Kabar6-Kecilnya anggaran bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada Kota Serang, membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terpaksa harus memutar otak dengan mencarikan jalan keluarnya agar bisa menutupi kekurangan anggaran pada belanja APBD Kota Serang pada tahun-tahun selanjutnya.

Hal itu sengaja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di Kota Serang agar tidak terhambat.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan meminjam modal kepada pihak perbankan, setelah sebelumnya Pemkot Serang menjadi salah satu pemilik saham dibank yang ditunjuk, untuk selanjutnya agar bisa dengan mudah meminjam modal di bank yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah, seperti kebanyak yang telah dilakukan oleh daerah lain di Provinsi Banten.

Atas wacana pinjaman modal tersebut, Kabiro Hukum Setda Banten, Agus Mintono mengaku telah menerima draf Perda penyertaan modal milik Pemkot Serang untuk difasilitasi.

Kata dia, hal itu sebagai langkah harmonisasi dari setiap peraturan yang ada agar selaras, baik yang ada di pusat, Provinsi maupun di Kota Serang.

Pihaknya optimis dalam waktu dekat, fasilitasi Raperda Penyertaan modal milik Kota Serang bisa segera selesai dan diserahkan secepatnya, agar nantinya Pemkot Serang bisa memparipurnakan kedepan nantinya.

“Sekitar sebulan kemarin sudah kita terima. Secepatnya sudah bisa diserahkan,” kata Agus, kepada Kabar6.com, Senin (18/11/2018).

Saat ditanya kapan kepastian proses fasilitasi oleh Bagian Hukum Provinsi Banten bisa rampung, Agus hanya menjawab, secepatnya akan diselesaikan, tanpa ada kepastian kapan waktunya. “Yang pasti secepatnya,” katanya.

Dirinya mengakui, keberadaan Perda penguatan modal dibutuhkan oleh daerah yang mengajukannya, dalam memperoleh keuntungan dari saham yang ditanam, baik dari setiap bunga keuntungan maupun CSR dari pihak perbankan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi menyebut banyak pembangunan infrastruktur jalan di Kota Serang kondisinya rombeng alias rusak.

Menurutnya, hal disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang ada masih terbatas.

Pihaknya juga mengkritisi Bagian Hukum Setda Kota Serang yang dinilai lamban dalam menyelesaikan Perda Penyertaan modal kepada Bank, yang menurutnya, banyak keuntungan bisa diperoleh dari penyertaan modal tersebut.

**Baca juga: Dewan Sebut Banyak Jalan dan Bangunan di Kota Serang Pada Rombeng.

“Sampai sekarang belum bisa terakomodir, karena leletnya bagian hukum. Kritisi yang keras, terkait ini, tidak adanya koordinasi dengan DPRD, baru kemarin dilakukan rapat dengan Baperda DPRD. Bahwa, itu mereka belum siap. Kritikin, padahal itu suatu keuntungan untuk kita,” tegasnya.

Menurut Budi, sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Banten sudah lebih dulu memiliki Perda penyertaan modal, sehingga memudahkan pihaknya mengurusi anggaran, termasuk alokasi CSR sehingga mengurangi beban PAD di daerahnya masing-masing.

“Ini malah saya yang kejar-kejar, mesti saya yang telpon. Tulis tuh lambatnya mengawal penyertaan modal sesungguhnya itu sangat menguntungkan kepada Kota Serang,” katanya.(Den)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah menyodorkan draf rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal ke Bank Jawa Barat (BJB) ke DPRD setempat. Rencana itu pun mendapat sorotan.

“Itu Raperda yang menyesatkan. Kalau sampai dia beli saham, yang boleh membeli saham itu perorangan, bukan lembaga pemerintah,” kata mantan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten, Suryadi Nian di Pamulang, (Selasa, 8/10/2019).

Ia juga tak sependapat dengan pembelian saham per lembar dari APBD Tangsel. Resiko kas daerah mengalami kerugian sangat besar karena fluktuasi mata uang sangat dinamis.

“Bahaya bos, kalau dia beli per lembar saham mah. Pemerintah Daerah naruh saham 20 miliar terserah, lu mau turun mau naik juga, maka yang turun itu adalah pembagian defiden, karena keuntungannya kecil, dapetnya kecil, kalau saat saham jeblok lu jual 10 kan ancur, rugi APBD tidak boleh bos, sama juga pemerintah daerah beli falas,” tegas Suryadi.

Pria yang bermukim di Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, itu juga mempertanyakan alasan Pemerintah Kota menanamkan modal ke BJB. Kebijakan tersebut menandakan tak ada semangat rasa kedaerahan seperti di Kabupaten Pandeglang yang tata kelola kas daerah sudah melalui Bank Banten.

“Orang-orang lagi membangun semangat kedaerahan, ini duitnya malah di buang ke daerah luar. Ada apa sih sebenarnya?, ngincer giro?. Pusing nanti sananya,” ujar Suryadi.

**Baca juga: Arsid Disebut Bintangnya di Pilkada Tangsel 2020, ini Alasannya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangsel, Warman Syanuddin enggan memberikan komentar terkait kebijakan penyertaan modal ke BJB dari APBD Tangsel.

Di lokasi yang sama, Branch Manager BJB Cabang BSD, Ockie Castrena Yuliawan juga mencegah saat wartawan mencoba mengkonfirmasi ke komisaris utama dan direktur utama yang bertandang ke Balaikota Tangsel.(yud)

Kabar6-Anggota DPRD Kabupaten Tangerang periode 2019-2024 akan mendapat tujuh warisan Raperda. Ketujuh Raperda itu adalah Raperda tentang penetapan sistem online pajak daerah, Raperda perubahan Perda nomor 9 tahun 2011 tentang Peyelenggaran Pendidikan.

Raperda tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah, Raperda tentang kerjasama pengelolaan sampah TPA dengan badan usaha, Raperda perubahan Perda tentang pengolahan sampah dan lumpur tinja menjadi Perda Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Raperda tentang Kepariwisataan, dan Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Industri.

Kepala Sub bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang Dedi Muchdi mengatakan, dari tujuh Raperda tersebut ada empat yang rencananya akan menjadi prioritas pembahasan di periode dewan yang baru.

“Tetapi Raperda apa saja belum bisa dipastikan, karena setahu saya belum ada usulan dari Bupati. Kemungkinan akan mulai ada usulan setelah adanya pelantikan anggota DRPD yang baru,” katanya, Kamis (8/8/2019).

Dedi menerangkan, tujuh Raperda tersebut diwariskan lantaran habisnya masa jabatan 50 Anggota beserta pimpinan DPRD di Agustus 2019 ini sesuai dengan masa kerja lima tahun.

Meski begitu, lanjut Dedi, hingga saat ini belum ada informasi pasti pelantikan anggota DPRD baru lantaran masih menunggu adanya inkrah dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penetapan dan putusan Perselisihan Hasil Pemilhan Umum (PHPU).

“Tujuh Raperda itu sudah masuk menjadi daftar di Propemperda tahun anggaran 2019 dari badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda). Dari daftar tersebut, keseluruhan Raperda berjumlah 20, tetapi hanya 13 Raperda yang rampung dibahas, sisanya nanti di periode yang baru,” tukasnya.

**Baca juga: Genjot PAD, Bapenda Kabupten Tangerang Inovasi di e-Commerce.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi mengungkapkan, pihaknya merasa sudah menyelesaikan semua pembahasan Raperda yang tercantum dalam Propemperda tahun anggaran 2019.

“Tidak ada Raperda yang tidak selesai dalam periode sekarang, semua sudah tuntas berdasar Propemperda untuk masa bakti 2014-2019. Bahwa masih adanya sejumlah Raperda yang akan dibahas untuk periode mendatang adalah karena Raperda tersebut belum diajukan ke Propemperda Bapemperda,” ungkapnya.

Ia menegaskan, tujuh Raperda yang dimaksud belum diusulkan dalam paripurna DPRD oleh Pemkab Tangerang.(N2P)

Kabar6-Puluhan nelayan yang tergabung dalam Aliasi Masyarakat untuk Keadilan (Amuk) Bahari berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (5/8/2019).

Mereka menuntut agar wakil rakyat di kursi DPRD Banten, menolak usulan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang diajukan Pemprov Banten.

Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB itu dimulai dengan menyampaian aspirasinya di depan Kantor Gubernur Banten. Mereka menuntut agar bisa bertemu langsung dengan Gubernur Banten Wahidin Halim untuk menyampaikan keluh kesah yang mereka alami tetapi gagal.

Sambil menyalakan api unggun dan membakar ikan hasil tangkapannya, para pendomonstran dari kaum nelayan Banten itupun mulai menggelar pertunjukan teatrikal.

Perwakilan massa aksi Daddy Hartadi mengatakan, Raperda RZWP3K dinilai justeru akan menyingkirkan serta membatasi ruang hidup nelayan sepanjang pesisir Banten.

“Raperda tersebut banyak mengakomodasi kepentingan industri pariwisata, privatisasi pulau kecil, reklamasi. Pasal 21 ini bertentangan denga Pasal lainnya. Istilahnya pasal satu membunuh pasal lainnya,” katanya.

Menurutnya, Raperda RZWP3K dari sisi administrasi tak layak untuk dilakukan pembahasan, terlebih disahkan menjadi perda. Sebab, mereka menilai belum ada kajian lingkungan hidup strategis dan analisis resiko bencana akibat penambangan pasir yang ditimbulkan jika Raperda tersebut jadi disahkan.

Anggota Pansus Raperda RZWP3K Fitron Nur Ikhsan mengatakan, semua masukan dari nelayan adalah hal yang mesti dipertimbangkan dan akan disampaikan dalam pembahasan raperda selanjutnya.

**Baca juga: Listrik Padam, PLN Janji Berikan Kompensasi ke Pelanggan.

“Dengan penjelasan yang disampaikan sepertinya saya akan berada disamping bapak-bapak sekalian. Pengesahan raperda hanya butuh tiga ketukan palu. Tetapi kalau kami tidak mendengarkan aspirasi rakyat, tiga ketuk palu itu akan menjadi musibah, bencana dan kita yang akan menanggungnya,” ujarnya.

Politikus Golkar itu mengucapkan terima kasih kepada para nelayan karena telah datang ke DPRD. Apa yang mereka sampaikan menjadi pengingat agar DPRD bisa semakin berhati-hati dalam setiap keputusannya.

“Saya yakin semua berniat baik tapi hasilnya bisa membuat tak baik jika tidak tahu apa yang dihadapinya. Saya terima kasih sudah kehadiran bapak dan ibu sekalian,” pungkasnya.**Baca juga: Listrik Padam, BPBD Kabupaten Tangerang Ngaku Kewalahan.

Selesai beraudiensi, merekpun akhirnya membubarkan diri dengan tertib.(Den)