Kabar6-Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengungkapkan penanganan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Tangerang memerlukan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan dari semua stakeholder.

“Hari ini kunjungan World Bank terkait dengan program stunting di Kabupaten Tangerang yang menjadi percontohan. Kunjungan ini bukan saja melihat Posyandu tetapi juga Puskesmas dan PAUD. Dan perlu diingat penangan stunting ini butuh proses berkelanjutan tidak bisa satu bulan dua bulan atau satu tahun dua tahun saja,” ungkap Bupati Zaki saat mendampingi kunjungan Wakil Presiden Bank Dunia (World Bank) Mamta Murthi di Kecamatan Panongan, Senin (24/10/2022).

Menurut Bupati, proses program pengentasan stunting tersebut harus dimulai dari informasi yang benar dan menyeluruh untuk para pasangan sebelum pernikahan, saat masa kehamilan, sampai dengan pada masa-masa bayi lahir dan pada usia 100 hari bayi itu dilahirkan.

“Program ini berkelanjutan tentu saja yang paling utama adalah pengetahuan kepada ibu hamil dan anak remaja menjelang menikah. Harapannya tentu saja stunting ini bisa berkurang di Kabupaten Tangerang dan masyarakat paham terhadap pola hidup sehat,” tuturnya.

Bupati Zaki juga mangatakan kunjungan Wapres Bank Dunia beserta rombongannya tersebut dalam rangka program melihat program penanganan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Tangerang yang akan menjadi percontohan atau pilot project dari Bank Dunia.

**Baca juga:Tuan Rumah PAMSEA, Bupati Tangerang Zaki: Persiapan Hampir 100 Persen

“Kunjungan wakil presiden World Bank ke Kabupaten Tangerang khususnya Kecamatan Panongan ini terkait dengan program pengentasan masalah stunting di Kabupaten Tangerang yang nantinya akan dijadikan percontohan,” jelasnya.

Wakil Presiden Bank Dunia bersama rombongan yang didampingi oleh Bupati Tangerang beserta jajaran kepala opd mengunjungi lokus penanganan stunting di Kec. Panongan seperti posyandu, poskesdes, PAUD, pusat-pusat kesehatan dan pusat informasi kesehatan masyarakat lainnya. Kunjungan berakhir di Puskesmas Panongan.(red)

Kabar6-Pekerja Migran Indonesia (PMI) totalnya mencapai 9 juta orang. Terdiri dari 3,7 juta pekerja resmi dan 5,3 juta ilegal. Pekerja resmi itu menyumbangkan devisa bagi negara sebesar Rp159,6 triliun.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, walaupun world bank mengatakan ada 9 juta. Jumlah pekerja migran 3,7 juta yang tercatat dalam sistem kita, berarti ada selisih 5,3 juta.

“Sumbangan devisa dalam bentuk remiten yang disumbangkan PMI sebanyak Rp 159,6 Triliun setiap tahun,” kata Benny di kantor BP2MI Kota Serang, Banten, Kamis (19/11/2020).

Benny percaya akan riset yang dilakukan oleh world bank, karena mereka memiliki cara dan metodologinya sendiri. Penelitian dilakukan terhadap 159 negara yang menjadi lokasi PMI mencari nafkah.

Pemerintah Indonesia kesulitan melindungi warga negaranya diluar negeri, lantaran terlalu banyak yang berstatus ilegal. Sehingga tidak terdata di penyalur tenaga kerja resmi.

“Kami tidak punya data, siapa yang kami lindungi. Baru kami lindungi kalau mereka melaporkan ke KBRI, kalau begitu negara jadi pemadam kebakaran, negara tidak boleh menjadi pemadam lagi. Karena Undang-undang mengamanatkan perlindungan dilakukan sebelum berangkat, selama bekerja dan pulang bekerja,” terangnya.

Banyaknya pekerja ilegal diluar negeri, karena peran serta sindikat pengiriman pekerja melalui jalur ilegal. Menurut Benny, sindikat PMI ilegal telah berjalan lama dan terstruktur. Sehingga membutuhkan keseriusan dan konsistensi untuk membongkarnya.

Hal ini dia bongkar langsung dengan sembilan penggerebekkan di Bekasi, Cibubur, Garut, Marunda, Kali Sunter, hingga Cirebon. Totalnya, ada 514 calon PMI yang dibebaskan sebelum berangkat ke Singapura, Hongkong hingga Timur Tengah (Timteng).

“Banyak oknum institusi kekuasaan yang memiliki atributif kekuasaan terlibat, mulai dari oknum kepala desa memalsukan dokumen keberangkatan, naik ke oknum pemda, bahkan mungkin BP2MI yang saya pimpin,” jelasnya.

Meski begitu, kata dia, para oknum yang terlibat dalam sindikat belum bisa ditindak, lantaran Benny sedang membentuk satgas hingga Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan kasusnya.

**Baca juga: Tercatat 479 Pekerja Migran Meninggal dan 169 Ribu Pulang dengan Selamat

“Aparatur negara yang dihukum belum, karena Satgasnya baru kita bentuk, kemudian SOPnya sudah kita tetapkan, selanjutnya dibawa ke rapat tekhnis,” ujarnya. (dhi)