Kabar6-Pemerintah Kota Cilegon mencoba adopsi pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Penilaian tingkat kepatuhan pelayanan publik di daerah termuda provinsi Banten ini berada di urutan pertama.

Asisten Daerah II Bidang Administrasi Umum Pemkot Tangsel, Mukkodas Syuhada mengatakan, ada kebijakan baku yang mesti dilengkapi Cilegon. Yaitu, minta pendampingan kepada Ombudsman RI.

“Selama kami minta pendampingan. Enggak honor atau yang lainnya. Karena itu memang susah tugasnya Ombudsman,” katanya kepada kabar6.com di Puspemkot Tangsel, Kamis (25/1/2024).

**Baca Juga:Pemkot Tangsel Lelang Tiga Kursi Kepala Dinas, Ini Tahapan dan Caranya

Bahkan setiap ada kegiatan rembuk kelurahan Ombudsman selalu minta diundang. Sebab antara Pemkot Tangsel dan Ombudsman RI sudah menandatangi nota kesepahaman atau MoU.

Komponen berikutnya, terang Mukkodas, penguatan sumber daya manusia. Setiap petugas wajib menguasai payung hukum standar minimum sesuai bidang pelayanan masing-masing.

Kemudian ketersediaan sarana dan prasarana kantor-kantor pelayanan publik. Pemerintah Kota Cilegon maka dianjurkan dapat segera melengkapi seperti ada ruang tunggu, ruang ibu menyusui.

“Karena memang aturan penilaiannya seperti itu,” ujar Mukkodas. Ia memastikan, Tahun Anggaran 2024 ini Pemkot Tangsel menargetkan masuk 10 besar tingkat nasional.

Diketahui, ada 2023 kemarin Ombudsman RI memberikan penilaian kepatuhan pelayanan publik di Tangsel sebesar 94,48 atau masuk zona hijau. Tingkat kota nasional berada di urutan ke-13.

Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang mendapatkan skoring 88,83. Posisinya masih berada paling atas di antara kabupaten/kota se-Banten.(yud)

Kabar6 – Pelajar sekolah swasta bakal mendapatkan beasiswa dari Pemkot Cilegon. Kebijakan diambil usai pemerintah daerah memberikan beasiswa bagi siswa sekolah negeri di Kota Baja.

Pemkot Cilegon akan menyediakan 1.900 beasiswa bagi pelajar di Koha Baja, agar mereka bisa bersekolah gratis dan menempuh pendidikan dengan baik.

“Demi memenuhi unsur keadilan bagi semua baik yang sekolah negeri maupun swasta. Bila di sekolah negeri sudah digratiskan, maka di sekolah swasta juga harus ada kebijakan. Terutama buat yang kurang mampu,” ujar Helldy Agustian, Walikota Cilegon, dalam keterangan resminya, ditulis Senin, (16/10/2023).

Perhatian Pemkot Cilegon di bidang pendidikan tidak hanya fokus pada sekolah negeri. Sekolah swasta pun mendapat perhatian serius, antara lain dengan menyediakan beasiswa untuk 1.900 pelajar. Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, investasi pemerintah di bidang pembangunan sumber daya manusia (SDM) tidak boleh setengah-setengah.

Helldy berharap tidak ada anak di Kota Cilegon yang tidak bisa sekolah hanya karena persoalan biaya. Hal itu karena baik di sekolah negeri maupun swasta, semua sudah disediakan fasilitasnya oleh pemerintah.

“Bagi kami, pendidikan itu suatu hal yang mendasar. Boleh saja orangtuanya miskin, tapi jangan sampai kemiskinan itu diwariskan ke anak-anaknya. Stop kemiskinan dan kebodohan dengan pendidikan. Dengan begitu, saya harap di masa depan akan lahir generasi-generasi emas di Kota Cilegon,” tuturnya.

**Baca Juga: Sachrudin Buka Porseni SMP di GOR Dimyati Tangerang

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Heni Anita Susila menjelaskan bahwa, pada tahun ini sudah tercatat ada 1.900-an siswa yang diajukan sebagai penerima beasiswa dari sekolah swasta.

“Kami sengaja alokasikan kurang lebih Rp2 miliar untuk beasiswa anak-anak miskin atau anak yatim yang bersekolah di sekolah swasta. Paling banyak SMP/MTs ada sekitar 1.400 siswa, sisanya sekitar 500 siswa dari SD atau Madrasah Ibtidaiyah,” jelasnya.

Rencananya, tambah Heni, pada akhir Oktober atau paling lambat awal November 2023, akan ada penyerahan SK oleh Wali Kota Cilegon terhadap penerima beasiswa di sekolah swasta tersebut.

Untuk mendapatkan beasiswa tersebut, kata Heni, pihak sekolah swasta harus mengajukan hibah bansos melalui sistem atau aplikasi e-hibah.

Pengajuan itu akan di verifikasi Dindikbud, prosesnya dimulai dari setahun sebelumnya, jadi kalau mau dapat beasiswa tahun depan, bisa diproses dari sekarang. Terpenting, melampirkan SKTM (surat keterangan tidak mampu), kemudian yang bersangkutan terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

“Harapan kami tidak ada anak Cilegon yang putus sekolah karena begitu besar perhatian pemerintah daerah. Baik yang di negeri maupun swasta, baik yang di bawah koordinasi Dindikbud maupun Kemenag. Jadi kita bersama-sama karena ini anak-anak Cilegon, biar menjadi generasi penerus bangsa,” harapnya.(Dhi)

Kabar6-Spanduk bacaleg, parpol dan bacapres yang terpasang di lokasi tidak sesuai peruntukannya, bakal diturunkan oleh Pemkot Cilegon bersama Bawaslu Kota Cilegon, Banten. Alat Peraga Kampanye (APK) itu dianggap mengganggu dan meresahkan, seperti di pepohonan maupun menutupi ruas jalanan.

“Kita akan libatkan juga PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam penertiban itu agar pihak-pihak yang melanggar juga langsung diberikan arahan. Kalau ada pelanggaran, seperti apa juga sanksinya silahkan nanti PPNS yang mengatasi,” ujar Ardiano Setiawan, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Cilegon, dalam keterangan resminya, dikutip Senin, (18/09/2023).

Saat ini banyak alat peraga kampanye yang dipasang sembarangan. Seperti di tiang listrik, pohon dan fasilitas umum lainnya yang dianggap mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Hal itu jelas melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) di Wilayah Kota Cilegon.

**Baca Juga: Cerita Petugas Damkar Pecahkan Kaca di Ruangan Gedung DPRD Banten

“Kalau spanduk atau atribut komersial kami sudah tertibkan sejak sebulan terakhir. Tapi kalau berkaitan dengan pemilu kami harus koordinasi dengan Bawaslu,” terangnya.

Bawaslu Kota Cilegon, Banten, akan turut serta menertibkan spanduk dan alat peraga kampanye bersama Pemkot Cilegon. Lantaran, kampanye baru di mulai pada 28 November 2023.

Panitia pengawas pemilu itu telah mengeluarkan himbauan untuk menurunkan APK secara mandiri. Jika tidak dituruti, maka Bawaslu Kota Cilegon akan menindaknya.

“Harus ditertibkan, apalagi di tempat-tempat yang dilarang. Jadi kalau itu dipasang di tempat yang bener enggak jadi soal karena kembali lagi secara K3 di pohon-pohon itu masih banyak yang harus ditertibkan,” ujar Alam Arcy Ashari, Ketua Bawaslu Kota Cilegon, dikutip Senin, (18/09/2023).(Dhi)

Kabar6-Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata bus yang terbakar di KMP Royce 1 bukanlah milik Pemkot Cilegon, melainkan punya Kementerian Perdagangan.

Bus tersebut menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, dengan membawa rombongan pernikahan.

“Kementrian Perdagangan Jakarta Pusat, mau nganter rombongan nikah,” ujar Handjar Dwi Antoro, Senin (08/05/2023).

Penegasan itu pun disampaikan oleh Pemkot Cilegon yang menyatakan bahwa seluruh bus milik pemerintah dalam kondisi utuh dan tidak ada yang melakukan pelayaran.

“Saya tegaskan, tidak ada bus milik Pemkot Cilegon yang melakukan perjalanan ke Lampung apalagi sampai menyebabkan kebakaran di KMP Royce I,” ujar Didin Maulana, Kepala Dinas Kominfo Kota Cilegon, Senin (08/05/2023).

Handjar mengatakan bahwa tim sedang memastikan penyebab pasti kebakaran KMP Royce 1, apakah dikarenakan human error atau sebab lainnya.

Sedangkan untuk kelaikan kapal, institusi dibawah Dirjen Hubdat, Kemenhub itu memastikan bahwa KMP Royce telah dilakukan pemeriksaan atau ramcek.

**Baca Juga: BPTD Banten Sebut Bus Plat Merah Pemkot Cilegon Penyebab Terbakarnya KMP Royce 1

“Saya tidak bisa menyimpulkan human error atau kesalahan teknis, hasil audit yang menentukan,” terangnya.

Kini, bus berplat nomor B 7247 IO berwarna silver itu telah menjadi bangkai. Sedangkan kapal nya, KMP Royce 1, pada Minggu sore, 07 Mei 2023, telah berhasil sandar di Dermaga 3 Pelabuhan Merak.

Saat kebakaran terjadi, Handjar memastikan kapal tidak melebihi muatan. Sedangkan data yang diperoleh BPTD Wilayah VIII Banten, jumlah penumpang ada 304 penumpang dengan 79 unit kendaraan.

Data tersebut berbeda yang disampaikan oleh Plh Sekda Banten, Virgojati, berjumlah 430 orang, Polda Banten menyebut 140 orang, dan Basarnas Banten mengatakan ada 456 penumpang.

“Berdasarkan laporan manifes yang dilaporkan Syahbandar, jumlah penumpang 304, krunya 32, jadi semua selamat tidak ada korban jiwa. Dari sisi kapasitas tidak terlampaui, kapal ini bisa mengangkut 144 kendaraan, ini mengangkut hanya 79,” jelasnya. (Dhi)

Kabar6-Bus Plat merah milik Pemkot Cilegon disebut oleh BPTD Banten, sebagai biang keladi terbakarnya KMP Royce 1 pada Sabtu sore, 06 Mei 2023, di sekitar Pulau Tempurung, perairan Selat Sunda.

Dimana, KMP Royce 1 sendiri telah berlayar dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, dengan membawa ratusan penumpang dan puluhan kendaraan, yang hingga kini datanya pun masih simpang siur.

“Iya (Plat merah), informasinya seperti itu, tapi nanti akan kami cek. Kota Cilegon kalau enggak salah. Saya kurang paham tapi kayaknya Kota Cilegon,” ujar Handjar Dwi Antoro, Kepala BPTD Wilayah VII Banten, kepada awak media, Minggu (07/05/2023).

Sampai saat ini Handjar masih menduga bus itulah yang menyebabkan kebakaran di dalam kapal KMP Royce 1 yang memuat ratusan penumpang. Institusi di bawah Dirjen Hubdat, Kemenhub itu akan menginvestigasi secara pasti, mengapa bisa timbul api di bus plat merah tersebut.

**Baca Juga: Tegang ! Begini Proses Evakuasi Penumpang dan Pemadaman KMP Royce 1

“Sampai saat ini kami masih menduga penyebab kebakaran datangnya dari mobil bus sedang, tapi nanti akan dilakukan investigasi lebih lanjut,” terangnya.

Ketika dikonfirmasi mengenai data penumpang, lagi-lagi terjadi perbedaan. Lembaga di bawah Dirjen Hubdat, Kemenhub itu menyebut ada 304 orang, dengan 79 kendaraan. Sedangkan yang hangus terbakar berjumlah sembilan unit.

Data yang disebutkan Handjar, berbeda dengan pernyataan Plh Sekda Banten, Virgojati yang mengatakan ada 430 penumpang. Kemudian Polda Banten ada 140 penumpang, dan Basarnas Banten mengatakan ada 456 orang.

“Tercatat jumlah penumpang 304, dan krunya 32. Tidak ada korban jiwa, ada beberapa yang memang sesak nafas dan sakit kepala,” ucapnya.(Dhi)

Kabar6-Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan akan adanya potensi gempa bumi dan tsunami. Pemudik yang hendak menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya diminta waspada. Demikian juga para wisatawan yang biasa mengunjungi pantai setelah Lebaran.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Suko Prayitno Adi, saat Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Maung Tahun 2023 di depan Polres Cilegon, pada Senin, 17 April 2023, di depan unsur Forkopimda, serta para stakeholder yang terlibat dalam pengamanan arus mudik di Kota Cilegon.

Adi mengingatkan, apabila warga merasakan getaran gempa besar di sekitar pantai atau melihat melihat air surut mendadak sejauh 500 meter sampai satu kilometer, warga diminta tak berpikir panjang untuk segera menjauh dan mencari lokasi yang lebih tinggi.

“Itu tanda-tanda tsunami,” katanya, dalam keterangan resmi yang dikirim Pemkot Cilegon pada Selasa, (18/04/2023).

Kalau pun tidak merasakan gempa maupun air surut, lanjut Adi, tetapi mendengar suara gemuruh seperti ada tembok berjalan, dia juga mengimbau agar segera menjauh sebab itu biasanya terjadi tsunami di tempat lain.

“Pada gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, di Thailand dan Bangladesh itu tidak terjadi gempa. Tapi mereka mendapat dampak tsunami yang luar biasa. Tidak perlu panik, tapi tenang dan menjauh dari pantai bila melihat atau merasakan tanda-tanda seperti tadi,” jelasnya.

Untuk mengidentifikasi adanya potensi gempa dan tsunami, tambah Adi, BMKG sudah memasang sirine di beberapa lokasi industri di Kota Cilegon.

**Baca Juga: Jembatan Cisadane Kembali Bisa Dilintasi

“Silahkan pantau juga kondisi cuaca melalui website BMKG sehingga kita tahu kapan terjadi cuaca ekstrem,” harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian juga meminta semua pihak meningkatkan kewaspadaannya. Terlebih jalur utama mudik di Kota Cilegon adalah penyeberangan laut

“Ikuti apa yang menjadi imbauan BMKG,” katanya, Selasa (18/04/2023).

Terkait persiapan mudik, Helldy optimistis bahwa pengamanan tahun ini akan lebih baik dengan dukungan semua pihak yang melibatkan unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, Basarnas, dan sejumlah instansi terkait lainnya.

Helldy meminta untuk pengamanan arus mudik dapat dilakukan sampai arus balik,

“Terakhir saya meminta pengamanan dilakukan sampai arus balik, agar menciptakan kenyamanan para pemudik untuk bisa kembali kerumahnya tepat pada waktunya,” ujarnya. (Dhi)

Kabar6-Pemkot Cilegon menggelar mudik gratis. Ada 16 daerah tujuan pada mudik gratis 2023 ini yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera, antara lain Garut, Cirebon, Kuningan, Banjar dan Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat).

Kemudian Semarang, Solo, Wonosobo, Purwokerto, Pekalongan dan Yogyagarta untuk Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Lalu Malang, Ngawi dan Surabaya, untuk Provinsi Jawa Timur, serta Palembang untuk Provinsi Sumatera Selatan.

Pendaftaran mudik gratis akan dibuka pada Senin hingga Jumat, 10-14 April 2023, mulai pukul 13.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, di Radio Mandiri FM Cilegon yang terletak di Kantor Dinas Kominfo Lantai I, Jalan Jenderal Soedirman, Nomor 2, Kota Cilegon.

**Baca Juga: Antisipasi Penumpukan Kendaraan Pemudik, Pelabuhan Ciwandan Bantu Pelabuhan Merak

“Persyaratannya mudah sekali, hanya memiliki dan menunjukkan KTP Kota Cilegon,” jelas Kepala Dinas Kominfo Kota Cilegon Didin S Maulana, Minggu (09/04/2023).

Pemberangkatannya akan dilepas secara serentak oleh Wali Kota Cilegon Helldy Agustian pada Selasa, 18 April 2023, pukul 15.30 WIB di halaman Kantor Wali Kota Cilegon.

Sementara itu, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengapresiasi sejumlah industri di Kota Cilegon yang mendukung sehingga daerah tujuan mudik gratis pada tahun ini bertambah hingga ke Palembang.

“Sementara ini yang ke arah Sumatera baru sampai Palembang karena kesanggupan driver baru sampai situ. Mudah-mudahan ke depan bisa semakin jauh menjangkau kota-kota lainnya,” kata dia.

Helldy berharap kegiatan mudik gratis ini dapat membantu para perantau yang rindu dan ingin berlebaran di kampung halamannya.

Selain itu, kegiatan mudik gratis juga diharapkan dapat mengurangi volume lalu lintas di jalan raya sehingga bila itu dilakukan secara serentak oleh banyak pemerintah daerah bisa memperlancar arus mudik pada tahun ini.

“Pemerintah daerah lain juga banyak yang mengadakan, saya yakin ini dapat berkontribusi memperlancar arus mudik,” ungkapnya.(Dh)

Kabar6-Menekan kemacetan dan mengurangi kecelakaan lalu lintas, serta melayani masyarakat agar pulang kampung dengan nyaman, Pemkot Cilegon menyediakan 1.000 lebih kursi mudik gratis untuk warganya.

“(Mudik gratis) minimal 1.000 orang, kalau 1 bus diperkirakan 50 orang,” ujar Walikota Cilegon, Helldy Agustian, Senin (03/04/2023).

Program mudik gratis saat Idul Fitri 2022 lalu, Pemkot Cilegon juga menyiapkan 475 tempat duduk, dengan tujuan Pulau Jawa saja.

Pulang kampung gratis Lebaran 2023 ini, Pemkot Cilegon akan bekerjasama dengan sejumlah perusahaan yang ada di Kota Baja. Pemerintah berharap besar partisipasi pelaku industri bisa mensukseskan program tersebut, demi mengurangi kemacetan serta kecelakaan lalu lintas di jalur mudik.

**Baca Juga: Wacana Penjarakan dan Bikin Bangkrut Sindikat Pekerja Migran Ilegal 

“Kita optimis tercapai, kan maksimal 30 bus minimal 20 unit bus. Kita akan segera bersurat kepada pihak-pihak industri, mudah-mudahan ada respon yang baik,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, Joko Purwanto, Senin (03/03/4/2023).

Peserta mudik gratis harus memiliki KTP Kota Cilegon dan mendaftar pada 11 April dengan pemberangkatan pada 19 April 2023. Lokasi pendaftaran di kantor Pemkot Cilegon dan Radio Mandiri FM Cilegon. (Dhi)

Kabar6-Keterbukaan informasi Pemkot Cilegon berada di posisi buncit se-Provinsi Banten. Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengakui bahwa Pekerjaan Rumah (PR) sejak dua menjabat adalah terbukanya informasi ke masyarakat.

“Banyak program yang sudah saya lakukan, PR saya hanya satu ini yang belum berubah angkanya, yakni keterbukaan informasi publik,” ujar Walikota Cilegon, Helldy Agustian, dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (16/02/2023).

Sepanjang tahun 2022, di bawah kepemimpinan Helldy Agustian, nilai keterbukaan informasi di Pemkot Cilegon hanya 60,34 dan kalah dengan kabupaten dan kota lainnya di Banten.

Pimpinan di Pemkot Cilegon itu meminta jajarannya untuk semakin terbuka dalam informasi ke masyarakat. Sebagai aparatur yang digaji dengan uang rakyat, kata Helldy, masyarakat berhak mengetahui untuk apa saja uang yang dikelola negara.

**Baca Juga: Mayat Pria Tanpa Identitas Tergeletak di Kebon Kosong Ciputat

“Informasi akan mandek kalau saudara tidak adaptif terhadap teknologi informasi,” tuturnya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, kata dia, segala kegiatan yang bersumber dari anggaran negara, publik berhak tahu. Sangsi akan diberikan kepada dinas atau pun jajaran di Pemkot Cilegon yang masih rendah keterbukaan informasi publiknya.

“Sekali lagi saya tidak mau lagi urutan ke buncit, angka ini tidak akan berubah kalau tidak kita pelototin,” jelasnya. (Dhi)

Kabar6-Pemkot Cilegon mengklaim tidak melarang maupun mempersulit pendirian gereja sebagai rumah ibadah umat kristiani. Hal itu menanggapi pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumash yang akan menemui Walikota Cilegon untuk membantu perijinan pendirian gereja. Hal itu dikatakan Menag saat bertemu dengan pengurus pusat HKBP, pada Sabtu, 20 Agustus 2022.

“Tidak ada penolakan pendirian gereja,” kata Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta, kepada awak media, Kamis (01/09/2022).

Sanuji meminta Menag untuk memeriksa sumber berita dan informasi yang dia terima, karena selama ini tidak pernah ada penolakan pendirian gereja.

“Mungkin pak menteri perlu mengkroscek berita yang lebih valid ke bawah, mungkin juga masukan dari staf nya perlu diklarifikasi ke bawah, tidak ada penolakan, apalagi dari pak walikota,” terangnya.

Sanuji berkilah, selama kepemimpinan Helldy Agustian dan dirinya, tidak pernah ada dokumen perijinan yang sampai di mejanya. Sehingga dia bingung jika ada yang mengatakan kalau Pemkot Cilegon melarang pendirian gereja.

**Baca juga: Delapan Siswa SD Laporkan Dugaan Kekerasan Oknum Pensiunan Polisi ke Polres Cilegon

Bahkan surat rekomendasi dari tingkat kelurahan hingga kecamatan pun tidak pernah sampai di mejanya. Sehingga tidak ada dokumen yang bisa ditindak lanjuti nya.

“Pendirian gereja, karena memang tidak ada dokumen yang masuk, tidak ada rekomendasi dari camat, belum ada rekomendasi dari lurah, dan belum ada juga dukungan dari masyarakat yang memenuhi,” terangnya.(Dhi)