Kabar6-Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor organisasi perangkat daerah setempat. Ia ingin melihat tingkat kehadiran pegawai pada H+4 Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

“Normal-normal. Kegiatan sudah berjalan,” katanya kepada kabar6.com ditemui di Masjid Al-I’thisom, Puspemkot Tangsel, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, Senin (17/5/2021).

Menurutnya, sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri bahwa aktifitas perkantoran pemerintahan hanya 50 persen sesuai aturan protokol kesehatan. Kalaupun ada yang tidak masuk merupakan pegawai non-ASN. Alasan absen karena cuti melahirkan atau sakit.

Contohnya, lanjut Apendi, 50 persen di rumah, 50 persen masuk. ASN di Pemerintah Kota Tangsel 4.957 orang sudah termasuk guru. Ia berpesan kepada seluruh pegawai agar selalu disiplin terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Covid-19.

“Anggap kita diri sendiri adalah dokter yang harus menjaga. Kalau bukan kita siapa lagi,” pesannya.

Dikonfirmasi terpisah, hal senada juga diutarakan Muhammad Syaiful, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Tangsel. Pelayanan angkutan sudah berjalan normal.

“Setelah H-4 ini semua semua sudah berjalan normal. Kayak pelayanan pengujian kendaraan bermotor,” utaranya.

Syaiful mengakui, meski demikian jumlah atrean warga pemohon KIR pascaperayaan lebaran ini tidak banyak seperti biasanya. Kemungkinan karena masih suasana lebaran, arus balik, kendaraan-kendaraan niaga juga masih banyak yang belum beroperasi.

“Mungkin juga jatuh tempo mereka untuk melakukan KIR ulang sampai saat ini belum. Untuk pelayanan kita batasi satu hari tidak serta merta kita tampung semua. Contoh untuk KIR misalkan sehari kurang lebih 100 pemohon,” ujarnya.

Dinas Perhubungan segera memberlakukan sistem pembayaran retribusi KIR tanpa uang tunai (cashlees). Proses kerja sama dengan Bank Jabar pun saat ini sedang dalam penggarapan.

**Baca juga: Pemerintah Kota Tangsel Beruntun Raih Predikat Opini WTP

Manfaatnya?. “Satu, masyarakat bisa langsung membayar tanpa melalui proses yang mungkin berbelit-belit,” ungkap Syaiful.

“Kedua, masyarakat bisa lebih tau jumlah retribusi yang mesti dibayarkan. Masysrakat bisa mengetahui berapa total pendapatan per hari dari kendaraan. Nanti kita umumkan juga,” tambahnya.(adv)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali berhasil torehkan prestasi dalam laporan hasil pemeriksaan selama Tahun Anggaran 2020. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Banten memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengungkapkan bahwa dengan gelar ini, pemerintah daerah setempat membuktikan hasil kinerjanya. Sehingga bisa menjadi pemicu kinerja keuangan di masa yang akan datang.

”Tentunya mempertahankan kinerja yang sudah ada dan meningkatkannya lagi,” ujar Benyamin di Auditorium Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Senin (10/5/2021).

Dia mengatakakan bahwa dalam proses pembuatan laporan ini, Pemerintah Kota Tangsel mengedepankan pengelolaan keuangan yang maksimal. Kebijakan tersebut akan terus dikembangkan dengan cara meningkatkan manajemen risiko.

”Nantinya kami akan terus berikan pelatihan kepada semua pejabat pengelola keuangan daerah agar lebih maksimal,” katanya.

Saat ini Pemerintah Kota Tangsel juga berkomitmen untuk meningkatkan neraca aset yang catatannya selalu diperbarui (update). Mulai dari posisi terakhir sampai dengan program sertifikasi aset yang akan terus dijalankan.

”Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan harus semakin mantap. Sehingga setiap program akan mencapai outcome, impact sampai dengan benefit,” ujar Benyamin.

Dalam masa kepemimpinannya, ini merupakan yang kesembilan kalinya Tangsel mendapatkan gelar WTP. Dimana delapan kali pada saat memimpin bersama Airin Rachmi Diany dan pertama kalinya sejak dia menjabat sebagai Walikota Tangsel.

Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, Arman Syifa menjelaskan bahwa dirinya memberikan apresiasi terhadap seluruh pemerintah daerah yang sudah menyerahkan Laporan Keuangan Daerah.

**Baca juga: Pandemi Covid-19, Skema Antisipasi Pemerintah Kota Tangsel Usai Lebaran .

Untuk sebagian kota dan kabupaten menerima catatan yang nantinya perlu dievaluasi. Sehingga pada laporan selanjutnya akan lebih maksimal serta mampu meningkatkan penilaian yang saat ini diraih.

Opini WTP atau unqualified opinion​: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.(adv)

Kabar6-Diperkirakan sekitar 30 persen dari total populasi 1,7 warga yang bermukim di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pergi mudik lebaran. Momentum perayaaan Idul Fitri 1442 Hijriah ini bertepatan dengan pandemi Covid-19.

Padahal pemerintah telah berulang kali melarang warga untuk mudik lebaran. Alasan mendasarnya arus mudik rawan terjadi penularan virus yang dampaknya angka kasus berpotensi naik lagi.

“Kami sudah siapkan antisipasi pas arus balik mudik. Minimal tiga hari, maksimal 10 hari setelah lebaran,” kata Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menjawab pertanyaan kabar6.com ditemui usai shalat, Jum’at (7/5/2021).

Pertama adalah aktivasi satgas-satgas di tingkat bawah, mulai dari kelurahan RT/RW hingg kelurahan. Kedua, terang Benyamin, dirinya sudah instruksikan agar semuan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) atau puskemas untuk siaga penuh

“Standby, kalau perlu 24 jam. Sejak hari pertama setelah lebaran untuk mengantisipasi apabila terjadi kasus kasus bawaan dari luar daerah. Saya sih berharap, saya sih minta bahwa mereka di swab dulu deh sebelum pulang dari kampung halamannya,” jelasnya.

Benyamin bilang, warga pemudik wajib swab dulu sebelum pulang ke Kota Tangsel untuk memastikan bahwa virus Covid-19 ataupun varian lainnya tidak dibawa oleh mereka. Nanti cek poin pemeriksaannya sudah koordinasi dengan polres setempat.

“Yang pasti memang bukan penyekatan. Tapi nanti kita aktivitasi di tingkat satgas RT RW,” ujar Benyamin.

Ia mendorong seluruh aparatur wilayah melakukan pencermatan terhadap warganya yang baru pulang mudik lebaran. Jika merasakan punya gejala klinis warga sebaiknya langsung ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

**Baca juga: Pemkot Tangsel Siap Melayani Perayaan Idul Fitri 2021

Menurutnya, pemeriksaan medis sangat penting untuk mencegah sekaligus memastikan kondisi kesehatan warga pemudik. Angka warga pemudik sekitar 30 persen pun diyakininya masih terus bergerak.

“Intinya warga pemudik setiap harinya harus disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan,” ujar Benyamin.(ADV)

Kabar6-Ratusan orang petugas gabungan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengikuti kegiatan apel Operasi Ketupat Jaya 2021. Pemerintah bersama jajaran TNI/Polri dan pemangku kepentingan ingin masyarakat merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah secara aman dan nyaman dengan cara patuhi protokol kesehatan (prokes)

“Kami akan hadir tetapi tolong kalau prokes diabaikan ini tentunya akan menimbulkan penularan atau akan menaikan angka pandemi Covid-19 di Kota Tangsel,” kata Wali Kota Benyamin Davnie, Rabu (5/5/2021).

Menurutnya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kota Tangsel mendirikan lima Posko Ketupat Jaya 2021. Yakni di kolong Flyover Ciputat, depan Mall WTC Serpong, depan Pamulang Square, perempatan Muncul dan Gading Serpong.

Benyamin berpesan agar masyarakat menghindari kerumunan pada saat merayakan lebaran nanti. Kegiatan halalbihalal yang melibatkan orang banyak dilarang karena berpotensi terjadi klaster baru menyebaran virus Covid-19.

“Tapi mohon maaf sekali lagi tidak boleh ada takbir keliling, tidak boleh ada petasan, tidak boleh ada konvoi, tidak boleh ada yang lain-lain supaya semuanya bisa yang menikmati lebaran semua pihak,” tegasnya.

Benyamin pastikan ketentuan dalam surat edaran wali kota terkait penyelenggaraan shalat Ied sudah diatur. Sesuai kesepakatan dengan Majelis Ulama Indonesia setempat batas maksimal hanya 50 persen dari kapasitas tempat.

“Saya sudah mintakan para camat untuk memperluas lagi salat idul fitri di tempat-tempat yang lain, jangan dipusatkan di satu masjid. Di halaman sekolah lapangan bola lapangan kantor kelurahan dan tempat lain sekitar masyarakat supaya gak numpuk,” pesan Benyamin Davnie.

**Baca juga: Hari Kartini, Dikbud Tangsel: Perbedaan Gender Tak Jadi Penghalang Perempuan Untuk Berprestasi

Di lokasi yang sama, Kapolres Tangsel Ajun Komisaris Besar Iman Imanuddin menyebutkan dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 2021 ini pihaknya mengerahkan 500 orang personel.(adv)

Kabar6-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Tangerang Selatan merefleksikan sosok Ibu Kartini sebagai perempuan yang mandiri, gigih, memperjuang harkat dan martabat perempuan.

Hal itu diungkapkan oleh Kadikbud Tangsel, Taryono kepada Kabar6.com pada Rabu 21 April 2021. “Kartini merupakan tokoh sentral,” ungkapnya.

Taryono menerangkan, Kartini merupakan motivator bagi para siswi untuk mengembangkan karakternya dimasa mendatang.

Taryono mengatakan, para siswi harus mencontoh sosok Kartini untuk menjadi perempuan yang mandiri, dan gigih.

“Perbedaan gender tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk maju dan berprestasi. Yakinlah,” terangnya.

**Baca juga: Pesan Wali Kota Airin Lantik Sekda Tangsel Definitif

Untuk perayaan Kartini dimasa Covid-19, Taryono mengungkapkan, tetap dilaksanakan dengan cara virtual di sekolah masing-masing, agar mematuhi protokol kesehatan.

“Peringatan Hari Kartini di sekolah dilakukan secara virtual,” tutupnya.(Adv)

Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Bambang Noertjahyo. Keputusan itu berdasarkan surat nomor: 133/KEP-84/2021 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

“Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab dan itikad,” kata Airin dalam sambutan resminya di Balai Kota Tangsel, Senin (19/4/2021) sore.

Airin berpesan, pada hakikatnya pelantikan ini dilakukan agar kinerja dan juga pelayanan yang diberikan oleh birokrasi Pemerintah Kota Tangsel dapat berjalan dengan baik serta mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Kedudukan sekretaris daerah sangat strategis dalam konteks di pemerintahan tingkat II.

Lingkup tugasnya mencakup aspek yang sangat luas. Perannya dalam mengelola birokrasi sangat penting. Strategis kedudukannya tentu membawa konsekuensi tersendiri.

Yaitu misalnya tanggungjawab yang diembannya. Menjalankan dengan baik amanah dan kepercayaan yang diberikan adalah sebuah kewajiban bagi setiap pejabat dan pengawai di lingkup birokrasi, khususnya di Pemkot Tangsel.

“Birokrasi adalah sebuah sistem. Mekanisme dan lembaga yang kehadirannya akan terkait erat dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat,” jelas Airin.

Perkembangan teknologi, inovasi dan cara berfikir atau paradigma dalam perspektif ini maka birokrasi harus mampu untuk menyesuaikan diri. Birokrasi harus mengerti ekspetasi. Birokrasi harus bisa menanamkan filosofi dalam dirinya bahwa ia harus menjadi lebih baik seiring dengan berkembangan yang ada.

Setiap posisi dalam birokrasi memegang peranan penting mewujudkan lebih baik. Artinya, birokrasi yang lebih profesional, inovatif, efisien, akubtabel tentu dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.

Airin menegaskan, sebagai pejabat karir tertinggi posisi sekda dalam hal ini sangat sentral. Kapasitas serta kopetensinya akan sangat menentukan, untuk itu sekda akan sangat dilihat jiwa kepemimpinannya.

**Baca juga: Mulai Beroperasi, Mall Pelayanan Publik di Tangsel Ramah Bagi Disabilitas

“Jiwa kepemimpinan ini yang kemudian akan mampu membangun kepercayaan atau trust loyalitas. Prinsipnya tahu persis regulasi, aturan dan ketentuan yang berlaku, tugas pokok dan fungsinya,” ujar Airin.

Pada prosesi pelantikan turut disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah beserta para pejabat organisasi perangkat daerah.(adv)

Kabar6 – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (DPUPR) Pandeglang terus berupaya menuntaskan pembangunan jalan di Kabupaten Pandeglang. Hal itu guna jalan di daerah yang dipimpin oleh Irna Narulita – Tanto Warsono Arban dapat layak dilalui warga.

Bahkan saat ini DPUPR Pandeglang tengah melakukan pengerjaan belasan paket pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat yang terdiri dari pembangunan jalan, jembatan gantung dan rehabilitasi irigasi dengan total anggaran puluhan miliar.

Kepala DPUPR Pandeglang Asep Rahmat mengatakan anggaran yang digunakan saat ini semuanya bersumber dari DAK pusat. Kata dia, anggaran untuk ruas jalan Pagelaran – Pasirkadu sebesar Rp3 miliar berdasarkan pagu, Babakan Mesjid – Pagelaran Rp6,5 miliar berdasarkan pagu dan ruas jalan Pasir nangka – Air Jeruk sebesar Rp9,18 miliar berdasarkan pagu.

“Dua paket pekerjaan jalan di Kecamatan Pagelaran, 1 paket pekerjaan jalan di Kecamatan Cimanggu. Kalau paket pekerjaan jembatan gantung itu berada di Kecamatan Cikeusik, Pagelaran dan Patia, sedangkan untuk rehab irigasi berada di Kecamatan Jiput, Cimanuk dan Cipeucang,” jelas Asep saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Lalu, pengerjaan jembatan Gantung Cikeusik pagunya sebesar Rp1,425 miliar, jembatan gantung Pagelaran pagunya Rp950 juta dan jembatan gantung Patia pagunya sebesar Rp770 juta.

Sedangkan untuk rehab jaringan irigasi Cibentrang/Citengah seluas 261 hektar dengan pagi Rp996, juta daerah irigasi Cimuncang seluas 103 hektare dengan pagu Rp624 juta dan daerah irigasi Cinambul seluas 100 hektare dengan Rp786 juta.

“Untuk irigasi rata-rata pengerjaannya sudah 70 persen bahkan ada yang sudah 100 persen, kalau pengerjaan fisik jalan rata-rata 15 persen dan pengerjaan jembatan baru 10 persen,” bebernya.

Termasuk ada sekitar 24 paket pelandaian pencegahan longsor di sejumlah kecamatan di Pandeglang, diantaranya:

1. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Ciasem RT. 01 RW. 06
Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang
dengan pagu anggaran sebesar 175.000.000.

2. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Cimarudun RT/RW
01/02 Desa Cikumbueun Kecamatan Mandalawangi Kec. Mandalawangi, pagu Rp 172.000.000.

3.Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Gunung Jalu RT/RW
01/03 Desa Cikumbueun Kecamatan Mandalawangi, pagu Rp 160.000.000.

4. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Kadulisung Kebon Cau
Rt.01/Rw.05 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang pagu 160.000.000.

5. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Kadupandak RT.07 RW.
11 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang, pagu 155.000.000.

6. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Kadupedang RT/RW
04/02 Desa Ramea Kec. Mandalawangi Kec. Mandalawangi, pagu 150.000.000.

7. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Mesjid Desa
Kaduengang Kecamatan Cadasari, pagu Rp. 170.000.000.

8. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Pasir Angin Kelurahan Pagerbatu Kecamatan Pandeglang, pagu Rp 160.000.000.

9. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Peuteuy Sayak RT/RW
02/01 Desa Ramea Kecamatan Mandalawangi Kec. Mandalawangi, pagu Rp 145.000.000.

10. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Ramea Pasir RT/RW
05/02 Desa Cikumbueun Kecamatan Mandalawangi, Pagu Rp 170.000.000.

11. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Rt.01/Rw.01 Kampung Pasir
Panganten Desa Cikentrung Kecamatan Cadasari, Rp 155.000.000.

12 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor RT. 01 RW.02 Kampung Kadujaro, Kecamatan Cadasari, pagu Rp 150.000.000.

13 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor RT. 01/RW.02 Kp. Wado, Desa Cikentrung Kecamatan Cadasari, pagu Rp 100.000.000.

14 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Sindangsari/Wakaf Rt.04/Rw.02, Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karangtanjung, Rp 170.000.000.

15 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor, Kampung Cisaat Rt.04/Rw.04 Desa Cikumbueun Kecamatan Mandalawang,Pagu Rp 150.000.000.

16. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Pagadungan Nyomplong Rt.07/Rw.03 Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karangtanjung, pagu Rp 160.000.000.

17 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor, Kampung Karang Tanjung Citaman, Rt.07/Rw.04 Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karangtanjung, Pagu Rp. 165.000.000.

18 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor, Kelurahan Kadomas RW. 03, Kecamatan
Pandeglang, pagu Rp 150.000.000.

19 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor, Kampung Talun, Rw.03/Rt.02, Kelurahan
Babakan Kalanganyar Kecamatan Pandeglang, pagu Rp 160.000.000.

20. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Cikaung, RW.05RT.01,
Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang pagu Rp APBD 160.000.000.

21 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Kumalirang, RW.06RT.04, Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang, pagu Rp 164.000.000.

22 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Rw.07/Rt.02 Kampung
batulawang Kelurahan Babakan Kalanganyar Kecamatan Pandeglang, pagu 165.000.000.

23 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Rw.09/Rt.02 Kampung Susukan, Keluraha Babakan Kalanganyar Kecamatan Pandeglang, Pagu Rp 150.000.000.
24. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor RW.14RT.02 Kampung
Mangkubumi Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang, Pagu Rp 150.000.000.

**Baca juga: 50 Kilometer Jalan Lingkungan dan Poros Desa Dibangun

Menurut Asep, ada beberapa kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan baik kendala teknis, non teknis hingga faktor alam sehingga membuat beberapa pekerjaan progresnya lumayan lambat.

“Hambatannya ada karena non teknis, keterbatasan SDM dari Dinas dan faktor cuaca kaya hujan. Kami menekankan kepada kontraktor agar manfaat ini lama, umur konstruksi juga tercapai dan pembangunan jalan harus sesuai spesifikasi teknis yang ada di dalam kontrak,” tutupnya.(Adv)

Kabar6-Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang tahun 2021 berhasil membangun 50 Kilometer jalan lingkungan dan poros desa yang tersebar di sejumlah kecamatan di Pandeglang.

Keberhasilan pembangunan tersebut lantaran di DPKPP tidak begitu terkena imbas terhadap refocusing anggaran pada APBD Pandeglang. Sebab sebelum surat edaran Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 171 terbit, DPKPP sudah melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa atau tender dini.

Pelaksana Tugas (Plt) DPKPP Pandeglang, Asep Rahmat menyampaikan, selama kepemimpinan Bupati Pandeglang, Irna Narulita dan Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban melalui DPKPP berkomitmen pada tahun ini bakal membangun jalan poros desa dan jalan lingkungan masyarakat.

“Saat masih menjabat Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang pada tahun 2021 ini tengah membangun jalan poros desa dan jalan lingkungan masyarakat,” kata belum lama ini.

Asep mengatakan, proses pembangunan di tengah masyarakat tengah berjalan, bahkan adapun jalan yang telah rampung. Pembangunan jalan lingkungan dan poros desa sepanjang 50 Kilometer tersebut diakuinya tersebar di 35 kecamatan di Pandeglang.

“Saat ini proses pembangunan jalan poros desa dan jalan lingkungan masyarakat sedang berproses dan bahkan sebagian sudah ada yang selesai.

Kata Asep, selain membangun jalan poros desa dan jalan lingkungan, pihaknya juga tengah membangun fasilitas umum lain bagi masyarakat seperti Sarana Air Bersih (SAB) dan Sanitasi untuk warga di 40 desa.

“Kami juga sedang membangun sebanyak 29 titik Sanitasi, Sarana Prasarana Air Minum sebanyak 32 titik, Sarana Air Bersih sebanyak 34 titik di 34 desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Pandeglang,” bebernya

Asep berharap ada partisipasi masyarakat agar dapat memelihara jalan yang sudah terbangun, jangan sampai ketidak disiplinan pengguna jalan membuat umur fisiknya tidak sesuai perencanaan.

“Jalan poros desa maksimal tonase maksimal 4 ton,”harapnya.

Sementara Plh Bupati Pandeglang yang juga Sekretaris Daerah Pandeglang Pery Hasanudin meminta pelaksanaan kegiatan fisik yang dilaksanakan di dinas tersebut dapat berjalan berjalan sesuai perencanaan.

**Baca juga: Agen dan Pangkalan Gas LPG di Pandeglang Diminta Patuhi Harga Eceran Tertinggi

“Salah satu tolak ukur keberhasilan adalah implementasi kegiatan yang sudah direncanakan sehinga tidak ada persoalan dikemudian hari. Kita ketahui bersama disini (DPKPP) banyak kegiatan yang sipatnya teknis, saya harap kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar bisa berjalan dengan baik,”tandasnya.(adv)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) secara resmi mulai mengoperasikan gedung Mall Pelayanan Publik. Pelayanan terpadu satu pintu ini semakin memudahkan serta mendekatkan masyarakat yang ingin mengurus perizinan.

“Salah satu yang kita lakukan adalah reformasi birokrasi,” kata Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany di gedung yang terletak di Cilenggang, Kecamatan Serpong, Kamis (15/4/2021).

Ia menerangkan, tentunya reformasi birokrasi kapabel yang dapat berdaya saing secara global. Kehadiran mall pelayanan publik dibangun untuk menjawab tuntutan masyarakat, khususnya dalam pelayanan perizinan satu pintu.

“Terdapat 16 instansi vertikal, BUMN 212 pelayanan yang akan dilayani Mall Pelayanan Publik,” terangnya.

Terpisah di lokasi yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangsel, Bambang Noertjahyo memaparkan, lantai 1 didominasi layanan pemerintah daerah setempat. Ada PTSP, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Di lantai dasar ini desain gedung sengaja dibuat untuk memanjakan warga pemohon dari kaum difabel. Disitu yang paling penting kita punya spot disabilitas. Bahwa masyarakat disabilitas masuk ke MPP akan seperti raja. Dia enggak boleh kemana-mana, tinggal duduk nanti petugas khusus kita yang akan melayani,” paparnya.

Bambang lanjutkan, di lantai 2 ada kepolisian resort, imigrasi, Badan Pertanahan Nasional, PLN, dan lain sebagainya. Pelayanan secara penuh akan dipusatkan di lantai 1 dan 2.

Lantai 3 ada layanan Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri. Layanan yang ada di Pengadilan Agama dilengkapi fasilitas balai nikah. “Masyarakat bisa menggunakan fasilitas balai nikah ketika itu dengan persyaratan tertentu,” ujarnya.

Bagi warga yang menggunakan layanan balai nikah nantinya akan terintegrasi dengan dokumen pernikahan resmi yang diterbitkan oleh negara.

“Lantai 5 sampai 8 itu jadi kantor kita,” terang Bambang juga merangkap sebagai penjabat sekretaris daerah Kota Tangsel ini.

Pada acara peresmian gedung Mall Pelayanan Publik di Kota Tangsel ini turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahyo Kumolo, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy serta pejabat tinggi negara serta daerah setempat.(adv)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersama Majelis Ulama Indonesia setempat telah membuat pembatasan operasional selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah di tengah pandemi Covid-19.

Aturan resmi yang termaktub dalam surat edaran wali kota mengatur khusus tentang imbauan amaliyah bagi umat serta operasional industri kepawisataan.

“Usaha jasa penyediaan makanan dan minuman diatur layanan operasionalnya,” kata Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany kepada kabar6.com ditemui di kantornya, Senin (12/4/2021).

Dijelaskan, layanan di tempat (dine in) dapat dimulai pukul 12.00 hingga 22.00 dengan pembatasan terakhir (last order) maksimal sampai pukul 21.30 WIB. Pesan antar atau layanan daring dapat dimulai pukul 12.00 dan wajib membatasi jam operasional sampai pukul 04.00 WIB.

Layanan pesan terakhir maksimal pukul 03.45 WIB serta tetap menjaga jarak antrean dan kerumunan. Layanan makan di tempat sebelum waktu berbuka puasa wajib memasang kain penutup atau gorden.

Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50 persen dari kapasitas tempat. “Kegiatan musik yang diperbolehkan adalah live musik religi dalam rangka syiar agama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” jelas Airin.

Adapun khusus untuk jenis usaha kepariwisataan, lanjutnya, ditutup total. Regulasi ini berlaku mulai H-1 sebelum bulan suci Ramadan hingga H+3 Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Jenis usaha yang dilarang beroperasi yakni, kelab malam, diskotik, pub, bar, karaoke, rumah billiard, arena permainan ketangkasan, terapi air atau spa, rumah pijat, gelanggang renang, usaha wisata tirta.

**Baca juga: Kadaluwarsa, DJBC Banten Musnahkan dan Kembalikan Pelunasan Cukai 700 Juta

“Kepada seluruh pemilik usaha kepariwisataan agar menghormati dan menjaga situasi kondusif wilayah selama bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri,” jelasnya.(ADV)