Kabar6 – Ratusan tokoh lintas agama di Kabupaten Serang deklarasi mengecam segala bentuk pelanggaran dalam perhelatan pesta demokrasi tahun 2024.
Dalam acara tersebut, para ulama menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan rakyat dan pelaksanaan Pilkada di Banten yang demokratis.
Para ulama bersepakat menolak terhadap segala bentuk intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan menekankan bahwa pemilihan kepala daerah harus berlangsung aman dan damai di Tanah Jawara.
Deklarasi tersebut digelar dalam halaqah kebangsaan dengan mengusung tema Peran Ulama dalam mengawal demokrasi, ASN, TNI, Polri wajib netral yang diselenggarakan di Majlis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran, Sabtu (19/10/2024).
**Baca Juga: Guru Besar Ilmu Hukum Suparji Ahmad: Adu Domba Antar Lembaga Pemberantasan Korupsi
Pimpinan Majelis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran Abah Elang Mangkubumi mengatakan, deklarasi tersebut untuk mengawal demokrasi di Kabupaten Serang dan Pilgub Banten berjalan sesuai Perundang-undangan.
“Hari ini ulama dan lintas agama berkumpul semata untuk mengawal demokrasi agar terciptanya demokrasi yang sehat sesuai dengan undang-undang yaitu untuk kedaulatan rakyat, dari rakyat untuk rakyat,” kata Abah Elang.
Dikatakan Abah Elang, saat ini masyarakat resah dengan opini yang berkembang tentang dugaan adanya keberpihakan para kepala desa, ASN kepada salah satu kandidat calon kepala daerah baik bupati maupun gubernur.
Menurutnya, ulama Kabupaten Serang dan tokoh lintas agama memiliki peran untuk menyampaikan pesan untuk mengawal proses demokrasi yang baik dan benar.
“Kami siap mengawal demokrasi secara baik dan benar dan kami akan sampaikan pesan ini terhadap ASN, APH, TNI, Polri, KPU Bawaslu agar mereka menjadi wasit yang sebaik-baiknya, tidak ada keberpihakan kemanapun,” tegasnya.
“Tidak ada keberpihakan terhadap pihak manapun berikan kami kebebasan agar kami mendapatkan pemimpin sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tentunya pemimpin tersebut mampu membangun SDM dan SDA serta memajukan kabupaten yang lebih maju lagi,” tambahnya.
Opini yang berkembang tersebut kata dia, adanya kekhawatiran masyarakat soal potensi kecurangan dan kekuatan besar untuk mengarahkan kepada salah satu kandidat sehingga membuat proses demokrasi tidak berjalan sehat.
“Kami percaya bahwa TNI Polri akan berlaku netral karena kalau mereka tidak netral pada siapa lagi kami akan meminta pertolongan,”terangnya.
Untuk itu, ulama dan tokoh agama di Kabupaten Serang bersatu padu mengawal proses Pilkada 2024 agar berjalan dengan tertib dan damai.
“Kami dari tokoh lintas agama siap mengawal demokrasi dengan baik dan benar, demokrasi yang aman, damai dan tenang. Kami tidak pernah bermasalah dengan kapasitas agama, ada Katolik ada protestan, ada kristen ada konghucu ada buddha, ada buddha dan agama-agama tersebut justru bersatu padu untuk menjaga rakyat itu sendiri dalam Pilkada tahun ini,”terangnya.
Hal yang sama diungkapkan Tokoh Katolik Kabupaten Serang Yusef Daok Klau. Ia berharap Pilkada di Banten berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang cerdas dan bisa membawa kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kita tidak ada lagi rakyat yang anaknya tidak bisa sekolah karena tidak punya uang, tidak ada lagi masyarakat yang tidak berobat saat sakit karena semuanya kita harapkan akan dibantu dan diperhatikan oleh pemerintah,”pungkasnya.
**Baca Juga: Debat Perdana, Maesyal Rasyid Jawab Pertanyaan Panelis dengan Santai
Sebelumnya halaqah kebangsaan, mereka juga melakukan deklarasi untuk mengawal Pilkada damai. Berikut poin isi deklarasi ulama dan lintas agama mengawal demokrasi;
Bismillahirohmanirrohim
Atas rahmat Allah Tuhan yang maha esa
Kami ulama lintas agama menyatakan sikap
1. Taat dan patuh kepada pancasila, uud 1945, bhinneka tunggal ika dan negara kesatuan republik indonesia
2. Siap mengawal demokrasi dengan aman damai dan tenang, serta menjunjung tinggi nilai nilai luhur demokrasi yang Langsung Umum Bebas Rahasia serta Jujur dan Adil
3. Mengecam keras kepada pihak pihak yang merusak nilai nilai demokrasi dan Hak asasi Manusia, bahwa sesungguhnya demokrasi adalah kedaulatan rakyat dari rakyat dan untuk rakyat
4. Menghimbau kepada Aparatur sipil negara, Aparat penegak hukum, TNI dan POLRI serta panitia pelaksana pemilu dan badan pengawas pemilu agar bertindak sesuai dengan Tugas dan fungsinya
5. Menolak dengan keras segala bentuk intervensi dan intimidasi dari pihak manapun, supaya tercipta pemilu yang demokratis dan melahirkan pemimpin yang dapat memajukan daerah dan mampu mensejahterakan seluruh masyarakatnya. (Aep)
