Kabar6-Realisasi penyerapan anggaran kas daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendapat koreksi lantaran dinilai tak sesuai harapan. Masih banyak program kegiatan belum menyentuh skala prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2016-2021 dan sebelumnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Tb Bayu Murdani, mengklaim bahwa penghamburan kas daerah mencapai 60 persen. Sebut saja seperti belanja pegawai yang relatif tinggi, biaya penanganan infrastruktur berupa sosialisasi menghitung jalan dan lain sebagainya belum optimal.
“Banyak buat foya-foya. Kebanyakan buat sosialisasi tapi di lapangan minim implementasi,” klaimnya kepada wartawan ditemui usai memimpin Rapat Paripurna Persetujuan Bersama APBD Perubahan 2017 di Kecamatan Serpong, Senin (2/10/2017).**Baca Juga: Ini Rincian Draft APBD Perubahan 2017 Kota Tangsel
Politisi asal PDI Perjuangan itu menjelaskan, persoalan kekurangan ruang kelas menjadi salah satu masalah pelik yang terus terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, ia menyarankan agar lembaga eksekutif segera menggandeng pihak swasta untuk mengatasi masalah yang selalu mencuat saat Penerimaan Peserta Didik Baru.
Ditambah lagi perhatian satuan penyidik dari lembaga penegak hukum terhadap masalah konstruksi pembangunan di Kota Tangsel. Bayu melihat masih banyak perencanaan yang justru terkesan dipaksakan.
“Masih tinggi biaya ngopinya, ketimbang realisasinya,” tambah Bayu.(yud)
