oleh

Angka Pengangguran Tinggi, Kinerja Disnaker Banten Dipertanyakan

image_pdfimage_print

Kabar6-Anggota Komisi V DPRD Banten, Heri Handoko mempertanyakan kinerja dari Dinas ketenagakerjaan (Disnaker) Banten dalam menekan angka pengangguran di Provinsi Banten.

Menurutnya, diperlukan langkah tegas dari pemerintah daerah pada pihak perusahaan agar serapan tenaga kerja lokal bisa tetus ditingkatkan.

Termasuk penyediaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di Kabulaten/kota, jika keberadaan BLKI Banten tersebut diyakini bisa memberikan jalan keluar agar para pencari kerja (pencaker) bisa segera diterima bekerja.

Hal itu melihat keberadaan dunia industri di Provinsi Banten yang jumlahnya sangat banyak, namun belum berjalan lurus dengan serapan lapangan kerja, membuat Provinsi Banten masuk kedalam ranking lima besar sebagai daerah yang memiliki angka pengangguran terbanyak di Indonesia.

“Setiap reses, keluhannya soal ketenagakerjaan, kedua pendidikan, baru infrastruktur, selalu itu. Ini perlu diperhatikan. Padahal anggarannya ada, fasilitasnya ada, ya tinggal impelementasinya saja. Tapi kenapa ini banyak pengangguran di Banten yang katanya ada ribuan perusahaan disini,” kata Heri, Selasa (8/10/2019).

Dirinya juga, meminta kepada SKPD terkait di bawah pengawasan komisi V DPRD Banten agar tidak monoton dalam menyusun program dan anggarannya, untuk memperoleh capaian yang memuaskan.

Termasuk mengenai pembangunan BLKI, lanjut Heri, jika keberadaan BLKI tersebut diyakini bisa menekan angka pengangguran, seharusnya seluruh Kabupaten/kota bisa memilikinya.

Tidak seperti selama ini terjadi, BLKI masih tersedia di Tangerang.

Ketua Komisi V DPRD Baten, M Nizar mengatakan, Disnaker Banten harus terus berkoordinasi dengan SKPD terkait, dalam menciptakan lulusan susuai dengan kebutuhan pasar.

Dengan harapan, lulusan SMK tidak menjadi menganggur, seperti selama ini yang selalu terjadi, lulusan SMK justeru mendominasi angka pengangguran di Banten.

Pihaknya juga mengkritisi program pendidikan di bangku sekolah SMK yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar disekitarnya.

**Baca juga: DPRD Banten Nilai Pelayanan RS Banten Masih Kalah Dengan Swasta.

Termasuk mengenai pengawasan ketenagakerjaan dilapangan, agar lowongan yang tersedia tidak diisi oleh warga asing.

Kadisnaker, Al Hamidi mengaku telah melakukan berbagai upaya agar angka pengangguran di Banten bisa tetus ditekan.

“Sudah terus turun, dari sebelumnya peringkat pertama, kedua, sekarang sudah diurutan ke lima,” katanya.(Den)

Print Friendly, PDF & Email