Kabar6-Penutupan perlintasan sebidang di Jalan RT Hardiwinangun/Jalan Tirtayasa dekat Pasar Rangkasbitung menuai penolakan dari warga pedagang.

Penolakan ini hingga berujung aksi massa yang membongkar pagar penutup perlintasan yang banyak dilalui masyarakat sebagai akses menuju pasar dan stasiun Rangkasbitung dari Jalan Hardiwinangun.

Penutupan perlintasan sebidang oleh Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta DJKA dilakukan dalam rangka mendung pembangunan Stasiun Rangkasbitung Ultimate.

Namun, kebijakan tersebut juga sejalan dengan harapan Pemkab Lebak yang menginginkan akses masuk-keluar stasiun menjadi satu pintu yakni di pintu yang mengarah ke Jalan Sunan Kalijaga.

Menanggapi itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meminta masyarakat memahami bahwa pembangunan stasiun akan berdampak positif dengan mendorong kemajuan daerah.

“Ini kan untuk kepentingan bersama harus kita dukung. Kalau begini terus Lebak tidak akan maju-maju,” kata Iti kepada Kabar6.com, Senin (14/8/2023).

Nantinya disebutkan Iti, Stasiun Rangkasbitung Ultimate akan melayani lebih banyak pengguna kereta api dari biasanya. Menghadapi kondisi tersebut, tentu dibutuhkan kesiapan pemerintah, termasuk Pemkab Lebak.

**Baca Juga: PKS Minta Pemerintah Bijaksana soal Penutupan Akses Jalan Menuju Pasar Rangkasbitung Ditolak Pedagang

“Ini yang harus dijadikan strategi oleh kita untuk mendukung sektor pariwisata. Bukan tidak mungkin kan, penumpang dari Merak yang mau langsung ke Jakarta tapi melihat potret di sini indah jadi mampir dulu, dan kita yang diuntungkan,” paparnya.

Soal gejolak yang terjadi, Iti menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar. Ia mencontohkan salah satunya saat penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Sunan Kalijaga.

“Dinamika itu ya silahkan saja masyarakat, yang terpenting kita harap tidak mengganggu pembangunan karena ini untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Iti.

Pemkab Lebak berkepentingan dalam upaya melakukan penataan kondisi Pasar Rangkasbitung menjadi lebih baik, aman dan nyaman dikunjungi masyarakat.

“(Untuk) Pasar subuh juga sedang kita dipersiapkan di Narimbang. Jadi solusi-solusi itu sudah kita lakukan tinggal tahap pembangunannya,” jelasnya.(Nda)

Kabar6-Warga di Lebak yang ingin mencetak dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga (KK) dan lain-lain tidak perlu lagi mengurusnya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Disdukcapil Lebak kini sudah menyediakan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang bisa dimanfaatkan warga mencetak dokumen kependudukan secara mandiri.

Kepala Dinas Dukcapil Lebak Ahmad M. Nur mengatakan, mesin ADM ditempatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Gedung Plaza Lebak.

“Sementara ini baru tersedia satu unit di MPP. Insya Allah ke depan bisa bertambah,” kata Nur kepada Kabar6.com, Senin (14/8/2023).

Untuk bisa mencetak dokumen kependudukan sendiri, warga membutuhkan barcode yang ada di identitas kependudukan digital (IKD)

“Tetapi barcode itu hanya untuk mencetak KK dan KIA (kartu identitas anak) saja, sementara untuk akta perlu notifikasi dari kami yang nanti dikirim melalui email pemohon,” tutur Nur.

Baca Juga: Pj Wali Kota Tangerang Lebih Tepat Pejabat Lokal

Sementara untuk pencetakan e-KTP di mesin ADM belum bisa dilakukan lantaran masih terkunci di Ditjen Dukcapil Kemendagri dan juga berkaitan dengan ketersediaan blangko.

“Semoga secepatnya agar warga tidak harus lagi repot-repot antre di kami kalau mau mengurus,” ucap dia.

Ahmad Nur memang berkeinginan jika mesin ADM tidak hanya tersedia di Rangkasbitung, akan tetapi di wilayah lain untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Insya Allah mungkin bisa bertahap, doanya saja. Minimal di tengah, utara dan selatan bisa tersedia tetapi ADM harus di-support dengan jaringan internet yang stabil, maka perlu juga kita berkoordinasi dengan Dinas Kominfo,” papar Nur.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak tengah menyiapkan pedoman penyusunan regulasi di desa, baik peraturan desa (perdes) maupun peraturan kepala desa (perkades).

Kabag Hukum Setda Kabupaten Lebak Wiwin Budhyarti mengatakan, salah satu kewenangan bupati dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah memberikan pedoman penyusunan perdes dan perkades.

“Pedoman penyusunan menjadi amanat dari undang-undang, dan ini harus disiapkan sebagai aturan main bagi desa dalam membuat regulasi,” kata Wiwin kepada Kabar6.com, Minggu (13/8/2023).

Pemerintah daerah, ujar Wiwin, ingin mendorong para perangkat desa memiliki kemampuan dan mahir dalam menyusun perdes dan perkades.

“Kalau pemerintah daerah kan punya bagian hukum yang melakukan harmonisasi, sementara desa tidak punya itu. Tetapi antara pemerintah daerah dengan desa produk hukumnya sama-sama kedudukannya peraturan,” terang Wiwin.

Wiwin juga menjelaskan, kewenangan bupati dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perdes. Rancangan perdes harus mendapat evaluasi sebelum ditetapkan menjadi perdes.

**Baca Juga: Cinta Segitiga, Suami-Istri-Ayah Tiri, Berujung Maut di Cipare

“Perdes tentang APBDes, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintahan desa. Yang jadi fokusnya mengenai pungutan dan organisasi pemerintahan desa,” ujarnya.

“Jadi jangan sampai ada objek yang sebenarnya tidak boleh dipungut tapi justru dipungut dengan dibuatkan regulasinya. Ini salah satunya yang ingin kita hindari dengan pedoman penyusunan,” terang Wiwin.

Bupati, dijelaskan Wiwin, bisa membatalkan perdes dengan keputusan bupati (kepbup) apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Ya kalau memang bertentangan dengan aturan yang di atasnya maka bupati berwenang membatalkan regulasi di desa tersebut,” katanya.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menegaskan pungutan parkir di area Pasar Rangkasbitung hanya dipungut satu kali kepada pengunjung.

Asda II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Lebak Ajis Suhendi mengatakan, petugas hanya memungut tarif parkir kepada pengunjung di pintu masuk melalui pasar baru dan keluar melalui Jalan Tirtayasa (Toko Sukasari).

“Pungutan parkir hanya satu kali pada saat pengunjung masuk dibuktikan dengan lembar karcis masuk,” kata Ajis dalam keterangannya, Kamis (10/8/2023).

Ajis menegaskan, tidak ada pungutan parkir lain selain pungutan oleh petugas di titik tersebut. Pengunjung diminta tidak membayar jika ada yang kembali meminta.

**Baca Juga: PKS Minta Pemerintah Bijaksana soal Penutupan Akses Jalan Menuju Pasar Rangkasbitung Ditolak Pedagang

“Tunjukkan karcis masuk yang sudah diberikan petugas, karena pungutan tersebut tidak resmi bukan dari pemerintah. Untuk yang karyawan di area pasar itu disiapkan abonemen,” jelas Ajis.

Ajis menyampaikan, pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan penertiban terhadap pungutan-pungutan tidak resmi alias pungli tersebut.

“Kami minta teman-teman media juga ikut membantu menginformasikan hal ini,” tutup dia.(Nda)

Kabar6- Mahkamah Agung (MA) resmi menolak Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko terhadap Partai Demokrat hari ini, Kamis, 10 Agustus 2023. Berikut bunyi status perkara nomor 128PK/TUN/2023; Amar Putusan, Tolak.

Perkara itu diadili oleh Majelis Hakim Yosran, dengan hakim anggota Lulik Tri Cahyaningrum dan Cerah Bangun. Sementara panitera penggantinya yakni, Adi Irawan.

“Perkara telah diputus dan sedang dalam proses minutasi oleh majelis,” begitu bunyi petikannya.

Ketua DPD Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya, menyambut baik putusan tersebut. Dia meyakini putusan Majelis Hakim yang sudah tetap itu, akan menambah semangat juang partai berlambang mercy di suksesi Pemilu 2024.

“Alhamdulillah, itu merupakan putusan seadil-adilnya dan segala upaya yang sudah kita lakukan untuk melawannya berbuah manis. Ini menjadi bekal kita untuk memenangkan Demokrat di Banten,” ujar Iti Octavia Jayabaya, Jumat (11/08/2023).

**Baca Juga: Kekeringan Agustus-September, Banten Siaga Hadapi El Nino

Bupati Lebak dua periode itu meyakini kemenangan Demokrat dengan Ketua Umum nya AHY, akan menjadi momentum kemenangan partai besutan SBY di Pemilu 2024, mulai dari legislatif, pilpres maupun pilkada.

“Tentunya, kita semua, kader Demokrat, akan berjuang sekuat tenaga agar menjadi juara di tanah jawara,” jelasnya.

Itu berpesan agar seluruh kader mercy, tidak pernah lengah dengan putusan MA dan selalu waspada, untuk menjaga dan menenangkan partai, hingga gelaran Pemilu 2024 selesai.

“Tentunya kami masih terus berdoa dan berharap, agar Mas Ketum kami, Mas AHY, bisa menjadi capres ataupun cawapres,” tuturnya.

Wanita berkacamata yang kerap viral dengan gaya tomboy dan beraninya itu, berterimakasih ke seluruh kader Demokrat di wilayah Banten, telah sama-sama berjuang mempertahankan partai agar tidak lepas dari genggaman AHY.

“Tentunya semua keberhasilan ini tidak lepas dari perjuangan kader dan arahan Mas Ketum AHY. Saya berterima kasih sebesar-besarnya,” ucapnya.(Dhi)

Kabar6-Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, pada Senin, 31 Juli 2023 malam, menutup perlintasan sebidang JPL 183 di Jalan RT Hardiwinangun/Jalan Tirtayasa, Rangkasbitung.

Namun, penutupan tersebut mendapat penolakan dari pedagang dan warga hingga berujung pada aksi pembongkaran paksa pagar penutup perlintasan tersebut.

Mereka menilai ditutupnya perlintasan kereta api itu merugikan pedagang dan

menyusahkan masyarakat. Hal ini lantaran akses warga menuju pasar dan stasiun Rangkasbitung via Jalan Hardiwinangun juga menjadi tertutup.

Analis Politik dan Kebijakan Publik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib

Miftahul melihat, kondisi tersebut akibat koordinasi yang tidak berjalan baik antara Pemkab Lebak dengan BTP Kelas I Jakarta.

“Ada kebijakan yang mendapat penolakan dan warga merasa dirugikan menunjukkan bahwa koordinasi, komunikasi dan kerja sama Pemkab Lebak dengan perkeretaapian tidak berjalan baik dan tidak harmonis. Ini sangat disayangkan,” kata Adib saat dihubungi Kabar6.com, Kamis (10/8/2023).

Selain tidak berjalannya koordinasi, Adib menilai bahwa munculnya penolakan dikarenakan tidak ada solusi dari pemerintah daerah kepada warga dan pedagang yang terdampak penutupan tersebut.

**Baca Juga: Pemkab Lebak Koordinasi dengan BTP Jakarta terkait Penutup Perlintasan Sebidang Hardiwinangun Dibongkar Pedagang

“Jangan asal menutup aja tetapi solusi untuk warga bagaimana? Bagaiamana keberpihakan pemerintah kabupaten terhadap masyarakat, pedagang pelaku usaha kecil. Sehingga ketika akses ditutup mereka tentu merasa dirugikan,” sebut Adib.

Karena menurut Adib, sebelum penutupan dilakukan, pemerintah seharusnya sudah melakukan analisa apa yang akan terjadi dan bagaimana dampak yang akan dialami oleh masyarakat dan pedagang.

“Saya melihat keberpihakan kepada rakyat kecil yang agak kurang, alih-alih ya biasa pemerintah melakukan pendekatan kepada kekuasaan, atas nama aturan dan lain-lain yang pada akhirnya warga yang dirugikan,” jelas Adib.(Nda)

Kabar6-Asisten Daerah (Asda) II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Lebak Ajis Suhendi mengaku, pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta terkait pembongkaran penutup perlintasan sebidang Jalan RT Hardiwinangun Tirtayasa, Kamis (10/8/2023).

“Koordinasi sudah kami lakukan dengan Balai Teknis Perkeretaapian selaku pemilik project, dan mereka akan melakukan koordinasi internal,” kata Ajis saat dihubungi Kabar6.com.

Pagar seng yang dipakai untuk menutup perlintasan kereta api tersebut dibongkar paksa oleh warga pedagang yang menolak keputusan penutupan tersebut.

Mereka menilai, penutupan perlintasan merugikan pedagang dan merepotkan masyarakat lantaran akses menuju pasar dan stasiun Rangkasbitung secara otomatis juga tertutup.

Pasca aksi penolakan keras tersebut, Ajis menyebut, pemerintah daerah belum akan mengambil langkah apapun.

“Langkah berikutnya kami masih menunggu hasil dari (koordinasi internal) di pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” ujarnya.

Ditanya soal apakah Jalan Sunan Kalijaga yang menjadi akses masuk satu-satunya ke pasar dan stasiun saat perlintasan sebidang ditutup masih tetap dibuka dari dua arah, Ajis belum mau memberikan penjelasan.

**Baca Juga: Tuai Penolakan, Perlintasan Sebidang Jalan Hardiwinagun Rangkasbitung Tetap Ditutup

“Sementara itu dulu, lain-lain nanti kami update,” katanya.

Salah seorang pedagang Pasar Rangkasbitung, Rohmat menuturkan, aksi tersebut bentuk kekecewaan dari pedagang yang berharap pemerintah mengabulkan keinginan agar akses bagi pejalan kaki bisa tetap diberikan.

“Pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk membongkar agar ada ruang pejalan kaki. Kerena enggak ada kejelasan makanya kami membongkar, kasihan kami para pedagang kena imbas dengan penutupan tersebut,” keluh Rohmat.

Pedagang lain, Ani mengaku, hanya meminta agar pemerintah kembali membuka akses jalan tersebut.

“Kami tidak minta macam-macam hanya minta akses jalan dibuka aja. Apalagi ini jalan umum, jalan rakyat bukan jalan perusahaan,” cetus dia.

Dialami Ani, sejak akses jalan tertutup mempengaruhi pendapatannya sehari-hari yang berkurang signifikan. Hal itu tentu saja kata dia, efek dari sepinya pengunjung karena harus memutar melalui jalan lain.

“Pembeli harus jadi pada muter, mereka enggak mau, karena bayar ini bayar itu,” kata Ani.(Nda)

Kabar6-Ratusan pedagang dan warga membongkar paksa pagar penutup perlintasan sebidang di Jalan RT Hardiwinangun/Jalan Tirtayasa Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Kamis (10/8/2023).

Aksi itu buntut kekecewaan massa lantaran Pemkab Lebak dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta DJKA yang tetap sepakat menutup perlintasan kereta api yang secara otomatis juga menutup akses jalan menuju pasar dan stasiun Rangkasbitung.

Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lebak Iip Makmur meminta pemkab maupun DJKA bijaksana soal penolakan yang berujung pembongkaran paksa penutup perlintasan.

“Pemerintah perlu bijaksana menyikapi ini, harus ada sosialisasi yang lebih luas lagi ke masyarakat dan pedagang. Apa saja manfaat dan mudarat dari penutupan itu ya harus disampaikan secara detail,” kata Iip dihubungi Kabar6.com.

Iip mengingatkan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah, DJKA dengan masyarakat terkait rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah, baik pembangunan stasiun maupun penataan pasar hingga integrasi stasiun dengan Terminal Sunan Kalijaga.

**Baca Juga: Pedagang di Lebak Bongkar Paksa Penutup Akses Jalan Menuju Pasar dan Stasiun Rangkasbitung

“Komunikasi dua arah ini penting dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat pedagang. Tidak ada yang tidak selesai dengan komunikasi, asal sampaikan informasi kepada masyarakat yang utuh tidak setengah-setengah,” pinta Iip.

Jika memang kebijakan menutup perlintasan sebidang itu demi kepentingan dan manfaat yang lebih luas serta memiliki dasar regulasi yang jelas, menurut Iip, pemerintah punya political will untuk tetap mempertahankan.

“Pemerintah ini kan punya aturan, kalau masyarakat dijelaskan dan dipahamkan dengan komunikasi yang baik, saya yakin kalau pemerintah dan masyarakat sudah sepaham insya Allah tidak ada masalah,” terang dia.

Bagaimana dengan pedagang dan masyarakat yang terdampak dari penutupan tersebut? Iip mendorong pemerintah daerah bersama-sama DJKA untuk segera mencari solusinya.

“Saya yakin lah di Pemkab Lebak banyak orang-orang ahli dan hebat yang bisa mencari solusi untuk masyarakat kita,” katanya.(Nda)

Kabar6-Ditutup oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta DJKA bersama Pemerintah Kabupaten Lebak, pagar penutup perlintasan sebidang di Jalan RT Hardiwinangun/Jalan Tirtayasa Rangkasbitung, dibongkar paksa pedagang, Kamis (10/8/2023).

Mereka kecewa dengan sikap pemerintah daerah dan DJKA yang tetap bersikukuh menutup secara permanen perlintasan kereta api yang menjadi akses jalan warga menuju pasar dan stasiun Rangkasbitung tersebut.

“Kami enggak minta macam-macam hanya minta akses jalan dibuka saja, kan ini mah jalan umum jalan rakyat bukan jalan perusahaan,” kata Ani salah seorang pedagang ikan di Pasar Rangkasbitung.

Diakui Ani, sejak akses jalan itu ditutup, pendapatannya sehari-hari berkurang cukup signifikan. Hal tersebut imbas dari sepinya pengunjung karena harus memutar melalui jalan lain.

“Pembeli harus jadi pada muter dan mereka enggak mau, karena bayar ini bayar itu. Jadi yang kami mohon cuma akses masuk itu dibuka,” ucap Ani.

Rohmat pedagang lainnya menuturkan, pembongkaran paksa tersebut buntut kemarahan warga dan pedagang yang saat berunjuk rasa di Gedung DPRD Lebak beberapa hari lalu merasa dijanjikan bahwa akan dibuka akses untuk pejalan kaki.

Namun nyatanya, pemerintah dan DJKA tetap pada keputusannya menutup perlintasan tersebut dengan berbagai alasan.

“Ini karena pemerintah tidak memberikan kesempatan untuk membongkar agar ada ruang pejalan kaki. Kerena enggak ada kejelasan makanya kami membongkar, kasihan kami para pedagang,” katanya.

**Baca Juga: Dewan Minta Akses Menuju Pasar Rangkasbitung yang Ditutup segera Dibuka untuk Pejalan Kaki

Asda II Pemkab Lebak Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ajis Suhendi, usai rapat dengan perwakilan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) menyampaikan, penutupan perlintasan yang secara otomatis menutup akses jalan menuju pasar dan stasiun Rangkasbitung tetap berlanjut.

“Setelah melihat data yang ada, di mana ada kekhawatiran tingkat pengunjung ke pasar berkurang tapi dari seminggu sebelum dan sesudah penutupan justru mengalami kenaikan hampir 150 persen, begitu juga dengan pengguna kereta api yang mengalami kenaikan. Maka dari itu kami bersepakat agar tetap dilakukan penutupan,” kata Ajis, Rabu (9/8/2023).

Pemkab Lebak maupun DJKA juga tidak bisa mengabulkan usulan agar masyarakat pejalan kaki bisa tetap masuk-keluar pasar dan stasiun dengan melewati perlintasan tersebut.

“Iya ada aspirasi misalkan bisa melintas untuk pejalan kaki, tapi terus terang kami tidak bisa menjamin. Karena selama ini pun dengan keadaan perlintasan itu lansiran terhambat, dan memang aspek keselamatan yang juga menjadi pertimbangan kami,” jelas Ajis.

Ditanya soal para pedagang di sepanjang Jalan RT Hardiwinangun dan Jalan Ki Maklum (Gang Kibun) yang kena imbas dari penutupan perlintasan tersebut, Ajis meyakini kebijakan pembangunan Stasiun Rangkasbitung Ultimate saat ini akan punya dampak positif bagi masyarakat sekitar.

“Basisnya ini untuk kepentingan yang lebih besar. Kalau pembangunan stasiun ini sudah rampung, saya yakin yang pasti akan merasakan dampaknya adalah masyarakat sekitar. Kami yakin dan percaya ini hanya butuh penyesuaian saja,” terang Ajis.(Nda)

Kabar6-PPPA Daarul Qur’an Banten, bekerja sama dengan Mobile Qur’an dan melibatkan mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten), mengadakan kegiatan Program KUKERTA kelompok 44. Kegiatan ini berlangsung di Desa Girimukti, Lebak, Banten,  pada Selasa (8/8/2023).

Kegiatan Mobile Qur’an kali ini mengeksplorasi wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan fokus pada desa-desa di pedalaman. Bertujuan untuk membawa manfaat dan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat di lokasi terpencil, Mobile Qur’an bersinergi dengan mahasiswa UIN SMH Banten dalam kegiatan tersebut.

Dalam aksi Mobile Qur’an ini, Kak Toyib sebagai Trainer Mobile Qur’an membagikan kisah-kisah inspiratif yang menyentuh hati. Sesi muhasabah, yang merupakan bagian penutup dari kegiatan Mobile Qur’an, menghadirkan momen yang sangat bermakna. Selama sesi tersebut, puluhan siswa dari SDN 1 Girimukti dan SDN 2 Girimukti merasakan emosi yang mendalam, bahkan beberapa di antaranya menangis tersedu-sedu.

**Baca Juga: Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Tangsel Disahkan

Salah satu peserta, Safwa Ayesha, siswa kelas 5 SDN 1 Girimukti, mengungkapkan perasaannya yang tergerak oleh muhasabah.

“Saya merasa sedih karena mengingat ayah,” ujarnya dengan suara gemetar.

Sesi muhasabah menjadi puncak dari rangkaian acara Mobile Qur’an yang meliputi permainan, doorprize, dan dongeng inspiratif. Harapan dari kegiatan ini adalah agar anak-anak dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah teladan yang disampaikan, serta semakin termotivasi untuk menghafal dan mendalami Al-Qur’an.(Red)