Kabar6-Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak dr. Firman Rahmatullah positif Covid-19.

Pria yang menjabat sebagai Kabid Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Lebak tersebut diketahui sedang dirawat di RSUD Banten.

“Iya (Positif Covid-19) dirawat di RSUD Banten,” kata Kepala Dinkes Lebak Triyatno Supiono, Minggu (24/1/2021).

Kabar6.com sempat melakukan panggilan video call dengan Firman. Dalam panggilan video call tersebut, Firman terlihat sedang berbaring. Ia kemudian melambaikan tangan dan salam seraya memberikan isyarat bahwa dirinya tidak bisa membalas pesan WhatsApp.

Selain Firman, pejabat di lingkungan Dinkes Lebak yang juga masih menjalani perawatan adalah Sekretaris Dinkes Agus Darsono.

**Baca juga: Besok, 8.040 Vaksin Covid-19 Didistribusikan ke Faskes di Lebak

Kata Triyatno, pihaknya tak bosan-bosan mengimbau agar masyarakat disipilin menerapkan protokol kesehatan meski vaksinasi sudah mulai dilakukan dengan sasaran pertama tenaga kesehatan.

“Tetap memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin,” pesan Triyatno.(Nda)

Kabar6-Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak  merujuk 9 dari 11 pasien positif Covid-19 ke RSU Banten, Serang.

Dari 11 pasien itu, pasien pertama atau L-01 sudah terlebih dahulu dirawat hampir 40 hari dan telah dinyatakan sembuh.

“Mereka sudah setuju, RSU Banten juga sudah oke. Tinggal kami masukan datanya ke Kementrian Kesehatan secara online,” kata Jubir Penanganan Covid-19 Firman Rahmatullah, kepada wartawan, Kamis (11/6/2020).

Sementara kata Firman, 1 pasien positif yang berdomisili di Kecamatan Malingping menolak dirujuk ke rumah sakit. Pasien tersebut memilih diisolasi mandiri di rumah.

“Belum setuju. Tapi kami terus berupaya agar pasien yang bersangkutan mau dirujuk ke rumah sakit,” ujar Firman.

**Baca juga: Waspada Narkoba, Warga Binaan dan Petugas Rutan Rangkasbitung Dites Urine.

Menjalani perawatan di rumah sakit, sambung dia, agar pasien mendapat perawatan dan pengobatan secara maksimal dan tuntas.

“Dan memastikan agar pasien tidak kemana-mana,” katanya.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diminta untuk berani menjelaskan keterlambatan pembayaran honor dan insentif tenaga medis Rumah Sakit Umum (RSU) setempat. Insentif tenaga medis sebagai garda terdepan penangan Covid-19 sampai sekarang belum dibayarkan.

Demikian hal itu terungkap dalam kunjungan Sekretaris Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan ke tempat peristirahatan tenaga medis RSU Banten di Hotel Le Semar, Kota Serang, Kamis (7/5/2020).

“Jika memang ada aturan yang mengharuskan adanya perubahan atau revisi besaran sebagaimana dijanjikan saat MoU, pimpinan seharusnya tidak perlu merasa takut untuk menjelaskan, jika memang tidak bisa direalisasi. Karena tidak ada satu orangpun yang mau melabrak aturan. Jadi tetap harus dijelaskan,” terang Fitron.

Pihaknya berharap ada sebuah kejelasan kepada petugas medis RSU Banten agar semuanya menjadi transparan. Sehingga tidak menjadi bingung karena adanya isu perubahan insentif yang bisa saja tidak mencapai nominal yang sebelumnya telah disepakati.

Mereka juga sudah sebulan lebih bekerja, gajinya juga belum diterima. Padahal, sambung Fitron, tidak sedikit di antara tenaga kesehatan waktu kerja penuh seharian.

“Namun, boro-boro bayarannya tepat waktu, malah ada kabar-kabar yang sumir buat mereka khawatir insentif belum diterima meski sudah bekerja sebulan lebih, ditambah isu mengenai perubahan SSH yang tidak sesuai dengan janji sebelumnya. Sehingga akhirnya mengambang. Pimpinan tidak boleh ragu untuk menjelaskannya kepada mereka, supaya jelas,” katanya.

**Baca juga: Insentif Belum Cair, Nakes Covid-19 Banten Diminta Terus Semangat.

Informasi yang dihimpun Kabar6.com, nominal yang diberikan kepada petugas RSU Banten nilainya bervariasi. Mulai dari tenaga OB mendapatkan Rp5 juta, tenaga penunjang medis dan non medis Rp15 juta.

Kemudian, tenaga perawat Rp 17,5 sampai Rp 22 juta, dokter umum Rp50 juta dan terakhir dokter spesialis mendapatkan Rp75 juta.(Den)

Kabar6 -Tenaga medis Rumah Sakit Umum (RSU) Banten yang menangani pasien Covid-19 mengeluhkan belum cairnya isentif yang dijanjikan Pemerintah Provinsi Banten. Mereka mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika insentif bulan April lalu belum juga dibayarkan.

“Mau demo, kalau (bulan) kedua nggak dibayar juga. Semuanya belum dibayar dokter spesialis, dokter umum, perawat dan pegawau penunjang lainnya belum dibayar. Kalau nggak dibayar akan ada mogok besar-besaran,” ujar salah seorang tenaga medis RSU Banten yang enggan disebutkan namanya, Rabu 6/5/2020.

Dia membenarkan jika hingga 25 April lalu atau tepat satu bulan sejak RSU Banten ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan COVID 19,  pegawai RSU Banten belum mendapatkan insentif seperti yang pernah dijanjikan Pemprov Banten.

“Sekarang belum (terima) padahal udah lebih dari tanggal 25 insentif belum keluar, bahkan gaji juga belum. Padahal sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) berjanji insentif bakal dikasih tiap bulan dan nominalnya segini, tapi nyatanya sekarang belum ada,” katanya.

Selama ini, kata dia, uang insentif yang diterima baru berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp 7,5 juta. Belum yang bersumber dari Pemprov.

“Kita terima baru dari Pak Jokowi (Joko widodo) aja. Dan sampai sekarang kita belum dapat penjelasan dari pihak Dinkes,” ujarnya.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada 25 Maret 2020 secara resmi menunjuk RSU Banten sebagai rumah sakit pusat rujukan COVID 19 di Provinsi Banten. Untuk total pegawai baik tenaga medis maupun non medis yang bekerja di RDU Banten sebanyak 594 orang.

Nominal insentif yang  diberikan kepada petugas medis berifariatif, mulai dari tenaga OB mendapatkan Rp5 juta, tenaga penunjang medis dan non medis Rp15 juta, tenaga perawar Rp 17,5 sampai Rp 22 juta, dokter umum Rp50 juta dan terakhir dokter spesialis mendapatkan Rp75 juta.

Sementara itu, Kepala Diskominfo, satistik dan persandian Provinsi Banten, Eneng Nurcahyati mengtakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti, bahwa pencairan uang insentif petugas covid-19 di Provinsi Banten akan cair dalam waktu dekat.

**Baca juga: Bocah 7 Tahun Tewas Tenggelam Dibekas Galian Pasir di Cilegon.

“Sedang dalam proses. Insa Allah dalam dua hari ini dapat di cairkan karena ada perubahan SK Gubernur terhadap SSH sesuai Permenkeu tentant insentif tenaga kesehatan,” katanya.

Menurutnya, keterlambatan pemberian insentif kepada petugas medis covid-19 yang bersumber dari APBD Banten tidak ada sangkut pautnya dengan perpindahan Kasda Pemrov dari sebelumnya ada di Bank Banten kemudian pindah ke BJB. “Tidak ada hubungannya,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Gubernur Banten Wahidin Halim mengakui sedang mencarikan lokasi gedung penginapan bagi tenaga medis yang merawat pasien Covid-19. Lokasi saat ini di gedung Pendopo Lama tidak mampu menampung para tenaga medis.

“Insya Allah secepatnya, sabar dulu. Hotel tidak ada yang mau jadi tempat karantina. Kalau mau sudah dari awal di tempatkan di hotel,” kata WH, sapaan Wahidin Halim, Jum’at (3/4/2020).

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Banten telah berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pihak hotel agar bisa dijadikan tempat karantina bagi tenaga medis covid-19. Tapi rencana tersebut gagal.

Gubernur WH bilang, bangunan rumah dinas gubernur di Pendopo Lama sudah layak. Sedangkan minat tenaga medis untuk tinggal di karantina pun semakin bertambah.

**Baca juga: Pansus LKPj Gubernur Banten Galang Dana Untuk Belikan HP Kepala BKD.

“Saya segera carikan lagi tempat untuk tempat karantina tenaga medis,” ujar WH.

Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, yang pada awalnya akan digunakan untuk para medis. Namun, karena dinilai kejauhan, akhirnya juga batalkan.(Den)