Kabar6-Partai Golkar Banten menanggapi rencana duet anggota DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan berencana dengan Diana Jayabaya di Pilkada Pandeglang 2024.

Menurut Sekretaris DPD Golkar Banten Bahrul Ulum, DPP tidak membatasi kader yang mendapatkan penugasan calon kepala daerah untuk menjalin berkomunikasi dengan siapapun.

**Baca Juga:Maju di Pilgub Banten 2024, Arief Wismansyah Bakal Minta Nasehat dari Wahidin Halim

“Persoalan Pak Fitron bergandengan tangan dengan Ibu Diana karena memang DPP tidak membatasi,” kata Bahrul di Hotel Aston Kota Serang, Rabu (15/5/2024).

Dalam penugasan itu, kata Bahrul calon kepala daerah dari Golkar diminta untuk meningkatkan popularitas, elektabilitas dan membangun komunikasi politik.

“Komunitas politik itu bisa melalui partai politik di tingkat kabupaten Pandeglang termasuk dengan tokoh termasuk yang akan bersanding dengan Pak Fitron,” ungkapnya.

Sehingga langkah Fitron menggandeng Diana bagian dari penugasan dari DPP, namun keputusannya tinggal menunggu DPP Partai Golkar.

“Kalau sekarang sudah berpasangan itu bagian dari penugasan dari DPP. Finalnya setelah DPP mengeluarkan rekomendasi,”ujarnya.

Jelang Pilkada serentak 2024, lanjut Bahrul semua kandidat belum final termasuk duet Fitron Diana sebelumnya keduanya didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Agustus mendatang.

“Semuanya belum fix sebelum di daftarkan ke KPU termasuk surat rekomendasi dari partai politik masing-masing,”pungkasnya.(Aep)

Kabar6-Proses Pilkada Serentak Banten 2024 sudah mulai bergulir, setiap parpol yang meraih kursi legislatif tingkat daerah mulai berkomunikasi politik.

Silaturahmi politik pun dijalankan Golkar Banten, usai bertemu Demokrat dan Gerindra. Partai beringin itu kembali bertemu dengan PSI, PAN, PKB dan PKS.

**Baca Juga:Enam Bacabup dan Bacawabup Lebak Jalani Fit and Proper Test PDI Perjuangan

Para calon kepala daerah (Cakada) Golkar pun diperintahkan untuk terus bersilaturahmi dengan parpol yang ada di wilayahnya masing-masing.

Safari politik yang dilakukan Golkar untuk membangun kebersamaan dan menguatkan pembangunan Banten lima tahun kedepan. Partai besutan Airlangga Hartarto itu juga ingin membangun kebersamaan di Pilkada Serentak 2024 untuk tingkat gubernur, bupati dan walikota.

“Pilkada serentak ini pertama kali dilakukan, tentu berbeda dan unik pola koalisi yang akan dilakukan. Maka kesepahaman dan penguatan kebersamaan harus dilakukan. Kami lakukan dengan semua parpol,” ujar Bahrul Ulum, Sekretaris DPD I Golkar Banten, ditulis Rabu, (08/05/2024).

Safari politik yang selalu dihadiri oleh Ketua DPD I Golkar Banten, Ratu Tatu Chasanah itu membahas banyak hal, tak hanya koalisi politik saja. Terpenting, bagaimana membangun Banten kedepan agar lebih baik lagi.

Sehingga, pimpinan legislatif dan eksekutif harus saling berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik dalam menyusun rencana pembangunan daerah.

“Jika ke depan, unsur eksekutif dan legislatif tidak sepaham, dan tidak sejalan, maka keberhasilan pembangunan sulit dicapai,” tuturnya.(Dhi)

Kabar6-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan atensinya terhadap keamanan data pemilih pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikan Mendagri pada acara Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kemendagri RI kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Bahan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

**Baca Juga:Pilkada Tangsel 2024, AHY Tunjuk Langsung Demokrat Usung Benyamin – Pilar

“Tadi saya mengharapkan ada dukungan dari KPU selain kerja sama, komunikasi yang terus dijalin, sambil untuk mengupdate data [DP4] ini. Yang kedua juga adalah sistem security-nya, karena menyangkut fitur-fitur yang harus dilindungi, menyangkut data masyarakat, data rakyat. Jadi sistem security KPU kita harapkan bisa kuat,” kata Mendagri pada awak media usai penyerahan DP4 di Gedung KPU Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Ada beberapa fitur yang harus mendapatkan perlindungan, salah satunya keamanan data pribadi yang telah diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentangPelindungan Data Pribadi.

Mendagri mewanti-wanti jangan sampai terjadi kebocoran data yang berisiko hukum. Oleh karena itu, sistem pengamanan terutama untuk cyber security betul-betul dijaga oleh berbagai pihak terkait, dengan mendapat dukungan dari KPU, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Polri.

Di sisi lain, tambah Mendagri, ada dua kriteria yang digunakan dalam penyusunan DP4. Pertama, warga negara yang memiliki hak pilih berdasarkan usia 17 tahun pada tanggal 27 November nanti. Kedua, bukan anggota TNI/Polri, karena mereka tidak memiliki hak pilih.

Sebab DP4 bersifat dinamis, pihaknya meminta KPU bekerja sama melakukan verifikasi, validasi, dan sinkronisasi data terbaru.

“Hari ini kita menyerahkan DP4 daftar pemilih potensial untuk Pilkada tanggal 27 November 2024, dan data ini diambil dari data Dukcapil Kemendagri dan inilah salah satu tanggung jawab tugas daripada pemerintah untuk menyiapkan data potensial pemilih,” ujarnya.

Sebagai informasi, DP4 Pilkada Serentak per 27 November 2024 berjumlah 207.110.768 jiwa, dengan jumlah laki-laki sebanyak 103.228.748 jiwa dan perempuan sebanyak 103.882.020 jiwa.

“[Pemilih] tentunya warga negara yang sudah memiliki umur 17 tahun sampai tanggal 27 November. Jadi datanya tentu agak berbeda dengan DP4 untuk pemilu 14 Februari. Kalau 14 Februari yang potensial pemilih usia di atas 17 tahun sampai 14 Februari. Yang [Pilkada] ini sudah kita hitung sampai dengan tanggal 27 November 2024 nanti yang berusia 17 tahun siapa saja, by name by address, dan dibagi setiap provinsi, kabupaten/kota sampai kecamatan, lengkap,” katanya.

Mendagri menegaskan, setelah diserahkannya DP4, pihaknya berharap kerja sama teknis dapat terus berlanjut antara Kemendagri dengan KPU RI lantaran dinamika data kependudukan yang sangat tinggi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya dinamika data kependudukan, yakni adanya kelahiran/kematian, peristiwa pindah datang per bulan, serta adanya perubahan pekerjaan menjadi anggota TNI/Polri.

Dia menekankan pula soal keamanan data siber yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.

“Oleh karena itu, sistem pengamanan untuk cyber security terutama, tolong dari teman-teman KPU betul-betul bisa dijaga dan kemudian tentu akan mendapat dukungan mohon dukungan dari BSSN. Kemudian dari Polri, laboratorium forensik Polri, itu juga ada badan cyber jajaran cyber dibentuk, membantu sistem pengamanan yang ada, termasuk sistem pengamanan internal dari KPU sendiri,” ungkapnya.

Mendagri melanjutkan, untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 berbagai stakeholder terkait perlu betul-betul bekerja sama dengan baik.

Pasalnya, keberhasilan Pilkada nanti merupakan orkestrasi banyak unsur, dari pihak penyelenggara, pengawas, aparat keamanan, partai politik, peserta pasangan calon (paslon), media pers, hingga masyarakat.

“Kita harapkan dalam [Pilkada] berlangsung aman, damai dan lancar, dan demokratis. Dan untuk Pilkada ini adalah ini juga adalah pengalaman sejarah baru bagi kita, bagi bangsa Indonesia, first time ever in our history, kita melaksanakan Pilkada serentak seluruh Indonesia kecuali yang karena undang-undang itu tidak ada Pilkada, yaitu di Jogja, DIY, karena UU Keistimewaan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengimbau jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota agar terus memastikan warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih Pilkada masuk dalam DPT.

“Kami berharap teman-teman sekalian dari provinsi, kabupaten/kota, untuk bekerja dengan cermat,” tandasnya.(red)

Kabar6-Safari politik tiga parpol besar di Banten, mendapat tanggapan dari Gerindra dan Demokrat. Khusus Gerindra dan Golkar, keduanya memiliki sejarah yang tidak bisa dilepaskan, lantaran Ketua Umumnya, Prabowo Subianto, pernah menjadi kader Golkar.

Golkar maupun Gerindra belum membicarakan komposisi koalisi maupun bakal calon kepala daerah yang akan diusung.

“Intinya, Gerindra sangat punya keinginan mewarnai Pilkada, dan itu dilakukan bersama dengan Partai Golkar. Kami ingin menjadi seorang adik yang baik,”ujar Andra Soni Ketua DPD Gerindra Banten, Kamis, (25/04/2024).

**Baca Juga:Tiga Partai Besar Lakukan Safari Politik Jelang Pilkada Serentak 2024

Partai Demokrat, mengaku dalam pertemuan sekitar dua jam itu, terjadi perbincangan yang mengalir dan dalam suasana keakraban.

Partai berlambang mercy dengan beringin mengaku sudah terjadi kesamaan visi dan misi. Sehingga diharapkan bisa melanjutkan kerjasama di Pilpres ke daerah.

“Sudah terjadi kesepemahaman visi dan misi. Kita berbicara mengenai provinsi, kabupaten dan kota. Pertemuan sekitar dua jam, makan malam dulu, ngopi-ngopi,” ujar Azwar Anas, melalui selulernya, Kamis, (25/04/2024).

Sebelumnya diberitakan safari politik telah dilakukan Partai Golkar, Demokrat dan Gerindra, sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD Banten. Mereka mendapatkan kursi pimpinan dewan periode 2024-2029.

Sebagai informasi, perolehan kursi DPRD Banten untuk Golkar sebanyak 14 kursi, Gerindra 14 kursi dan Demokrat 11 kursi legislatif. Sedangkan syarat minimal untuk mengusung Cagub Cawagub Banten, sebanyak 20 kursi legislatif.

Secara bergantian, ketiga partai bertemu dan berbincang di sebuah hotel di Kota Serang, Banten, pada Rabu malam, 24 April 2024. Penjajakan koalisi dibangun oleh setiap partai untuk Pilgub, Pilwalkot hingga Pilbup di Pilkada Serentak 2024.(Dhi)

Kabar6-Safari politik telah dilakukan Partai Golkar, Demokrat dan Gerindra, sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD Banten. Mereka mendapatkan kursi pimpinan dewan periode 2024-2029.

Sebagai informasi, perolehan kursi DPRD Banten untuk Golkar sebanyak 14 kursi, Gerindra 14 kursi dan Demokrat 11 kursi legislatif. Sedangkan syarat minimal untuk mengusung Cagub Cawagub Banten, sebanyak 20 kursi legislatif.

Secara bergantian, ketiga partai bertemu dan berbincang di sebuah hotel di Kota Serang, Banten, pada Rabu malam, 24 April 2024. Penjajakan koalisi dibangun oleh setiap partai untuk Pilgub, Pilwalkot hingga Pilbup di Pilkada Serentak 2024.

**Baca Juga: Sinyal Dukungan Golkar di Pilkada Cilegon

“Silaturahmi ini harus dilakukan karena kami juga sudah bersama pada proses pemilihan presiden. Jadi komunikasinya lebih cair. Apalagi, kami memang nyaman bersama Partai Gerindra,” ujar Ratu Tatu Chasanah,
Ketua DPD Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah dalam keterangan resminya, Kamis, (25 /04/2024).

Silaturahmi awal jelang pilkada serentak tersebut mengisyaratkan akan terjadi koalisi yang kuat di Pilkada Banten, antara dua parpol pemegang suara terbanyak pemilu legislatif ini.

Pimpinan partai juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Golkar dipimpin oleh Ratu Tatu Chasanah, Gerindra oleh Andra Soni, kemudian Demokrat ada Iti Octavia Jayabaya.

Golkar sendiri resmi mengusung Airin Rachmi Diany sebagai Cagub Banten. Sedangkan nama Andra Soni santer diusung maju di Pilgub Banten. Nama Iti Octavia Jayabaya, meski belum resmi, disebut-sebut juga manusia di Pilkada Banten 2024.

Pertemuan dengan Gerindra merupakan proses komunikasi politik yang harus dilakukan oleh Golkar untuk menentukan arah koalisi di pilkada provinsi, dan delapan kabupaten/kota. Apalagi, di semua tingkatan pilkada, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sudah menugaskan sejumlah kader untuk menjadi bakal calon kepala daerah.

“Ini masih komunikasi awal, tetapi memang ada kesepahaman yang kuat. Selanjutnya akan dilakukan komunikasi kembali agar koalisi yang kami harapkan bersama akan menjadi kenyataan. Prinsipnya, tantangan dan masalah pembangunan daerah, dibutuhkan sinergi dan kebersamaan,” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menetapkan batas maksimum sebanyak 600 pemilih per tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Hal itu terungkap dalam Uji Publik Peraturan KPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa,(23/4/2024).

**Baca Juga:Pilkada Tangsel 2024, Benyamin Davnie Ambil Formulir Daftar ke PDIP

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kajian terhadap rencana itu. Rencana itu pun tidak mendapatkan keberatan dari para peserta rapat yang hadir.

“Tentunya pertimbangannya itu berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi dalam pemungutan suara. Yang kedua, maksimalisasi pelayanan pemilih proses pemberian suara,” ujarnya.

Idham menilai hal itu tidak terlepas dari jumlah surat suara yang lebih sedikit daripada Pemilu 2024. Pada Pilkada Serentak 2024, pemilih hanya akan mendapatkan dua surat suara saat mencoblos.

Pertama, surat suara untuk memilih calon wali kota/bupati beserta wakilnya. Kedua, surat suara untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Pada Pemilu 2024 yang menggunakan lima surat suara, KPU RI mengizinkan maksimum 300 pemilih saja per TPS. Pada UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, satu TPS dimungkinkan menampung maksimum 800 pemilih.

Namun, pada Pilkada Serentak 2020 yang digelar pada masa pandemi COVID-19, jumlah pemilih per TPS dibatasi maksimum 500 orang karena kebijakan pembatasan sosial.

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan

11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.(ANTARA)

Kabar6-Menjelang Pilkada yang akan segera berlansung, Forum Demokrasi Milenial (FDM) telah mempersiapkan segala yang diperlukan untuk mengawal Pilkada serentak 2024. Disamping itu peran TNI dan Polri sangat penting dalam menjaga situasi agar tetap kondusif di masyarakat menjelang dan sampai tahapan berakhir Pilkada 2024 agar dapat mewujudkan Pilkada yang damai.

Hal tersebut diungkapkan, Muhammad Ilham selaku Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Milenial FDM dalam keterangan yang tertulis dikutip, Selasa(16/4/2024).

**Baca Juga:Survey Terbaru Masyarakat Indonesia Cenderungan Lebih Boros untuk Mudik Lebaran

Ia berharap, mahasiswa dan kalangan milenial agar selalu memperkuat literasi agar mampu manganilisis informasi dan opini publik sehingga mampu menjaga diri dan memberikan edukasi di tengah masyarakat dari upaya-upaya yang tidak jujur dan isu negatif.

“Saat ini, tahapan pemilu telah selesai. Tentunya akan ada beberapa pihak yang tidak terwujud keinginan dan harapannya. Guna untuk mencegah perpecahan dan situasi tetap kondusif pasca Pemilu 2024, sangat diharapkan seluruh masyarakat untuk saling menghargai,”imbunya

Ilham juga melihat sidang  perkara perselishan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) di Mahkamah Konstitusi RI pasca pemilihan umum, masyarakat khususnya mahasiswa dan generasi milenial agar tidak terprovokasi dengan isu negatif sehingga nantinya mampu mereduks jika terjadi aksi unjuk rasa yang menyinggung sidang PHPU di MK RI.(red)

Kabar6- Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan siapapun bakal pengganti dirinya sebagai Pj (Penjabat) adalah pilihan terbaik yang ditugaskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Kan yang memilih Pj adalah Mendagri, saya yakin beliau (Pj) orang yang terbaik yang bisa melanjutkan pembangunan dan terus mensejahterakan masyarakat Kota Tangerang,” kata Arief kepada wartawan, Rabu (20/12/2023).

Diketahui masa jabatan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dan Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin akan berakhir pada 26 Desember 2023, pekan depan.

Kendati untuk menggantikan mereka maka pemerintah (Kemendagri) menunjuk seorang Penjabat alias Pj, sembari menunggu kekosongan hingga ada Wali Kota definitif hasil Pilkada serentak 2024 mendatang.

**Baca Juga: Lagi, Standar Pelayanan Publik di Tangsel Tertinggi se-Banten

Saat ini DPRD Kota Tangerang sudah mengajukan tiga nama atau kandidat Pj Wali Kota Tangerang kepada Kementerian Dalam Negeri. Mereka adalah Jamaluddin (Kadis Pendidikan), Tatang Sutisna (Kepala BPKAD) dan Herman Sumarwan (Sekda Kota Tangerang).

Sementara itu, berbagai elemen masyarakat Kota Tangerang mendesak dan menolak Pj (Penjabat) Wali Kota Tangerang yang bukan berasal dari Kota Tangerang.

Menanggapi hal ini, Arief Wismansyah mengatakan, itu bagian dari munajat. Akan tetapi, kata Arief, orang dari Kota Tangerang maupun dari pusat harus didukung bersama.

“Yang mutusin kan pusat, siapapun harus kita dukung. Agar program-program yang sudah dipersiapkan ini kedepannya terus berjalan dengan baik, ok,” ujar politisi partai Demokrat yang digadang bakal maju pada Pilgub Banten 2024. (Oke)

Kabar6-Ratu Tatu Chasanah akan memimpin Kabupaten Serang tanpa wakil hingga akhir masa jabatannya setelah pelaksanaan Pilkada serentak pada 2024 mendatang.

Posisi wakil Bupati Serang dikosongkan setelah ditinggal Pandji Tirtayasa yang wafat pada pada 28 September 2023 lalu. Jabatan wakil bupati tidak dilakukan pergantian, mengingat sisa jabatan Bupati Serang kurang dari 18 bulan.

“Tapi untuk Bupati Serang kan kurang dari 18 bulan. Maka tidak ada pengisian jabatan Wakil Bupati Serang,” kata Pj Gubernur Banten Al Muktabar di Pendopo Gubernur, di KP3B Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (17/11/2023).

Al Muktabar mengatakan, jika masa jabatan Bupati Serang lebih dari 18 bulan, maka perlu dilakukan pergantian oleh partai pengusung.

“Kalau dalam rentang waktu sampai 18 bulan. Itu dimungkinkan diganti atau ditempatkan pejabat yang baru oleh partai pengusung,”ungkapnya.

Hal itu mengacu pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, tepatnya dalam ketentuan Pasal 176 ayat (4).

**Baca Juga: Nilai Investasi di Banten Capai 95 Persen, Segini Nilainya

Untuk itu lanjut Al Muktabar, Ketua DPD Golkar Banten akan melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah hingga pelaksanaan Pilkada serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024.

“Tapi pada intinya untuk Kabupaten Serang, Ibu Bupati terus melakukan tugasnya sampai batas akhir pencalonan Bupati Serang,”ujarnya.

Terkecuali bagi bupati yang ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif (Pileg) 2024, sehingga kepala daerah tersebut harus mundur dari jabatannya. Seperti halnya Bupati dan Wakil Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi dan Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin.

“Karena beliau (Bupati Tatu) kan tidak mencalonkan diri, kalau Lebak kan mencalonkan diri di legislatif makanya di lebih cepat mengakhiri masa jabatannya,” tandasnya.(Aep)