1

Pemprov Banten Tarik Retribusi Tenaga Kerja Asing dan Alat Berat

Kabar6 – Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten terus intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Salah satu fokusnya adalah pada retribusi tenaga kerja asing (TKA) dan alat berat di berbagai perusahaan di Banten.

Plt Kepala Bapenda Banten, Deni Hermawan, mengatakan bahwa potensi retribusi dari TKA dan alat berat cukup besar. Pihaknya sedang melakukan identifikasi dan pendataan terhadap alat berat yang digunakan di berbagai perusahaan di Banten.

“Kita pahami bersama, salah satu potensi yang bisa kita angkat adalah penggunaan alat berat di perusahaan-perusahaan di Banten,” ujar Deni.

Selain penarikan retribusi alat berat, menurut Deni, retribusi TKA hanya berlaku bagi mereka yang bekerja di dua wilayah atau tiga wilayah di provinsi Banten.

“Contohnya, jika seorang TKA bekerja di Tangerang, diperbantukan di Cilegon, dan Serang, maka retribusinya masuk ke provinsi,” jelasnya.

Sedangkan, TKA yang bekerja di satu wilayah saja, retribusinya masuk ke kas daerah kabupaten/kota.

**Baca Juga: KPU Lebak Target Rekapitulasi Hasil Pemilu 2024 Selesai 5 Hari

Deni mengungkapkan, sejak Januari 2024, Bapenda telah mulai memungut retribusi TKA. Pada bulan Januari, pihaknya telah mendapatkan retribusi TKA sebesar Rp97 juta.

Selain intensifikasi retribusi, Bapenda juga fokus pada pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Salah satu contohnya adalah situ-situ di wilayah Banten,” kata Deni.

Menurutnya, situ-situ tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, seperti UMKM, dengan tetap memperhatikan legalitas dan retribusi daerah.

Deni menuturkan, target pendapatan daerah dari retribusi TKA dan alat berat serta pemanfaatan aset daerah pada tahun 2024 masih dalam tahap finalisasi.

“Targetnya masih dibreakdown, tapi yang jelas, kita terus berusaha meningkatkan pendapatan daerah,”tandasnya.




Pemprov Banten Santuni Penyelenggara Pemilu yang Meninggal

Kabar6- Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar melakukan takziah sampaikan bela sungkawa kepada keluarga para petugas Penyelenggara Pemilu 2024 di Kabupaten Serang yang meninggal dunia saat menjalankan tugasnya, baik itu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Al Muktabar juga sampaikan sejumlah santunan keluarga petugas yang meninggal.

“Tadi kita bertemu dengan keluarga para pejuang dan penggiat demokrasi yang bertugas dalam pelaksanaan Pemilu di 14 Februari 2024 yang telah mendahului kita,” ungkap Al Muktabar usai bertakziah di kediaman Alm. Budi Hermawan Anggota KPPS TPS 13 di Perumahan Taman Ciruas Permai Blok J2 No.54, Rt. 004/004 Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Jumat (23/2/2024).

“Kita juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan,” sambungnya.

Selanjutnya, Al Muktabar berharap santunan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Banten dapat menjadi sebuah bentuk kebersamaan dan bentuk pemerintah hadir.

“Mudah-mudahan ini bagian kebersamaan kita dan mohon untuk tidak dilihat dari nilainya, tapi dilihat kebersamaannya pemerintah hadir bersama masyarakat. Dan semoga ini dapat membantu meringankan keluarga yang ditinggalkan,” katanya.

**Baca Juga: Pelapor Kasus Bullying di Binus School Tangsel Tolak Upaya Damai

Sebagai informasi, untuk di Kabupaten Serang Pj Gubernur Banten Al Muktabar memberikan santunan kepada 3 keluarga Penyelenggara Pemilu yang telah gugur setelah melaksanakan tugasnya.

Diantaranya keluarga alm. Budi Hermawan Anggota KPPS di TPS 13 Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas, keluarga Alm. Heri Hermawan, Ketua KPPS TPS 09 Desa Bojot, Kecamatan Jawilan dan keluarga Alm. Supardi Pengawas TPS 13, Desa Cikeusal, Kecamatan Cikeusal.

Adapun santunan yang diberikan, diantaranya santunan kematian sebesar Rp.5 juta, bantuan sembako, dan dokumen kependudukan.

Sementara, Ketua PPK Kecamatan Ciruas Mahromi Saputra mengatakan, sebelumnya meninggal dunia, Alm. Budi Hermawan sempat dirawat di Rumah Sakit Drajat Prawiranegara Serang pada Jumat (16/2).

“Almarhum menjadi petugas ketertiban TPS 013 Desa Pelawad, Kecamatan Ciruas. Dan pada saat penghitungan suara beliau telah merasa kurang enak badan dan meminta izin untuk beristirahat serta pulang kerumah,” pungkasnya.(Aep)




Petani Sampang Peundeuy Tolak Pengukuran Lahan Eks HGU PT Bantam oleh Pemprov Banten

Kabar6-Komunitas petani sampang peundeuy (Kompas) menolak rencana pengukuran dan pematokan di lahan eks HGU PT Bantam & Preanger Rubber, Rabu (31/1/2024). Mereka telah menggarap lahan tersebut selama belasan tahun.

Ketua Kompas Rahmat mengatakan, pengukuran dan pematokan lahan seluas 101 hektare di Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

“Kami bingung mereka ujug-ujug datang mau matok mau ngukur dan mengklaim milik Pemprov Banten. Tujuan kami meminta kejelasan apa dasar mereka mengambil alih lahan itu. Sementara ketika kami tanya ke Pemkab Lebak, ternyata pemkab tidak tahu,” kata Rahmat saat dihubungi.

Karena, ujar Rahmat, selama ini mengikuti rapat yang digelar oleh Tim Gatra provinsi maupun kabupaten, tidak pernah ada pembahasan mengenai rencana penggunaan di lahan tersebut oleh Pemprov Banten.

**Baca Juga: Imigrasi Soekarno-Hatta Raih Tiga Penghargaan Jusuf Adiwinata Award

“Kalau memang pemprov mengklaim itu, tadi kami tanyakan apa ada surat dari kementerian atau dari BPN yang membuktikan, mereka enggak bisa menunjukkan. Mereka cuma mengaku atas perintah pimpinan, pimpinan siapa,” ucap Rahmat.

Dihubungi, Kabid Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan (DPKPP) Lebak, Wawan membenarkan, tidak mengetahui ada rencana pengukuran dan pematokan oleh Pemprov Banten di lahan tersebut.

“Tidak ada komunikasi dengan kami. Kalau dari informasi peta yang dikirim ada 101 hektare tapi belum tahu untuk apa peruntukkannya,” katanya.

Kabar6.com masih berupaya untuk bisa mendapat penjelasan dari pihak BKAD Banten maupun BPN Lebak.(Nda)




Pemeran Video Porno Berlogo Pemprov Banten Terungkap, Ini Identitasnya

Kabar6- Pemeran video porno mengenakan kemeja putih dengan logo mirip Pemprov Banten di lengan kanannya akhir indentitasnya terungkap.

Hal itu setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten setelah melakukan investigasi pasca beredarnya video tersebut di jagat media sosial.

Kepala BKD Banten Nana Supiana mengatakan, orang dalam video tersebut pegawai honorer pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten (Bapenda) inisial DSA.

Nana menuturkan, setelah BKD melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan Bapenda untuk melakukan pembinaan dan pemberian sanksi⁠ sesuai dgn peraturan perundang-undangan.

**Baca Juga: Wanita Tahanan Lapas Klas IIA Tangerang Kabur Lewat Toren Air

“Bapenda telah menindaklanjuti dan yang bersangkutan dan telah mengundurkan diri dan diberhentikan,” kata Nana melalui keterangan tertulisnya, Selasa (12/12/2023).

Pasca peristiwa tersebut, Pemprov Banten akan selalu menghimbau kepada seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi kode etik serta mentaati dan tidak melanggar kedisiplinan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

“Atas kejadian ini agar seluruh pegawai dapat dijadikan suatu pelajaran berharga untuk di kemudian hari tidak ada pelanggaran serupa,”tandasnya.(Aep)




Pemeran Video Porno dengan Logo Mirip Pemprov Banten Lagi Ditracking

Kabar6-Dunia maya digegerkan dengan beredarnya video porno yang diduga dilakukan oleh pegawai Pemprov Banten. Lantaran pemeran wanita, mengenakan kemeja putih dengan logo mirip Pemprov Banten di lengan kanannya.

Hasil investigasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menemukan sejumlah link video porno yang diduga mengenakan logo mirip Pemprov Banten. Mereka sedang mendalami dugaan transaksi rupiah untuk mendapatkan video porno di dunia maya.

“Ada link, saya juga lagi telusuri bener enggak itu link nya berbayar, kita lagi coba tracking kesitu,” ujar Nana Supiana, Kepala BKD Banten, Senin, (11/12/2023).

Saat ini BKD belum bekerjasama dengan kepolisian untuk melacak dan menginvestigasi pemeran video porno itu. Mereka masih menggunakan kemampuan Diskominfo untuk melacak video porno dengan logo mirip Pemprov Banten.

**Baca Juga: Permudah Urusan Pemerintahan, Arief Wajibkan Pegawai Gunakan “Tangerang Ayo”

“Kalau pun itu bukan ASN tetep merugikan, kita bisa kerjasama dengan banyak pihak. (Polisi) belum, kita masih pakai Kominfo untuk link dan data nya,” jelasnya.

BKD masih mendalami pemeran video porno itu, apalah benar pegawai di Pemprov Banten ataukah hanya seseorang yang mengenakan seragam dengan logo Pemprov Banten, untuk memenuhi hasrat seksualnya saja.

BKD sangat berhati-hati menelusuri beredarnya video porno wanita cantik berseragam mirip ASN Pemprov Banten. Jika sudah terbukti, akan dilakukan sidang etik.

“Kita masih coba pastikan investigasi, apakah itu PNS apakah non PNS, kita enggak pada fitnah lah ya. Prinsip nya kehati-hatian, data nya clear, dan bisa kita sidang kode etik dan disiplin ya. Apakah itu ASN atau orang yang menggunakan seragam ASN,” terangnya.(Dhi)




Ini Kesiapan Pemprov Banten di Libur Nataru

A Jazuli Abdillah, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten

Kabar6-Libur natal dan tahun baru (nataru) tinggal menghitung hari. Kesiapan pemerintah menghadapi libur nataru harus dilakukan dengan baik.

Koordinasi yang baik lintas sektoral tanpa melupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jadi salah satu kunci sukses libur nataru.

“Libur nataru ini membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik itu Pemprov Banten bersama Forkopimda serta stakeholder terkait,” ujar A Jazuli Abdillah, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Banten, Jumat (08/12/2023).

Kendaraan sumbu tiga bakal dibatasi melintas ditanggal tertentu, sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor: KP-DRJD 8298 Tahun 2023, SKB: 218/XII/2023, dan Nomor: 19/PKS/Db/2023 oleh Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian PUPR tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Libur nataru kali ini diprediksi bakal terjadi kepadatan, titik lainnya yang menjadi pusat perhatian Pemprov Banten yakni Bandara Soekarno-Hatta, tol Jakarta-Tangerang-Merak, tol Serang-Rangkasbitung, serta Pelabuhan Merak.

**Baca Juga: Salurkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Rp15,5 Miliar, Begini Pesan Dinsos Banten

“Itu akan diterapkan pada tanggal 24-25 Desember 2023 serta pada arus baliknya,” ujar Tri Nurtopo, Kepala Dishub Provinsi Banten, dalam keterangan resminya, Jumat, (08/12/2023).

Saat momentum libur tersebut, titik wisata yang menjadi perhatian khusus berada di jalur Anyer-Carita-Labuan dan wisata Banten selatan.

Dishub Banten mengklaim telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan panjang. Salah satunya menurunkan 180 personel dan mendirikan 18 posko.

“Untuk jalur wisata Anyer, kita juga akan mengalihkan kepada jalur alternatif melalui rute Gunung Sari maupun rute Ciomas,” jelasnya.(Dhi)




Soal Pelantikan Pj Walikota Serang, Virgojanti: Sedang Dipersiapkan

Kabar6- Masa jabatan walikota Serang Syafrudin akan segera berakhir. Namun Pemprov Banten belum mengetahui sosok Pj Walikota yang dituju Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kendati demikian, pihaknya sudah menyiapkan pelantikan prosesi pelantikan Pj tersebut.

“Sedang dipersiapkan, kami menunggu surat SK dari pusat karena saya belum pegang,” kata Virgo di Aula PUPR Banten, Senin (4/12/2023).

**Baca Juga: Gunung Anak Krakatau Meletus Empat Kali

Jabatan walikota Kota Serang Syafrudin akan segera berakhir pada 5 Desember 2023. Sehingga tidak boleh ada kekosongan. Pemprov Banten masih menunggu SK penunjukan Pj Walikota Serang.

“Hari ini sama pak pj gubernur karena beliau juga sedang di Jakarta,” ujarnya.

Sehingga, kata Virgo belum bisa membocorkan sosok pengganti Syafrudin mengingat SK belum diterima.

“Saya nggak punya bocoran, orang sk saja dipegang juga belum,”tandasnya.(Aep)




Perjuangkan Pemerataan Pendidikan di Banten Selatan, Anda Suhanda: Kita Menjerit-jerit

Kabar6- Anggota DPRD Banten Anda Suhanda mengungkapkan kekesalannya lantaran aspirasi tak digubris Pemprov Banten soal penetapan pendidikan khusus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Banten Selatan.

Politisi Gerindra menilai pembangunan sarana prasarana pendidikan masih terjadi disparitas di daerah tersebut dengan daerah lain di Banten.

“Pelayanan wajib itu Pandeglang dan Lebak itu masih kurang, masih ada yang diseparitas,” kata Anda usai diskusi di Sekretariat Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Jumat (1/12/2023).

Padahal Anggota komisi V itu terus menyuarakan ke Pemprov Banten soal pemerataan akses pendidikan di Banten Selatan.

“Kita menjerit-jerit ingin ada penambahan ruang kelas baru atau sekolah-sekolah baru,”ujarnya.

**Baca Juga: Tiga Kursi Kadis di Pemkot Tangsel Kosong

Namun Pemprov melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten tidak digubris perjuangannya. Anda menilai Pemprov terkesan memilih membangun fasilitas pendidikan yang bersifat penunjang di daerah perkotaan saja.

“Tapi bagi kita di Selatan seperti SMK itu sangat diperlukan,”ungkap Caleg DPR RI Dapil Pandeglang Lebak ini.

Untuk itu Anda meminta Pemprov Banten ke depan harus membangun sekolah kejuruan di Kecamatan Munjul, Cigeulis dan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Sebab anumo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke SMK cukup tinggi di wilayah tersebut.

“Bayangkan saja ada SMK di Kecamatan Bojong, ada lagi kalau kita tarik ke selatan di Cigeulis sebegitu jauhnya ya sampai mungkin 50 kilometer,”tandasnya.(Aep)




Puluhan Tahun Dibiarkan Rusak Parah, Pemprov Banten Gelontorkan Rp90 Miliar untuk Jalan Sumur-Ujung Jaya

Kabar-Pemprov Banten mengambil alih status jalan Sumur – Taman Jaya – Unjung Jaya di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.

Sebelumnya jalan tersebut kewenangan Pemkab Pandeglang yang dibiarkan rusak puluhan tahun hingga di keluhkan masyarakat.

Setelah naik status menjadi jalan provinsi, Pemprov Banten berjanji menuntaskan jalan akses menuju Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tersebut.

**Baca Juga:Kritik Kinerja Pj Gubernur Banten Terkait Pengelolaan BIS, WH: Melihara aja Gak Bisa Apalagi Bangun

Rencananya sepanjang 15 kilometer pada titik kerusakan di ruas jalan tersebut akan diperbaiki dengan anggaran Rp90 miliar tahun 2024.

Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten Arlan Marzan meninjau kondisi ruas jalan Sumur – Ujung Jaya bersama Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar dan Bupati Pandeglang Irna Narulita, Sabtu (25/11/2023).

“Kita akan membangun sepanjang 14 KM yang menjadi titik kerusakan, pembangunan ini menjadi prioritas kami dalam rangka mendukung pariwisata dan juga ketahanan pangan,” kata Arlan.

Arlan mengatakan, rencananya pekerjaan akan dimulai awal tahun 2024 dan ditargetkan bisa rampung selama 8 bulan pengerjaannya.

“Kita telah menganggarkan pada APBD murni TA 2024, dan kita akan menggunakan e-Katalog. Kita berharap awal tahun bisa kita mulai pelaksanaannya serta target kita dapat rampung dalam waktu 10 bulan, mudah-mudahan ini dapat kita tuntaskan,”terangnya.

Sementara, pejabat Gubernur Banten Al Muktabar menilai ruas jalan Sumur – Taman Jaya – Ujung Jaya yang menuju Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pariwisata.

“Rencananya kita akan membangun dan memperbaiki jalan ini sampai Ujung Jaya, ini dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat,”tandasnya.(Aep)




Anggota DPRD Banten Soroti Infrastruktur Antisipasi Banjir di Kota Serang

Kabar6- Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten Juhaeni M. Rois menyoroti pembangunan dibeberapa drainase di Kota Serang yang terkesan lambat. Padahal hal itu sangat penting saat hendak memasuki musim hujan sebagai antisipasi bencana banjir.

Lambatnya penanganan itu lebih disebabkan karena lemahnya koordinasi antara Pemkot Serang, Pemprov Banten dan Kementerian PUPR.

Juhaeni merasa selama ini, para pemangku kebijakan saling lempar tanggung jawab dalam upaya penanganan masalah banjir. Sehingga Juhaeni menilai permasalahan banjir di Kota Serang seakan-akan tidak dapat teratasi dengan baik.

“Jadi sebetulnya untuk mengatasi permasalahan banjir di kota serang itu harus ada koordinasi antar pusat dalam hal ini balai, provinsi, dan dinas PUPR Kota Serang,”kata Juhaeni kepada wartawan, Jumat (24/11/2023).

Oleh karenanya, anggota DPRD Banten dari Fraksi PKS itu mendorong peran aktif dari semua pihak untuk bekerja mengatasi permasalahan banjir yang selama ini kerap terjadi di Kota Serang pada saat musim penghujan tiba.

**Baca Juga: WH Optimis Ungguli Airin dan Rano Karno di Dapil ‘Neraka’ Banten III

Baginya hal itu dirasa penting, sebab untuk dapat memaksimalkan upaya perbaikan infrastruktur drainase dalam rangka pencegahan banjir, diperlukan anggaran yang besar.

“Mereka perlu didorong supaya membuat anggaran itu fokus menyelesaikan masalah itu. Anggarannya harus digedein untuk mengatasi banjir,” terangnya.

Kemudian di samping itu Juhaeni pun juga turut menyinggung peran serta Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, dan Cidurian (BBWSC3) dalam upaya penuntasan masalah banjir di Banten, khususnya di Kota Serang.

Pasalnya, menurut Juhaeni, banjir besar yang pernah terjadi di Kota Serang pada 2022 silam tidak lepas dari peran BBWSC3 di dalamnya.

“Apalagi dengan kasus banjir tahun 2022 kalau nggak salah, bulan 1 Maret yang diakibatkan meluapnya bendungan Sindang Heula ini harus menjadi pelajaran. Kepala Balai sendiri terkait dengan masalah ini, apa solusinya nah ini perlu diperjelas,” tandasnya.(Aep)