Kabar6-Pihak kepolisian dan TNI menjaga pondok pesantren (ponpes) Syekh Nawawi al-Bantani, di Tanara, Kabupaten Serang, Banten.

Penjagaan diperketat jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) di gedung DPR/MPR pada hari ini, Minggu 20 Oktober 2019.

Ponpes yang di asuh oleh KH.Ma’aruf Amin selaku Wapres RI diperketat sejak ditetapkannya status siaga satu oleh Polres Serang dan akan dicabut pada Senin, 21 Oktober 2019 mendatang.

“Hari biasa penjagaan sekitar 10 personel, saat ini kita tambah sebanyak 25 personel dari TNI dan Polri. Untuk sistem zonasi (pengamanan), jadi kita punya titik pengamanan tertentu yang bisa mobile (patroli),” kata Kapolres Serang, AKBP Indra Gunawan, Sabtu (19/10/2019).

Pihaknya pun menyiagakan sebanyak satu pleton pasukan atau beranggotakan hingga 50 personil kepolisian yang siap diterjunkan kapanpun, jika terjadi kondisi hal yang tak di inginkan.

“Sewaktu-waktu dibutuhkan akan bergeser ke lokasi untuk mempertebal pengamanan,” jelasnya.

Begitupun jalur utama menuju Kota Serang, Kabupaten Serang dan Jakarta di jaga ketat oleh Polri dan TNI. Seperti yang dilakukan oleh anggota Polsek dan Koramil Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Mereka berjaga dan memeriksa kendaraan yang melintas ke arah Kabupaten Serang dan Kota Serang.

“Kita bersama anggota TNI mengecek kendaraan roda empat dan memeriksa bawaan mobil box yang menuju Jakarta melalui jalur sini (Kabupaten Serang dan Kota Serang),” kata Kapolsek Cibadak, Iptu Indik Rusmana, melalui pesan singkatnya, Minggu (20/10/2019).

**Baca juga: Doa Bersama Umat Hindu di Serang Jelang Pelantikan Presiden dan Wapres.

Dia bersama anggota TNI menghimbau ke masyarakat untuk tidak pergi ke Jakarta saat pelantikan Presiden dan Wapres. Jika ingin menyaksikan pelantikan, lebih baik dirumah pribadi atau bersama sanak saudara di daerahnya masing-masing.

“Kita tidak menemukan masyarakat yang akan berangkat berdemonstrasi ke Jakarta. Begitupun tidak menemukan barang terlarang lainnya,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Tindak korupsi terjadi nyaris di seluruh dunia, dari level terendah hingga kelas kakap. Dan tidak sedikit negara yang berusaha memberantas korupsi dengan menetapkan berbagai aturan, demi menyelamatkan aset negara.

Banyak negara yang menerapkan sanksi tegas kepada koruptor, bahkan sebagian memberikan sanksi yang dianggap sangat ekstrem. Salah satunya adalah apa yang dikatakan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Dalam sebuah pidato yang disampaikan, Melansir Gulfnews, Duterte mengatakan bahwa siapa pun dapat menembakkan peluru kepada pejabat yang melakukan tindak korupsi di negara tersebut. Namun ia menegaskan, meski warga Filipina boleh menembak koruptor, jangan sampai membunuhnya.

Bagi warga yang menyerang pejabat korup, tidak akan dikirim ke penjara, melainkan hanya didakwa karena menyebabkan cedera. Duterte bahkan bersumpah membela warganya yang siap menembak koruptor. Rupanya hal itu dilakukan lantaran Duterte tidak puas dengan upaya pemberantasan korupsi di negaranya.

Sebelumnya pada 2016, Duterte mengatakan akan melempar pejabat publik yang melakukan korupsi dari atas helikopter yang sedang terbang.

Ia mengakui, korupsi merupakan salah satu masalah terbesar dalam pemerintahannya kini. Beragam aksi yang dilakukan oleh Presiden Filipina ini memang sering mencuri perhatian dunia.

Selain memberantas korupsi, Duterte juga memberi wewenang polisi untuk membunuh terduga pengedar atau pecandu narkoba. Hal yang menghebohkan, banyak pelaku dan pengedar narkoba yang tewas dan ditinggal begitu saja di jalanan kota-kota di Filipina. ** Baca juga: Kena Tetanus Gara-gara Hapus Tato Pakai Parutan Keju

Wow…(ilj/bbs)

Kabar6-Sejumlah organisasi eksternal kampus mengatasnamakan Mahasiswa Peduli Rakyat Indonesia (MPRI), mendesak Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang KPK dan membatalkan RUU KUHP yang dianggap kontroversial yang sedang digodok oleh DPR.

Kordinator MPRI Tri Syahrizal mengatakan masalah kian hari semakin parah dan meluas di berbagai daerah. Bukan tanpa alasan. Saat ini masih belum ada keputusan yang jelas dari pemerintah pusat untuk menerbitkan Perppu tentang KPK.

Rizal sapaan akrabnya, mengatakan seharusnya DPR dan Pemerintah tidak bersikap egois, sehingga tidak menimbulkan gesekan kepada pihak kepolisian yang berkepanjangan. Rangkaian aksi mahasiswa murni untuk kepentingan negara dan rakyat, tidak ada unsur lain, yakni menggulingkan pemerintahan.

“Semua daerah yang ada di Indonesia sudah bergejolak bahkan banyak menimbulkan korban nyawa, padahal jika dilihat dari tuntutan yang Mahasiswa inginkan adalah untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Tidak ada penggulingan pemerintahan,” kata Rizal saat Jumpa Pers di Kampus Universitas Muhammadiyah Tangerang kawasan Pendidikan Cikokol Kota Tangerang, (Sabtu 28/9/2019).

RUU KUHP yang dibuat saat ini, kata Rizal, hanyalah mengakomodir koruptor dan pemilik modal yang kian merampas hak-hak rakyat.

“Pemerintah sudah seharusnya bersikap bijaksana jangan hanya ada kepentingan kelompok lalu menjadikan rakyat sebagai tumbal keserakahan para penguasa,” katanya.

“Banyaknya korban yang berjatuhan hanya akan memperkeruh suasana bahkan dikhawatirkan terjadi chaos yang lebih parah,” tembahnya.

Sementara itu, Simpul MPRI lainnya Kumbang menegaskan bahwa banyaknya kabar aksi mahasiswa untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah saat ini tidaklah benar. Kendati itu semua, Kumbang menilai cenderung ingin memecah barisan Mahasiswa dalam melakukan perjuangan.

“Banyak beredar kabar bahwa aksi yang dilakukan serentak oleh Mahasiswa untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah saat ini dan mencoba ingin mengadu domba rakyat dengan pemerintah, kabar yang demikian sangatlah tidak benar dan cenderung ingin memecah barisan Mahasiswa dalam melakukan perjuangan,” tegas Kumbang.

**Baca juga: Mobil Damkar Oleng, Dishub: Masih Menunggu Proses Evakuasi.

Meski demikian, Kumbang menyampaikan tuntutan Mahasiswa tetap sama menolak RUU KHUP yand dinilai ngawur yang dibuat oleh DPR dan mendesak Presiden Jokowi segera menerbitkan Perppu KPK serta mendesak agar DPR menyetujui Perppu tersebut.

“Selain itu, kami tetap konsisten menolak RUU KUHP, RUU Pertanahan dan RUU kontroversial lainnya. Serta kami mendesak usut tuntas kematian pelajar dan mahasiswa yang telah berjuang,” tegasnya. (Oke)

Kabar6-Puluhan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Banten, Rabu (25/9/2019).

Dalam aksinya mereka memuntut Presiden RI, Jokowidodo agar bisa segera membuatkan Peratuan perundang-undangan mengenai pembatalan RUU KPK yang baru saja disahkan.

Termasuk untuk membatalkan pembuatan RUU KUHP seperti yang saat ini tengah digodong oleh pusat.

“Kami menuntut kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Perppu pembatalan UU KPK. Karena salah satunya yang bisa membatalkan adalah Perpu,” kata Koordinator lapangan, Faisal Hudayef kepada wartawan.

Termasuk RKUHP yang sudah diterbitkan oleh DPR RI agar bisa dibatalkan. “Kami juga menuntut agar RKUHP tidak hanya ditunda, tapi dibatalkan,” katanya.

Hal itu untuk menghindari adanya upaya pelemahan terhadap kinerja KPK. “Karena kami melihat banyak kerancuan dari RKUHP yang sudah diterbitkan oleh DPR. Beberapa pasal RKUHP ini sudah menciderai hak privasi warga Republik Indonesia,” katanya.

Menanggapi tuntutan dari mahasiswa tersebut, Ketua DPRD Banten sementara Andra Soni mengaku akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.**Baca juga: Kawal Perbup 47, Dishub Kabupaten Tangerang Butuh Peran Serta Pol PP dan Masyarakat.

DPRD Banten juga sempat melakukan penandatangan perjanjian dengan mahasiswa agar mau ikut memperjuangkan hak rakyat, bukan sebagai penghianat.(Den)

Kabar6-Inilah akibat mengimpor mobil mewah secara ilegal agar tidak membayar pajak, sebuah mobil Ferrari dilindas buldoser hingga hancur berkeping-keping.

Rupanya tindakan ini, melansir thedrive, sebagai salah satu upaya pemerintah Filipina menyikapi kendaraan yang diimpor secara ilegal. Ide ini sendiri datang dari Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, yang hadir langsung menyaksikan di tempat itu, sebuah unit Ferrari 360 Spider digilas sampai rata oleh buldoser.

Aksi tersebut disiarkan oleh Stasiun lokal Thailand, GMA News. Seorang petugas bea cukai bernama Rey Leonardo Guerrero menjelaskan, pemilik mobil Ferrari itu terbukti bersalah karena selalu menghindari pembayaran pajak tahunan.

Dikatakan, hal itu bukanlah yang pertama kali dilakukan. Agustus 2017 lalu, mereka sudah menghancurkan 68 supercar yang diimpor secara ilegal.

Mobil-mobil tersebut di antaranya adalah Porsche 911, BMW Sport, Ford Mustang Convertible, Nissan Skyline, Lamborghini Gallardo dan masih banyak lagi.

Rupanya pemerintah Filipina ingin memberikan efek jera kepada para pengimpor ataupun pemilik mobil supercar ilegal. ** Baca juga: Tidak Mau Kalah, di Korea Selatan Ada Tren Operasi Plastik untuk Anjing

Mantap! (ilj/bbs)

Kabar6-Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengancam akan mengadukan kasus dugaan keterlibatan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kepada Presiden RI Jokowidodo.

Pada pemenangan pencalonan M. Fadhlin Akbar yang tidak lain adalah putra Gubernur Banten, Wahidin Halim sendiri saat Pemilu 2019 kemarin yang diduga tak netral.

Hal itu akan dilakukan apabila Pemprov Banten tidak juga segera menjatuhkan sanksi hukuman sesuai surat rekomendasi dari KASN kepada para ASN yang terlibat.

Sesuai surat rekomendasi dari KASN, agar ketiga oknum ASN tersebut diberikan sanksi kategori sedang.

Sebelumnya, KASN Banten pada pertengahan Mei lalu telah berlayang surat kepada Gubernur Banten Wahidin Halim.

Agar dapat segera menjatuhkan hukumannya kepada ketiga orang ASN di lingkungan Pemprov Banten yang diduga terlibat pada pemenangan salah seorang Caleg atas nama M. Fadhlin yang tidak lain adalah putra Gubernur Banten sendiri.

Ketiga ASN yang terancam dikanai sanksi antaranya Kepala Dinas Pertanian Agus Tauchid (AT), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Babar Suharso (BS) dan Kasubag TU Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Serang-Cilegon, Faturrohman (FR).

**Baca juga: Sekda Banten: Antar Pemerintah Harus Mampu Pastikan Proyek PSN Berjalan Sesuai Track.

“Kita akan lapor ke Presiden lah kalau tidak segera ditindaklanjuti,” kata Sekertaris KASN Harry Zein, kepada Kabar6.com, Kamis (11/7/2019).

Menurutnya, Pemprov Banten harus menindaklanjuti rekomendasi KASN tersebut, terhitung 14 hari sejak surat rekomendasi diterima oleh Gubernur Banten pada Mei lalu.

“Kita sudah menyerahkan rekomendasi kepada Pajabat Pembina Kepegawaiannya.(Gubernur,red). Gubernur harus mengeksekusi itu (rekomendasi,red),” tegasnya.(Den)

Kabar6-Harus diakui, banyak orang terutama kaum hawa yang sering mengedit foto mereka agar wajah terlihat lebih cantik atau tampak muda. Rupanya hal itu tidak hanya dilakukan rakyat biasa, karena negara Kazakhstan pun melakukan photoshop untuk foto resmi presiden baru mereka.

Edit foto yang dilakukan, melansir borepanda, bukan hanya soal pencahayaan semata, namun juga menghilangkan kerutan agar tampak awet muda. Situs Radio Free Europe/Radio Liberty yang mengungkap photoshop tadi, membandingkan foto resmi yang dirilis pemerintahan dengan gambar lain yang diambil di waktu dan tempat yang sama oleh jurnalis biasa.

Nama Presiden Kazakhstan yang diedit fotonya tersebut adalah Kassym-Jomart Tokayev. Ia menggantikan presiden sebelumnya, Nursultan Nazarbaev, yang mengundurkan diri dari jabatan berkuasa selama 29 tahun. Mantan diplomat berusia 65 tahun itu terpilih menjadi Presiden Kazakhstan pada 20 Maret 2019 lalu.

Seorang ahli Photoshop mengatakan kepada RFE/RL, hampir 100 persen wajah sang presiden diedit. “Salah satu retoucher terkemuka dunia, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan ia percaya bahwa gambar telah diubah terutama menggunakan efek buram untuk meratakan permukaan kulit wajah,” demikian tulis artikel tadi.

Rupanya, foto-foto yang diedit tidak hanya satu. Wajah Kassym-Jomart Tokayev terlihat perbedaannya ketika ia bertemu Presiden Vladimir Putin di Moscow pada April lalu, kemudian dengan Presiden Moon Jae-in dari Korea Selatan, juga Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban. Seluruh wajahnya terlihat tanpa keriput dan nampak awet muda.

Hal ini membuat banyak netizen memberikan komentar mereka. Beberapa bahkan menjadikannya lelucon. “Dia kan kaya. Lebih baik dia melakukan operasi plastik saja,” tulis salah satu netizen.

“Bahkan rambutnya ikut jadi buram,” tulis netizen yang lain. Komentar lainnya menganggap editor foto Kazakhstan punya tugas berat dan harus diapresiasi. “Editor telah melakukan pekerjaan yang hebat,” komentar netizen lain.

Mungkin Kazakhstan ingin Presiden mereka selalu muda.(ilj/bbs)

Kabar6-Ketua Panitia Festival 11 di ICE BSD Kabupaten Tangerang memberikan pidato didepan Presiden RI Joko Widodo dan ribuan kader, tamu dan undangan dengan cara yang unik.

Berpidato layaknya seperti orang bernyanyi, Tompi diiringi instrument piano Idang Rasjidi, budayawan dan musisi jazz ternama Indonesia.

Tak ayal, ribuan kader, tamu serta undangan yang hadir tak tahan menahan geli sehingga spontan seisi ruangan gemuruh dengan suara tawa.

Dalam liriknya, Tompi menyatakan, hari ini selama empat tahun terakhir PSI selalu diremehkan, banyak yang bilang partai ini tak mungkin lolos verifikasi, Namun pada akhirnya lulus 100 persen.

“Yang bilang PSI tak lolos verifikasi pasti gigit jari, semoga tidak bunuh diri,” celoteh Tompi yang disambut gelak tawa ribuan pengurus, kader, tamu dan undangan.

Dalam kesempatan itu juga, Tompi menegaskan, disini tidak ada cebong atau kampret, yang ada hanya cempret.

Gabungan dari cebong dan kampret yang bersatu untuk Indonesia. Jadi, rawatlah bangsa ini sebagaimana merawat ibumu.

**Baca juga: Presiden RI Joko Widodo Hadiri HUT PSI Ke 4.

“Di sini tidak ada cebong atau kampret, yang ada adalah cempret, gabungan cebong dan kampret yang bersatu untuk Indonesia. Serta berpesan kepada seluruh hadirin, rawatlah bangsa ini sebagaimana merawat ibumu,” Tegas Tompi. (adt)

Kabar6-Generasi milenial di negeri ini tak mudah di provokasi dengan isu dan hal-hal yang tidak jelas kebenarannya.

Hal itu dikatakan Presiden RI Joko Widodo saat memberikan sambutan di Festival 11, ICE BSD Kabupaten Tangerang, sembari mengucapkan selamat atas HUT Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Minggu (11/11/2018).

“Ada di dalam negeri yang terus menakut-nakuti anak muda Indonesia untuk berhenti berkreatifitas, anak muda jangan suarakan politik genderuwo yang terus menebar ketakutan, anak muda harus semangat dan terus berkreatifitas,” kata Jokowi, sapaan akrabnya.

Bapak Ideologis yang menginspirasi berdirinya PSI ini juga menuturkan, kemenangan generasi muda (milenial) sudah dihadapan mata.

**Baca juga: Festival 11 di ICE BSD Jadi Jargon PSI Ke 4.

“Anak muda harus mau bekerja. Silahkan door to door, bergerak langsung ke lapisan masyarakat. Modalnya adalah semangat dan kerja keras,” tegas orang nomor satu di Indonesia ini.

Sementara, Ketua Umum PSI, Grace Natalie mengingatkan kepada para kadernya, bahwa politik Indonesia terancam mengalami jalan buntu.

“Politik kita tengah terancam sebuah jalan buntu, jika terus berlanjut, sebagaimana terjadi di Suriah dan Irak. Dan dapat mendorong orang berpaling pada ideologi kekerasan, karena mereka menganggap demokrasi hanya menghasilkan politisi korup,” papar Grace. (adt)

Kabar6-Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan bahwa pemerintahnya sedang mempertimbangkan kebijakan yang akan melarang masyarakat Filipina merokok di ruang publik, baik itu di area indoor ataupun outdoor.

Presiden Duterte menyebutkan jika kebijakan ini sebenarnya hanyalah perluasan kebijakan lama yang telah dilakukannya saat menjadi walikota di Davao, Filipina bagian selatan. Melansir nytimes, Duterte menyebutkan jika kebijakan ini telah berhasil dicanangkan di Davao dan masyarakat pun menyambut baik akan hal ini. Menteri Kesehatan Filipina, Paulyn Ubial, juga menyebutkan jika presiden menandatangani kebijakan ini, bersamaan dengan adanya peraturan baru pencantuman gambar peringatan yang seram pada bungkus rokok pada awal November mendatang.

Dikatakan Ubial, presiden berharap agar ruang publik di Filipina bisa benar-benar terbebas dari asap rokok secara keseluruhan. Artinya, area seperti taman, terminal bus, atau bahkan kendaraan umum harus tidak dipenuhi dengan asap rokok sedikit pun. Meskipun terkesan menghalangi hak para perokok, cara ini dianggap sangat efektif untuk menjauhkan mereka yang tidak merokok agar tidak menjadi perokok pasif.

Para perokok juga sebaiknya sadar jika kegiatan mereka bisa erugikan orang lain sehingga baru bisa merokok di area khusus tersendiri yang akan disediakan baik itu di luar ruangan maupun di dalam ruangan.

Pemerintah juga akan menyiapkan pasukan khusus yang akan memastikan para perokok mematuhi aturan ini dengan baik. Presiden Duterte tidak peduli dengan protes dari industri rokok berskala besar mengingat peraturan ini tentu akan merugikan mereka. Menurutnya, hal yang utama adalah ia ingin kebijakan yang baik untuk masyarakat bisa segera ditetapkan. ** Baca juga: Tragis! Seorang Wanita Hilang Ingatan 3 Bulan Sebelum Menikah

Langkah yang tepat.(ilj/bbs)