahun Sakit, Tatang Warga Cikareo Akhirnya Meninggal Dunia.

Hasil keputusannya adalah yaitu kenaikan 15 persen pada sektor 1 dan 11 persen di sektor 1B, lalu 10 persen pada sektor 2, kemudian 5 persen pada sektor 3 dan 2.5 persen pada sektor 3B, dari UMK tahun 2019.(EM)

Kabar6-Tiga tahun terbaring sakit Tatang (55) tahun warga Kampung Cikareo RT 06 RW 03, Desa Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang yang menderita penyakit langka tutup usia pada pukul 05.00 WIB, Rabu (5/12/2018 ).

Tatang yang pernah di beritakan Kabar6.com tertanggal 17/10/2018, yang bergelut dengan penyakit aneh yang membuat bagian kepala dan bola mata sebelah kiri semakin membesar, kini tutup usia dengan meninggalkan seorang istri Emun (50) dan tiga orang anak, siti Umyati (30), Yati Hartati (28) keduanya sudah berkeluarga dan Saepul Bahri (27) anak bungsu yang masih tinggal bersamanya.

Minimnya perhatian dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang terhadap penyakit yang di derita Tatang, hingga akhirnya Tatang menghembuskan nafas terakhir pada jam 05.00 dini hari tadi.

Saepul Bahri anak bungsu almarhum mengatakan, pihak Puskesmas Cikuya hanya mengantar ke RSUD Kota Tangerang, setelah itu mereka kembali.

“Tim dari Puskesmas Cikuya hanya mengantar aja, setelah itu mereka balik lagi, bapak hanya di rawat tiga hari saja,” ujar Saepul kepada Kabar6.com, Rabu, (5/12/2018).

Sementara Edy staf Desa Cikareo yang tidak lain merupakan tetangga Tatang mengatakan, dirinya tidak tahu menau terkait ada atau tidaknya perhatian atau bantuan medis dari Pemkab Tangerang.**Baca juga: Ada 150 Menu Christmas Buffet Dinner di Novotel Tangerang.

“Saya nggak tahu informasinya, apakah alhmarhum Tatang dapat perhatian dari Pemerintah atau enggak, kalau dari Desa dulu pernah di bantu,” ungkap Edy saat dihubungi Kabar6.com melalui telepon.(Tim K6)

Kabar6-Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) gelar sosialisasi Peraturan Walikota Tangsel Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil pada lokasi yang dapat dipindah.

Kegiatan tersebut berlangsung sekira pukul 09.50 WIB dan dihadiri oleh Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), unsur Kecamatan juga unsur Kelurahan.

Dalam sambutannya, Airin mengatakan bahwa proses sosialisasi Peraturan Walikota Tangsel Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil ini, merupakan sesuatu yang sangat penting.

Sebab menurutnya, yang menjadi kendala proses pembangunan biasanya dipengadaan tanah atau penggantian tanah.

“Kita tahu persis bagaimana perjuangan kita untuk bisa menyelesaikan pembebasan lahan fly over gaplek, yang hampir 4 tahun baru bisa selesai dan tuntas hanya gara-gara sekitar 5 sampai 10 persen bidang. Jadi waktu itu ada beberapa tokoh masyarakat yang tidak setuju, sehingga menggugat ke Pengadilan Tinggi Negeri sampai Mahkamah Agung, ya alhamdulillah kita menang,” kata Airin di Aula Telaga Seafood, BSD, Kecamatan Serpong Utara, pada Rabu (5/12/2018).

Airin kembali menuturkan bahwa, pembebasan lahan fly over gaplek sekarang dalam tahap tender, sehingga ia berharap dalam dua tahun ini infrastruktur untuk fly over gaplek bisa dilaksanakan dan mampu mengatasi salah satu persoalan Tangsel, yakni soal kemacetan.

“Jadi kita sering terlambat dalam proses pembangunan karna persoalan tanah. Kami membandingkan dengan China, kenapa China bisa cepat berkembang dengan pesat, karena kalau di sana tanah siapapun ketika negara membutuhkan seketika itu juga masyarakat harus tunduk. Kalau di Indonesia kan berbeda hukumnya, walau pun tanah dikuasai oleh negara, tetapi masyarakat bisa memiliki hak milik,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel Wartomo menjelaskan, pengadaan ini mengacu pada Undang – Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012, Perpres 71 Tahun 2012 yang terbaru perpres 148 Tahun 2015 pengadaan aset skala kecil.

“Intinya untuk ruasan tanah yang tidak lebih dari 5 hektar bisa dilaksanakan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah, dengan pihak yang berhak tapi tetap harus memperhatikan kesesuaian tata ruang. Bisa dilaksanakan secara langsung,” jelas Wartomo singkat.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perkimta Kota Tangsel Teddy Meiyadi menambahkan, bahwa bedanya di Indonesia perlu adanya negosiasi, dan sosialisasi kepada masyarakat.**Baca juga: Penilaian BPPSPAM, PDAM TKR Ditetapkan Sebagai PDAM Sehat Peringkat 2 Nasional.

“Tidak seperti negara lain, pokoknya masyarakat harus terima, kalau kita tidak bisa begitu. Makanya di negosiasikan dulu, pendekatan dulu, penjelasan dulu. Meski ganti rugi, tapi tidak semua ganti rugi kan, disitu lah pentingnya sosialisasi. Selain itu kami berharap, agar dengan adanyas sosialisasi ini masyarakat lebih taat administrasi saja,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Berdasarkan penilaian Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang ditetapkan menjadi PDAM Sehat peringkat kedua tingkat nasional untuk tahun buku 2017.

Hasil tersebut melonjak dari tahun sebelumnya yang hanya menduduki peringkat ke-8.

“Alhamdulilah ini berkat kerja keras dari sleuruh stake holder yang ada di PDAM TKR sehingga raport kami di BPPSPAM terus meningkat. Tahun lalu kami berada di peringkat 8 dan tahun ini menjadi peringkat kedua,” ujar Direktur Utama PDAM TKR Rusdy Machmud, kepada Kabar6.com, Rabu (05/12/2018).

Rusdy, mengaku sebenarnya bukan peringkat yang menjadi target PDAM TKR, namun memberikan layanan terbaik kepada pelanggan serta mewujudkan PDAM TKR menjadi perusahaan yang sehat merupakan komitmen utama dari Direksi, Badan Pengawas serta seluruh pegawai yang ada di PDAM TKR dari waktu ke waktu.

“Peringkat bagi kami jadikan reward atas kerja keras semua pihak untuk menjadikan PDAM TKR menjadi perusahaan yang sehat sehingga bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Rusdy.

Dalam kesempatan itu Rusdy menjelaskan, untuk menjadikan PDAM TKR sebagai perusahaan yang sehat tersebut pihaknya terus melakukan perbaikan di beberapa aspek keuangan, pelayanan, operasional serta sumber daya manusia.

“Alhamdulilah tenryata 4 aspek yang kami coba perbaiki seperti aspek keuangan, pelayanan, operasional serta sumber daya manusia ternyata menjadi indicator bagi BPPSPAM untuk menetapkan sehat tidaknya PDAM,” jelasnya.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat PDAM TKR Samsudin menambahkan tentunya dengan peningkatan peringkat PDAM menjadi PDAM Sehat kedua tingkat nasional ini tidak lantas membuat pihaknya berpuas diri.

Peringkat ini justru menjadi tantangan bagi seluruh jajaran direksi, badan pengawas serta pegawai PDAM TKR untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan terus kinerjanya.

“Kami bersyukur dengan perinmgkat yang kami raih ini. Namun hal ini menjadi tantangan kami untuk bisa mempertahankannya bahkan terus meninmgkatkannya,” jelasnya.

Sebelumnya Ketua BPPSPAM Bambang Sudiatmo mengatakan ditahun ini ada 223 PDAM atau 57 persen dari 374 PDAM di Indonesia dianggap berkinerja sehat.

Penilaian tersebut dilakukan demi melihat dan mengukur tingkat kinerja manajemen, efisiensi dan efektivitas pengelolaan PDAM.

Bambang berharap dengan semakin bertambahnya PDAM sehat diharapkan bisa mendorong pencapaian target layanan air bersih 100 persen pada tahun 2019 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015—2019 dan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030.

“Di tahun 2017, capaian layanan air layak minum di Indonesia baru mencapai 72 persen atau pemenuhannya masih kurang 28 persen,” pungkasnya.

Bambang mengatakan beberapa faktor berpengaruh pada naik turunnya kinerja PDAM adalah tingkat kehilangan air (Non Revenue Water), efektivitas penagihan dan pelayanan air 24 jam, penerapan tarif secara full cost recovery, peningkatan jam operasi pelayanan, peningkatan efisiensi produksi, peningkatan konsumsi air, penggantian meter air, peningkatan cakupan dengan kerjasama investasi, dan peningkatan kompetensi SDM.

Untuk kenaikan kinerja beberapa PDAM tahun 2018, Bambang mengatakan salah satunya didukung oleh bertambahnya jumlah PDAM yang meningkatkan jam operasional pelayanan meskipun tantangannya adalah efisiensi energi.

Selain efisiensi produksi, peningkatan kinerja PDAM juga dapat dilihat dari adanya peningkatan konsumsi air baku oleh masyarakat, yang menandakan kepercayaan masyarakat terhadap air minum dari PDAM terus meningkat.**Baca juga: 11 Bulan, Jumlah Kasus Kebakaran di Kabupaten Tangerang 241 Kasus.

“Yang tidak kalah penting adalah peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan air minum,” pungkas Bambang.(Tim K6)

Kabar6-Kebakaran telah memakan banyak bangunan di Kabupaten Tangerang. Terhitung sejak Januari hingga November atau sepanjang sebelas bulan, jumlahnya mencapai 241 kali.

Bahkan, jumlah kerugian materi mencapai Rp59,392 miliar. Selain tidak mengenal musim, kebakaran juga bisa disebabkan percikan api kecil. Kondisi itu ditambah minimnya kewaspadaan masyarakat akan kebakaran.

Kepala Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang Agus Suryana menjelaskan, berdasarkan data dari Januari hingga November 2018 tercatat 241 persistiwa kebakaran di Kabupaten Tangerang.

Dari data tersebut, sebanyak 118 persistiwa kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik.

“Korsleting listrik dan pembakaran sampah sembarang menjadi penyebab utama kasus kebakaran dari Januari hingga November 2018. Untuk Desember ini belum kami rekap,” jelas Agus kepada wartawan, Rabu (5/12/2018).

Dengan angka sebanyak itu, lanjut Agus, jumlah kebakaran di Kabupaten Tangerang tergolong cukup tinggi. Karena itu, selain mengimbau agar masyarakat lebih waspada, setidaknya sigap melapor ke pos pemadam kebakaran yang terdapat di masing-masing kecamatan. Sebab, potensi kebakaran selalu ada. Terlebih, kebakaran tidak mengenal musim.

“Kami sudah melakukan sosialisasi-sosialisasi ke masyarakat terkait dengan penyebab apa saja yang dapat menimbulkan atau menyebabkan kebakaran. Diharapkan dengan sosialisasi tersebut masyarakat dapat memahami penyebab kebakaran dan meminimalisir kasus-kasus kebakaran,” jelasnya.

Komandan Pengendali Operasional Pemadam Kebakaran (Damkar) BPBD Kabupaten Tangerang, Margono Agus menambahkan, lokasi kasus kebakaran tersebut sering terjadi di kawasan industri sebanyak 27 kasus, kebakaran ruko 12 kasus, dan pergudangan 12 kasus.**Baca juga: 9 Sekel di Tangsel Diduga Masih Berstatus Plt dan Non PNS.

“Untuk kawasan permukiman atau rumah tinggal itu ada 59 kasus, dengan dua penyebab utama yaitu korsleting arus pendek listrik dan bakar sampah sembarangan. Ada juga penyebab lain-lain itu kasusnya 131 kebakaran. Nah lain-lain ini seperti kebakaran ilalang atau perkebunan dan kandang hewan atau peternakan,” singkatnya.(Tim K6)

Kabar6-Sebanyak 50 orang Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali dilantik dan diambil sumpah jabatan, termasuk lurah definitif. Meski demikian masih ada sekitar sembilan sekretaris kelurahan (Sekel) masih berstatus pelaksana tugas atau Plt dan non PNS.

Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie tak menampik bila masih terdapat sekel berstatus Plt dan non PNS. Tetapi akan segera di Plt-kan oleh PNS yang ada di kecamatan setempat.

“Solusinya seperti itu dulu. Sama seperti lurah yang kemarin kan,” katanya menjawab pertanyaan kabar6.com, Rabu (5/12/2018).

Benyamin menjelaskan, bahwa posisi sekel harus berstatus PNS. “Regulasinya ada. Regulasinya ada. Karena itu bukan desa ya. Kemarin kan karena kondisi aja. Sekelnya masih PNS,” jelasnya.

Menurutnya, semua lurah di Kota Tangsel kini sudah PNS. Hari ini ada empat lurah yang dilantik. Benyamin sebelumnya sempat menyatakan bahwa pelantikan lurah cukup dilakukan oleh camat masing-masing wilayah.

Benyamin menambahkan, bahkan sekarang ada tiga kepala seksi di kelurahan itu masih kosong. “Dulu non PNS dia, sekarang dikosongin dulu, tapi non PNSnya tetap bekerja di situ gitu, jadi staff, tidak megang jabatan strukturalnya,” tambahnya.**Baca juga: Pemkot Tangsel Klaim Semua Lurah Sudah PNS.

Adapun keempat pejabat pimpinan kelurahan yang baru saja dilantik yakni, Lurah Serua Indah, Serpong, Rawa Buntu dan Ciater.(yud)

Kabar6-Rotasi pimpinan di Kelurahan Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berlangsung lancar dan tertib. Serah terima jabatan dari Tomy Patria kepada Cecep Iswadi ini di saksikan Camat Ciputat Andy Patabai, Rabu (5/12/2018).

Dalam sambutannya, Tomy menjelaskan, selama menjabat sebagai lurah selama empat tahun, pihaknya telah menorehkan kelurahan percontohan dan kampung bebas narkoba.

Walau begitu, tak semua pekerjaan telah selesai dikerjakan. Maka dari itu, Tomy berharap kepada lurah yang baru untuk melanjutkan program-program yang belum dikerjakan itu.

“Mari bersama-sama membangun Kelurahan Serua menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang,” tegas Tomy di hadapan ratusan tamu undangan yang hadir.

**Baca juga: Begini Cerita Maksum Tentang PT Sandratex.

Sementara, lurah yang baru menjabat, Cecep Iswadi menegaskan bahwa dirinya siap untuk memajukan dan memberikan yang terbaik untuk membangun dan memajukan Kelurahan Serua yang lebih baik lagi.

“Saya berharap kerjasama dari semua pihak terkait, agar kita bisa bersama-sama membangun Kelurahan Serua menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya. (aji)

Kabar6-Ditengah gejolak perjuangan ratusan karyawan PT Sandratex yang memperjuangkan hak di tengah gonjang-ganjing tanggung jawab perusahaan yang kian tidak jelas. Maksum hanya bisa mendoakan rekan sesama karyawannya berjuang menuntut hak.

Mengalami stroke, Maksum (53) kini hanya bisa terbaring di kontrakannya, Jalan H Usman, RT 002 RW 06 Rempoa, Ciputat Timur (Ciptim), Tangerang Selatan (Tangsel).

Pengabdian Maksum sebagai buruh selama 34 tahun di PT Sandratex, berakhir dengan ketidak jelasan perusahaan dalam mewujudkan hak karyawan yang belum lama di PHK sepihak tersebut.

“Siapa yang menyangka dalam kondisi terserang stroke seperti ini malah mendapatkan pemberitahuan PHK mendadak, saya sangat kaget,” kata Maksum lirih, Rabu (5/12/2018).

Ceritakan sosok sang pemilik PT Sandratex, Maksum menilai sang pemilik tidak peduli dengan kesehatan dan kesejahteraan karyawannya.

Dia menganggap manajemen dan owner PT Sandratex kurang memiliki rasa peduli. “Manajemen dan owner PT Sandratex jauh dari rasa kemanusiaan,” bebernya.

Dikatakannya, sejak jaman dulu kalau sakit, Maksum hanya mengandalkan uang sendiri untuk berobat. Beruntungnya, saat ini Maksum telah memiliki layanan kesehatan BPJS yang diangsur Rp25 ribu setiap bulannya.

**Baca juga: Sosialisasi Teknologi Nuklir ke Masyarakat, Batan Butuh Peran Stakeholder.

Walau terbaring tak berdaya, Maksum tetap berdoa demi kesuksesan rekan-rekan sejawatnya yang tengah memperjuangkan uang pesangon untuk semua karyawan.

“Semoga saja harapan saya dikabulkan dengan adanya tuntutan uang pesangon yang sedang diperjuangkan teman-teman,” harapnya.

Kalau uang pesangon itu turun, lanjut Maksum, dirinya akan membuka usaha kecil-kecilan demi menyambung hidup. (fit)

Kabar6-Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany menghindar saat didoorstop awak media. Ia langsung melangkah cepat menuju mobil dinasnya pergi meninggalkan wartawan yang ingin minta tanggapannya ihwal kasis perselingkuhan suaminya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

“No comment,” kata Airin sambil melambaikan tangan di Balaikota Tangsel, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, Rabu (5/12/2018).

Kendaraan dinas mobil Toyota Innova yang biasa ditumpanginya langsung melesat kencang. Airin baru saja melantik dan memimpin sumpah jabatan sejumlah Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kota Tangsel.

Wakil Walikota Benyamin Davnie melihat pimpinannya itu tetap menjalankan tugasnya dengan baik di pemerintahan. Semua tugas dikerjakan dengan seksama. Termasuk mengikuti rapat hingga pukul 2 pagi, membahas mutasi lurah di Tangsel.**Baca Juga: Ada Pungli PTSL, Begini Tanggapan ATR/BPN Kabupaten Tangerang.

“Walikota bukan menghindar dari wartawan, karena beliau padat agendanya. Enggak, biasa saja. Gak pucat. Gak ada pengaruhnya dengan kinerja ibu,” kata Benyamin di lokasi yang sama.(yud)