Kabar6-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia (Kakanwil KemenkumHAM) Banten, Imam Suyudi mengaku anggaran kesehatan warga binaan di dalam Lapas dan Rutan se-Banten masih minim, belum mencover warga binaannya agar bisa ditangani sampai ke rumah sakit rujukan bagi yang membutuhkan.
Oleh karena itu, kata Imam, pihaknya meminta andil dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengatasi persoalan tersebut, baik mengenai ketersediaan anggarannya, termasuk mengenai rumah sakit tempat rujukannya yang akan ditunjuk.
“Jadi kalau ada warga binaan sakit yang akan dirujuk ini yang kita belum ada,” kata Imam, Sabtu (17/8/2019).
Sisi lain, pihaknya mengaku harus berfikir keras untuk mengatur biaya kesehatan bagi warga binaannya, dikarenakan jumlahnya yang tidak sedikit, bahkan melebihi kapasitas, sehingga diperlukannya peran serta Pemda dalam penanganannya.
Karena bagaimanapun, para napi di dalam Lapas dan Rutan tersebut adalah warga Provinsi Banten sendiri yang membutuhkan perhatian Pemda, khususnya segi kesehatan.
Menurutnya, ada 11.321 warga binaan yang tersebar diseluruh UPT Lapas dan Rutan se-Banten yang butuh perhatian dari Pemda mengenai kesehatannya.
“Mengenai besaran anggarannya, belum bisa kita sebutkan, karena butuh hitung-hitungan bersama,” katanya.**Baca juga: Bebas Dari Tahanan, 109 Napi Se-Banten Dapat Uang Transport.
Sekda Banten Al Muktabar menyambut baik atas permohonan tersebut. Meski begitu, pihaknya mengaku masih harus melihat regulasinya dulu agar warga binaan di dalam Lapas dan Rutan yang tersebar disemua UPT se-Banten tersebut bisa dibiayai kesehatannya oleh Pemprov Banten.
“Kita akan lihat dulu regulasinya dulu, agar mereka bisa dicover BPjS Kesehatan dan dirujuk ke rumah sakit kita,” pungkasnya.(Den)
