Kabar6- Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan pada proyek pembangunan lanjutan RSUD Cilograng di Kabupaten Lebak, Banten.
Permasalahan tersebut meliputi kekurangan volume pekerjaan dan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
Proyek rumah sakit perbatasan antara Kabupaten Lebak dan Sukabumi Jawa Barat dibawah Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten. **Baca Juga: Perbaikan Intake Pintu Air 10, Perumdam TKR Tetap Maksimalkan Layanan
Total proyek tersebut Rp14.121.773.376 dikerjakan CV AJU berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 027/4162/SPK/Kes-Yan/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023.Pekerjaan tersebut telah dibayar sebesar Rp14.121.773.376.
Namun saat dilakukan pemeriksaan fisik ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp331.272.839,56.
Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan volume pekerjaan atas item pekerjaan antara lain pekerjaan arsitektur, pagar, perkerasan jalan, kanstein, pagar hollow, dan pembesian sebesar Rp331.272.839,56.
BPK juga menemukan bahwa kualitas pekerjaan paving block tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam dokumen perencanaan teknis pekerjaan. Nilai ketidaksesuaian spesifikasi ini sebesar Rp145.497.174,39.
“PPK menjelaskan bahwa PPK tidak mengetahui terkait spesifikasi paving K-300 yang tercantum dalam dokumen
perencanaan teknis pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung RSUD
Cilograng tersebut,” demikian bunyi LHP BPK RI perwakilan Banten.
Tak hanya hanya kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi, dalam pengerjaannya mengalami keterlambatan selama 16 hari. Atas keterlambatan tersebut, telah dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp203.557.093,71.
Atas kelebihan pembayaran pekerjaan tersebut, pihak Dinas Kesehatan telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp50.000.000.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti belum merespon telpon dan pesan WhatsApp yang dikirim kabar6.com saat dikonfirmasi terkait temuan BPK atas pembangunan RSUD Cilograng tersebut. (Aep)
