Kabar6 – Kepolisian Resor (Polres) Serang membagikan 4395 paket sembako berisi beras, minyak goreng, sarden, mie instan, kopi, susu serta teh celup kepada masyarakat. Pembagian paket sembako ini merupakan tali asih personil Polri terhadap masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19, Selasa (21/4/2020).

Kapolres Serang, AKBP Mariyono mengatakan gerakan bakti sosial peduli Covid-19 ini merupakan tindaklanjut dari instruksi Kapolri dan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Dalam penyaluran bantuan ini, kata Kapolres, pihaknya mengerahkan seluruh personil Bhabinkamtibmas untuk mengantar langsung paket sembako ke rumah penerima.

“Untuk menghindari kerumunan, kami tidak mengumpulkan massa, melainkan bantuan sembako diberikan secara door to door oleh personil Bhabinkamtibmas ke rumah para penerima bantuan,” ungkap Kapolres ditemui di Mapolres Serang.

Menurut Kapolres, sebelumnya, pihaknya sudah memberikan bantuan sembako serta mendirikan dapur umum untuk membuat makanan siap saji untuk diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 maupun pengguna jalan.

“Dalam membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, kita sudah lakukan sebelumnya penyaluran paket sembako serta pendirian dapur umum,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Kapolres juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap semangat untuk melawan penyebaran virus corona, dan juga harus memahami bagaimana virus Corona itu menyebar. Diantaranya, tidak keluar rumah, menjaga jarak serta selalu menggunakan masker disaat keluar rumah.

“Jika sudah paham tentang penyebaran virus Corona atau mengikuti imbauan pemerintah, Insya Allah kita, akan terhindar dari virus corona,” ucapnya.

**Baca juga: Dua Hari Tahan Lapar, IRT di Kota Serang Meninggal.

Menjelang bulan Ramadhan serta hari raya Idul Fitri, Kapolres berharap agar masyarakat yang berada di luar daerah Kabupaten Serang agar menunda mudiknya. Dengan menunda mudik, itu artinya menyayangi, keluarga, orang tua, kerabat serta teman di kampung halaman.

“Bagi masyarakat yang ada di luar Serang, sementara ini tidak usah mudik dulu, agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus Corona ini,” pungkasnya. (Den)

Kabar6-Yulie Nuramelia, 43 tahun, ibu rumah tangga (IRT) yang sempat menahan lapar dengan meminum air galon isi ulang selama dua hari bersama empat anak dan suaminya menghembuskan nafas terakhirnya, Senin sore kemarin sore.

Meninggalnya Yulie yang sempat menahan lapar dengan air galon masih menjadi tanda tanya. Sebab sebelum meninggal, dia masih sempat menerima bantuan dari para relawan dan donatur dengan kondisi sehat.

Mohamad Holik, 49 tahun, suaminya hanya bekerja sebagai pemulung. Kesehariannya ia mencari barang rongsokan. Tetapi semenjak ramai Corona, lapak yang bisa menerima barang rongsokannya tutup.

“Pagi segar, sehat. Tidak ada keluhan. Karena ada pikiran kalau kata dokter. Mungkin banyak orang yang ngomongin,” kata sang suami, Mohamad Holik, ditemui dirumah duka, Senin (20/04/2020).

Menurutnya, tak ada lagi pendapatan bagi keluarga tersebut saat pandemi Covid-19. Yulie meninggalkan empat orang anaknya, bahkan ada satu orang anaknya yang masih bayi.

Begitupun anak sulungnya yang biasa bekerja sebagai buruh tak bisa menambah penghasilan bagi kedua orangtuanya. Tempat dia bekerja tutup semenjak merebaknya Covid-19.

**Baca juga: Gerbang Tol Serang Timur dan Barat Jadi Check Point Masuk Kota Banten.

Penghasilan suaminya sebagai pemulung batang bekas hanya sebesar Rp 25 ribu sampai Rp 30 ribu per harinya. Itupun harus dibagi untuk masak dan kebutuhan hidup lainnya.

Namun semenjak corona dan bantuan sosial belum juga di dapatkan dari Pemprov Banten maupun Pemerintah Kota Serang. Keluarga yang rumahnya masih menumpang secara gratis.

Termasuk sang anak yang masih bayi, hanya diberikan air mineral isi ulang. Hingga akhirnya berbagai relawan memberikan bantuan bagi keluarga almarhum Yuli.(Dhi)

Kabar6-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten sebelumnya pernah menyarankan kepada pemerintah, khusususnya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, agar bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19 bisa disalurkan sesuai dengan kebutuhan alias melalui cara non tunai.

Hal itu dimaksudkan agar bantuan keunangan yang diberikan tidak menjadi salah guna atau diselewengkan untuk keperluan yang peruntukannya seperti membeli rokok, yang harusnya untuk membeli beras berikut lauk dan sayuran lainnya.

Kepala BPS Provinsi Banten, Adi Wirana mengatakan, penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19 secara tunai, meski dianggap praktis.

Namun, pada perjalanannya dikhawatirkan justru menjadi tidak tepat sasaran, lantaran peruntukannya berubah menjadi keperluan membeli rokok dari sebelumnya direncanakan untuk membeli beras.

“Kami pernah menyarankan dalam diskusi jangan tunai, kuatirnya diselewengkan bukan buat beli beras malah buat beli rokok. Jangan uang, bisa jadi rokok,” kaya Adi, kepada Kabar6.com, Senin (20/4/2020).

Menurutnya, meski Kepala Keluarga, laki-laki khususnya, istri dan anaknya kelaparan. Namun, pada kenyataannya banyak kepala rumah tangga yang tetap membeli rokok, meski kebutuhan hidupnya masih belum mencukupi.

Dan hal itu dibuktikan oleh tingginya angka inflasi yang disebabkan oleh rokok sebagai pemicunya.

“Benar, kebanyakan kepala keluarga akan membeli rokok dari pada beras. Padahal, jika beli beras atau ikan sebagai sumber protein akan mengakibatkan generasi selanjutnya pintar dan sehat, sebagai investasi keluar dari kemiskinan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19 dari Pemprov Banten akan disalurkan melalui rekening penerimanya masing-masing.**Baca juga: BPS: Data Penerima Bantuan Covid-19 dari Sakernas.

Dimana, masing-masing penerima bantuan setiap bulannya akan mendapatkan Rp600 ribu, dengan total keseluruhan mencapai 670 ribu KK di Provinsi Banten yang mendapatkan.(Den)

Kabar6–Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengajukan kepada Pemprov Banten agar anggaran bantuan keuangan (bankeu) Rp 7 miliar bisa dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dari total yang diterima sebesar Rp 55 miliar.

Sedangkan sisanya tetap digunakan untuk pembangunan pelayanan dasar.

Hal itu terungkap pada pertemuan antara Komisi V DPRD Banten dengan Bupati Pandeglang di Pendopo Bupati Pandeglang, Senin (20/4/2020).

Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pergeseran anggaran dari APBD Pandeglang untuk penangan Covid. Termasuk di dalamnya anggaran Bankeu sebesar Rp7 miliar.

“Sisa (Bankeu) untuk pelayanan dasar, pembanguna akses jalan dan lain sebagainya. Dan, memang kami berharap masih ada disisakan untuk pembangunan karena dalam Pergub 9 Tahun 2020 tentang penangan Covid, informasinya, instruksinya Bankeu digeser ke Covid,” kata Irna kepada wartawan.

Pihaknya mengaku telah berkirim surat ke Gubernur Banten, Wahidim Halim agar Banprov kepada Kabupaten Pandeglang tahun 2020 tidak semuanya terserap untuk penanganan covid. Pembangunan infrastruktur juga harus terus berjalan.

“Kami berkirim surat ke Pak Gubernur. Kami mohon pertimbangan asistensinya. Makanya akhirnya yang di setujui Rp7 miliar. Selebihnya untuk pembangunan. Apalagi masyarakat juga antusias dengan pembangunan akses menuju sekolah, puskesmas dan akses strategis lainnya kaya pasar dan lain-lain,” katanya.

Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan mengatakan, kehadiran Komisi V ke Pandeglang dalam rangka mencari masukan dan mendengarkan aspirasi di lapangan. Salah satunya terkait penanganan Covid-19.

Terkait Bankeu, kata Fitron, Kabupaten Pandeglang masih berharap agar anggaran tersebut tidak terserap seluruhnya untuk penanganan Covid-19.
Mereka berharap kepada Pemprov Banten agar anggaran Bankeu masih dapat digunakan untuk pembangunan layanan dasar masyarakat.

“Tadi harapannya masih disisakan untuk pelayanan dasar. Dan, ini juga bagian dari aspirasi Pemkab Pandeglang yang nanti akan kami sampaikan pada rapat dengan TAPD (Tima Anggaran Pemerintah Daerah) Pemprov Banten,” katanya.

Sebelum melakukan pertemuan dengan Bupati Pandeglang, dirinya juga memantau pelayanan kesehatan di 12 pusat pelayanan kesehatan masyarakat (puskesmas) di Pandeglang. Pihaknya juga menyempatkan diri untuk melihat sejauh mana tindakan prefentif atau pencegahan di tingkat bawah.

“Dan saya melihat ini cukup baik. Dari 12 kecamatan yang dipantau, khususnya terkait manajemen kerumunan alhamdulillah di sana tidak ada kerumunan. Ini artinya sudah berjalan efektif,” ujarnya.

Pihaknya mengaku akan terus mendorong agar pelayanan umum kesehatan bagi masyarakat dapat terpenuhi.**Baca juga: BPS : Data Penerima Bantuan Covid-19 dari Sakernas.

“Dan Bu Irna juga memastikan pelayanan umum kesehatan di luar covid tetap berjalan. Salah satunya dengan pola visit (kunjungan). Ini yang kami dorong. Kami enggak mau jika nanti hal ini akan timbul masalah. Apalagi sekarang selama covid ini cukup berdampak pada ekonomi,” katanya.(Den)

Kabar6-Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, Adi Wirana mengatakan, basis data penerima bantuan dampak wabah Corona di Banten diambil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

“Data masyarakat yang bekerja pada sektor informal, sehingga wajar untuk mendapatkan bantuan karena terkena dampak dari pendemi covid-19,” ujarnya Senin 20/4/2020.

Meski begitu, Adi mengakui data Sakernas tersebut belum secara rinci menyebutkan by name by addresnya, sehingga diperlukan keterlibatan RT dan RW dalam proses pendataan warganya agar bisa dibantu pemerintah.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah mengalokasikan anggarannya sebesar Rp 1,22 triliun lebih untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19, sebanyak 670 ribu Kepala Keluarga (KK)  akan dibantu.

**Baca juga: Banten Naikan Nilai Bansos Dampak Covid-19 Jadi Rp 600 Ribu.

Ketua DPRD Banten, Andra Soni mempertanyakan dasar pendataan yang sebelumnya telah dilakukan Pemprov Banten sehingga muncul angka 670 ribu KK agar bisa dibantu Pemprov. Dimana, masing-masing KK akan memperoleh Rp 500 ribu setiap bulannya.

Kemudian baru-baru ini, kembali Pemprov Banten mengubah nominal bantuan menjadi Rp 600 ribu untuk setiap KK-nya, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh pada kuota jumlah penerimannya.

“Berarti penentuan 670 ribu kemarin tanpa dasar dong. Tanpa perhitungan yang jelas. Menurut pemahaman awal saya, Pemprov sudah siap dengan datanya karena informasi yang saya terima pendataan sudah selesai makanya muncul angka 670 ribu KK dan kemudian anggaran di lakukan pergeseran. Bahwa kemudian sekarang terjadi perubahan besaran bantuan kami DPRd belum diberitahu,” ketusnya.(Den)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19.

Bantuan yang disalurkan juga  mengalami perubahan, dari sebelumnya Rp per Kepala Keluar (KK) naik menjadi Rp 600 per-KK.

“Hari ini sudah mulai disalurkan. Secara bertahap sudah mulai disalurkan sebesar Rp 600 ribu per KK,” terang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, kepada Kabar6.com, Senin (20/5/2020).

Saat disinggung naiknya nominal bantuan kepada masyarakat tersebut, apakah nantonya tidak akan berpengaruh pada kuota jumlah penerimanya. Pihaknya mengatakan datanya masih terus bergerak. “Jadi masih sangat dinamis,” katanya.

Meski begitu, sambung Rina, saat ini Pemprov Banten telah berupaya untuk meringankan beban masyarakat melalui bantuan keuamgan dari sumber anggaran APBD Provinsi Banten kepada masyarakat yang terdampak covid-19 agar bisa dibantu.

Nilainyapun saat ini sedikit mengalami kenaikan, dan mudah-mudahan akan segera bisa disalurkan kepada para penerimanya secara keseluruhan dalam waktu dekat.

“Sementara ini bertahap, untuk Tangerang Raya dulu. Terus berperoses,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banten Andra Soni mengaku khawatir akan ada masyarakat lainnya yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemrov Banten karena nilai bantuan mengalami kenaikan dari sebelumnya direncanakan untuk diberikan kepada 670 ribu KK. Dimana, masing-masing KK akan mendapatkan Rp 500 ribu, kini naik menjadi Rp 600 ribu per-KK-nya.

**Baca juga: DPRD Banten Sebut Pendataan Bansos Terdampak Covid-19 Kacau.

Dirinya juga mempertanyakan dasar perhitungan dan pendataan sebelumnya, sehingga ditengah perjalanannya mengalami perubahan.

“Berarti gak jadi 670 ribu KK dong. Tampa perhitungan yang jelas. Kacau ya,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Ketua DPRD Banten, Andra Soni menilai proses pendataan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masyarakat yang akan mendapatkan bantuan dampak wabah Corona kacau.

Menurutnya, hal itu terlihat dari perubahan alokasi bantuan yang diperuntukan kepada 670 ribu Kepala Keluarga (KK) se-Provinsi Banten. Dimana, masing-masing mendapatkan Rp 500 ribu. Kini, naik menjadi Rp 600 ribu untuk per KK-nya.

Atas kenaikan tersebut, pihaknya khawatir akan ada masyarakat lainnya tidak akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Banten, karena kuota menjadi berkurang, akibat bantuan yang disalurkan menjadi naik.

“Berarti penentuan 670 ribu kemarin tanpa dasar dong,” ujarnya kepada Kabar6.com, Senin (20/4/220).

Semestinya, kata Andra, Pemprov sudah siap dengan datanya karena informasi yang diterima DPRD pendataan sudah selesai sehingga muncul angka 670 ribu KK. “Bahwa kemudian sekarang terjadi perubahan besaran bantuan kami DPRd belum diberitahu,” kata Andra.

Sebelumnya, Pemprov Banten telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,22 triliun yang rencananya akan dialokasikan untuk bantuan kepada 670 ribu KK yang terdampak covid-19. Dimana, masing-masing akan mendapatkan Rp 500 ribu per-KK-nya, dan saat ini naik menjadi Rp 600 ribu per KK.

Atas kondisi tersebut, sambung Andra, pihaknya mempertanyakan dasar perhitungan sebelumnya, yang kemudian saat ini justeru mengalami perubahan.

“Yang patut kita tanyakan adalah penentuan 670 ribu kk dalam penggangaran sebelumnya dasarnya darimana?.Apakah dari perhitungan atau dari asumsi ?.Jangan sampai Tangerang Raya Rp 600 ribu, sementara wilayah lain Rp 500 ribu,” katanya.

Dirinya juga mengaku, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan  pemberitahuan, terlebih didilibatkan dalam penetuan angka serta jumlah bantuan, khususnya mengenai perubahan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak covid-19 di Provinsi Banten dari Pemprov.

**Baca juga: Honor dan Konsumsi Cegah Covid-19, BPBD Banten Rogoh Rp1 Miliar.

Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti  mengatakan dengan berubahnya angka nominal yang diberikan kepada masyarakat, nantinya akan diikuti dengan regulasi selanjutnya.

“Ya regulasi pasti mengikuti setiap perubahan. Nanti pak Gubernur yang akan menyampaikannya langsung,” katanya.

Menurut Rina, kuota penerima masyarakat yang mendapatkan bantuam dari Pemprov Banten yang sebelumnya telah disediakan tersebut sebelumnya telah tersimpan di Kas Daerah (Kasda) untuk selanjutnya disalurkan kepada penerimanya. (Den)

Kabar6-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten terus mengoptimalkan sosialisasi, edukasi dan melakukan penyemprotan disinfektan di delapan kabupaten/kota. Sedikitnya sudah ada 1.073 titik telah didatangi tentang pentingnya pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kami menerjunkan 100 petugas lapangan setiap harinya, dengan alat penyemprotan sekira 200 unit,” kata kepala pelaksana BPBD Banten, Nana Suryana kepada wartawan, Senin (20/4/2020).

Ia jelaskan, pencegahan Covid-19 mendapat alokasi anggaran Rp8,1 miliar dari pergeseran APBD Banten 2020 tahap I.

Anggaran itu sebagian besar digunakan untuk belanja APD, masker, hand sanitizer, disinfektan dan belanja bahan pakai habis lainnya sebesar Rp6,2 miliar.

**Baca juga: Gerbang Tol Serang Timur dan Barat Jadi Check Point Masuk Kota Banten.

Kemudian honor dan makan minum atau mamim petugas sebesar Rp1 miliar, dan sisanya untuk pengadaan sarana dan prasarana lainnya hampir Rp1 miliar.

“Pengadaan disinfektan hampir Rp2 miliar, hand sanitizer Rp2,5 miliar lebih dan masker Rp1,1 miliar. Semua penggunaan anggaran ini kami laporkan kepada gugus tugas dan ke DPRD,” urainya.(Den)

Kabar6-Warga Tanggul, Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, digegerkan dengan seorang wanita yang jatuh pingsan di pinggir jalan. Wanita berinisial R (23) merupakan asal Sumatera Barat (Sumbar) yang tinggal di lokasi setempat.

“Tadi dia jalan keluar, terus tau-tau pingsan. Warga enggak ada yang berani ngedeket. Terus ada dua orang abis mancing ngangkat, dibawa ke kontrakannya. Abis itu orang yang ngangkat langsung pergi,” kata Dinar, tetangga kontrakannya, ditemui dilokasi, Minggu (19/04/2020).

Menurut keterangan pihak keluarga, wanita berinisial R, 23 tahun, memang kerap kali pingsan jika memiliki masalah. Terlebih, R pun belum makan sejak pagi tadi sehingga badannya lemas.

**Baca juga: Gerbang Tol Serang Timur dan Barat Jadi Check Point Masuk Kota Banten.

Meski begitu, tim medis dari Pemkot Serang tetap mentracking dan memeriksa R untuk memastikan kondisi kesehatannya. Setelah dipastikan tidak terpapar covid-19, tim medis mengatakan bahwa R negatif Corona.

“Dia emang gitu, dari dulu selalu pingsan kalau ada masalah. Dia sama suaminya jualan di Pasar Induk Rau (PIR),” kata mertua dari R yang bernama Azamudin, 47 tahun, ditempat yang sama.(Dhi)

Kabar6-Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten membuka dua lokasi check point sebagai penunjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya, Jakarta, dan Jabar.

Check point berada di Gerbang Tol (GT) Serang Timur dan Barat. Setiap kendaraan pengangkut penumpang, termasuk bus dan kendaraan umum menuju wilayah Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Tangerang Raya dan keluar Banten, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Terutama suhu tubuh, pemakaian masker dan wajib menjaga jarak di dalam kendaraan. Kapasitas mobil hanya diperbolehkan terisi 50 persen penumpang.

Pemeriksaan kesehatan bagi kendaraan yang masuk dan keluar Banten sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai penularan covid-19. Dimana, banyak kendaraan umum, terutama bus yang mengangkut penumpang ke berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta.

“Sementara yang kita operasionalkan dua, di pintu gerbang Serang Barat dan Serang Timur. Kita adakan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan suhu tubuh dan himbauan menggunakan masker,” kata Kapolres Serang Kota, AKBP Edhi Cahyono, saat dikonfirmasi melalui pesan singkatnya, Sabtu (18/04/2020).

Masyarakat yang bepergian dengan mobil pribadi dan kendaraan umum juga dihimbau untuk melakukan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker, mengurangi aktifitas diluar rumah dan menjaga jarak aman saat berada diluar rumah. Posko pemeriksaan akan berlangsung selama 24 jam hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

**Baca juga: Ini 11 Chek Point PSBB Tangerang Raya.

“Apabila ada yang sakit di himbau untuk tidak keluar rumah, dan menghubungi Puskesmas terdekat untuk dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Cara mencegah penyebaran Covid-19 adalah dengan menjaga jarak, cuci tangan serta hindari keramaian,” jelasnya.(Dhi)