Kabar6-Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menanggapi adanya pemangkasan hari cuti bersama akhir tahun. Ketua PHRI Tangsel Gusri Efendi menerangkan, pihaknya tetap menyetujui apa yang diperintahkan pemerintah pusat.

Namun pihaknya tak menampik keputusan itu sangat berat karena harus merelakan kehilangan omzet kurang lebih 30 persen pada libur panjang. Menurut Gusri, liburan akhir tahun objek pariwisata seperti hotel dan restoran selalu ramai dan itu akan sangat berpengaruh terhadap omzet.

“Saya setuju itu, kenapa? Untuk kepentingan pribadi sih pasti berat, tapi kalau kepentingan publik saya rasa biar cepat proses Covid selesai, ya kita dukung. Ya kalau dihitung 30 persen penurunan omzet kita kalau jadi dipangkas,” ujar Gusri ditelepon Kabar6.com, Selasa (1/12/2020).

**Baca juga: Kembali Zona Merah, Wali Kota Tangsel Minta Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Tapi bagi pihaknya sudah boleh buka saja bagus. “Semoga februari maret semua total di vaksin, kemarin aja kita beberapa bulan kuat kok, intinya biar maksimal, objek wisata itu memang sepi ya kan gak boleh ada mobilisasi manusia,” tutupnya.

Diketahui, rencana cuti akhir tahun jika tidak jadi dipangkas akan dimulai pada tanggal 23 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021. (eka)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mendapatkan dana hibah sebesar Rp100,1 miliar dari pemerintah pusat yang akan dibagikan sebagai bantuan untuk hotel dan restoran di Kota Tangsel. Dari Rp100,1 miliar itu dibagikan 70 persen untuk hotel dan restoran, sisanya 30 persen ke pemerintah daerah.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tangsel Gusri Efendi mengingatkan Pemkot Tangsel harus mampu memeratakan penyaluran dana hibah itu dan jangan sampai tebang pilih.

“Jangan Pemda hanya menyasar mayoritas hotel-hotel atau rstoran-restoran besar yang bayar pajak besar,” ujar Gusri saat dihubungi wartawan, Kamis petang (19/11/2020).

Hotel dan restoran yang terdaftar bayar pajak itu, kata Gusri, ada sekitar 600 dan yang terdaftar PHRI kurang lebih 300. “Cuma masalahnya, jangan mempertimbangkan kesiapan administrasi ke nomor induk pengusaha, jadi pertimbangkan saja yang bayar pajak,” ungkapnya.

Gusri berharap Pemerintah Kota Tangsel berupaya bekerja keras untuk mempertimbangkan restoran-restoran lain yang pajaknya kecil. Gusri memberi contoh jika restoran besar ada 10 unit di Tangsel yang untungnya besar, dan pasti memiliki rasio yanv besar juga dalam pembayaran pajak.

“Kalau begitu dana Rp100,1 miliar itu bisa disedot cukup banyak sekitar 50 restoran dan hotel besar. Maksud saya benar-benar didata juga restoran dan hotel yang bayar pajak walau kecil,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua PHRI Tangsel, Andre Soemanagara mengatakan bahwa PHRI sebelumnya telah dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan tersebut bersama Dinas Pariwisata Kota Tangsel dan Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tangsel.

Sambungnya, dari rapat tersebut didapat data dari DPMPTSP Tangsel yang sudah terverifikasi ada sekitar 270 hotel dan restoran. “Sebelumnya kita dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan, iya ada sekitar 270 yang terverifikasi,” imbuhnya.

Daftar restoran dan hotel wajib pajak itu, saran dia, diverifikasi nanti berdasarkan persyaratan yang petunjuk teknis untuk distribusi dana hibah itu.

Pria yan akrab disapa Black ini mengatakan, hasil verifikasi dari DPMPTSP masih menjadi polemik karena ada unsur dokumen yang salah satunya adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Dimana, lanjut Black, kalau tingkat hotel dan frenchise memiliki TDUP di Jakarta tidak boleh menerima bantuan hibah dari Pemkot Tangsel. “Nah itu akhirnya dianulir gak mendapat, dan ini menjadi polemik dan menjadi perdebatan,” terangnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Tangsel Heru Agus Santoso memaparkan, untuk penyaluran dana hibah Rp100,1 miliar masih dalam tahap verifikasi. “Masih verifilasi berkas bang. Nanti kalau sudah beres dikabari,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan membagikan bantuan dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) senilai Rp100,1 miliar untuk hotel dan restoran.

**Baca juga: Terima Dana Hibah Rp100,1 Miliar, Pemkot Tangsel Bagikan ke Hotel dan Restoran

“Untuk dana hibah dari Pemerintah Pusat, Pemkot Tangsel menerima sekitar Rp.100,1 Milliar bantuan pariwasata hotel dan restoran,” kata Pj Sekda Kota Tangsel Bambang Nurtjahjo ketika ditemui di kantor DPRD, Kamis (19/11/2020). (eka)

Kabar6-Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten tingkatkan kualitas dan pererat sinergi dengan pemerintah setempat.

Hal itu diungkapkan Ketum PHRI Banten, Achmad Sari Alam melalui jejaring Whatsapp kepada Kabar6.com, Rabu (19/12/2018).

Dikatakannya, pengurus PHRI Tangsel yang telah dilantik agar solid dan kompak dalam menggali potensi wisata yang ada di kota Tangerang Selatan (Tangsel).

“Saya berharap PHRI Tangsel dapat kompak dan solid dalam memajukan pariwisata di Tangsel,” kata Achmad Sari Alam sembari menyampaikan permintaan maaf kepada PHRI Tangsel atas ketidak hadiran dirinya dalam pengukuhan tersebut dikarenakan sakit.

Achmad menyebutkan, pasti akan bermunculan MICE di sekitar International Convention Exhibition (ICE) BSD. Untuk itu dibutuhkan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi.

**Baca juga: Pengurus PHRI Tangsel 2018-2023 Dilantik, Begini Kata Airin.

Peningkatan kualitas pelayanan di hotel dan restoran, dapat dilakukan melalui uiji kompetensi. “50 persen karyawan di hotel berbintang harus mengikuti uji kompetensi untuk tingkatkan kualitas pelayanan” paparnya.

Selain itu, PHRI Tangsel harus tingkatkan sinergi kepada Pemerintah Kota Tangsel. “PHRI Tangsel harus sinergi dengan pemerintah dalam pemberian izin pendirian hotel dan restoran, jangan sampai overload,” tuturnya. (fit)

Kabar6–Seminar dan Musyawarah Daerah (Musda) Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Banten, membahas tentang peranan pariwisata sebagai primadona ekonomi dan pembangunan di kawasan Banten dan sekitarnya.

Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI, Haryadi BS Sukamdani dalam sambutannya mengatakan, bila PHRI akan berjuang melanjutkan program pemerintah “Wonderful Indonesia”, yang sedianya sudah mengeluarkan biaya cukup besar.

PHRI salah satu dari sekian banyak yang terlibat, akan melanjutkan program tersebut dengan berbagai kegiatan yang diharapkan dapat mendongkrak minat pariwisata mancanegara untuk datang berkunjung ke destinasi wisata di Indonesia, khususnya Banten.

“Dalam menjalankan program ini, kita cukup memegang 2 P, yakni produk dan promosi yang tepat guna dan efisien,” katanya didepan 200 tamu undangan yang hadir di Ballroom Golden Tulip Esence, Cipondoh, Kota Tangerang, Sabtu (25/11/2017).

Program kerja 2018, pemerintah menargetkan 17 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Sementara, target PHRI di 2018 hanya 2,5 juta kunjungan, inbound dari target pemerintah yang 17 juta.

“Program kerja 2018, merupakan acuan kita untuk dapat mencapai target 2019 dengan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara,” papar Haryadi.

Hal senada juga diungkap Ketua Umum PHRI Banten, Ahmad Sari Alam. Untuk mendukung program Wonderful Indonesia, dari PHRI Banten terus melakukan upaya, sosialisasi serta promosi untuk memperkenalkan potensi wisata yang ada di Banten dan sekitar.

“Sangat banyak potensi wisata yang ada di Banten dan sekitar ini. Cuma kita perlu waktu untuk melakukan pembenahan koordinasi dengan pemerintah. Agar menjadikan tempat wisata yang aman, nyaman, ramah, asri tanpa menghilangkan kearifan budaya lokal yang ada,” paparnya.**Baca juga: Hotel Yasmin Karawaci Diduga “Kemplang” Pajak.

Menyinggung peran pemerintah dalam menjadikan wisata sebagai primadona, Ketua PHRI Tangerang Selatan (Tangsel) Gusri Efendi menambahkan, untuk mempromosikan dan upaya mengajak wisatawan mancanegara datang berkunjung ke destinasi wisata di Banten.**Baca juga: Penggunaan Bahasa Asing “Mewabah” di Banten.

Sedianya pemerintah harus gencar melakukan program yang terukur. Pembenahan sarana prasarana di destinasi wisata serta selalu melakukan evaluasi terkait kekurangan dan kritikan. “Pemerintah harus fokus untuk melakukan program yang terukur,” tegas Gusri.(fit)