Kabar6-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun ajaran 2021/2022 akan segera dimulai.

Sama seperti tahun sebelumnya, PPDB akan dilaksanakan secara daring. Para calon peserta didik, dapat melakukan pendaftaran melalui operator sekolah yang dipilih, atau secara mandiri melalui website www.ppdbmandiri.tangerangkota.go.id dan aplikasi PPDB Online Kota Tangerang yang dapat diunduh di play store.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin menjelaskan bahwa dalam PPBD tahun ini, terdapat beberapa tahapan seleksi. Pola seleksi PPDB bagi jenjang SD terbagi menjadi jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua/ wali. Sedangkan untuk SMP, menambahkan satu jalur seleksi yaitu jalur prestasi.

“Jadi, jalur zonasi ini untuk melihat jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah. Lalu, jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi siswa yang tidak mampu dan anak berkebutuhan khusus.

Perpindahan orang tua/wali ini untuk calon peserta didik yang orang tua/walinya dipindah tugaskan ke wilayah lain, dan terakhir jalur prestasi untuk calon peserta didik yang sudah menjuarai lomba dengan tingkatan seperti tingkat kota, provinsi dan lain-lain,” jelas Jamaluddin saat ditemui di ruangannya, pada Kamis (3/6/21) lalu.

Ia juga menambahkan, pada masing-masing jalur seleksi terdapat kuota. Untuk jalur zonasi, kuota yang disiapkan adalah 80% untuk SD, dan 50% untuk SMP. Kuota jalur afirmasi untuk SD dan SMP adalah sebanyak 15%. Sedangkan kuota perpindahan tugas orang tua/wali adalah 5% untuk SD maupun SMP. Terakhir, kuota jalur prestasi untuk SMP disediakan sebanyak 30%.

“Untuk jalur prestasi, dibagi tiga kriteria lagi. Ada jalur prestasi untuk nilai rapor domisili sesuai wilayah sebanyak 20%, nilai rapor domisili luar kota sebanyak 5% dan lomba-lomba sebanyak 5%.

Untuk lomba-lomba, calon peserta didik wajib membawa sertifikat dan lomba yang diikuti harus berjenjang dari tingkat kota hingga nasional. Seperti olimpiade sains, PON, PORDA, dan sebagainya,” tambahnya.

Selain itu, Jamaluddin mengatakan ada juga persyaratan umum yang harus dipenuhi. Bagi calon peserta didik SD, peserta didik paling rendah enam tahun pada 1 Juli 2021, dan pengecualian paling rendah lima tahun enam bulan dengan surat rekomendasi psikolog atau dewan guru sekolah asal. Peserta didik juga wajib memiliki akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Bagi calon peserta didik SMP, berusia paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli 2021. Memiliki ijazah, atau surat keterangan lulus, atau dokumen lain yang menyatakan calon peserta didik sudah menyelesaikan jenjang Sekolah Dasar atau sederajat, dan syarat terakhir adalah memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).

Baca juga: Dinas Pendidikan Luncurkan Sekolah Inklusi

Untuk proses pendaftaran, calon peserta didik diharuskan log in ke website www.ppdbmandiri.tangerangkota.go.id dan aplikasi PPDB Online Kota Tangerang dengan menggunakan NIK dan PIN. Jika calon peserta didik belum memiliki PIN, dapat mendatangi operator sekolah yang dituju untuk mendapatkan PIN dan mendaftar ke sekolah pilihan.

Sebagai informasi, pendaftaran PPDB untuk SD akan dibuka pada 14 Juni 2021 dan untuk SMP akan dibuka pada 1 Juli 2021. (ADV)

Kabar6-Ribuan orang mengikuti penyuntikan vaksinasi Covid-19 di Teraskota BSD, Kecamatan Serpong. Kota Tangerang Selatan. Pemberian dosis tahap kedua ini untuk lansia, pendidik, dan beberapa ada dari tenant pusat perbelanjaan.

“1.250 orang sasarannya,” ungkap Aprilia Prisliana, Kepala Seksie Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Senin (24/5/2021).

Ia menerangkan jadi ini yang 28 hari sebelumnya telah mendapatkan dosis tahap pertama dan harus divaksin kedua. Sampai saat ini aman-aman saja.

“Palingan karena mereka belum makan atau takut suntik ya mungkin sekedar pusing atau mual. Tapi sampai saat ini relatif masih,” jelas April.

Terpisah di lokasi yang sama, Agus Setiawan, guru agama di Global Islamic 2 Serpong, mengakui kali ini kedua dirinya mendapatkan dosis vaksin Covid-19. Ia bersyukur selama ini tidak merasakan gejala pascasuntik karena memang tidak punya riwayat penyakit tertentu.

“Jadi alhamdulillah enggak ada gejala apa-apa,” ujarnya. Agus berharap setelah semua guru divaksin sekolah sudah bisa menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka. Jadi proses pembelajaran bisa lebih maksimal,” harap Agus.

Ia berpendapat selama belajar secara online muncul beragam persoalan. Mulai dari alat (device) maupun koneksi jaringan internet. “Ya setelah vaksin ini kita bisa seperti sediakala. Sebelum ada corona.

Ia merasa yakin dengan ikhtiar bahwa dosis vaksin yang difasilitasi pemerintah aman serta efektif untuk mencegah penularan virus Covid-19. “Selama ini sekolah sudah memberikan pembelajaran yang terbaik,” ungkap Agus.

Menurutnya, sisi positif dari pembelajaran secara online bagi anak-anak jadi lebih kenal dengan teknologi. Sebelumnya mereka tidak pernah megang alat sekarang jadi lebih bisa menghadapi sekarang yang serba teknologi.

**Baca juga: Dinas Pendidikan Luncurkan Sekolah Inklusi

“Minusnya mereka jadi harus lebih banyak tanggungjawab lagi. Tanggungjawabnya harus lebih ditingkatkan lagi karena ketika mereka sudah tanggungjawab yang harus diemban,” papar Agus.(adv)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Pendidikan meluncurkan sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) di wilayahnya. Launching sekolah inklusi berlangsung di komplek SD Negeri Cipondoh 3, Kamis (20/5/2021).

Diketahui, sekolah inklusi merupakan sekolah yang memberi ruang bagi anak berkebutuhan khusus. Sebab, anak-anak yang berkebutuhan ini memiliki kesempatan yang sama seperti anak-anak sekolah pada umumnya.

“Kita mendorong untuk bisa memberikan standar pendidikan yang sama terhadap anak-anak berkebutuhan khusus,” kata Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah.

Terdapat 13 taman kanak-kanak (TK), 53 sekolah dasar (SD), 13 sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Tangerang yang menerapkan sekolah inklusi.

“Jadi ini bentuk perhatian pemerintah agar semua anak-anak dengan segala potensi kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, terus bisa menggali dan juga mendorong potensi terbaiknya untuk anak-anak maupun lingkungan sekitar,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaluddin menjelaskan, perintah untuk menyelenggarakan sekolah inklusi ini tertuang dalam
Permendikbud nomor 70 tahun 2009. Dimana bunyinya bahwa semua sekolah di kabupaten kota harus menyelenggarakan sekokah inklusi, dan bahkan setiap kecamatan 1 sekolah.

“Alhamdulillah tadi kita sudah ikuti bersama launching dari Pak Wali Kota terkait sekolah inklusi,” kata Jamal.

Pada 2021 ini Kota Tangerang akan menyelenggarakan sekolah inklusi sebanyak 53 SD, 13 SMP, dan 13 TK. Sementara untuk persiapannya saat ini masih pada tahapan sosialisasi, diklat guru, dan juga pembelajaran khusus kepada para guru.

“Ada sekitar 200 lebih guru yang sudah mengikuti tahapan sosialisasi dan diklat sekolah inklusi mulai April 2021. Nanti di bulan Juli dan Agustus ada lagi, jadi kita pantau terus tahapan ini. Kita juga kerjasama dengan SLB, dan perguruan tinggi,” jelasnya.

**Baca juga: Progres Vaksinasi Kota Tangerang Tertinggi di Provinsi Banten

Harapannya, kata Jamal, tidak ada perbedaan antara yang normal dengan ABK atau disabilitas. Maka dari itu, dirinya meminta masyarakat, stakeholder, dan para guru mendukung program pendidikan tersebut.

“Kita semua harus dukung. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang terkena bullying atau segala macem, karena kita semua sama. Sehingga pendidikan Kota Tangerang dari kita untuk kita semua,” tandasnya.(ADV)

Kabar6-Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kantor organisasi perangkat daerah setempat. Ia ingin melihat tingkat kehadiran pegawai pada H+4 Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

“Normal-normal. Kegiatan sudah berjalan,” katanya kepada kabar6.com ditemui di Masjid Al-I’thisom, Puspemkot Tangsel, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Serua, Kecamatan Ciputat, Senin (17/5/2021).

Menurutnya, sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri bahwa aktifitas perkantoran pemerintahan hanya 50 persen sesuai aturan protokol kesehatan. Kalaupun ada yang tidak masuk merupakan pegawai non-ASN. Alasan absen karena cuti melahirkan atau sakit.

Contohnya, lanjut Apendi, 50 persen di rumah, 50 persen masuk. ASN di Pemerintah Kota Tangsel 4.957 orang sudah termasuk guru. Ia berpesan kepada seluruh pegawai agar selalu disiplin terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Covid-19.

“Anggap kita diri sendiri adalah dokter yang harus menjaga. Kalau bukan kita siapa lagi,” pesannya.

Dikonfirmasi terpisah, hal senada juga diutarakan Muhammad Syaiful, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Tangsel. Pelayanan angkutan sudah berjalan normal.

“Setelah H-4 ini semua semua sudah berjalan normal. Kayak pelayanan pengujian kendaraan bermotor,” utaranya.

Syaiful mengakui, meski demikian jumlah atrean warga pemohon KIR pascaperayaan lebaran ini tidak banyak seperti biasanya. Kemungkinan karena masih suasana lebaran, arus balik, kendaraan-kendaraan niaga juga masih banyak yang belum beroperasi.

“Mungkin juga jatuh tempo mereka untuk melakukan KIR ulang sampai saat ini belum. Untuk pelayanan kita batasi satu hari tidak serta merta kita tampung semua. Contoh untuk KIR misalkan sehari kurang lebih 100 pemohon,” ujarnya.

Dinas Perhubungan segera memberlakukan sistem pembayaran retribusi KIR tanpa uang tunai (cashlees). Proses kerja sama dengan Bank Jabar pun saat ini sedang dalam penggarapan.

**Baca juga: Pemerintah Kota Tangsel Beruntun Raih Predikat Opini WTP

Manfaatnya?. “Satu, masyarakat bisa langsung membayar tanpa melalui proses yang mungkin berbelit-belit,” ungkap Syaiful.

“Kedua, masyarakat bisa lebih tau jumlah retribusi yang mesti dibayarkan. Masysrakat bisa mengetahui berapa total pendapatan per hari dari kendaraan. Nanti kita umumkan juga,” tambahnya.(adv)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali berhasil torehkan prestasi dalam laporan hasil pemeriksaan selama Tahun Anggaran 2020. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Banten memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengungkapkan bahwa dengan gelar ini, pemerintah daerah setempat membuktikan hasil kinerjanya. Sehingga bisa menjadi pemicu kinerja keuangan di masa yang akan datang.

”Tentunya mempertahankan kinerja yang sudah ada dan meningkatkannya lagi,” ujar Benyamin di Auditorium Lantai 2, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Senin (10/5/2021).

Dia mengatakakan bahwa dalam proses pembuatan laporan ini, Pemerintah Kota Tangsel mengedepankan pengelolaan keuangan yang maksimal. Kebijakan tersebut akan terus dikembangkan dengan cara meningkatkan manajemen risiko.

”Nantinya kami akan terus berikan pelatihan kepada semua pejabat pengelola keuangan daerah agar lebih maksimal,” katanya.

Saat ini Pemerintah Kota Tangsel juga berkomitmen untuk meningkatkan neraca aset yang catatannya selalu diperbarui (update). Mulai dari posisi terakhir sampai dengan program sertifikasi aset yang akan terus dijalankan.

”Efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan harus semakin mantap. Sehingga setiap program akan mencapai outcome, impact sampai dengan benefit,” ujar Benyamin.

Dalam masa kepemimpinannya, ini merupakan yang kesembilan kalinya Tangsel mendapatkan gelar WTP. Dimana delapan kali pada saat memimpin bersama Airin Rachmi Diany dan pertama kalinya sejak dia menjabat sebagai Walikota Tangsel.

Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, Arman Syifa menjelaskan bahwa dirinya memberikan apresiasi terhadap seluruh pemerintah daerah yang sudah menyerahkan Laporan Keuangan Daerah.

**Baca juga: Pandemi Covid-19, Skema Antisipasi Pemerintah Kota Tangsel Usai Lebaran .

Untuk sebagian kota dan kabupaten menerima catatan yang nantinya perlu dievaluasi. Sehingga pada laporan selanjutnya akan lebih maksimal serta mampu meningkatkan penilaian yang saat ini diraih.

Opini WTP atau unqualified opinion​: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.(adv)

Kabar6-Diperkirakan sekitar 30 persen dari total populasi 1,7 warga yang bermukim di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) pergi mudik lebaran. Momentum perayaaan Idul Fitri 1442 Hijriah ini bertepatan dengan pandemi Covid-19.

Padahal pemerintah telah berulang kali melarang warga untuk mudik lebaran. Alasan mendasarnya arus mudik rawan terjadi penularan virus yang dampaknya angka kasus berpotensi naik lagi.

“Kami sudah siapkan antisipasi pas arus balik mudik. Minimal tiga hari, maksimal 10 hari setelah lebaran,” kata Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menjawab pertanyaan kabar6.com ditemui usai shalat, Jum’at (7/5/2021).

Pertama adalah aktivasi satgas-satgas di tingkat bawah, mulai dari kelurahan RT/RW hingg kelurahan. Kedua, terang Benyamin, dirinya sudah instruksikan agar semuan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) atau puskemas untuk siaga penuh

“Standby, kalau perlu 24 jam. Sejak hari pertama setelah lebaran untuk mengantisipasi apabila terjadi kasus kasus bawaan dari luar daerah. Saya sih berharap, saya sih minta bahwa mereka di swab dulu deh sebelum pulang dari kampung halamannya,” jelasnya.

Benyamin bilang, warga pemudik wajib swab dulu sebelum pulang ke Kota Tangsel untuk memastikan bahwa virus Covid-19 ataupun varian lainnya tidak dibawa oleh mereka. Nanti cek poin pemeriksaannya sudah koordinasi dengan polres setempat.

“Yang pasti memang bukan penyekatan. Tapi nanti kita aktivitasi di tingkat satgas RT RW,” ujar Benyamin.

Ia mendorong seluruh aparatur wilayah melakukan pencermatan terhadap warganya yang baru pulang mudik lebaran. Jika merasakan punya gejala klinis warga sebaiknya langsung ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

**Baca juga: Pemkot Tangsel Siap Melayani Perayaan Idul Fitri 2021

Menurutnya, pemeriksaan medis sangat penting untuk mencegah sekaligus memastikan kondisi kesehatan warga pemudik. Angka warga pemudik sekitar 30 persen pun diyakininya masih terus bergerak.

“Intinya warga pemudik setiap harinya harus disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan,” ujar Benyamin.(ADV)

Kabar6-Ratusan orang petugas gabungan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengikuti kegiatan apel Operasi Ketupat Jaya 2021. Pemerintah bersama jajaran TNI/Polri dan pemangku kepentingan ingin masyarakat merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah secara aman dan nyaman dengan cara patuhi protokol kesehatan (prokes)

“Kami akan hadir tetapi tolong kalau prokes diabaikan ini tentunya akan menimbulkan penularan atau akan menaikan angka pandemi Covid-19 di Kota Tangsel,” kata Wali Kota Benyamin Davnie, Rabu (5/5/2021).

Menurutnya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kota Tangsel mendirikan lima Posko Ketupat Jaya 2021. Yakni di kolong Flyover Ciputat, depan Mall WTC Serpong, depan Pamulang Square, perempatan Muncul dan Gading Serpong.

Benyamin berpesan agar masyarakat menghindari kerumunan pada saat merayakan lebaran nanti. Kegiatan halalbihalal yang melibatkan orang banyak dilarang karena berpotensi terjadi klaster baru menyebaran virus Covid-19.

“Tapi mohon maaf sekali lagi tidak boleh ada takbir keliling, tidak boleh ada petasan, tidak boleh ada konvoi, tidak boleh ada yang lain-lain supaya semuanya bisa yang menikmati lebaran semua pihak,” tegasnya.

Benyamin pastikan ketentuan dalam surat edaran wali kota terkait penyelenggaraan shalat Ied sudah diatur. Sesuai kesepakatan dengan Majelis Ulama Indonesia setempat batas maksimal hanya 50 persen dari kapasitas tempat.

“Saya sudah mintakan para camat untuk memperluas lagi salat idul fitri di tempat-tempat yang lain, jangan dipusatkan di satu masjid. Di halaman sekolah lapangan bola lapangan kantor kelurahan dan tempat lain sekitar masyarakat supaya gak numpuk,” pesan Benyamin Davnie.

**Baca juga: Hari Kartini, Dikbud Tangsel: Perbedaan Gender Tak Jadi Penghalang Perempuan Untuk Berprestasi

Di lokasi yang sama, Kapolres Tangsel Ajun Komisaris Besar Iman Imanuddin menyebutkan dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 2021 ini pihaknya mengerahkan 500 orang personel.(adv)

Kabar6-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Tangerang Selatan merefleksikan sosok Ibu Kartini sebagai perempuan yang mandiri, gigih, memperjuang harkat dan martabat perempuan.

Hal itu diungkapkan oleh Kadikbud Tangsel, Taryono kepada Kabar6.com pada Rabu 21 April 2021. “Kartini merupakan tokoh sentral,” ungkapnya.

Taryono menerangkan, Kartini merupakan motivator bagi para siswi untuk mengembangkan karakternya dimasa mendatang.

Taryono mengatakan, para siswi harus mencontoh sosok Kartini untuk menjadi perempuan yang mandiri, dan gigih.

“Perbedaan gender tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk maju dan berprestasi. Yakinlah,” terangnya.

**Baca juga: Pesan Wali Kota Airin Lantik Sekda Tangsel Definitif

Untuk perayaan Kartini dimasa Covid-19, Taryono mengungkapkan, tetap dilaksanakan dengan cara virtual di sekolah masing-masing, agar mematuhi protokol kesehatan.

“Peringatan Hari Kartini di sekolah dilakukan secara virtual,” tutupnya.(Adv)

Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Bambang Noertjahyo. Keputusan itu berdasarkan surat nomor: 133/KEP-84/2021 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

“Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab dan itikad,” kata Airin dalam sambutan resminya di Balai Kota Tangsel, Senin (19/4/2021) sore.

Airin berpesan, pada hakikatnya pelantikan ini dilakukan agar kinerja dan juga pelayanan yang diberikan oleh birokrasi Pemerintah Kota Tangsel dapat berjalan dengan baik serta mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Kedudukan sekretaris daerah sangat strategis dalam konteks di pemerintahan tingkat II.

Lingkup tugasnya mencakup aspek yang sangat luas. Perannya dalam mengelola birokrasi sangat penting. Strategis kedudukannya tentu membawa konsekuensi tersendiri.

Yaitu misalnya tanggungjawab yang diembannya. Menjalankan dengan baik amanah dan kepercayaan yang diberikan adalah sebuah kewajiban bagi setiap pejabat dan pengawai di lingkup birokrasi, khususnya di Pemkot Tangsel.

“Birokrasi adalah sebuah sistem. Mekanisme dan lembaga yang kehadirannya akan terkait erat dengan situasi dan kondisi yang ada di masyarakat,” jelas Airin.

Perkembangan teknologi, inovasi dan cara berfikir atau paradigma dalam perspektif ini maka birokrasi harus mampu untuk menyesuaikan diri. Birokrasi harus mengerti ekspetasi. Birokrasi harus bisa menanamkan filosofi dalam dirinya bahwa ia harus menjadi lebih baik seiring dengan berkembangan yang ada.

Setiap posisi dalam birokrasi memegang peranan penting mewujudkan lebih baik. Artinya, birokrasi yang lebih profesional, inovatif, efisien, akubtabel tentu dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku.

Airin menegaskan, sebagai pejabat karir tertinggi posisi sekda dalam hal ini sangat sentral. Kapasitas serta kopetensinya akan sangat menentukan, untuk itu sekda akan sangat dilihat jiwa kepemimpinannya.

**Baca juga: Mulai Beroperasi, Mall Pelayanan Publik di Tangsel Ramah Bagi Disabilitas

“Jiwa kepemimpinan ini yang kemudian akan mampu membangun kepercayaan atau trust loyalitas. Prinsipnya tahu persis regulasi, aturan dan ketentuan yang berlaku, tugas pokok dan fungsinya,” ujar Airin.

Pada prosesi pelantikan turut disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah beserta para pejabat organisasi perangkat daerah.(adv)

Kabar6 – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (DPUPR) Pandeglang terus berupaya menuntaskan pembangunan jalan di Kabupaten Pandeglang. Hal itu guna jalan di daerah yang dipimpin oleh Irna Narulita – Tanto Warsono Arban dapat layak dilalui warga.

Bahkan saat ini DPUPR Pandeglang tengah melakukan pengerjaan belasan paket pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat yang terdiri dari pembangunan jalan, jembatan gantung dan rehabilitasi irigasi dengan total anggaran puluhan miliar.

Kepala DPUPR Pandeglang Asep Rahmat mengatakan anggaran yang digunakan saat ini semuanya bersumber dari DAK pusat. Kata dia, anggaran untuk ruas jalan Pagelaran – Pasirkadu sebesar Rp3 miliar berdasarkan pagu, Babakan Mesjid – Pagelaran Rp6,5 miliar berdasarkan pagu dan ruas jalan Pasir nangka – Air Jeruk sebesar Rp9,18 miliar berdasarkan pagu.

“Dua paket pekerjaan jalan di Kecamatan Pagelaran, 1 paket pekerjaan jalan di Kecamatan Cimanggu. Kalau paket pekerjaan jembatan gantung itu berada di Kecamatan Cikeusik, Pagelaran dan Patia, sedangkan untuk rehab irigasi berada di Kecamatan Jiput, Cimanuk dan Cipeucang,” jelas Asep saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Lalu, pengerjaan jembatan Gantung Cikeusik pagunya sebesar Rp1,425 miliar, jembatan gantung Pagelaran pagunya Rp950 juta dan jembatan gantung Patia pagunya sebesar Rp770 juta.

Sedangkan untuk rehab jaringan irigasi Cibentrang/Citengah seluas 261 hektar dengan pagi Rp996, juta daerah irigasi Cimuncang seluas 103 hektare dengan pagu Rp624 juta dan daerah irigasi Cinambul seluas 100 hektare dengan Rp786 juta.

“Untuk irigasi rata-rata pengerjaannya sudah 70 persen bahkan ada yang sudah 100 persen, kalau pengerjaan fisik jalan rata-rata 15 persen dan pengerjaan jembatan baru 10 persen,” bebernya.

Termasuk ada sekitar 24 paket pelandaian pencegahan longsor di sejumlah kecamatan di Pandeglang, diantaranya:

1. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Ciasem RT. 01 RW. 06
Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang
dengan pagu anggaran sebesar 175.000.000.

2. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Cimarudun RT/RW
01/02 Desa Cikumbueun Kecamatan Mandalawangi Kec. Mandalawangi, pagu Rp 172.000.000.

3.Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Gunung Jalu RT/RW
01/03 Desa Cikumbueun Kecamatan Mandalawangi, pagu Rp 160.000.000.

4. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Kadulisung Kebon Cau
Rt.01/Rw.05 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang pagu 160.000.000.

5. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Kadupandak RT.07 RW.
11 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang, pagu 155.000.000.

6. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Kadupedang RT/RW
04/02 Desa Ramea Kec. Mandalawangi Kec. Mandalawangi, pagu 150.000.000.

7. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Mesjid Desa
Kaduengang Kecamatan Cadasari, pagu Rp. 170.000.000.

8. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Pasir Angin Kelurahan Pagerbatu Kecamatan Pandeglang, pagu Rp 160.000.000.

9. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Peuteuy Sayak RT/RW
02/01 Desa Ramea Kecamatan Mandalawangi Kec. Mandalawangi, pagu Rp 145.000.000.

10. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Ramea Pasir RT/RW
05/02 Desa Cikumbueun Kecamatan Mandalawangi, Pagu Rp 170.000.000.

11. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Rt.01/Rw.01 Kampung Pasir
Panganten Desa Cikentrung Kecamatan Cadasari, Rp 155.000.000.

12 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor RT. 01 RW.02 Kampung Kadujaro, Kecamatan Cadasari, pagu Rp 150.000.000.

13 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor RT. 01/RW.02 Kp. Wado, Desa Cikentrung Kecamatan Cadasari, pagu Rp 100.000.000.

14 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Sindangsari/Wakaf Rt.04/Rw.02, Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karangtanjung, Rp 170.000.000.

15 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor, Kampung Cisaat Rt.04/Rw.04 Desa Cikumbueun Kecamatan Mandalawang,Pagu Rp 150.000.000.

16. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Pagadungan Nyomplong Rt.07/Rw.03 Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karangtanjung, pagu Rp 160.000.000.

17 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor, Kampung Karang Tanjung Citaman, Rt.07/Rw.04 Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karangtanjung, Pagu Rp. 165.000.000.

18 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor, Kelurahan Kadomas RW. 03, Kecamatan
Pandeglang, pagu Rp 150.000.000.

19 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor, Kampung Talun, Rw.03/Rt.02, Kelurahan
Babakan Kalanganyar Kecamatan Pandeglang, pagu Rp 160.000.000.

20. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Cikaung, RW.05RT.01,
Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang pagu Rp APBD 160.000.000.

21 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Kampung Kumalirang, RW.06RT.04, Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang, pagu Rp 164.000.000.

22 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Rw.07/Rt.02 Kampung
batulawang Kelurahan Babakan Kalanganyar Kecamatan Pandeglang, pagu 165.000.000.

23 Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor Rw.09/Rt.02 Kampung Susukan, Keluraha Babakan Kalanganyar Kecamatan Pandeglang, Pagu Rp 150.000.000.
24. Pelandaian Lereng Pencegahan Longsor RW.14RT.02 Kampung
Mangkubumi Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang, Pagu Rp 150.000.000.

**Baca juga: 50 Kilometer Jalan Lingkungan dan Poros Desa Dibangun

Menurut Asep, ada beberapa kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan baik kendala teknis, non teknis hingga faktor alam sehingga membuat beberapa pekerjaan progresnya lumayan lambat.

“Hambatannya ada karena non teknis, keterbatasan SDM dari Dinas dan faktor cuaca kaya hujan. Kami menekankan kepada kontraktor agar manfaat ini lama, umur konstruksi juga tercapai dan pembangunan jalan harus sesuai spesifikasi teknis yang ada di dalam kontrak,” tutupnya.(Adv)