Kabar6-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menggelar kampanye simpatik bertajuk Spectaxcular 2023 di Anjungan Sarinah, Minggu (6/8/2023).

Spectaxcular 2023 ini bertujuan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan manfaat pajak dan APBN dalam memajukan bangsa.

Acara tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, didampingi Wakil Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, serta pejabat eselon I dan II Kementerian Keuangan.

Dalam arahannya, Menteri Keuangan RI menegaskan pentingnya Spectaxcular 2023 sebagai bentuk edukasi yang mudah diterima oleh masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pajak dan APBN sejatinya telah dirasakan oleh setiap warga dalam berbagai bentuk, seperti subsidi energi dan pembangunan di sekitar kita. Dengan kesadaran akan besarnya manfaat pajak dan APBN tersebut, diharapkan masyarakat akan lebih kritis dalam memahami penggunaan uang pajak untuk kemajuan negara.

“Jadi, kita (Kemenkeu) akan semakin terus transparan, semakin terus memperbaiki, semakin terus melayani, kita akan terus edukasi. Kalau ada yang salah, kita akan terus koreksi,” kata Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, Minggu (6/8/2023).

Untuk meningkatkan signifikansi tercapainya tujuan kegiatan ini, DJP bekerja sama dengan BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Sebagai stakeholders Kementerian Keuangan yang turut menggerakan ekonomi masyarakat sekaligus aktif mendukung pertumbuhan UMKM nasional, DJP meyakini komitmen perbankan dalam mendukung pajak yang kuat untuk APBN kredibel, transparan, dan akuntabel.

**Baca Juga: Garuda Tambah 2 Pesawat Boeing 737-800 NG Pekan Ini

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi dukungan perbankan terhadap APBN dan pajak, termasuk dalam mendukung Reformasi Perpajakan yang sedang kami jalankan,” ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo.

Acara Spectaxcular 2023 diisi dengan berbagai kegiatan yang menarik perhatian pengunjung Car Free Day (CFD) di sekitaran Sarinah hingga Bundaran HI. Tampak dalam acara tersebut pawai budaya berupa kesenian Reog Ponorogo, Sisingaan, hingga marching band yang disisipi edukasi perpajakan.

Tersedia pula pojok pajak, pojok perbankan, dan pameran UMKM untuk pengunjung CFD. Tidak hanya itu, disajikan pula penampilan Juicy Luicy Band, pemenang DJP Got Talent 2023, dan Taxic Band. Sebagai pamungkas acara, DJP mengadakan Business Development Service (BDS) melalui gelar wicara dan lokakarya UMKM untuk meningkatkan kualitas UMKM nasional.

Selain rangkaian kegiatan tersebut, juga dilakukan Kick Off Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) yang ke-77. Kick Off tersebut ditandai dengan pengalungan selempang HORI ke-77 dan penabuhan drum oleh Menteri Keuangan RI. HORI diperingati dengan serangkaian kegiatan perlombaan seni dan olahraga antar unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan tersebut sebagai bentuk penguatan sinergi di Kementerian Keuangan. Dapatkan informasi terbaru seputar perpajakan di laman landas www.pajak.go.id. (Red)

Kabar6-Angka kasus infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) tinggi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) wacanakan bentuk satuan tugas mencegah maraknya tempat pembuangan sampah liar yang bakar sampah.

“Satgas akan melibatkan jajaran TNI/Polri,” kata Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, Kamis (3/8/2023).

Dinas kesehatan Kota Tangsel menyebutkan, angka kasus warga terjangkit penyakit ISPA mencapai 29.600 orang. Angka tersebut terhitung sejak Januari hingga Juli 2023 dengan kondisi ringan hingga berat.

Pilar menyatakan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan memberikan sanksi tegas ke para pembakar sampah ilegal. Sanksi itu dimulai dari tindak pidana ringan hingga sanksi berat yakni kurungan badan.

**Baca Juga: Lapak Rongsokan Belakang RSU Tangsel Sudah 10 Tahun Bakar Kabel

“Paling berat kurungan badan tiga bulan, atau denda bisa sampai 50 juta rupiah,” ujarnya.

Hal itu ditegaskan Pilar usai kasus pembakaran sampah tersebut menjadi viral lantaran memakan korban, yaitu Raya Harry Setyo, 8 tahun, yang didiagnosa terkena ISPA.

Pantauan kabar6.com pada lapak pengepul barang bekas di belakang RSU Tangsel sedang bakar kabel. Kobaran api disertai asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara.

“Udah 10 tahun di sini,” terang Amir, pemilik lapak rongsokan sambil menulis rekapan timbangan pemulung.(yud)

Kabar6-Masyarakat Kabupaten Lebak diminta waspada terhadap meningkatnya ancaman bencana kekeringan dampak dari terjadinya fenomena El Nino.

Puncak fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normal diprediksi terjadi pada bulan Agustus-September 2023.

“Walaupun secara umum El-Nino di Indonesia lebih kering dibanding 10 tahun sebelumnya. Tapi itu sudah disampaikan BMKG kepada kita sebagai bentuk kewaspadaan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama, Sabtu (29/7/2023).

Berdasarkan peta risiko bencana kekeringan, terdapat 16 kecamatan di Lebak yang memiliki potensi kekeringan.

Enam belas kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Maja, Curugbitung, Kalanganyar, Cipanas, Bayah, dan Kecamatan Cibadak. Selanjutnya Kecamatan Cimarga, Leuwidamar, Cirinten, Banjarsari, Warunggunung, Bojongmanik, Malingping, Wanasalam, Cihara, dan Cilograng.

**Baca Juga: Kunjungan Tim Lomba Kelurahan Disambut Bupati Zaki dan Pj. Gubernur Banten 

BPBD, kata Febby, sudah menyampaikan kepada camat di wilayah tersebut terkait dengan mitigasi sebagai upaya mengurangi risiko.

“Tetapi di beberapa wilayah sudah ada beberapa program, seperti pembangunan MCK, jadi potensinya sudah lebih baik dibanding kecamatan yang belum mendapatkan,” terang Febby.

Sementara 8 kecamatan yang berpotensi mengalami kekeringan parah yakni Kecamatan Cimarga, Warunggunung, Sajira, Maja, Cirinten, Curugbitung, Cirinten, Bojongmanik dan Wanasalam.(Nda)

Kabar6-Sebanyak jutaan masyarakat dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Banten memenuhi alun-alun Tigaraksa, dalam rangka pembukaan hari pertama MTQ tingkat provinsi Banten ke-20.

Pantauan kabar6.com pada Rabu, (26/7/2023) pukul 20:30 WIB. berbagai kafilah datang dari kabupaten/kota langsung disambut oleh masyarakat yang menonton berbagai pertunjukan.

Kemeriahan tidak hanya di dalam panggung. Masyarakat antusias, berbondong-bondong menggunakan motor dan mobil ingin menuju ketitik lokasi, walaupun sempat tersendat lantaran mencari tempat parkir.

**Baca Juga: MTQ ke-20 Banten Ada Gambus, Gita KDI, MC Ari Untung, Pasar Murah 

“Saya mendampingi kafilah dari Tangerang Selatan, kebetulan suadara saya juga ikut daftar makanya kita kesini,” ujar Bila warga Tangsel kepada kabar6.com di lokasi.

Dalam acara ini, ia berharap kafilah Tangsel membawa pulang penghargaan dari MTQ tingkat Provinsi Banten.

“Semoga saudara saya membawa pulang penghargaan. Semua acaranya seru, banyak makanan, dan berbagai perdagangan UMKM juga kumpul disini,” singkatnya. (Rez)

Kabar6-Warga di Perumahan Ranau 3, Desa Cikatapis, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak dihebohkan dengan kemunculan ular kobra di lingkungan mereka, Minggu (23/7/2023) malam.

Ular dengan panjang sekitar hampir 1,5 meter tersebut terlihat pertama kali oleh warga yang sedang mengendarai motor sedang merayap di jalan Blok A.

“Habis Maghrib, sekitar jam setengah tujuh. Pertamanya yang melihat Pak Unang lagi bawa motor, ular itu nyeberang dari depan rumah ke selokan yang didepannya,” kata Ahmad Rifa’i salah seorang warga setempat.

**Baca Juga: Fahri Hamzah: Ini Waktunya Move On, Jadikan Indonesia Superpower Dunia

Warga kemudian melaporkan kemunculan ular berbisa itu ke Tim Animal Rescue Damkar Lebak. Sambil menunggu petugas datang, warga mencoba menangkap ular yang masih berada di dalam selokan.

“Kita tungguin sampai akhirnya ular dari selokan itu ke jalan, dan alhamdulillah bisa ditangkap. Setelah itu kita serahkan ke petugas ularnya,” ujar Rifa’i.

Bukan sekali ini, hewan melata itu juga sebelumnya pernah beberapa kali muncul di perumahan tersebut.

“Kalau ular kobra udah beberapa kali, dari mulai anaknya seukuran jari sampai yang besar begitu,” tutur Arifin.(Nda)

Kabar6-Lembaga Bantuan Hukum Pandawa Nusantara Sakti (LBH-PRASASTI) membuka posko pengaduan terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP/SMA di Banten dan Tangerang Raya.

Ketua Umum LBH-PRASASTI Topan Cahya mengatakan, posko pengaduan ini berlokasi di Ruko Cikupa Niaga Mas, Jalan Raya Serang KM 15, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Pembukaan posko pengaduan ini bertujuan untuk menampung serta mengadvokasi keluhan warga atau orang tua murid, ihwal proses PPDB yang diduga banyak merugikan mereka.

**Baca Juga: Perdana! Kepulangan Jemaah Haji di Asrama Haji Cipondoh Tangerang

“Iya benar, kami sudah buka posko pengaduan khusus PPDB. Bagi orang tua murid yang merasa dirugikan atas proses PPDB tersebut silakan datang langsung ke kantor kami atau bisa hubungi lewat WhatsApp atau WA 081219196263- 081298333954,” ungkap Topan, kepada wartawan, Kamis (06/07/2023).

Menurut Topan, keluhan orang tua murid tersebut akan disampaikan langsung kepada pihak terkait, termasuk aparat penegak hukum.

Namun, sebelum masuk keranah hukum pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan, selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab langsung dengan kegiatan tersebut.

“Jika ditemukan pelanggaran hukum, kami akan berkoordinasi langsung dengan pihak Kepolisian maupun Kejaksaan,” tegasnya.(Tim K6)

Kabar6-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku lagi menyelidiki dugaan pelanggaran. Kasus ini mencuat dari warga Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, yang sertifikat tanahnya belum terbit sejak 2019 lalu.

“Terkait informasi dugaan adanya pungli sedang kita dalami,” kata Kasie Penanganan Perkara dan Sengketa BPN Tangsel, Wasito Haryati saat dikonfirmasi kabar6.com, Rabu (5/7/2023).

Menurutnya, penyelidikan sebagai bentuk pengawasan terhadap pegawai di lingkungan kantor BPN Tangsel. Pimpinan di kementerian agraria dan tata ruang, lanjut Wasito, sudah arahkan agar kasus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Tangsel segera rampung.

“Mengingat kita sudah WBK (Wilayah Bebas Korupsi) maka sebaik mungkin kita mempertahankannya,” klaim Warsito.

Terpisah, Ryan Erlangga, warga Jelupang menegaskan, PTSL merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah bagus. Tujuannya agar masyarakat punya alas hak atas tanahnya.

**Baca Juga: Sengkarut PTSL, Warga Jelupang Dipanggil Inspektorat Pemkot Tangsel

“Prinsipnya masyarakat ini hanya menuntut haknya, dari 2018-2019 masyarakat sudah menyerahkan berkas bahkan biaya sekalipun tentunya dengan nominal yang relatif ya, tapi sampai 2023 ini belum ada kepastian,” tegasnya.

Sejak awal Jokowi gaungkan PTSL tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Tetapi fakta di lapangan justru kontras. Oknum di kelurahan dengan pegawai BPN Tangsel diduga kuat setali tiga uang.

“Coba kita kalkulasi dengan logika sederhana, seandainya satu orang dipungut biaya 5 juta maka dikali 500 orang dan hasilnya Rp 2,5 miliar ini angka sangat fantastis,” tegas Ryan

Diketahui, kasus bermula dari warga Jelupang yang sudah menyetorkan uang ke oknum pegawai kelurahan selaku Satgas PTSL. Pegawai BPN Tangsel bernama Dimas santer disebut-sebut ikut berkecimpung dalam pelayanan sertifikat tanah ratusan warga sekitar.

Dimas saat pertemuan mediasi antara warga Jelupang dengan BPN Tangsel turut hadir. Pria muda bertubuh subur duduk di bagian paling belakang ruangan pertemuan.

Gestur tubuhnya tampak tegang saat ia diperintahkan duduk bareng dengan Mahfud, pegawai Kelurahan Jelupang disaksikan warga. (yud)

Kabar6-Inspektorat akhirnya turun tangan dalam upaya menyelidiki sengkarut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini banyak menuai polemik.

Termasuk kasus yang mencuat di wilayah Kelurahan Jelupang, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Di wilayah itu sejumlah warga bereaksi lantaran sertifikat tanah miliknya sejak 2019 belum terbit.

“Benar, tadi saya sudah dimintai keterangan oleh inspektorat Pemkot Tangsel,” kata Sidik, warga Jelupang kepada kabar6.com, Rabu (5/7/2023).

Ia menerangkan, auditor menanyakan kepadanya seputar hasil pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel kemarin.

Sidik bilang bahwa saat mediasi di BPN sama seperti di kantor Kelurahan Jelupang. Pertemuan normatif dan belum ada titik temu.

**Baca Juga: BPN Tangsel Janji PTSL di Jelupang Segera Terbit, Warga: Janji Sorga Lagi

Ditambahkan, auditor juga bertanya kepadanya soal biaya yang dikeluarkan dan diserahkan ke siapa.

“Saya yang langsung menyerahkan ke pak Mahfud dengan nominal 30 juta rupiah untuk pengurusan sertifikat tanah, meski saya tidak punya kwitansi,” ungkap Sidik.

Terpisah, Inspektur Pembantu I Pemerintah Kota Tangsel, Malpi Sepdania membenarkan bahwa pihaknya telah mintai keterangan sejumlah pihak yang berkaitan dengan program PTSL di Jelupang.

Meski demikian terkait pemeriksaan terhadap warga pelapor dirinya belum dapat hasil resume yang dihimpun auditor.

“Informasinya nanti disampaikan oleh inspektur. Beliau sekarang lagi berangkat haji sebentar lagi juga pulang,” singkatnya.(yud)

Kabar6-Pertemuan mediasi di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) siang tadi berujung buntu. Warga Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, masih tidak puas terhadap hasil pertemuan.

“Kita sebagai warga dijanji-janjikan lagi. Janji sorga lagi aja” kata Ryan Erlangga, salah satu warga Jelupang kepada kabar6.com, Selasa (4/7/2023).

Ia menceritakan, BPN Kota Tangsel sempat menjanjikan penyelesaian sertifikat milik warga yang diajukan lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ryan bilang, BPN Tangsel menklaster warga yang segera dilayani penerbitan sertifikat. “Kita doang tujuh orang ini yang dijanjikan cepet selesai,” ungkapnya.

Ia sempat interupsi soal nasib warga Jelupang lainnya yang sudah menyetorkan uang oknum kelurahan. Termasuk kepastian kapan sertifikat bisa terbit.

“Tapi enggak ada yang bisa jawab. Saya bilang, dari tahun 2022 saya udah buka posko pengaduan dan punya data lengkap,” tegas Ryan.

“Saya tegasin, kalaupun saya pun harus bayar lagi kita semua ini siap. Yang penting ada kepastian,” tambahnya.

**Baca Juga: Kasus PTSL di Tangsel, Mantan Lurah Jelupang 3 Jam Diperiksa Kejari dan Inspektorat

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kota Tangsel, Shinta Purwitasari berjanji segera menyelesaikan permohonan sertifikat warga Jelupang.

“Intinya kami sudah berkomitmen dengan pemkot dan jajarannya,” klaim Shinta. Kabar6.com bertanya berapa lama penyelesaiannya?.

Ia mengaku sepanjang berkas persyaratan warga lengkap maka sertifikat bisa diterbitkan. Ketentuan prosedur ini harus dilakoni BPN Tangsel dalam layanan PTSL.

Shinta belum mengetahui secara pasti angka jumlah warga pemohon di Jelupang yang sertifikat tanahnya belum rampung. “Tolong bantu kami,” singkatnya.

Pada saat pertemuan pegawai BPN Kota Tangsel bernama Dimas yang santer disebut-sebut dalam sengkarut PTSL tampak hadir. Ia duduk paling di belakang ruangan.

Shinta bungkam saat ditanyakan perihal status kepegawaian Dimas itu apakah tenaga honorer atau aparatur sipil negara.(yud)

Kabar6-Warga Kampung Ampel RT 09/02 tepatnya di pinggir jalan tol Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, digegerkan dengan tiga buah tas berisi tulang belulang manusia. Penemu pertama adalah Tolib.

Saksi mata mengatakan, bermula sedang mencari ikan pada Jum’at 30 Juni 2023 sekira jam 14.00 WIB. Tolib menemukan tiga tas lalu sempat dibawa ke rumahnya.

“Ketika membuka tas tersebut ternyata di salah satu tas dengan motif polkadot di dalamnya berisikan kerangka tulang manusia,” ungkapnya, Selasa (4/7/2023).

Tolib bilang, dua tas lainnya berisi pakaian. Setelah mengetahui hal tersebut ia menyimpan tas didepan rumahnya.

Keesokan hari sekitar pukul 17.00 WIB Tolib bersama RT setempat disaksikan warga langsung menguburkan tulang belulang.

**Baca Juga: Korban ‘si kembar’ Rihana dan Rihani Harapkan Penanganan Kasus Transparan

“Saya merasa ketakutan hingga akhirnya pada 2 Juli 2023 laporan ke Polsek Cikupa,” jelasnya.

Terpisah, Kapolsek Cikupa AKP Imam Wahyu Pranomo mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan bahwa kerangka tulang manusia tersebut adalah jenazah atas nama Edward Panjaitan telah meninggal pada tahun 2009.

“Kerangka tulang tersebut hendak di pindahkan dari Jakarta menuju ke Medan, hingga akhirnya, setelah keluarga pemilik kerangka tulang manusia tiba, kemudian anggota menandatangi lokasi tempat penguburan kerangka tulang manusia tersebut,” ungkapnya.

Setibanya di lokasi keluarga melakukan penggalian ulang kerangka tulang manusia yang telah dikubur oleh saksi yang menemukan.

“Selanjutnya kerangka tulang manusia tersebut diserahkan kembali kepada keluarga,” jelas Imam.(Rez)