oleh

Sekda Banten: Antar Pemerintah Harus Mampu Pastikan Proyek PSN Berjalan Sesuai Track

image_pdfimage_print

Kabar6-Sekda Pemprov Banten, Al Muktabar mengatakan, dalam rangka merespon PSN di Banten, maka kerangka manajemen adminsitratif yakni pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota harus dapat memastikan agar PSN berjalan sesuai track bersama sehingga perlu memposisikan siapa bertanggungjawab apa.

“Kami sudah mereview PSN berbasis penlok (penetapan lokasi) yang kita sisir, kami tidak ingin ada hambatan di adminsitrasi provinsi dan kabupaten/kota. Maka, kami juga terus upayakan komunikasi dengan nasional bagaimana percepatan ini dapat selesai sesuai target,” kata pria yang akrab dengan nama sapaan Al tersebut, Kamis (11/7/2019).

Untuk diketahui, sebanyak 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam 7 sektor diantaranya ada di Provinsi Banten, antaranya pembangunan 5 jalan tol, pembangunan jalur kereta api, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Asal Sampah, pembangunan dua Bendungan, pembangunan KEK Tanjung Lesung dan Wilmar, pembangunan tanggul laut dan percepatan infrastruktur pendukung kawasan pariwisata yang semuanya itu ditargetkan rampung dikerjakan pada tahun 2022 mendatang.

Selain membahas percepatan pembangunan proyek PSN di Provinsi Banten, masih kata Al, Pemprov Banten juga melakukan pembahasan mengenai keterkaitan antara pembangunan proyek PSN dengan RPJMD Banten dan Kabupaten dan Kota, dengan begitu kata Al, pembangunan yang ada bisa saling mendukung dan terjadi harmonisasi.

Oleh karenanya, kata dia, perlu dilakukan penyesuaian kerangka kerja dalam RPJMD di masing-masing daerah. Atas kerangka itu, tugas Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat akan terus melakukan review administrasi, fisik dan keuangan agar harmonisasi cepat dilaksanakan sesuai target.

“Beberapa yang diriview termasuk jika hambatan yang sifatnya nasional, maka akan kita carikan solusinya secara bersama-sama,” katanya.

Sementara itu, Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemprov dengan dilakukannya rapat evaluasi progres PSN.

Menurut Arief, selain ikut serta membahas pembangunan proyek PSN yang ada di Provinsi Banten, pihaknya juga dapat menyampaikan kendala-kendala yang dialami Pemkot Tangerang yang membutuhkan peran dari Provinsi maupun pemerintah pusat.

“Sebenarnya secara umum kendala administratif dari pemerintah pusat, dan Pemprov saya yakin mampu memberikan solusi terbaik,” tukasnya.**Baca juga: 4 Gudang Pabrik Plastik Terbakar di Kosambi.

Sebelumnya, turut hadir dalam rapat Bupati Pandeglang Irna Narulita, Kepala Bappeda Provinsi Banten Muhtarom, Kepala Dishub Provinsi Banten Tri Nurtopo, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Hadi Soerjadi, pejabat teknis dari masing-masing PSN di Banten.(Den)

Print Friendly, PDF & Email