Kabar6-Hasil pleno rekapitulasi suara calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang, pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi menang telak dari pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf.

Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi KPU Pandeglang yang di Aula CAS Water Park Cikole Pandeglang, Senin (6/5/2019) kemarin, pasangan Prabowo-Sandi berhasil memperoleh suara sebanyak 443.323 suara.

Sementara Paslon nomor urut 01 meraup suara sebanyak 263.523 suara. Jumlah suara sah sebanyak 706.846 suara, suara tidak sah sebanyak 22.468 suara, total suara sah dan tidak sah sebanyak 729.314 suara.

Saksi Paslon 02, Siswiratmo menilai selama proses rekapitulasi yang dilakukan KPU Pandeglang sudah cukup adil, terbuka dan jujur.

“Dengan dipersilahkannya setiap saksi mengajukan keberatan apabila ada permasalahan yang dianggap janggal selama proses itu,” katanya, Selasa (7/5/2019).

Menurut Siswiratmo, setiap kompetisi pasti ada yang menang dan yang kalah, kali ini 02 unggul. Yang penting bagi 02 proses demokrasi dilaksanakan jujur, adil.

“Selama kami mengikuti proses pleno ini kami rasa cukup jujur, bersih seperti memberikan koreksi dan sebagainya,” kata Siswiratmo.

Sementara, Saksi 01, Mufrodtama mengaku, sudah melakukan upaya semaksimal untuk meraih hati masyarakat.

Namun ia mengakui dari Pilpres sebelumnya Jokowi kalah di Banten dan kali inipun Jokowi kembali harus menerima kekalahan di Pandeglang.

**Baca juga: Tok, Prabowo-Sandi Unggul Telak di Pandeglang.

“Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan masyarakat dengan program-program Jokowi-Ma’ruf Amin kedepan untuk Pandeglang dan umumnya Indonesia, sejauh ini sudah cukup bagus dari pleno PPK hingga KPU ini cukup bagus kalaupun ada beberapa kendala di lapangan,” terangnya.

“Bedanya banyak sekitar 100 ribuan lebih, ini memang tidak ada perubahan dari 2014 kemarin kami juga kalah dengan 02, waktu itu Prabowo-Hata dengan Jokowi-JK. Inilah kenyataan di lapangan bahwa Jokowi di Pandeglang kalah,” imbuhnya. (Aep)

Kabar6-Hasil pengesahan pleno rekapitulasi suara calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi menang telak dari pasangan nomor urut 01 Jokowi.

Dari data KPU Pandeglang yang disampaikan dalam sidang pleno oleh Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Sujai, Paslon nomor urut 01 meraup suara sebanyak 263.523 suara.

Sedangkan pasangan nomor urut 02 berhasil memperoleh suara sebanyak 443.323 suara, jumlah suara sah sebanyak 706.846 suara, suara tidak sah sebanyak 22.468 suara, total suara sah dan tidak sah sebanyak 729.314 suara.

“Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, walau memang untuk persoalan waktu yang ditambah satu hari. Tadi sudah kami sampaikan kembali perolehan suara baik itu Capres-Cawapres,” kata Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja’i, Senin (6/5/2019).

**Baca juga: Jam Kerja Dimajukan, Gubernur Persilahkan ASN Sahur Bersama & Istirahat di Kantor.

Dalam rapat pleno selama lima hari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang seluruhnya ditandatangani para saksi.

“Dan calon legislatif sebelum ditetapkan dan ditandatangani semua saksi,” jelasnya. (Aep)

Kabar6-Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Berkah Pandeglang akan bekerja ekstra untuk memastikan pasokan air ke pelanggan pada bulan suci Ramadan 2019.

Pasalnya, PDAM memprediksi kebutuhan akan pasokan air bersih di bulan suci ramadhan dipastikan akan memingkat dibandingkan bulan biasanya.

Maka dari itu, pihaknya akan bekerja secara ekstra untuk menanggulangi adanya kebocoran.

“Biasanya jelang bulan-bulan ini (Ramadhan) di perlukannya sangat ekstra,” terang Direktur PDAM Tirta Berkah Ujang Sumawinata, Sabtu (4/5/2019).

Meski begitu, jika nanti terjadi kebocoran pipa, pihaknya menjamin tidak sampai memutis pengaliran air ke rumah pelanggan. Akan tetapi, hanya saja air yang dihasilkan tidak begitu besar.

“Tapi, pengaliran tidak kita matikan. hanya mengurangi tekanan saja,”katanya.

Ujang juga menyebut, kemungkinan kebocoran hanya terjadi di wilayah pengairan Ci Koromoy saja.

Dan lokasi tersebut menjadi salah satu prioritas dalam pengantisipasian dari sumber mata air yang lainnya.

“Mudah mudahan tidak ada permasalahan kebocoran. misalkan di cikoromoy itu saja,”katanya.

**Baca Juga: Ini Jadwal dan Lokasi Pleno Pemilu KotaTangsel.

Ujang juga berharap, Selama bulan Ramadhan berlangsung tidak terjadi kebocoran pipa di sumber air manapun untuk Kabupaten Pandeglang.

“Saya berharap selama bulan Ramadhan. Tidak ada kebocoran pipa, jadi bisa ke masyarakat lebih optimal,”pungkasnya. (Aep)

Kabar6-Pengurus Komisariat (PK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Staisman Pandeglang, menggelar puncak acara Harlah PMII ke 59. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kampus Staisman, Sabtu (4/5/2019).

Puncak acara pada Harlah ini diisi dengan kegiatan Istighosah yang dipimpin langsung oleh tokoh kharismatik Banten, Abuya Muhtadi Cikadu yang ikuti oleh ratusan para kader PMII di Pandeglang.

“Sebelum acara istighosah, dilakukan pembagian piala, karena sebelumnya kami mengadakan macam-macam perlombaan,” kata Ketua Umum PK PMII Staisman Ikbal.

Ketum PMII Cabang Pandeglang M Basyir mengucapkan, terimakasih kepada kader PMII Staisman yang sukses menyelenggarakan Harlah PMII, termasuk kepada pihak kampus yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Menurut Basyir, momentum harlah 59 PMII dan istigosah ini adalah bagaimana meningkatkan spirit keorganisasian serta meningkatkan ukhuwah islamiyah dalam kehidupan sehari-hari.**Baca juga: Sambut Ramadhan, Petugas Lapas Pemuda Tangerang Gelar Tasyakuran dan Doa.

“Semoga PMII menjadi organisasi mahasiswa anyg terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Khususnya di Pandeglang,” tandasnya.(aep)

Kabar6-Pemkab Pandeglang meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 8 dari 12 ASN di lingkungan Pemkab Pandeglang. 4 diantaranya tak lama lagi bakal mendapat PTDH.

Berdasarkan catatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada sekitar 12 ASN Pandeglang dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang sudah memiliki kekuatan tetap atau inkrah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, Fahmi Ali Sumanta menerangkan, dari 12 ASN yang harus diberhentikan, baru 4 ASN yang tengah di proses untuk mendapatkan PTDH, 1 diantaranya tengah menuju kasasi. 8 ASN diantaranya tengah diperjuangkan supaya tidak mendapatkan PTDH.

“Yang kami tindaklajuti untuk diberhentikan sekarang sudah ada dibagian hukum dan bakal ditanda tangani oleh Bupati Pandeglang itu ada 4 ASN, dari 4 itu sedang kasasi 1 ASN. Tapi, yang 8 itu kami upaya agar ditinjau kembali,” kata Fahmi, Jumat (3/5/2019).

Asalan Pemkab agar tidak diberhentikan karena mereka sudah melaksanakan sanksi badan, materi dan sudah berjalan lama serta rata-rata dari 2013 dengan kasus yang berbeda.

Namun bila tidak ada tanggapan dari pemerintah pusat, maka Pemkab akan mengambil keputusan sendiri nanti.

“Tapi, kalau tidak ada atau disana (Pemerintah Pusat) tidak bisa memberikan pertimbangannya, mohon maaf kami juga bakal memberikan pertimbangannya sama dengan Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Namun Fahmi enggan membeberkan identitas para ASN yang melanggar tersebut karena berkaitan dengan privasi.**Baca juga: Ini Kata KPU-RI Ditanya Soal Evaluasi Pemilu Serentak.

“Jangan lah, itumah kan menyangkut privasi. Yang pasti jumlah keseluruhan yang sudah kami ajukan penjatuhan PTDH ada 4, dan 8 ASN sedang diminta agar ditinjau ulang,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Pelaksanaan Pemilu 2019 secara serentak dianggap paling rumit. Beberapa pihak meminta supaya pemilu yang akan datang dievaluasi agar pelaksanaan Pilpres dan Pileg dilakukan secara terpisah.

Namun, KPU selaku penyelenggara mengaku tidak memiliki kewenangan menentukan pelaksanaan pemilu, karena hal itu kewenangan DPR.

“Dalam kontek ini, KPU sebagai pelaksana Undang-undang. Jadi yang punya kewenangan untuk mengatur, memperintah (itu) DPR,” kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tantowi, Jumat (3/5/2019).

Meski begitu, KPU juga tidak pasif dalam mendesain pelaksanaan pemilu yang akan datang karena menyangkut beberapa aspek penyelenggaraan dilapangkan.

KPU memiliki kesamaan persepsi usulan dari LIPI dan mitra KPU, jika penyelenggara pemilu yang akan datang supaya dipisahkan, yakni pemilu lokal dan nasional.

“Pemilu nasional itu untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI dan DPD RI dan Pemilu lokal dari Pilgub, pilkada kabupaten/ kota, DPRD kabupaten dan Provinsi,” ujarnya.

Dengan 7 surat suara yang dipisahkan kedalam dua laga, tiga surat suara untuk Pemilu nasional dan empat untuk Pemilu lokal diakui KPU masih bisa tertangani dengan baik, terutama pada distribusi logistik dan tenaga penyelenggara di lapangan.

“Kalau dengan lima surat suara sudah terbukti kecelakaan kerja yang menimpa petugas kami jumlahnya sangat besar sekali,” ujarnya.

Berdasarkancatatan sementara KPU RI, jumlah petugas penyelenggara yang meninggal dunia sebanyak 382 jiwa yang merupakan petugas KPPS, diantara 23 orang berasal dari Banten.**Baca juga: HMI Cabang Tangerang Raya: Pendidikan di Kota Tangerang Masih Tergolong Buruk.

Sedangkan yang sakit, mencapai 3.538 orang. Sehingga total petugas yang sakit dan meninggal dunia sebanyak 3.920 orang.(Aep)

Kabar6-Kenaikan harga pangan memang lumrah terjadi menjelang bulan Ramadan. Karena biasanya umat Islam Indonesia melakukan penimbunan bahan makanan untuk persiapan menghadapi puasa selama sebulan penuh.

Selain itu konsumsi bahan pangan juga cenderung meningkat akibat maraknya jamuan buka puasa bersama. Hal itu terjadi pada harga bawang putih di pasar tradisional di Pandeglang.

Berdasarkan pantauan, harga bawang putih memgalami kenaikan, semula hanya Rp30 ribu kini menjadi Rp60 ribu. Akibatnya omset para pedagang makin menurun karena sepi pembeli.

“Bawang putih sudah seminggu naik dari Rp30 ribu sekarang menjadi Rp60 ribu. Kalau malah mah yang belinya juga berkurang,” kata Juhdi salah satu pedagang di Pasar Sodong, Kecamatan Saketi, Jumat (3/5/2019).

**Baca juga: Tingkatkan Produktifitas Pertanian, Pemprov Banten Lahirkan Perda Pertanian.

Sedangkan bahan pokok lainya, seperti bawah merah, Cabe merah juga sama mengalami kenaikan, meski tak begitu signifikan.

“Cabe merah Rp30 ribu, sebelumnya Rp20 ribu, cabe kecil (rawit) Rp20 ribu sebelumnya Rp15 ribu. Udah seminggu ini naiknya, (pendapatan) berkurang,” tandasnya. (Aep)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan menyerahkan santunan bagi penyelenggara Pemilu tingkat KPPS yang meninggal dunia besok secara simbolis didua titik, yakni Jakarta Barat dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Pemberian santunan oleh KPU akan dibagi dalam empat kategori, meliputi meninggal dunia, cacat permanen, luka berat, dan luka sedang.

Hal itu dikatakan, Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tantowi usai melakukan monitoring pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pileg dan Pilpres tingkat Kabupaten Pandeglang, di CAS Waterpark, Cikole, Kamis (2/5/2019).

“Sebagaimana surat dari Kemenkeu tanggal 25 April kemarin, besaran untuk meninggal maksimal Rp36 juta per orang, cacat permanen Rp30 juta per orang, luka berat Rp16,5 juta per orang dan luka sedang Rp8,25 juta per orang,” sebut Pramono.

Pihaknya menerangkan, sebelum santunan itu diberikan, tim verifikator dari Bank BRI yang menjadi mitra KPU, akan lebih dulu melakukan verifikasi guna menentukan nilai yang tepat untuk setiap korban. Karena menurutnya, setiap korban meninggal dunia bisa saja besarannya berbeda, tergantung dari penyebab kematian.

“Itu angka maksimal yang besar kecilnya akan disesuaikan dengan hasil verifikasi oleh verifikator dari petugas Bank BRI. Tidak adil jika yang meninggal karena kecapekan, disamakan dengan penyakitnya yang harus dirawat inap,” bebernya.

Adapun proses pencairan, diperkirakan akan memakan waktu 1 pekan. Masing-masing keluarga korban, akan menerima santunan melalui rekening.**Baca juga: Satpol PP Kabupaten Tangerang Bakal Setop Peredaran Minol di The Barhouse Project.

“Data sudah kami terima dari seluruh KPU kabupaten kota. Hasilnya akan kami update terus. Berikutnya KPU RI akan bekerjasama dengan BRI karena uang itu akan ditransfer ke rekening masing-masing keluarga korban, jadi kita tidak menyerahkan secara tunai,” tutupnya.(Aep)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) akan menyerahkan santunan bagi penyelenggara Pemilu tingkat KPPS yang meninggal dunia.

Penyerahan itu akan dilakukan secara simbolis didua titik, yakni Jakarta Barat dan Kota Tangerang Selatan.

Hal itu diutarakan Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tantowi usai melakukan monitoring pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pileg dan Pilpres tingkat Kabupaten Pandeglang, di CAS Waterpark, Cikole, Kamis (2/5/2019).

Jadi secara simbolik pemberian santunan itu akan diserahkan di Jakbar dan Tangsel. Hal itu untuk menandai bahwa KPU sudah bisa mulai menyerahkan santunan pada korban kecelakaan kerja, baik yang meninggal maupun sakit,” ujar Pramono.

Dari catatan sementara KPU RI, jumlah petugas penyelenggara yang meninggal dunia sebanyak 382 jiwa yang merupakan petugas KPPS. Sedangkan yang sakit, mencapai 3.538 orang. Sehingga total petugas yang sakit dan meninggal dunia sebanyak 3.920 orang.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Banten, Eka Setia Laksmana menyebut, jumlah petugas di Banten yang meninggal sejauh ini sudah menyentuh diangka 23 orang, yang tersebar di 8 kabupaten kota.

“Namun jumlah itu tidak seluruhnya anggota KPPS, melainkan sebagian diantaranya berasal dari Linmas. Akan tetapi karena mereka tergolong penyelenggara, maka akan tetap mendapatkan santunan,” kata Eka.

Menurut dia, mayoritas KPPS yang meninggal dunia karena alasan kelelahan setelah melakukan penghitungan suara.**Baca juga: Disperindag Kabupaten Serang Tera Ulang Timbangan Di 6 Pasar.

“Rata-rata yang meninggal karena alasan kelelahan setelah melakukan penghitungan suara. Sempat istirahat namun mengeluh sakit dan akhirnya meninggal dunia,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Caleg DPR RI Dapil Banten 1 (Pandeglang-Lebak) dari Partai Demokrat, Rizky Aulia Rahman Natakusuma mengklaim berhasil melenggang ke Senayan setelah memperoleh suara terbanyak berdasarkan C1 plano.

Klaim tersebut berdasarkan plano C1 yang diperoleh diTPS di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, raihan suara sementara Rizki Aulia Rahman sebanyak 55.867 suara dan Vivi Sumantri 52.041 suara yang dimiliki Caleg nomor urut 2.

Namun, klaim putra dari Bupati Pandeglang Irna Narulita mendapatkan tanggapan dari rekan sesama partainya, yang sama-sama maju di Banten 1 Vivi Sumantri Jayabaya. Menurut Caleg nomor urut 1 klaim tersebut terlalu buru-buru karena pleno tingkat Kabupaten belum selesai.

“Santai saja, jangan terburu-buru mengklaim karena pleno dua Kabupaten saja belum beres,” terang Vivi saat dikonfirmasi melalui pesan Whatshap, Kamis (2/5/2019).

Caleg petahana itu tengah menunggu hasil pleno di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Di ketahui, KPU Kabupaten Lebak baru akan menggelar pleno pada 3 Mei besok sedangkan KPU Pandeglang sudah melaksanakan pleno dari hari ini.

“Kita lagi menunggu hasil pleno Kabupaten Pandeglang dan Lebak,” ujarnya.

Saling klaim pun terjadi antara Vivi dan Rizky untuk mendapatkan jatah satu kursi yang didapat Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini di Dapil Banten 1.
Pasalnya Vivi tetap optimis bakal kembali melenggang ke Senayan kedua kalinya meski tak menyebutkan perolehan suara sementara yang didapat Vivi.

“Insyallah kita Harus Optimis (menang). (Untuk perolehan suara) nanti kita lihat di pleno Kabupaten Lebak dan Pandeglang,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Caleg DPR RI dari partai Demokrat Iing Andri Supriadi membenarkan raihan suara Rizki Aulia Rahman lebih besar dari Vivi Sumantri.

Suara terbanyak Rizki Aulia Rahman berasal dari Kabupaten Pandeglang karena sebagai putra daerah.**Baca juga: Kencan Tak Dibayar, Waria Ini Tikam Teman Kencannya di Tangerang.

“Dari Pandeglang suara untuk Rizki Aulia Rahman sebanyak 47.000 suara, sedangkan Lebak hanya 10.000. Pada prinsipnya siapapun yang jadi untuk menghantarkan satu kursi di DPR- RI, kita bersaing secara sportif karena persaingan ini untuk membesarkan partai Demokrat di Pandeglang dan Lebak,” tuturnya.(Aep)