Kabar6- Sebanyak 254 kendaraan dinas atau operasional milik pemerintah provinsi (Pemprov) Banten nunggak pajak lebih dari dua tahun.
Total nilai kendaraan nunggak pajak mencapai Rp1.236.532.700 yang berasal dari lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten.
Hal itu terungkap berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten tahung anggaran 2023. **Baca Juga: Rem Angin Habis, Truk Kontainer Nyelonong Mundur di Serpong
Plh Sekretariat Daerah Banten, Virgojanti mengaku, masih menelusuri keberadaan kendaraan dinas tersebut yang dibeli dari tahun 2001 sampai dengan 2019.
“Kan sedang di telusuri, itu kan ada TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) proses bertahap, dilihat ada di mana kendaraannya,” kata Virgojanti di Pendopo Gubernur Banten, Senin (27/5/2024).
Virgojanti menjelaskan, masih menunggu laporan dari BPKAD Banten terkait keberadaan kendaraan dinas tersebut.
“Nah nanti ada bidang aset itu yang akan kita nanti kita akan pantau prosesnya,” ujar dia. (Aep)
