Kabar6- Desa Pasanggrahan Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) terdampak Covid-19 dua tahap sekaligus sebesar Rp1.2 juta kepada masing-masing 279 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) warga setempat, Minggu (11/10/2020).

Sebelumnya pada tahap 1 untuk 279 KK atau KPM itu masing-masing menerima BLT DD sebesar Rp600 ribu. Anggaran BLT DD itu digelontorkan dari Dana Desa sebesar Rp334.800.000.

Kepala Desa Pasanggrahan Madrais SE mengatakan, saat ini BLT DD yang disalurkan sebesar Rp1.200.000 untuk dua tahap sekaligus, yaitu tahap 2 dan 3 untuk Agustus dan September 2020.

Dani (47) warga RT 06/08 Perumahan Taman Kirana Surya mengaku senang dan beruntung mendapatkan BLT DD sekaligus dua tahap sebesar Rp1,2 juta. Pasalnya, KPM tahap 1 hanya mendapatkan Rp600 ribu.

“Saya dapat langsung 2 kali sebesar Rp1.2 juta. Pada tahap sebelumnya saya nggak dapat. Alhamdulillah saya beruntung hari ini,” ucap Dani kepada kabar6.com di lokasi pembagian BLT DD di kantor Desa Pasanggrahan, Sabtu (10/10/2020).

Sementar Ketua RW 10 Desa Pasanggrhan Marjuki mengeluhkan kebijakan terhadap pembagian BLT DD tahap ke 2 dan 3 ini. Menurut dia, ini bisa menjadikan polemik dan kecemburuan sosial terhadap KPM tahap pertama yang hanya menerima bantuan sebesar Rp600 ribu.

Sementa untuk KPM yang berbeda pada tahap kedua ini masing-masing mendapatkan rp1,2 juta, terang Marjuki, harusnya itu untuk dua orang masing-masing Rp600 ribu. “Artinya dengan anggaran itu, maka bisa dibagi 279 x 2 KPM. Itu kalau kita bicara pemerataan untuk warga terdampak Covid-19,” ujarnya.

**Baca juga: Grand Launching Swancity Suvarna Sutera Dikritik Publik, Adib: Ini Preseden Buruk.

Marjuki sangat khawatir terjadi polemik dan kecemburuan sosial di lingkungan. “Kita sudah mengingatkan hal itu, namun pada saat rapat hal ini sudah disepakati dan sudah mengantisipasi ketika ada polemik atau pertanyaan yang akan muncul dari masyarakat,” ungkap Marjuki (han)

Kabar6- Pemerintah Kota Tangsel telah menyiapkan skema untuk membantu ribuan pelaku usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi Covid-19.

“Jumlah UMKM binaan 33.596 pelaku usaha, yang terdampak 14.283,” kata Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangsel, Dahlia Nadaek kepada kabar6.com, Rabu (2/9/2020).

Ia jelaskan, pihaknya sudah melaksanakan pemetaan dan pendataan terhadap UMKM yang terdampak pandemi corona. Tujuan strategisnya agar para pelaku usaha binaan bisa kembali bangkit dan punya semangat daya saing.

Dahlia bilang, program yang telah digulirkan adalah pemberdayaan komunitas, reform produk yang awalnya usaha pakaian kini diarahkan memproduksi masker dan alat pelindung diri.

“Tadinya berjualan langsung (sekarang)  didorong untuk online dan bazar online,” terang Dahlia.

**Baca juga: Jumat Pendaftaran Balon Pilkada Tangsel 2020, ini Jadwalnya.

Menurutnya, Diskop dan UKM Kota Tangsel juga upayakan dapat bantuan sosial serta bantuan presiden lewat program nasional bagi para pelaku usaha yang terdampak pandemi corona.

“Tahun Anggaran 2021 kami melakukan pendampingan dan pemberdayaan UMKM,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (Perumdam TKR) Kabupaten Tangerang menyalurkan bantuan sosial (bansos) setiap bulan kepada pelanggan. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap pelanggan di tengah Pandemi Covid-19.

Melalui Forum Komunikasi Pelanggan (FKP) Perundam TKR Kabupaten Tangerang, penyaluran bansos kali ini berlangsung di kediaman Ketua RT 03/14, Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Kamis, 16 Juli 2020 kemarin.

Plt. Direktur Utama Perumdam TKR Kabupaten Tangerang Sofyan Sapar mengatakan, kepedulian terhadap pelanggan di tengah wabah covid-19, terlebih bagi mereka yang benar-benar merasakan langsung dampak penyebaran virus mematikan ini.

“Selama pandemi, kami (Perundam TKR) berkomitmen memberi bantuan, sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan yang terkena PHK, dirumahkan, dan warga kurang mampu lainnya,” ujar Sofyan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/7/2020).

Sofyan berharap, semoga pemberian bantuan ini bisa memberikan manfaat bagi warga yang terdampak Covid-19. Kendati semoga ke depan terciptanya interaksi yang baik antara pelanggan, FKP dan Perumdam, sehingga jika terjadi persoalan di lapangan dapat terkomunikasikan dengan baik.

“Kami harap semua pelanggan, bisa semakin mengenal lebih Perumdam TKR maupun FKP,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Pelanggan (FKP) Perundam TKR Kabupaten Tangerang Sutikno menjelaskan, terdapat 120 paket bansos telah tersalurkan kepada pelanggan yang terkena dampak Covid-19 pada bulan ini. Meski demikian bentuk bansos yang disalurkan yakni berupa beras dan uang tunai.

“Hari ini adalah pembagian yang ketiga kalinya. Setiap bulan digilir terus dengan pergantian lokasi desa maupun kecamatan,” jelasnya.

**Baca juga: Mal Ciputra Tangerang One-Stop Shopping Hadir di Kawasan Barat Tangerang.

Untuk penerima bansos diseleksi langsung oleh RT/RW setempat, dengan syarat seluruh penerima adalah pelanggan Perundam TKR Kabupaten Tangerang. Selain itu, agenda ini juga merupakan bentuk sosialisasi atas keberadaan forum pelanggan yang berfungi menjembatani pelanggan dengan Perumdam manakala muncul persoalan.

“Penyaluran bansos dilakukan tidak memicu berkumpulnya masa. Warga diundang, mereka datang, lalu dikasih bantuan dan langsung pulang, tanpa ada dialog panjang,” tandasnya. (ADV)

Kabar6-Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebak memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-27 Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dengan membagi-bagikan sembako kepada warga kurang mampu, Senin (15/6/2020).

Kepala Kejari Lebak Edy Winarko, menuturkan, selain memperingati PJI, bagi-bagi sembako juga bentuk kepedulian kepada warga yang benar-benar mengalami kesulitan mendapat penghasilan akibat dampak pandemi Covid-19.

“Sengaja kami langsung mendatangi ke setiap rumah, pertama dalam penerapan social distancing dan kedua agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran,” kata Edy kepada wartawan.

Bantuan sembako diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di masa pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.

**Baca juga: Wisma Sugri Siap Jadi Tempat Tinggal Tenaga Medis Covid-19.

Ketua PJI Kejari Lebak Bayu Wibianto, menambahkan, bakti sosial juga wujud kebersamaan dan kekompakan bersama jaksa di Lebak.

“Meneguhkan komitmen kebersamaan menjaga persatuan para jaksa, khususnya di Kabupaten Lebak,” katanya.(Nda)

Kabar6-Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak segera mengusulkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) calon penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19 yang bersumber dari APBD Lebak.

Kabid Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Lebak Omas Irawan, mengatakan, untuk tahap pertama, ada 660 UMKM yang akan diusulkan untuk menerima bantuan. Data tersebut kini masih diverifikasi oleh Dinas Sosial setempat.

“Kami pastikan tidak akan gegabah menetapkan calon penerima bantuan, untuk itu data ini diverifikasi oleh Dinsos agar tidak tumpang tindih dengan bantuan lain,” kata Omas saat dihubungi Kabar6.com, Rabu (20/5/2020).

Setelah diverifikasi, data calon penerima bantuan juga akan terlebih dahulu disampaikan ke bupati. Kemudian dinas akan meminta saran kepada Inspektorat terkait dengan mekanisme penyalurannya.

“Apakah per bulan atau sekaligus 3 bulan. Kami enggak bisa menentukan sendiri harus meminta arahan dari berbagai pihak,” ujar Omas.

Syarat UMKM calon penerima bantuan menyerahkan KTP, KK dan memiliki rekening atas nama pribadi. UMKM yang diajukan mendapat bantuan merupakan hasil pendataan yang dilakukan oleh Disperindag, Dispar, Ekraf, komunitas dan masyarakat.

“Kami tidak turun atau memerintahkan orang untuk mendata UMKM, kalau pun ada di lapangan itu mereka hanya inisiatif sendiri untuk membantu. Kami tidak menugaskan,” tegas Omas.

**Baca juga: PKS Lebak Kritik Pernyataan Mensos Soal Data Bansos.

Anggaran sebesar Rp10.474.800.000 disiapkan Pemkab Lebak dari hasil refocusing untuk penanganan dampak ekonomi imbas pandemi Covid-19.

Anggaran tersebut untuk bantuan biaya hidup dan modal 3.741 UMKM. Setiap UMKM mendapat bantuan modal Rp1.000.000 dan bantuan biaya hidup Rp600.000 per bulan selama 3 bulan.(Nda)

Kabar6-Pengurus Badan Musyawarah Masyarakat Bima (BMMB) membagikan ratusan paket sembako. Sasaran bantuan diberikan kepada warga asal Bima, Nusa Tenggara Barat yang terdampak covid19 yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang.

Ketua Umum BMMB, Syarief Hidayatullah, pembagian paket sembako yang melibatkan sejumlah pengurus BMMB, diantaranya AKBP Ruslan Idris, Umi Ida, Jovan, Jamaludin, H. Jafar dan pengurus lainnya, merupakan bentuk kepedulian organisasi yang dipimpinnya atas nasib warga Bima di perantauan.

Kegiatan sosial itu diklaim telah berlangsung selama hampir satu bulan terakhir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

“Selama pandemi covid19, pengurus BMMB langsung bergerak mendistribusikan bantuan buat warga Bima yang tinggal di Jabodetabek. Kali ini kami bagikan sedikitnya 300 paket sembako bagi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK di Cikupa, Kabupaten Tangerang,” ungkap Syarief, kepada Kabar6.com, malam tadi.

Bantuan itu, kata Syarief, diperoleh dari hasil donasi para dermawan, sekaligus pengurus organisasi induk masyarakat Bima se- Jabodetabek.

**Baca juga: Diguyur Hujan Deras, Puluhan Rumah di Kirana Solear Terendam Banjir.

Mereka dengan ikhlas menyumbangkan sebagian rezekinya guna membantu meringankan beban saudaranya yang terkena PHK akibat covid19.

“Alhandulillah, bertepatan bulan suci ramadan ini para pengurus yang mampu dan peduli berlomba- lomba mendonasikan hartanya untuk membantu saudaranya yang kini tengah kesulitan. Saya berharap kegiatan sosial seperti ini bisa berlanjut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas,” katanya.(Tim K6)

Kabar6-Dapur umum yang menyiapkan makanan gratis sebanyak seribu bungkus setiap harinya, berdiri di Alun-alun Barat Kota Serang, Banten, sejak hari ke-4 Ramadhan. Pendirian dapur umum itu kerjasama dengan keluarga besar Tubagus (Tb) Aris Munandar sebagai donatur, yang dibantu oleh Kodim 0602/Serang dan Polres Serang Kota.

Proses masak memasak, membungkus makanan hingga menyalurkan, semuanya dibantu oleh personil TNI dan Polri. Sehingga diharapkan bisa tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkan.

“Pertama ibadah dan ini ada (sumbagan) dari adik-adik saya, keluarga saya, kakak-kakak saya. Utamanya (pembagian) daerah saya, di Kota Serang, saya pingin adanya covid-19 ini kita tetap survival dengan ala kadarnya yah. TNI Polri membantu kami hingga pendistribusian, sehingga jadi lebih tertib,” kata donatur, Tb Aris Munandar, ditemui di Alun-alun Barat Kota Serang, Banten, Sabtu (09/05/2020).

Dapur umum akan berlangsung selama 23 hari dan sudah berlangsung 10 hari dengan produksi nasi bungkus sebanyak seribu bungkus setiap harinya. Tak hanya melibatkan TNI Polri, ada juga relawan dari masyarakat yang membantu di dapur umum.

Nasi bungkus di akui Aris sudah dilakukan dia beserta keluarga besarnya setiap tahun selama bulan Ramadhan. Namun bulan puasa tahun ini berbeda, sehingga dia membuka dapur umum.

“Kalay tahun lalu, kita cari spot sendiri (pembagian nasi bungkus). Kalau semua siap, bisa sampai 23 hari, sehari 1000 bungkus dan di distribusikan. Tantangan dan kesulitannya tidak ada, semua itu dibantu sama Bekang (perbekalan angkatan),” Jelasnya.

Bagi masyarakat umum yang melintasi Alun-alun saat waktunya buka puasa, bisa mendatangi dapur umum untuk mendapatkan nasi bungkus secara gratis. Karena selain disalurkan langsung ke setiap kecamatan di Ibu Kota Banten, nasi bungkus juga dibagikan ke para pedagang kaki lima (PKL), pengamen, tukang parkir, ojek, angkot dan petugas kebersihan disekitar Alun-alun Barat Kota Serang.

“Kita alokasikan juga di dapur ini, jika ada masyarakat yamg membutuhkan, bisa langsung kesini. Tapi Babinsa tetap membagi di enam kecamatan,” kata Komandan Distrik Militer (Kodim) 0602/Serang, Kolonel Infantri Mudjiharto, dilokasi yang sama, Sabtu (09/05/2020).

**Baca juga: Insentif Tenaga Medis Covid-19 RS Banten Direvisi.

Dia mengaku berterima kasih kepada keluarga Tb Aris Munandar yang telah menjadi donatur dan mau meringankan sedikit beban masyarakat ditengah pandemi covid-19. Mudjiharto juga berharap agar pandemi Corona segera hilang dari bumi Indonesia.

“Pelaksanaan dapur merupakan bentuk sinergitas. Setiap hari membuat 1.000 nasi bungkus yang kita distribusikan ke enam kecamatan di Kota Serang. Diharapkan nantinya dapat membantu masyarakat yang terdampak covid-19. Berharap kondisi normal kembali,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang mengingatkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penggunaan anggaran covid19, agar benar- benar menyalurkan bantuan pemerintah sesuai dengan peruntukkannya.

“Sekarang dalam kondisi darurat nasional. Jangan sekali- kali ada oknum yang  memotong atau menyelewengkan dana bantuan sosial dan jaringan pengaman sosial,” ungkap Kajari Kabupaten Tangerang Bahrudin, kepada Kabar6.com, Rabu (6/5/2020).

Jika ditemukan ada oknum yang masih berani melakukan itu, kata Bahrudin, maka sanksi hukumnya sangat berat.

Bahkan, bagi pelaku yang terbukti memotong dana bantuan itu bisa dijerat hukuman mati.

“Salurkan dana itu sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan pemerintah. Kalau masih berani potong atau selewengakan dana bantuan itu, maka sanksi hukumnya berat dan bisa dijerat hukuman mati,” katanya.

Lebih lanjut Bahrudin menuturkan, pihaknya menerjunkan tim Jaksa untuk melakukan pengawasan atas pendistribusian bantuan tersebut.

**Baca juga: Wakil Bupati Tangerang Tegur Pelanggar PSBB di Citra Raya.

Tim Jaksa, akan konsen melakukan pendampingan terkait penggunaan dana bantuan covid19, baik diminta maupun tidak tak diminta oleh pemerintah daerah setempat.

“Baik diminta atau tidak, kita akan tetap melakukan pendampingan terhadap penggunaan dana itu. Ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran sejak dini. Jangan sampai nanti dikemudian hari ada kesalahan atau ada oknum yang punya niat jahat ingin memanfaatkan kesempatan dalam kondisi darurat,” tegasnya.(Tim K6)

Kabar6-Sampai saat ini penyaluran bantuan jaringan pengaman sosial (JPS) yang diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah Tangerang Raya dilakukan bertahap. Bantuan sosial atau Bansos dari APBD Provinsi Banten belum semuanya tersalurkn kepada masyarakat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, dari 421.177 KK calon penerimanya se-Banten, baru 16.243 yang tersalur.

“Totalnya sampai dengan hari ini 16.243 KK,” terang Rina, kepada Kabar6.com, Jumat (1/5/2020).

Diketahui, pada anggaran refocusing tahap I yang bersumber dari APBD Provinsi Banten 2020, rencananya akan disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19, dengan nilai bantuan bervariasi.

Khusus untuk wilayah Tangerang Raya mendapatkan Rp 600 per KK. Sedangkan untuk daerah kabupaten/kota lainnya masing-masing penerimanya mendapatkan Rp 500/KK.

Bantuan tersebut rencananya akan diberikan secara bertahap dan berkelanjutan selama tiga bulan kedepan dengan total anggaran mencapai Rp 709 miliar lebih.

Mengenai pemberian bantuan kepada masyarakat yang sampai saat ini belum tersalurkan semuanya, sambung Rina, hal itu lebih disebabkan karena faktor pendataan dan proses buatan rekening saja yang terbilang cukup memakan waktu, sehingga menyebabkan belum semuanya bisa disalurkan.

**Baca juga: Kucuran Dana Bansos Covid-19 di Banten Baru Terserap Rp 6,3 Miliar.

Namun, apabila seluruh tahapan beres, pihaknya memastikan pencairan bisa langsung dilakukan setelah pihak Dinas Sosial Banten. Itupun berdasarkan pengajuan dari pihak perbankan yang mengajukan permohonan pencairan dana.

“Besoknya juga paling sudah bisa cair kalau semuanya sudah siap. Proses pendataan dan pembuatan nomor rekening ini kan cukup memakan waktu,” katanya.(Den)

Kabar6-Warga di Kabupaten Lebak yang kehilangan penghasilannya akibat pandemi Covid-19 mulai gusar. Mereka mengeluhkan bantuan sosial (Bansos) yang hingga kini belum juga cair.

“Jangan nunggu perut rakyat keroncongan, perut istri belum lagi jajan anak tiap hari enggak bisa diajak kompromi. Ngutang ke warung tiap hari kan belum tentu dikasih, tolong segera cairkan,” kata Kurniawan Aziz, warga Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar, Rabu (29/4/2020).

Ia sudah satu bulan tak bekerja karena kebijakan perusahaan yang merumahkan para karyawan. Sebagai pekerja harian dirinya hanya bergantung dari absensi.

“Gajinya harian sesuai absen cuma memang dikasih bulanan. Ada absen dibayar enggak ada ya enggak,” jelas Wawan yang bekerja sebagai sopir di salah satu perusahaan di Jakarta Timur.

Wawan pernah bertanya ke aparatur desa soal kepastian kapan bantuan tersebut segera cair agar bisa dimanfaatkan.

“Soalnya di sosmed ramai Presiden bilang dana bantuan udah turun tinggal dibagiin, di sisi lain pemerintah desa ngerasa belum nerima dana bantuan itu. Ini mana yang benar?” tanyanya.

**Baca juga: DPRD Lebak Sebut Tak Perlu Bentuk Pansus Awasi Anggaran Covid-19.

Wawan sangat berharap, bantuan pemerintah bagi warga terdampak Covid-19 seperti dirinya segera cair meski hanya sekedar untuk membeli kebutuhan makan istri dan anaknya.

Bansos dari pemerintah yang kabarnya akan diberikan selama 3 bulan dengan nilai Rp600.000 per bulan menjadi harapan satu-satunya untuk kebutuhan sehari-hari bagi warga yang tidak lagi bekerja imbas Covid-19.(Nda)