Kabar6-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun anggaran 2022 sudah berjalan satu semester.

Dimana pergerakan uang daerah tersebut sudah mulai dibelanjakan atau diserap oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti halnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel yang sudah menyerap anggaran 35,48 persen dari total anggaran dinas sebesar Rp49 miliar.

“Alhamdulillah sesuai dengan target kita 35,48 persen, kalaupun ada kendala ke kita, pada keuangan,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfo Tangsel Tubagus Asep Nurdin kepada Kabar6.com di Gedung DPRD Kota Tangsel, Setu, Senin (4/7/2022).

Dijelaskan Asep, pada serapan anggaran jenis fisik sendiri, Diskominfo Tangsel sudah mencapai kurang lebih 48 persen.

Dijelaskan Asep, ada beberapa kendala penyerapan anggaran pada Diskominfo Kota Tangsel, seperti perubahan penyusunan anggaran dari Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL) ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang terdapat perubahan kebijakan.

“Itu kan ada perubahan kebijakan, dan aplikasi penyesuaian, apalagi aplikasi SIPD belum mengakomodir untuk pelaporan keuangan. Jadi mesti dilakukan melalui SIMRAL,” paparnya.

**Baca juga: Harga Cabai Merah Tinggi, Indag Tangsel Imbau Pedagang Gunakan Jenis Lain

Selain itu, perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel yang juga mempengaruhi serapan anggaran APBD tahun 2022.

“Tapi alhamdulillah dari sisi progres kita tidak terlalu jauh dari target. Total Rp49 Miliar sudah sama gaji,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengimbau kepada para pedagang untuk menjual cabai jenis lain, selain cabai merah.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Disperindag Kota Tangsel, Heru Agus Santoso kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Tangsel, Setu, Senin 4 Juli 2022.

“Kita menghimbau kepada pedagang untuk menggunakan jenis cabai yang lainnya, jadi tidak menggunakan cabai merah, bisa cabai keriting dan lainnya,” ujarnya.

Heru menerangkan, melambungnya harga cabai merah mencapai Rp100 ribu dipasaran lantaran minimnya jumlah pasokan dari produsen diberbagai daerah.

“Cabai di Tangsel harga masih tinggi, cabai merah masih di harga Rp100rb (perkilo). Karena memang kondisinya dari daerah pemasok ada gagal panen, kemudian musim penghujan terus juga kemudian produksi tidak banyak, sementara kebutuhan di kita tinggi,” terangnya.

**Baca juga: Soal Penghapusan Honorer, Dewan Tangsel Perkirakan Ribuan Pegawai Diberhentikan

Heru menuturkan, pihaknya pun sudah berkoodinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangsel untuk dapat memenuhi ketersediaan cabai di Kota Tangsel.

“Kita sudah koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, untuk ketersediaan cabai agar pasokan di Tangsel cabai masih bisa dipenuhin,” tutupnya.(eka)

Kabar6- Heboh fenomena langka terjadi disebuah perkebunan milik warga tepatnya di Kampung Kalapan Handap, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang.

Hal itu dengan kemunculan sebuah pohon pisang yang tak lazim saat berbuah. Pasalnya berdasarkan informasi yang dihimpun, pisang tersebut memiliki tujuh tandan dan jantung, membuat warga setempat penasaran.

Herman mengatakan, dirinya tidak sengaja bermain ke kebun tersebut, namun ia menemukan satu batang pohon pisang dengan tujuh tandan dan tujuh jantung.

“Iya ada tujuh jantung ini pisang ambon, ini gak tua tua sih begitu aja, ketahuannya udah sebulan,” kata Herman kepada wartawan, Senin (4/7/2022).

Ia mengaku terkejut pertama kali melihat pisang yang terbilang aneh tersebut. Menurutnya fenomena tersebut akhirnya viral di media sosial.

“Kaget saya baru pertama kali lihat pohon pisang ada tujuh tandan dan tujuh jantung apalagi tumbuhnya di satu pohon gitu, yah kaget sih saya disini ada pohon pisang tujuh tandan ada tujuh jantung,”terangnya.

**Baca juga: Pasca Induknya Divaksin, Seekor Anak Kerbau di Pandeglang Mati

Hal yang sama juga diungkapkan Yati, ia mengaku terkejut saat melihat pohon pisang tujuh tandan dengan tujuh jantung tersebut, dirinya melihat dari media sosial lalu melihat secara langsung dan mengabadikannya dengan kamera ponsel miliknya.

“Kaget kang, ini kejadian yang maha kuasa. Baru pertama lihat secara langsung kaya gitu pohon pisang berjantung tujuh ini,” pungkasnya.(Aep)

Kabar6-Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang, Andri Permana menyoroti pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi di Kota Tangerang tahun 2022 banyak menuai polemik di masyarakat. Kebijakan PPDB jalur zonasi sejatinya perlu didukung karena bertujuan untuk mewujudkan akses pendidikan bagi masyarakat serta pemerataan kualitas sekolah.

“Hal tersebut sesuai dengan upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tujuan bernegara. Dalam UUD 1945 pasal 31 dijelaskan juga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dimana negara wajib membiayainya khususnya jenjang pendidikan dasar dengan amanat alokasi 20 persen anggaran APBN dan APBD,” ujar Andri dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/7/2022).

Persoalan yang mencuat adalah banyaknya pendaftar dalam jalur zonasi jenjang SMP yang tidak diterima oleh sekolah akibat tidak sesuai dengan penetapan zona lingkungan sekolah. Padahal, kata Andri, jarak antara sekolah dengan alamat peserta didik tidak jauh, sedangkan calon peserta didik hanya memiliki kesempatan 1 kali untuk memilih sekolah yang di daftar.

“Konsekuensinya adalah apabila tidak lolos dalam sistem zonasi atau lainnya mendaftar ke sekolah swasta yang seringkali berbiaya lebih mahal dibandingkan sekolah negeri,” katanya.

“Banyaknya calon siswa tidak lolos dalam sistem zonasi ditenggarai akibat dari tidak optimalnya pemerintah kota dalam merencanakan kebijakan penetapan zona wilayah sebagai syarat zonasi. Hasil penelusuran yang bersumber pada Juknis PPDB Kota Tangerang tahun 2022 ditemukan kurang lebih terdapat 47 kelurahan dari 104 kelurahan se Kota Tangerang tidak tercantum dalam zona lingkungan sekolah negeri yang ditetapkan sebagai skor penilaian calon siswa, sehingga membuat kebingungan serta ketidakadilan bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut,” sambungnya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan itu menegaskan, karena sejak proses pendaftaran calon peserta didik langsung berstatus tidak diterima sementara oleh sistem akibat tidak masuk dalam zona yang ditetapkan.

Padahal dalam pedoman PPDB SMP yang dirilis oleh Kemendikbud disebutkan dalam kebijakan pemetaan wilayah wajib semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan sesuai jenjang. Namun apabila dalam prakteknya masih kekurangan sekolah maka pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pelibatan sekolah swasta dalam PPDB atau memaksimalkan penambahan jumlah kuota penerimaan jalur zonasi dibandingkan jalur lainnya.

**Baca juga: Pemilu 2024, PPP Kota Tangerang Bidik 5 Kursi di DPRD

“Pemerintah tidak boleh berlindung dalam kebijakan, kita apresiasi pemanfaatan teknologi dengan pendaftaran online, namun jangan sampai pemerintah tidak mampu menjamin masyarakat untuk mengakses pendidikan melalui penyelenggaraan PPDB jalur zonasi ini,” ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangerang ini.

“Pemerintah sepatutnya cermat dalam merumuskan kebijakan dengan memperhatikan penyebaran satuan pendidikan, kapasitas daya tampung dan jumlah calon peserta didik, agar tidak terjadi diskriminasi pada calon peserta didi di wilayah yang berujung pada gagalnya tujuan mulia pemerataan akses serta kualitas pendidikan di Kota Tangerang,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperkirakan akan ada 8000 tenaga honorer dari 11900 honorer yang ada di Kota Tangsel yang akan diberhentikan.

Hal itu menyusul adanya kebijakan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk dihapuskannya tenaga honorer, pada November 2023 nanti.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tangsel, Rizki Jonis mengatakan, secara idealnya untuk Pemkot Tangsel dibutuhkan 10 ribu pegawai, mau itu dari PNS dan juga Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sedangkan saat ini, kita baru punya 4800 PNS dan 1000 PPK. Artinya untuk memenuhi angka ideal 10 ribu pegawai itu, kita membutuhkan 4200 pegawai lagi, yang nantinya itu bisa diangkat jadi PNS atau PPPK. Berarti, dari 11900 itu yang diterima dalam seleksi PPPK hanya 4200 sehingga, sekitar 8000 tenaga honorer akan diberhentikan,” ujarnya kepada Kabar6.com, Senin (4/7/2022).

Meski begitu, Rizki menerangkan, ada edaran baru bahwa tenaga honorer yang tidak lulus dalam seleksi PPPK bisa tetap dipekerjakan, melalui tenaga ahli saya atau outsourcing.

“Walikota Pak Benyamin tetap menginginkan mereka tetap bekerja, dan beruntungnya ada kebijakan atau edaran baru lagi, para honorer yang tidak lulus seleksi PPPK ini bisa tetap bekerja tetapi melalui sistem Outsourcing,” terangnya.

Meski ada kebijakan soal outsourcing, menurut Rizki, terdapat persoalan yaitu dalam edaran, outsourcing hanya mempekerjakan pesapon, office boy (OB), satpam, dan supir.

“Sementara, sebagian besar tenaga honorer ini merupakan tenaga adminstrasi. Jadi kami meminta agar Walikota melalui BKPSDM melakukan komunikasi lagi ke Kemenpan-RB, agar dalam Outsourcing itu memasukan juga poin tenaga adminstrasi,” paparnya.

**Baca juga: Hapus Tenaga Honorer di Tangsel Diusulkan Mundur Jadi 2025

Rizki menjelaskan, Pemkot Tangsel saat ini tengah memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang nantinya tidak lulus seleksi PPPK.

“Artinya, dari hasil rapat sangat terlihat ada upaya keras dari walikota, agar tidak ada pengangguran di Tangsel imbas dari kebijakan ini. Walikota betul-betul memperjuangkannya. Dan kami sangat mendukung itu,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tangerang menargetkan penambahan perolehan kursi dalam pemilihan legislatif 2024 mendatang. Target yang ingin dicapai sebanyak 5 kursi.

Lantaran dalam pemilihan legislatif 2019 lalu, PPP hanya mampu menempatkan 3 wakil yang masuk ke kursi parlemen Kota Tangerang.

“Pada Pemilu 2019 kita di DPRD hanya dapat 3 kursi. Pada Pileg mendatang kita menargetkan 5 kursi DPRD,” ujar Ketua DPC PPP, Kota Tangerang, Riyanto, Senin (4/7/2022).

Anggota DPRD Kota Tangerang ini menyampaikan bila di Pemilu 2024 mendatang perolehan bisa mencapai 10 kursi tidak menutup kemungkinan bakal mencalonkan Iskandar, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPW PPP Banten sebagai calon Walikota.

“Kita optimis itu bisa terealisasi,” katanya.

**Baca juga:Tjahjo Kumolo Meninggal, PDI-P Kota Tangerang Sebut Sosok Organisatoris Progresif

Riyanto sangat optimis partainya akan meraih kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Sebab demikian, tokoh-tokoh besar PPP yang sudah lama tidak berkiprah lantaran terjadinya dinamika politik ditubuh partainya, kini kembali lagi.

“Saat ini turun gunung untuk memaksimalkan capaian target pemenangan pemilu 2024 mendatang,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memastikan akan menggunakan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan domba.

Asisten Daerah (Asda) II Bidang Ekonomi Pemkab Lebak, Ajis Suhendi, mengatakan, pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) kini sedang menghitung berapa anggaran yang akan dibutuhkan.

“Dinas Peternakan masih berhitung, karena beberapa item kayak APD (Alat pelindung diri), disinfektan, dan lain-lain mau dipastikan dulu apakah masih ada atau enggak di Dinas Kesehatan. Kalau jumlahnya masih mencukupi, enggak akan kami ajukan,” kata Ajis, kepada Kabar6.com, Senin (4/7/2022).

Ajis menjelaskan, anggaran yang nanti diajukan melalui BTT tidak termasuk anggaran untuk pengadaan vaksin. Pasalnya, menunggu dari Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Pemprov Banten.

“Kebutuhannya nanti misalnya, karena arahan BNPB untuk pengetesannya memakai laboratorium yang digunakan COVID, dalam hal ini Labkesda. Nah, teman-teman Dinkes mau memastikan dulu apakah reagen-nya kompatibel dengan alat PCR kita atau tidak. Lalu buat obat-obatan dan sebagainya,” papar Ajis.

Pemerintah daerah juga memastikan akan memberikan bantuan kepada peternak kecil yang terdampak PMK.

“Sebagai pembina peternak dan mengetahui persis kondisinya kami sudah memerintahkan Disnakeswan, kalau memang betul-betul terdampak dan harus kita bantu ya kita bantu terkait kebutuhan pokoknya. Kalau peternak besar kan walaupun pun ada yang kena, rasanya belum perlu kita bantu, makanya harus dipastikan betul,” jelas dia.

**Baca juga: Hari Bhayangkara, Pemohon SIM Lahir 1 Juli di Lebak Bebas Biaya PNBP

Ada informasi terhadap hewan ternak yang mati akibat PMK akan mendapat pergantian dengan sejumlah uang. Namun, Ajis belum mengetahui secara detail wacana tersebut.

“Iya sedang ada wacana dari pusat akan diganti. Infonya sih Rp10 juta, hanya kami belum tahu detail teknisnya Rp10 juta itu seperti apa? Apakah disamaratakan semua umur ternak, itu yang kita belum tahu karena masih info awal aja dari Satgas,” katanya.(Nda)

Kabar6-Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berharap pemerintah daerah setempat dapat memberikan solusi terbaik terhadap nasib mereka. Harapan itu disampaikan menyusul wacana pemerintah pusat menghapus tenaga honorer.

“Sebetulnya kami di sini demo, cuma anggota DPRD dan Pemkot Tangsel itu adalah juga bagian dari orangtua kami,” kata Sekretaris FHI Kota Tangsel, Abdul Azis, Minggu (3/7/2022).

Ia berharap para pegawai yang sudah mengabdi selama puluhan tahun bisa diprioritaskan lolos Pegawai Pemerintahan Perjanjian Kontrak (P3K).

“Walaupun nanti dengan sistem seleksi afirmasi atau seleksi kita berharap yang sudah mengabdi puluhan tahun,” ujarnya.

**Baca juga: Bandara Pondok Cabe di Tangsel Segera Layani Penerbangan Domestik

Azis jelaskan, lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Tangsel coba usulkan kepada pemerintah pusat agar penghapusan tenaga honorer diundur menjadi 2025 mendatang.

“Berharap pemda untuk bisa menampung tenaga yang tidak lulus jangan sampai ada pengangguran,” terang Azis.(yud)