Kabar6-Pembangunan ruas jalan Pakupatan-Palima menuju Puspemprov Banten sampai saat ini belum semuanya rampung dikerjakan.

Padahal, pembangunan dan pelebarannya telah ditetapkan untuk dibangun sejak 2012 lalu, melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 2 tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun Jamak senilai Rp1,11 triliun untuk sejumlah ruas jalan Provinsi Banten.

Namun akhirnya gagal terselesaikan karena pembebasan lahannya yang terganjal dan tidak melalui penetapan lokasi (penlok).

Pasca gagal diselesaikannya pembangunannya ruas jalan Pakupatan-Palima melalui anggaran multi years atau tahun jamak tahun 2012 lalu, kembali Pemprov Banten mengalokasikan pembangunannua melalui anggaran kontraktuil.

Targetnya, pembangunan dan pelebaran jalan Pakupatan-Palima selesai tahun 2022 mendatang.

Hal itu diakui Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Banten, Robby Cahyadi mengaku pembangunan jalan Pakupatan-Palima melalui anggaran tahun jamak sejak tahun 2012 lalu gagal selesai.

Kemudian, sambung Robby, pembangunanya dilanjutkan dengan anggaran kontraktuil secara berkelanjutan, yang ditargetkan akan rampung 2022 mendatang.

“Perda itu memang didalam klausulnya didukung juga finansial untuk pengadaan lahannya. Pengadaan lahannya waktu itu, harganya berubah dua kali lipat, sementara waktu terus berjalan,” katanya.

Akibatnya, kata dia, pelebarannya hanya sampai perempatan boru, tidak sampai STA akhir.

Kata dia, pembangunannya hanya sampai pada lahan sudah terbebaskan saja dulu, untuk selanjutnya dibangun dengan anggaran kontraktuil, sepertiyang saat ini terus dikerjakan DPUPR Banten.

“Waktu itu, akhirnya kontraknya hanya sampai Rp 90 miliar,” katanya.

Selain pembebasan lahan untuk pelebaran jalan Pakupatan-Palima dengan anggaran tahun jamak tahun 2012 kemarin, terdapat jalan lainnya yang terhambat, seperti Siliwangi (Tangsel) dan Hasyim Ashari (Kota Tangerang).

“Untuk pasang Teneng juga tidak sampai ujung, hanya 25 kilometer. Saketi-Malimping selesai,” katanya.

Kembali mengenai pelebaran ruas Jalan Pakupatan-Palima sendiri, kata Robby, pembebasan lahannya akan dilakukan per-seksi, untuk selanjutnya langsung dibangunkan fisiknya.

“Sekarang yang udah beres dari Pakupatan-Bogeg, kemudian tahun depan baru fisiknya. Nanti dari Bogeg-Polda Bante selesaikan dulu lahannya baru fiaiknya,” katanya.

Mengenai pelebarannya sendiri, sambung Robby, untuk dari arah Boru menuju Bogeg akan dilebarkan menjadi 25 meter dengan empat lajur.

“Sedangkan Boru-Palima itu delapan lajur,” tandasnya.**Baca juga: Kominfo Banten Fasilitasi Penyebaran Informasi Pembangunan Infrastruktur.

Diberitakan sebelumnya, Kabiro Infrastruktur dan SDA Banten, Nana Surya mengatakan, akibat proses pembebasan Jalan Pakupatan-Palima tidak melalui penetapan penlok, mengakibatkan pembangunan ruas jalan tersebut menjadi terkatung-katung kondisinya, akibat masih ada sebagian badan jalan yang belum dibebaskan tanahnya agar bisa dibangun secara menyeluruh.

“Pakupatan-Palima itu tidak melaui penlok, tidak melalui penetapan lokasi. Jadi akhirnya seperti itu,” kata Nana, kepada wartawan, kemarin.(Den)

Kabar6-Perusahan Daerah Air Minum Tirta Karta Raharja (PDAM TKR) Kabupaten Tangerang mendapatkan predikat nomor 2 seluruh Indonesia sebagai PDAM yang tersehat.

Sebab, pemberian predikat tersebut langsung diberikan oleh Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) dibawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Alhamdulillah PDAM TKR adalah PDAM yang sehat bahkan nomor 2 PDAM tersehat se Indonesia menurut penilai BPPSPAM,” ujar Humas PDAM TKR, Samsudin Sidik kepada Kabar6.com, Selasa, (3/9/2019).

Samsudin menjelaskan, selama ini PDAM TKR tidak pernah mengalami kerugian. Namun setiap tahun laba yang didapatkan selalu mengalami peningkatan.

Berdasarkan data laba yang didapatkan oleh Kabar6.com, pada 2015 laba mencapai 88,5 Miliar, 2016 laba mencapai 89,3 Miliar dan 2017 laba 90,4 Miliar.

**Baca juga: Sebagian Santri yang Dirawat di Puskesmas Pasar Kemis Terkena Kasus Serupa Akhir Agustus Lalu.

“Alhamdulillah selama ini tidak, namun kalau laba sekitar 90 M an,” jelasnya.

Kendati demikian, berdasarkan catatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 391 PDAM di Indonesia, 156 berstatus tidak sehat.(Oke)

Kabar6-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Pemerintah Kota Tangerang di Tahun Anggaran 2019 fokus lakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan yang tersebar di 11 titik yang hingga saat ini masih dianggap sebagai penyebab dan symbol kemacetan.

Plt. Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang, Tatang Sutisna mengatakan bahwa persoalan kemacetan menjadi salah satu isu penting dan kerap menjadi masalah krusial bagi kota – kota besar dan daerah penyangganya, seperti Kota Tangerang yang merupakan salah satu daerah penyangga Ibu Kota Indonesia, DKI Jakarta.

Bahkan lanjut Tatang, kerugian akibat tingginya angka kemacetan di wilayah perkotaan khususnya di Kota Tangerang, menimbulkan kerugian cukup besar serta menurunkan tingkat produktivitas kerja warga.

“Persoalan kemacetan ini harus ditanngani secara komprehensif dan menyeluruh. Tugas kita (PUPR, red) adalah melakukan pembenahan di bidang infrastruktur. Kalau hal ini terus dibiarkan, angka kerugian yang kita tanggung setiap tahunnya bisa mencapai trilliunan rupiah,” ujar Tatang.

Tatang menjelaskan, pihaknya pada 2019 ini fokus untuk melakukan peningkatan jalan dan jembatan di 11 titik, yaitu, Kawasan Jembatan Tanah Tinggi, Kawasan Jalan Maulana Hasanudin, Kawasan Jalan Imam Bonjol, Kawasan Mall Shinta, Cimone, Kawasan Kavling Pemda, Kawasan Pertigaan Gondrong, Kawasan Jalan M. Toha (Panarub), Kawasan Jalan Rasuna Said – Alam Sutera, Kawasan Pasar Lama, Kawasan Stasiun Tangerang, dan Kawasan Cemara.

“11 titik tersebut merupakan prioritas kami dan harus bisa diselesaikan hingga akhir 2019 ini,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Tangerang, Ihsan mengatakan tingkat kemacetan di sejumlah wilayah tersebut sudah masuk kategori jenuh.

Hal ini akan semakin bertambah parah terutama saat-saat jam sibuk pagi dan sore hari.

“Angka peningkatan kendaraan saat ini tidak sebanding dengan perkembangan dan petumbuhan infrastruktur terutama jalan dan jembatan. Hal ini semakin memperparah kondisi kemacetan yang terjadi,” jelas Ihsan.

Ihsan menambahkan, Dinas PUPR Kota Tangerang menargetkan pembenahan infratruktur di 11 titik tersebut rampung akhir 2019 ini.

Hal ini penting, mengingat Kota Tangerang saat ini sudah menjadi kota jasa, sehingga secara otomatis sarana prasarana infrastruktur yang baik menjadi salah satu faktor pertimbangan para investor menanamkan modalnya di Kota Tangerang.

“Kita (PUPR, red) berharap semua berjalan sesuai dnegan rencana dan target yang sudah dibuat,” Pungkas Ihsan.

Ihsan menjelaskan, sebelumnya yaitu pada 2017 dan 2018 pihaknya fokus dalam usaha menangani masalah banjir dan upaya pengendalian banjir.

Pada 2017 hingga 2018 lalu, tercatat beberapa fokus pembangunan seperti drainase di 407 ruas drainase, 32 lokasi turap, lima unit pintu air, tujuh embung dan delapan belas pusat pengendali banjir. (ADV)