Kabar6-Masa jabatan Wali Kota Tangerang dan Wakil Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah – Sachrudin, tidak akan lama lagi berakhir. Kala itu Arief – Sachrudin dilantik pada periode kedua untuk memimpin Kota Tangerang pada Rabu (26/12/2018) lalu.

Peneliti kebijakan public IDP-LP, Riko Noviantoro mendorong kepemimpinan Arief – Sachrudin untuk dapat menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di Kota Tangerang.

Seperti salah satunya persoalan sampah harus segera dituntaskan oleh Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah bersama wakilnya Sachrudin.

“Itu juga bisa jadi alat politik untuk dapat merusak citra Walikota Tangerang, kan dia mau turun, mau landing harusnya landing dengan baiklah jangan sampai landing dengan keras. Harusnya dia (walikota) soft landing kan dia akan meninggalkan Kota Tangerang. Ya soft landing bukan hard landing,” ujar Riko kepada kabar6.com, Sabtu (27/5/2023).

Beberapa waktu lalu spanduk dukungan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah maju dalam pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024 sempat bertebaran di Kota Tangerang. Meskipun tidak lama, spanduk itupun langsung diturunkan.

“Soft landing ini harusnya menjadi modal dia untuk maju menjadi Gubernur, kan begitu. Kalau ini tidak dikelola dengan baik maka tadi situasi politik terhadap posisi Walikota Tangerang Arief R Wismansyah akan tercederai, karena diposisi hard landing,” katanya.

Riko mengatakan dalam posisi hard landing itu dinilai susah untuk melakukan take off. Lantaran karena beban berat di masa lalu.
“Jadi dia harus soft landing dengan cara menyelesaikan masalah-masalah, persoalan yang tersisa sekaligus itu menjadi potret bahwa dia sosok kepala daerah yang punya keberhasilan,” katanya.

“Agar ini menjadi modal politik untuk maju di Pilgub 2024. Itupun kalau ada partai yang ingin mencalonkan,” sambung Riko.
Sebelumnya, Wali Koa Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan dirinya tak berniat maju dalam pilgub 2024 mendatang.
“Abeeuh…, siapa yang mau nyalon gubernur,” singkatnya, Selasa 16 Maret 2023.

Arief mengatakan, pihaknya berencana menurunkan spanduk tersebut akibat banyaknya pertanyaan dari wartawan
“Turunin aja lah,” tambahnya. (Oke)

Kabar6-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat menghindari puncak arus balik dengan menunda jadwal kembali dari mudik.

Menurut Presiden Jokowi, penundaan tersebut dimaksudkan untuk memecah penumpukan kendaraan yang diprediksi akan terjadi pada puncak arus balik tanggal 24 dan 25 April 2023.

“Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau memundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023,” kata Presiden Joko Widodo dalam video yang diunggah pada kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Senin, 24 April 2023.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul data dari Kementerian Perhubungan yang memprediksi sekitar 203 ribu kendaraan setiap harinya dari arah timur jalan tol Trans Jawa dan dari arah Bandung yang akan melalui tol Jakarta-Cikampek. Presiden menilai jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan normal yang melewati jalur tersebut.

“Tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dari jumlah normalnya yaitu 53 ribu kendaraan,” imbuhnya.

**Baca Juga: Asyik, Tiket Kereta Pasca Lebaran Tersedia Tarif Rendah

Presiden Jokowi melanjutkan, ketentuan penundaan tersebut berlaku bagi ASN, TNI, Polri, dan BUMN ataupun pegawai swasta dengan teknis aturan yang diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing. Di samping itu, Kepala Negara juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat kembali ke kota tujuan masing-masing.

“Bapak, ibu tetap hati-hati, patuhi semua aturan dan ikuti semua arahan petugas di lapangan,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Presiden mengaku bersyukur dengan kerja sama seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat sehingga arus mudik kemarin berjalan baik.

“Alhamdulillah pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat serta peran masyarakat kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya sehingga puncak arus mudik sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar,” kata Presiden. (Red)

Kabar6-Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan dalam penilaian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Standar internasional memang melayani praktik hak pilih pasien Covid-19 ini telah dilakukan oleh beberapa negara penyelenggara pemilu di masa pandemi.

“Misalnya di India, Korea Selatan dan Amerika Serikat,” kata anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, Minggu (6/12/2020).

Menurutnya, ketiga negara di atas memang mereka memiliki prosedur-prosedur yang sifatnya kelola pemilihan secara khusus. Misalnya memilih lewat pos.

“Kalau kita ini kan enggak. Jadi orangnya yang harus berinteraksi dengan petugas,” tegas Titi. Masalahnya adalah petugas yang melakukan pelayanan pemilihan bukan petugas kesehatan.

Tapi petugas yang hanya dilengkapi oleh alat pelindung diri. Sehingga penguasaan kepada pada pelayanan itu tidak terbiasa seperti tenaga kesehatan.

“Tenaga kesehatan saja itu ada yang terpapar. Apalagi ini kalo orang yang biasa,” jelas Titi.

**Baca juga: Pasien Covid-19 Bisa Nyoblos, KPU: Hasil Koordinasi dengan Gugus Tugas

Kedua adalah untuk melakukan itu sepengetahuan pihaknya, belum tersedia. Beberapa pertimbangan tadi ia kira melihat perkembangan meningkatnya kasus positif Covid-19.

Lalu seperti tergagap dalam melakukan pelayanan terhadap pasien melihat yang bertugas bukan tenaga kesehatan

“Saya kira adalah bijaksana ditinjau ulang pemberian layanan kepada pasien Covid. Karena tadi kita enggak punya mekanisme layanan khusus yang bisa mengurangi interaksi seperti di negara-negara yang melayani pasien covid,” saran Titi.

Di Amerika bisa memilih lewat pos. Korea Selatan warga pasien covid bisa terlebih dahulu menggunakan hak pilih sebelum waktu pencoblosan. Sehingga bisa mengurangi kerumunan maupun beban petugas pemilih

“Itu hal-hal dinamika yang kami kira perlu diperhatikan oleh penyelenggara,” papar Titi.(yud)

Kabar6-Banyak warga masih belum paham mengenai cara mendapatkan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) bagi pelaku UMKM sehingga mereka tetap mendatangi kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Gedung Usaha Daerah (GUD) di Pemkab Tangerang, Selasa (20/10/2020). Akibatnya terjadi kerumunan dan langsung dibubarkan untuk menghindari penularan Covid-19.

Kepala Dinas (Kadis) Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Nurul Hayati mengatakan, hingga saat ini pendaftaran secara online sudah banyak yang masuk. Untuk mendaftarkan bantuan BPUM di Kabupaten Tangerang, saran Nurul, cukup mengakses secara online link terkait agar tidak terjadi kerumunan dan mencegah penyebaran COVID-19.

“Sekali lagi masyarakat dapat mendaftar langsung ke http:tiny.cc/yl20tz agar secara online memudahkan masyarakat dan nantinya kita verifikasi untuk diserahkan ke pemerintah kepusat. Saat ini sudah sekitar kurang lebih 600 yang sudah masuk mendaftar,” katanya Selasa (20/10/2020).

Kepala Bidang Koperasi Yeni Yuliawati mengatakan, BPUM terus kita buka pendaftarannya hingga 24 Oktober 2020 secara online untuk mempermudah masyarakat. Hingga saat ini pukul 12.35 WIB dibukanya pendaftaran sedah masuk sekitar 2.128 pelaku usaha mikro yang mendaftar.

“Hingga saat ini kita terus membuka pendaftaran secara online dan nantinya kita verifikasi data faktual pendaftar. Nanti setelah selesai kita kirim datanya ke Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat melalui Kementrian Koperasi dan UKM,” jelasnya.

Pemerintah Daerah hanya sebatas mendata dan yang akan merealisasikan pemerintah pusat, data yang sudah kita verifikasi akan kita kirim ke Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat melalui link data yang sudah sesuai verifikasi dan validasi faktual.

**Baca juga: Sekda Kabupaten Tangerang Bubarkan Kerumunan Pelaku UMKM Daftar BPUM.

Caranya setelah membuka link, masukan Nama lengkap, Jenis Usaha, NIK KTP, Alamat Rumah, Alamat Usaha, Kecamatan, Nomor HP Aktif Whatsup, Nomor Rekening BRI, Foto Usaha di Upload, Foto KTP diUpload dan Foto Kartu Keluarga diupload lanjut. (vee)

Kabar6-Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto mengusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk ajukan pinjaman dana ke Kementerian Keuangan untuk menutupi defisit anggaran.

“Kami mendorong Wali Kota untuk melakukan peminjaman ke Kementerian Keuangan supaya defisit bisa tertutupi dengan jangka panjang,” ujar Turidi, saat ditemui seusai paripurna di gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (10/9/2020) kemarin.

Dengan dana pinjaman tersebut, kata Turidi dapat memberikan suntikan dana bagi pengembalian gaji tenaga harian lepas (THL), membayarkan tunjangan tenaga medis, dan biaya operasional untuk biaya pendidikan gratis bagi sekolah swasta.

“Karena banyak keluhan yang menyangkut hal itu. Dan kaitan meminjam ke Kementerian Keuangan, kan, memang bisa seperti beberapa daerah lainnya,” kata Turidi.

Politisi Gerindra ini mengaku tak merinci jumlah pekerja THL, tenaga medis, dan sekolah swasta yang menjadi fokus dalam rencana peminjaman anggaran ke Kementerian Keuangan.

“Rincinya belum tahu. Kami baru menyampaikan usulan. Yang jelas kami berharap di APBD 2021 nanti tidak ada potongan-potongan bagi mereka,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah menjelaskan, komposisi rancangan perubahan APBD Kota Tangerang tahun 2020. Dimana pendapatan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp4.57 triliun menjadi Rp3.27 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp1.3 triliun.

**Baca juga: Gerakan Perekonomian di Tengah Covid-19, DPRD Kota Tangerang Minta OPD Kreatif.

Sedangkan untuk belanja daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp. 5.16 triliun menjadi Rp3.72 triliun atau berkurang sebanyak Rp1.43 triliun. Tercatat bahwa Pemkot Tangerang mengalami defisit sebesar 452.20 miliar.

“Pemkot Tangerang mengalami defisit sebesar Rp452.2 miliar, kemudian menutupinya dengan pembiayaan netto yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2019,” jelasnya. (Oke)

Kabar6-Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Andika Hazrumy menyarankan adanya pengaturan waktu kerja di wilayah Banten dan Jakarta. Aturan itu untuk mengantisipasi terjadinya penumpukkan penumpang dikendaraan umum seperti yang terjadi di Stasiun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

“Pembagian waktu kerja karyawan baik di Provinsi Banten maupun DKI Jakarta perlu dilalukan selama PSBB berlangsung. Lantaran adanya potensi penumpukan penumpang pada jam-jam tertentu,” katanya melalui siaran persnya, Selasa (09/06/2020).

Jika ada pembagian waktu kerja diharapkan dapat mengurangi antrian dan penumpukkan penumpang. Seperti di stasiun, terminal, pelabuhan hingga di dalam angkutan atau kendaraannya.

Andika jelaskan, dampak penumpang berkurang maka protokol kesehatan pencegahan covid-19 bisa dilakukan secara maksimal selama penerapan PSBB dan pemberlakukan new normal.

“Diharapkan dengan adanya pembagian shift kerja karyawan dapat mengurangi penumpukan, sehingga kuota transportasi sesuai dengan protokol dapat berjalan dengan maksimal,” jelasnya.

**Baca juga: Mobil Jenazah Terbalik Pas Tabrak Dua Kendaraan di Serang.

Perlu diketahui pada Senin, 08 Juni 2020, ribuan calon penumpang berdesakkan diluar Stasiun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, sehingga terjadinya kerumunan massa.(Dhi)

Kabar6-Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Bambang Mardi Sentosa mengatakan sebaiknya uji coba BPTJ dihentikan saja.

Dan segera melakukan pengalihan untuk truk-truk kosong melintas melalui jalur Nengnong.

“Menurut saya, uji coba BPTJ dihentikan saja dan segera lakukan pengalihan arus untuk truk kosong melalui Nengnong,” kata Kadishub Kabupaten Tangerang saat dikonfirmasi melalui jejaring Whatsapp, Sabtu (2/2/2019).

Bambang bilang, bila uji coba hanya menimbulkan kemacetan dan penumpukan truk di bahu jalan, sebaiknya dihentikan segera.

**Baca juga: Warga Legok Pagedangan Truk Parkir, Begini Kata Polisi.

Terpisah, Kepala BPTJ Bambang Prihartono menuturkan, terkait penumpukan truk di bahu Jalan Legok-Parung dan aksi kempes ban yang telah dilakukan warga Pagedangan-Legok, akan dilakukan evaluasi.

“Secepatnya kita akan melakukan evaluasi untuk penumpukan truk di jalur Legok-Pagedangan,” ungkap Kepala BPTJ. (jic)