Kabar6- Politisi Partai Golkar, Fitron Nur Ikhsan dan Anak mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya, Diana Jayabaya memutuskan duet di Pilkada Pandeglang 2024.

Keduanya memutuskan berpasangan sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang untuk Pilkada 2024 setelah memiliki kesamaan visi misi.

“Kami memiliki chemistry politik untuk pembangunan di Pandeglang,” kata Fitron usai mengikuti Fit and Proper Test di DPD PDI Perjuangan Banten, Rabu (8/5/2024).

Anggota DPRD Banten ini optimis mendapatkan restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Bahkan ia dan pasangan menjanjikan kemenangan di Pilkada Pandeglang.

“Kami optimis pasangan Fitron-Diana ini bersama PDIP memperjuangkan kemenangan Pilkada Pandeglang bersama-sama,”ungkapnya.

**Baca Juga: Pembuat Tembakau Gorila Rumahan dan Pengedar Sabu, Ditangkap Satresnarkoba Polresta Serkot

Fitron sudah mendapatkan penugasan dari partainya. Namun untuk mengusung pasangan, Golkar butuh berkoalisi dengan partai lain.

“Kita sedang ikhtiar, yang sudah pasti Golkar, kami membangun Pilkada ini tidak bisa sendiri,” kata Fitron.

Fitron juga mengaku rela untuk mundur dari jabatan Anggota DPRD Provinsi Banten demi maju Pilkada Pandeglang 2024.

“Kami punya landasan survei, saya bukan orang yang hari ini mencalonkan diri harus bertarung sedemikian besar, saya terpilih menjadi Anggota DPRD, saya harus pertaruhkan, dan bersama Diana ini saya tidak akan sia-sia mempertaruhkan perolehan Pileg 2024 lalu untuk bisa kompetensi di Pilkada,” ungkapnya.

“Kalau saya cuma mau bicara soal ini kepentingan dan kemampuan, saya rasa semua orang berpeluang, apalagi Neng Diana lahir di Pandeglang. Kami meyakini kita bisa memberikan kepastian bahwa infrastruktur menjadi prioritas kami, inshaallah kami bisa menjawab apa yang menjadi harapan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Diana menambahkan, dirinya yang merupakan asal dari Pandeglang mengharapkan adanya perubahan-perubahan mendasar di Kabupaten Pandeglang. Hal itulah yang menjadi alasannya maju di Pilkada Pandeglang.

“Infrastruktur itu harus merata, jadi tidak ada lagi pembangunan jalan yang 0 kilometer sampai 300 meter doang, jadi harus ruas satu jalan kita bangun. Karena itu juga penentu pembangunan ekonominya,” katanya

“Kami punya keyakinan bersama Fitron-Diana kita akan memberikan kepastian bahwa infrastruktur akses kesehatan, akses pendidikan, akses ekonomi, kuncinya kami fokus, makanya tagline kami memperbaiki langkah memperbaiki jalan,” pungkasnya.(Aep)

Kabar6-Petahana, Helldy Agustian, mendapatkan banyak kompetitor di Pilkada Cilegon. Sebut saja Isro Mi’raj, selaku Ketua DPRD Cilegon. Selanjutnya Robinsar, politisi Golkar. Alawi Mahmud dari PAN sekaligus pengusaha di Kota Baja. Hingga Dede Rohana Putra, crazy rich Cilegon sekaligus anggota DPRD Banten.

Banyaknya nama kompetitor sebagai Bacawalkot Cilegon, dianggap Helldy Agustian bukanlah sebagai lawan.

Lantaran, Gerindra hanya membutuhkan satu kursi legislatif, hingga masyarakat sudah cerdas dan bisa memilih.

“Banyak putra putri yang ingin membangun Cilegon. Gerindra masih tujuh kursi, meskipun kurang nya satu. (Kriteria wakil) menurut saya kriteria nya nanti lah, jangan dibuka sekarang,” ujar Helldy Agustian, ditulis Selasa, (07/05/2024). **Baca Juga: Partai Gelora – Prima Kota Tangerang, Jangan Anggap Remeh Partai Non Parlemen

Selaku kompetitor petahana, Dede Rohana Putra, mengaku belum ada komunikasi resmi dengan Helldy Agustian. Dia juga belum menentukan calon pendampingnya di Pilkada Cilegon 2024.

Pengusaha sekaligus anggota DPRD Banten dari Partai PAN itu belum menentukan siapa calon pendampingnya di Pilkada Cilegon 2024. Salah satu kriterianya, bisa bekerjasama dengan dirinya saat memimpin Kota Cilegon saat terpilih nanti.

“Dengan petahana saya tidak ada komunikasi khusus. Boleh dari partai dan non partai. (Arti moto) Cilegon berwarna itu kota yang harus lebih indah, lebih maju, lebih kebersamaan, kolaborasi, sinergi,” ujar Dede Rohana Putra.(dhi)

Kabar6-Partai Gelora Indonesia DPD Kota Tangerang dibawah pimpinan Iksan Bhakti melakukan pergerakan konsolidasi dengan sejumlah partai politik khususnya partai-partai yang tidak masuk kedalam parlemen di periode 2024-2029, Pada kali ini Partai Prima yang dikunjungi untuk dilakukannya konsolidasi politik menatap pilkada Kota Tangerang 2024, Senin, (6/5/2024).

Seperti kegiatan sebelumnya yang telah dilakukan dengan Partai Bulan Bintang, diungkapkan tujuan diadakannya konsolidasi ini adalah yang pertama untuk membangun silaturahim dan menjadi media untuk berdiskusi terkait Pilkada serentak di bulan November mendatang.

“Sama seperti hari sebelumnya pada hari ini kita melakukan konsolidasi membangun komunikasi dengan semangat silaturahim yang selalu kita jalankan di Partai Gelora, semangat ini kita tularkan juga ke Partai Prima dibawah pimpinan ketua Ibu Rina,” ujar Sekjen DPD Gelora Indonesia Kota Tangerang, Hepriyadi, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/5/2024). *Baca Juga: Atasi Macet di Stasiun Poris DPUPR Tangerang Bangun Dua Putaran

“Pada konsolidasi kali ini dengan Partai Prima, kita memperkuat tim di Koalisi Non Parlemen Bersatu, harapannya agar semakin memunculkan ide-ide yang sifatnya membangun untuk Kota Tangerang kita yang tercinta,” sambungnya.

Terdapat 10 Partai Politik kontestan pada pemilu 2024 yang tidak lolos Parlemen dari total 18 Partai Politik yang berlaga, hal itu membuat Koalisi Non Parlemen Bersatu dapat merubah arah peta politik di wilayah Kota Tangerang untuk pilkada 2024.

Koalisi Non Parlemen Bersatu optimis untuk Pilkada 2024 para partai politik Non Parlemen ini akan memberikan warna dan bahkan bisa merubah arah peta politik.

Ketua Partai Prima (Partai Rakyat Adil Makmur) Rina sangat senang dengan ide gagasan konsolidasi yang dilakukan oleh partai Gelora Indonesia di wilayah Kota Tangerang.

Ia mengatakan ide ini cukup bagus dan menarik setelah momen pilpres dan pileg yang lumayan penuh kompetisi, setiap partai berlomba-lomba untuk mendapatkan dewan di legislatif. Namun di momen kali ini, partai harus mempersiapkan calon kepala daerah untuk kota Tangerang yang berkelanjutan tapi tidak mengesampingkan partai partai Non Parlemen yang belum mendapatkan kursi Dewan di pemilihan legislatif Febuari lalu.

“Saya mengapresiasi dan sangat terbuka dengan ide gagasan yang dilakukan oleh temen-temen dari Partai Gelora Indonesia di wilayah Kota Tangerang, ide ini sangat bagus sekali, saya dan jajaran pengurus serta kader Partai Prima siap jalan bersama satu komando dengan Partai Gelora Indonesia,” katanya.

“Untuk para bakal calon atau incumbent, jangan anggap remeh partai-partai non parlemen, total kalo kita berkoalisi itu akan menciptakan sebuah wadah yang besar dan berbahaya, tinggal pilih, kita berkoalisi atau kita dijadikan oposisi,” tandasnya.

KPU Kota Tangerang sudah memaparkan syarat syarat untuk bakal calon kandidat kepala daerah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota untuk mengikuti kontestasi di pilkada serentak 2024, untuk bakal calon yang akan mencalonkan diri secara independen minimal harus mendapatkan dukungan sebesar 88,581 dari jumlah total DPT di wilayah Kota Tangerang sebanyak 1,362,773.

Adapun pencalonan melalui partai politik minimal mendapat rekomendasi dari masing-masing partai atau rekomendasi dari partai koalisi pengusung dari calon kandidat walikota dan wakil walikota yang akan berlaga.(Oke)

Kabar6- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang menolak gugatan sengketa pemilihan vokalis Jamrud Yanto Krisyanto sebagai calon bupati dari jalur perseorangan. Hal itu disampaikan saat pembacaan sidang putusan gugatan sengketa pemilihan antara KPU dan Tim Krisyanto yang digelar Bawaslu di Kantor Gakkumdu setempat, Jumat (21/8/2020).

Dalam sidang putusan yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu sekaligus ketua Majlis Musyawarah Ade Mulyadi menolak seluruhnya permohonan dari Krisyanto selaku pemohon.

Sebelumnya, Krisyanto yang memiliki nama lengkap Yanto Krisyanto berpasangan dengan Hendra Pranova menggugat KPU Pandeglang setelah berkas dukungan perbaikannya sebagai syarat calon bupati dari jalur perseorangan ditolak.

“Menolak permohonan pemohon seluruhnya,” kata Ade saat membacakan putusan. ** Baca juga: Deadlock, Bawaslu Pandeglang Gelar Musyawarah Terbuka Gugatan Vokalis Jamrud Yanto Krisyanto

Dalam pembacaan putusan musyawarah sengketa, Bawaslu Pandeglang menolak seluruh gugatan yang diajukan pemohon. Dalam pertimbangannya, majelis musyawarah menyampaikan bahwa dalil yang digunakan pemohon tidak terbukti.

Salah satu permohonan pemohon yang diajukan terkait berkas dukungan perbaikan sebanyak 69.548 dukungan yang diserahkan di lantai bawah kantor KPU pada 27 Juli 2020 berkas dukungan lengkap dan utuh, namun setelah berkas dibawa ke gedung atas KPU, berkas tidak terjadi kelengkapan.

Majelis beranggapan permohonan pemohon tersebut tidak terbukti. Sebab proses pemindahan berkas dukungan tersebut disaksikan oleh termohon dan pemohon dan dilakukan dengan norma yang berlaku.

Bakal Calon Wakil Bupati Pandeglang Hendra Pranova mengaku tak puas atas putusan majelis musyawarah yang menolak seluruh permohonannya. Sebab Hendra kekeuh jika bukti yang disodorkan sudah terang benderang.

Hendra bersama Krisyanto serta tim kuasa hukumnya akan berembuk terlebih dulu untuk mengambil langkah hukum selanjutnya untuk tetap bisa ikut dalam kontestasi politik lokal di Pandeglang. ** Baca juga: Negeri di Atas Awan Gunung Luhur Resmi Dibuka, Dispar Lebak Imbau Protokol Kesehatan Dipatuhi

“Intinya kurang puas lah (dengan putusan majelis) sebab bukti yang sudah detail dan jelas.Insyaallah kita akan melakukan langkah-langkah hukum lain, tapi kita diskusi dengan kuasa hukum terlebih dulu langkah kedepannya,” tandasnya. (Aep)

Kabar6-Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang mendaftarkan diri untuk menjadi pemantau pemilihan di Pilkada Kabupaten Serang di Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Ketua DPC GMNI Cabang Serang, Arman Mulana Rachman mengatakan, jelang Pilkada serentak 2020 di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Serang yang sudah semakin dekat dan memasuki tahapan persiapan diperlukan hadirnya pemantau pemilu Independen. Kehadiran pemantau pemilu independen itu sebagai bentuk partisipasi dari masyarakat dalam mengawal perjalanan Pilkada Kabupaten Serang agar selalu berada pada rel nya.

“DPC GMNI Serang berkomitmen dan coba mengambil peran sebagai pemantau pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2017. Sebagai organisasi mahasiwa dan pemuda yang peduli akan penjalanan demokrasi dan pemilu tentu ini penting dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serang yang akan disenggrakan pada 9 Desember 2020,” terang Arman, Kamis (20/8/2020).

Komisioner KPU Kabupaten Serang, Zaenal Muttaqin mengaku sepakat demokrasi di negara ini adalah demokrasi elektoral, maka kelompok mahasiswa yang dikatakan kaum intelektual dan akademis harus turut serta dalam pembangunan demokrasi. Hal ini menjadi realistis, apabila kaum intelek seperti GMNI mendaftar sebagai pemantau pemilihan.

“Kami sebetulnya berharap organisasi mahasiswa ada lagi yang mendaftar sebagai pemantau pemilihan tahun 2020. Tentu saja hal ini bagus untuk pembangunan demokrasi lokal kita,” ujarnya. ** Baca juga: Ketum PP Serikat Pekerja Logam FSPMI Siap Kawal Buruh Terancam PHK

Lebih lanjut, dirinya menambahkan jika banyak kelompok mahasiswa yang mendaftarkan diri sebagai pemantau maka pemilihan bupati dan wakil bupati Serang tahun 2020 dapat berjalan dengan demokratis dan terpantau oleh banyak kalangan aktivis sehingga publik bisa menilai baik atau tidaknya hasil pemilihan. (Den)