Kabar6-Penanganan persoalan perkotaan terutama yang terkait dengan kemacetan memerlukan integrasi kebijakan semua pihak, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Masalah transportasi tidak mengenal batas administrasi,” Ujar Walikota, H. Arief R. Wismasnyah dalam diskusi Strategi Implementasi Pengembangan Transportasi Jabodetabek di Kantor Badan Litbang Kementrian Perhubungan, Jakarta, Kamis (2/10/2014).
Walikota mencontohkan, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membangun elevated busway yang menghubungkan Blok M – Ciledug. Pada kenyataannya hanya sampai ke batas Jakarta tidak sampai ke wilayah Ciledug.
Hal ini hanya dinilai hanya akan menambah kemacetan di wilayah Ciledug dan sekitarnya. “Karena akan ada penumpukan kendaraan di perbatasan,” Paparnya.
Oleh karenanya, Walikota mengharapkan agar ada Satuan Kerja yang bisa mengakomodir kepentingan pemangku kebijakan di Jabodetabek. “Selain juga tentunya dukungan peratutan yang jelas,” Imbuhnya.
Ditambahkannya, selama ini aturan terkesan bersifat parsial. Walikota mencontohkan ketika Pemerintah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan beserta Kabupaten Tangerang akan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi ke Bandara Soekarno-Hatta, tapi harus terbentur aturan yang menyebutkan transportasi umum ke Bandara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Selanjutnya, Walikota juga mendorong pengembangan MRT (Mass Rapid Transit) tahap 2 yang direncanakan tahun 2015, bisa melewati Kota Tangerang, mengingat begitu pesatnya pengembangan permukiman di wilayah Kota Tangerang dan perbatasan Kabupaten Tangerang.
“Koridor MRT untuk koridor Timur-Barat kami harapkan bisa dibangun di Kota Tangerang,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula expert of The Korea Transport Institute, DR. Thomas yang menyampaikan paparan mengenai perkembangan transportasi di Korea dan upaya penting yang harus dilakukan untuk pengembangan transportasi di Jabodetabek yang dilanjutkan dengan Kepala Puslitbang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian yang menguraikan catatan singkat mengenai pemecahan permasalahan transportasi di Jabodetabek.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta juga menyampaikan strategi yang akan diimplementasikan pemerintah Prov. DKI Jakarta dalam mewujudkan angkutan massal di DKI Jakarta.
Selain itu, Pakar transportasi Universitas Indonesia, Ir. Alvinsyah, M.Sc juga mengangkat instrumen-instrumen penting yang dibutuhkan dalam pembiayaan transportasi publik di perkotaan. **Baca juga: 36 Karya Seni Anak Banten di Kantor Gubernur Lama.
Pembahasan penting mengenai strategi pengembangan transportasi di Jabodetabek kali ini juga dihadiri oleh Perwakilan Asisten Deputi Bappenas, perwakilan dari Kemenko Perekonimian dan kurang lebih 100 partisipan yang terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi, praktisi, dan pelaku penting dari sektor transportasi.(hms/tom migran)
