Kabar6-Terungkapnya kejadian penahan sejumlah ijazah siswa SMKN di Kota Tangerang Selatan beberapa waktu lalu oleh pihak sekolah, Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten Yeremia Mendrofa mengatakan, hal tersebut sengaja dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan menimpa siswa lainnya di Provinsi Banten, hanya karena belum melunasi tagihannya semasa duduk dibangku sekolah.

Menurutnya, sekolah SMA/SMKN semestinya digratiskan kepada setiap siswa yang sekolah dan telah didukung oleh Pemprov Banten melalui anggarannya.

“Kalau tidak diramein belum pada kapok,” celetuk Yeremia, kepada Kabar6.com, Kamis (7/11/2019) malam.

Pihaknya meyakini, kejadian pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum sekolah kepada siswa SMA/SMKN di Provins Banten masih banyak terjadi di daerah lainnya namun belum terekspose kepublik.

“Tapi sekali lagi, ini pasti terjadi di banyak sekolah,” katanya.

Padahal, kata dia, kejadian penahanan ijazah tersebut dapat mempengaruhi masa depan seseorang, khususnya pada saat hendak melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi lagi atau untuk keperluan melamar pekerjaan paska setelah lulus.

Sebelumnyapun, sambung Yeremia, pihak sekolah yang diduga sempat melakukan penahan ijazah sejumlah siswa SMKN di kota Tangsel tersebut juga akhirnya sempat diinvestigasi oleh pihak Dinas Pendidikan. Hal tersebut pasca beredar luasnya pungutan tersebut lewat media.

“Belum tahu, kemarin dari Dindik yang investigasi. Ini (berita,red) kan kemarin menyebar ke kepala sekolah,” beber Yeremia.

Untuk itu, kedepan pihaknya akan terus membuka ruang kepada publik untuk memberikan masukannya kepada DPRD Banten, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan SMA/SMKN di Banten agar bisa berjalan sebagaimana mestinya.

**Baca juga: Bawaslu Kota Serang Sebut DPT Harus Dilakukan Pemutakhiran Data Valid.

“Kita terus sinergikan untuk kemajuan Banten,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Nasib malang dialami oleh sejumlah siswa SMK Negeri di Tangerang karena ijazah kelulusannya ditahan oleh pihak sekolah.

Kejadiannya sudah hampir setahun, pasca kelulusan tahun 2018 kemarin, dan sampai saat ini para siswa tersebut baru saja mendapatkan ijazah kelulusannya, setelah sebelumnyapun mendaptkan bantuan dari dewan Banten agar bisa diambil.(Den)

Kabar6-Hari ini Komisi V DPRD Banten mengundang sejumlah Kepala Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, khususnya dibawah kemitraan dengan komisi V DPRD Banten, Selasa (8/10/2019).

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir antaranya Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi (Disnakertrans) Banten dan Dinas Sosial (Dinsos) Banten.

Hal itu bagian dari upaya komisi V DPRD Banten dalam mengawasi program yang telah berjalan, termasuk untuk malakukan evaluasi serapan anggran, serta untuk mendengarkan masukan dari para wakil rakyat yang baru saja dilantik tersebut.

Sejumlah pertanyaan dan keluhan dilontarkan dari mulut wakil rakyat Banten yang sebelumnya telah hadir di ruangan komisi V DPRD Banten tersebut.

Mulai dari persoalan ketidak puasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis di Banten, angka pengangguran di Banten yang masih tinggi, sebaran Rumah Sakit (RS) yang belum merata, kehadiran dinia industri yang belum sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja, minimnya jumlah dokter spesialis di RS Banten, hingga penangggulangan warga miski dan glandangan yang mesih menjamur.

Termasuk kurikulum pendidikan yang belum sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan, sehingga angka pengangguran di Banten masih tinggi.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Menrofa mengaku tidak puas dengan OPD kali ini yang telah hadir, karena belum melengkapi hasil capaian yang diperohnya masing-masing.

OPD masih sibuk dengan data-data dan soal angka-angka, belum menyuguhkan hasil capaian yang dari setiap program yang selama ini telah dijalankannya masing-masing.

“Padahal kita ini baru dilantik, seharusnya output dari setiap program yang dimiliki nya saja dulu yang seharusnya disampaikan. Bukan data-data seperti ini. Apa saja yang sudah dicapai,” katanya.

Senada Ketua Komisi V DPRD Banten, M. Nizar, diperlukan sebuah tolak ukur untuk setiap program, hak itu mengetahui seberapa jauh capaian yang diperoleh.

**Baca juga: Angka Pengangguran Tinggi, Kinerja Disnaker Banten Dipertanyakan.

Jangan sampai anggaran yang sebelumnya telah disediakan, tidak berbanding lurus dengan harapan, agar menjadi jelas output capaiannya.

Pantauan Kabar6.com, ke tiga OPD yang hadir terus dicecar sejumlah pertanyaan dan rasa ketidak puasan anggota Komisi V DPRD Banten, sebagai wakil masyaraat di daerahnya masing-masing.

SKPD yang hadir terus terus dicecar dengan kritikan tajam agar bisa segera direalisasikan dilapangan.(Den)