Kabar6-KPU Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menerima berkas pendaftaran 794 orang bakal calon legislatif (bacaleg). Selanjutnya berkas Bacaleg ke-18 partai politik peserta Pemilu 2024 itu diverifikasi.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Tangsel, Ajat Sudrajat mengatakan, dari 18 partai politik tidak semuanya sodorkan 100 persen bacaleg. Seperti Partai Buruh mendaftarkan 37 bacaleg, Partai Gelora 31 orang, dan Partai Ummat 31 orang.

“Partai Kebangkitan Nusantara cuma 17 Bacaleg,” ungkapnya kepada wartawan dikutip Kamis (18/5/2023).

Ajat menerangkan, tahapan selanjutnya adalah verifikasi adminstrasi. Verifikasi adminstrasi dimulai pada 15 Mei sampai 23 Juni 2023.

Pada 24 Juni KPU akan memberitahukan kepada parpol terkait informasi saja yang harus diperbaiki dari dokumen tersebut.

**Baca Juga: Harga Melawan Presiden Itu Berat, Waspadalah ! (Part 1 of 2)

“Apakah ada kesalahan input data atau semacamnya. Bukan kekurangan berkas ya, karena kelengkapan berkas itu sudah kita lihat ketika proses pendaftaran dan semuanya lengkap,” terang Ajat.

Ajat mengatakan, saat ini pun seluruh bacaleg yang telah didaftarkan itu belum bisa ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS). “Nanti setelah dokumen perbaikan itu dilengkapi parpol, sekitar Agustus nanti akan ditetapkan sebagai DCS,” paparnya.

Terpisah, anggota Bawaslu Kota Tangsel, Slamet Santoso, menyatakan, dalam proses verifikasi administrasi tersebut pihaknya akan melakukan pengawasan.

“Tentu kami akan ikut serta dalam prosesnya untuk mengawasi. Agar proses verifikasi administrasi ini berjalan dengan aturan yang ada,” tegasnya.(yud).

Kabar6-Kantor Pengadilan Negeri (PN) Serang dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang didatangi ratusan pengurus serta kader Demokrat dari delapan daerah dan pengurus DPD-nya. Mereka meminta perlindungan hukum, agar partai mercy tidak lagi diganggu oleh Moeldoko, usai serangkaian persidangan dimenangkan oleh kubu AHY.

Pengurus serta kader DPC mendatangi PN di kabupaten dan kota masing-masing. Kemudian untuk DPD, mereka bertemu dengan pengurus dan bersurat ke PTUN Serang.

“Bersurat ke PTUN, bahwa empat novum atau bukti baru yang dibawa Moeldoko itu adalah tidak benar, semua merupakan bukti lama yang sudah kalah di pengadilan,” ujar Eko Susilo, Sekretaris DPD Demokrat Banten, di PTUN Serang, Selasa (04/04/2023).

Eko Susilo menegakan bahwa Demokrat tidak bisa diambil alih oknum tertentu, terkhusus Moeldoko, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

Menurutnya, Demokrat dibawah kepemimpinan AHY telah berada di jalan yang benar, terbukti selalu memenangkan peradilan di tiap tingkatan.

“Yang sah secara hukum adalah Mas AHY, bukan Moeldoko,” tegasnya.

Partai biru itu memastikan bahwa seluruh kader di Banten tidak pernah goyah mendukung AHY sebagai Ketua Umum, serta mancalonkan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Menurut Demokrat Banten, ada dugaan untuk menggagalkan dukungan mereka ke Anies Baswedan sebagai Capres. Lantaran, pengajian Peninjauan Kembali atau PK diajukan pada 03 Maret 2023, setelah mereka menyatakan secara resmi mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu maju di Pilpres 2024.

“PK yang mereka ajukan pada 03 Maret itu setelah Demokrat berstatmen mendukung Anis Baswedan 2024. Mereka langsung ajukan, ini merupakan upaya mereka menggagalkan Anies. Upaya mereka mengobok-obok Demokrat,” ujar Muhamad Yusuf, Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BPHPP) Demokrat Banten, di tempat yang sama. (Dhi)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritisi kinerja DPR RI Periode 2019-2024 saat ini, baik partai politik (parpol) yang pro pemerintah maupun partai yang mengaku sebagai oposisi.

Fahri menilai DPR sekarang memble dalam memberikan kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah.

“Masa saya yang harus begitu, kritik ke Pak Jokowi. Mendingan saya kritik DPR dan DPD RI, eh kenapa kamu enggak kuat, katanya oposisi kenapa memble,” sentil Fahri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (05/03/2023).

Menurut Fahri, DPR RI saat ini berbeda dengan periode saat dirinya menjadi Anggota Parlemen, apalagi ketika dirinya menjadi Wakil Ketua DPR.

Fahri lantas menceritakan, saat dirinya menjadi Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019, ia memiliki amanat dan kewajiban untuk kritis terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, ia menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan mengawasi dan mengkritik pemerintah agar semakin sesuai dengan harapan rakyat.

“Karena itu kerjaan saya dan kerjaan itu juga disertai dengan diberikannya imunitas kepada saya. Jadi kalau dulu, orang bilang wah ini Fahri berani banget kritik KPK, kritik Pak Jokowi. Bukan berani, harus. Dan saya oleh negara dikasih kekebalan supaya omongan saya enggak dipidana (saat jadi Anggota DPR RI, red),” ungkapnya.

Karena itu, wakil ketua umum partai nomor 7 berwarna biru ini berharap DPR RI sekarang bisa semakin kritis kepada Presiden dan pemerintah.

“Jangan sampai justru rakyat yang menjadi oposisi pemerintah, sementara DPR RI tidak bekerja menyampaikan aspirasi rakyat,” katanya.

Apalagi, lanjut Fahri, sebagai Anggota Dewan itu sendiri juga sudah dipercayakan rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, mendapatkan gaji, serta kekebalan hukum dalam hal mengkritik pemerintah.

“Kalau di negara demokrasi yang matang itu, rakyat itu setelah nyoblos, kerja. Yang berantem diambil alih parlemen. Nah kita ini engga, kita disuruh berantem, parlemennya tidur. Malah parlemennya cari nafkah lain,” kata Fahri.

Jadi, masih menurut Fahri Hamzah, Anggota Dewan yang memiliki pendapat berbeda dengan fraksinya, seharusnya tidak boleh dihukum.

**Baca Juga: PMI Kota Tangerang Lantik 1.277 Anggota PMR

Fahri berpandangan, hubungan antara anggota dan fraksi adalah hubungan etik, sehingga Anggota DPR RI baru bisa dihukum oleh fraksinya ketika melanggar hukum atau etika jabatan.

“Dewan yang telah dikadernya dan telah memahami ide-ide dan ideologi dalam pemikiran bernegara. Tapi dia enggak punya mekanisme hukuman,” ujarnya seraya menambahkan bahwa seorang anggota parpol yang terpilih menjadi pejabat negara atau Anggota Dewan, maka loyalitasnya harus berubah kepada negara, bukan lagi parpolnya.

“Saat seorang kader partai menjadi pejabat publik, berarti mereka sudah pindah ke dalam ruang negara, diatur oleh hukum publik, dan mendapat gaji dari rakyat. Berbeda dengan anggota partai yang tidak menjadi pejabat publik. Ranah anggota partai yang bukan pejabat publik adalah di internal partainya,” pungkas politisi asal Nusa Tenggara Barat ini.(Tim K6)

Kabar6-Direktur Lembaga Survei Paradigma Indonesia, Zulfian Hanief menyatakan Rano Karno mempunyai peluang untuk menjadi Calon Gubernur Banten. Pasalnya ia merupakan kader potensial yang dimiliki Partai PDI Perjuangan.

Sementara itu, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Arief R Wismansyah disebut belum menjadi prioritas utama partai, karena masih terganjal dengan nama-nama lainnya.

“Rano Karno memang kader potensial yang akan maju dari PDIP Perjuangan, setidaknya PDIP punya dua kader top leader diantaranya Rano Karno dan Mulyadi Jayabaya,” ujar Zulfian saat dimintai keterangan, Senin (8/8/2022).

Pengamat politik ini mengungkapkan di Banten sendiri paling tidak ada 3 partai politik yang memproduksi kadernya untuk maju di kontestasi pilkada Banten. Partai tersebut diantaranya partai Golkar ada Airin dan Zaki Iskandar, Partai Demokrat ada Iti Jayabaya dan Arief Wismansyah. Kemudian, PDIP ada Rano Karno dan Mulyadi Jayabaya.

“Dan ada Wahidin Halim dari Nasdem,” katanya.

Sedangkan jika Rano Karno mau mencari wakil minimal ada 2 kriteria. Pertama, kata Zulfian, wakil yang akan di ambil oleh RK representasinya harus dari Banten Barat (Serang Raya dan Cilegon, Pandeglang). Lalu kedua, jika mengambil wakil dari Demokrat atau Golkar, maka pastikan dulu di keduanya tidak terjadi konflik interes.

“Karena Golkar juga akan menjagokan Airin untuk maju sebagai Cagub, begitu Iti Jayabaya disiapkan juga maju,” ungkapnya.

“Artinya posisi Arief dan Zaki sebenarnya bukan jadi prioritas utama di partainya, kecuali mereka mau lompat pagar dan siap diwarnai dan dukung oleh partai lain,” sambungnya.

Sebelumnya, Anggota DPR RI, Rano Karno bertemu Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di GOR Dimyati, Kota Tangerang, Sabtu (6/8/2022). Pertemuan tersebut bersamaan saat pembukaan turnamen Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Cup.

Mantan Gubernur Banten dan Wali Kota Tangerang itu kerap terpantau tengah berbincang-bincang. Namun perbincangan itu tidak diketahui membahas tentang apa saja. Belakangan ini Rano Karno, kerap kali isu berhembus dan bermesraan dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar untuk maju di Pilgub Banten 2024 mendatang.

Rano mengatakan pemilihan gubernur Banten masih lama. Menurutnya, jika partai memerintahkan untuk maju di Pilgub Banten 2024 mendatang dikatakan siap.

**Baca juga: Dipercaya Para Alumni, Haji Balak Nahkodai Ketua ILUNI 80

“Masih panjang. Siap maju kalau perintahnya begitu (maju Pilgub) tergantung pak Andri (Sekretaris DPC PDI-P Kota Tangerang) aja,” ujar Rano saat dimintai keterangan.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan pertemuan dengan Zaki Iskandar dan Arief R Wismansyah merupakan pertemuan teman lama. Diketahui, sebelum Rano sempat memimpin Provinsi Banten, dan 2 orang tersebut Kepala Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota Tangerang. (Oke)

Kabar6-Andika Hazrumy telah diusung oleh Partai Golkar untuk maju menjadi Gubernur Banten pada Pemilu 2024 dari hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Andika saat ini terus lakukan konsolidasi untuk penguatan struktur Partai Golkar di berbagai daerah di Provinsi Banten.

“Apalagi pemilu 2024 sudah didepan mata dan untuk itu partai Golkar harus bekerja dari sekarang,” ujarnya kepada wartawan, ditulis Selasa (27/4/2021).

Andika mengatakan, hingga kini Partai Golkar terus melakukan evaluasi, termasuk di daerah-daerah yang pilkada beberapa waktu lalu mengalami kekalahan, salah satunya adalah Pilkada Cilegon.

Menurut Andika, kekalahan di Cilegon adalah pelajaran berharga bagi rekan-rekannya Partai Golkar, tidak hanya di Cilegon tetapi diseluruh Banten, bahkan seluruh Indonesia

“Kekalahan di Cilegon pas pilkada calon kita kalah. Kita akan lakukan evaluasi penguatan kembali untuk bagaimana struktur bisa berjalan dengan baik,” terangnya.

Sementara untuk Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Andika menuturkan, bahwa Tangsel menjadi basis suara yang harus dijaga.

**Baca juga: Kata Pilar Saga Ichsan Hari Pertama di Birokrasi Pemkot Tangsel

Hal itu lantaran, Kota Tangsel mampu membuktikan kemenangan kepala daerah hanya dengan satu partai pengusung.

“Kalau Tangsel jelas kemarin pasangan calon Ben Pilar ini diusung oleh satu partai, prestasi kekuatan Golkar di Tangerang Selatan harus dijaga, dijaga dalam kaitan penguatan struktural internal kepada eksternal,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Pasca pemilu 2019 lalu, PKB Pandeglang kembali memanaskan mesin partainya untuk menghadapi pelaksanaan Pilkada Pandeglang yang akan berlangsung pada pertengah 2020 mendatang.

Hal itu dikatakan oleh Ketua DPC PKB Pandeglang Thoni Fathoni Mukson saat menggelar rapat koordinasi antara DPC PKB, PAC se – Pandeglang, Caleg PKB Pemilu 2019 dan Anggota DPRD dari Fraksi PKB Periode 2019-2024, Kamis (26/9/2019).

“Ini konsolidasi antara DPC PKB, DPAC se Kabupaten, Caleg Provinsi dan Caleg terpilih kabupaten Pandeglang periode 2019-2024. Konsolidasi ini dalam rangka menghangatkan proses kedepan baik itu Pilkada maupun Pileg 2024,” ungkap Thoni.

Thoni adalah salah satu kandidat bakal calon bupati (Balonbup) Pandeglang yang telah mengikuti penjaringan di PDIP Pandeglang. Mantan Ketua Tim sukses (Timses) pasangan Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban pada Pilkada 2015 lalu itu telah menyiapkan Visi yakni Pandeglang membangun.

Ia mengatakan, perlu dan penting nuansa kekeluargaan PKB jelang Pilkada 2020 dihangatkan kembali, supaya cita-cita PKB untuk memajukan Kabupaten Pandeglang tercapai sempurna.

“Sebetulnya kami sudah solid dari dulu, tapi kan perlu dan penting juga untuk menghangatkan kembali kesolidan yang selama ini sudah kami bangun. Kami kan memiliki cita-cita besar untuk membangun bangsa ini khususnya Kabupaten Pandeglang,” imbuhnya.

Dalam konsolidasi tersebut juga dilakukan pembai’atan atau pengambilan sumpah pengurusan PKB dan anggota DPRD Fraksi PKB yang dilakukan oleh struktur Nahdatul Ulama (NU) dan Rois Suriyah NU Banten dan terakhir oleh Ulama karismatik Banten Abuya Muhtadi Cidahu.

Menurut Sekretaris DPC PKB Pandeglang, Lukmanul Hakim menambahkan, pentingnya menguatkan komitmen para kader PKB dan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada para anggota DPRD Pandeglang supaya mereka memperjuangkan aspirasi masyarakat.

**Baca juga: Mahasiswa Pandeglang Minta RKUHP dan RUU KPK Dibatalkan, Bukan Ditunda.

“Tentu saja ini perlu dilakukan, supaya memang semua kader dapat memiliki wawasan luas terutama para anggota DPRD. Karena kami menginginkan kader yang jadi dewan agar bisa maksimal memperjuangkan aspirasi masyarakat,” katanya.(Aep)

Kabar6-Kampanye terbuka di lakukan Partai Politik Garuda di Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang, Minggu (31/3/2019).

Mohamad Jembar Msi, Calon Legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten Tangerang dapil 3 no 6 dari Partai Garuda mengatakan, di Pileg dan Pilpres 2019 ini pihaknya akan menargetkan suara puluhan ribu.

“Kami siap menargetkan suara di wilayah Tangerang Utara (Pantura) mencapai 25 ribu untuk Partai Garuda,” ujar Jembar.

**Baca juga: PIB Gelar Donor Darah di Kantor Desa Jeunjing Cisoka.

Sementara itu, kata Jembar, untuk Partai yang ditungganginya bersikap netral terhadap kedua Paslon Pilpres 2019.

“Untuk Presidan RI nanti, kami hanya menginginkan Pimpinan yang dapat memperjuangkan untuk kepentingan Rakyat,” harap Jembar. (bam)

Kabar6-Ada hal unik sekaligus berbeda saat pesta rakyat atau pemilu berlangsung, yang dilakukan warga Korea Utara (Korut), namun mungkin tidak ada di negara-negara lain. Hal apa yang berbeda?

Usai memberikan hak suara dan meninggalkan bilik suara (TPS), melansir MSN, mereka diminta agar bergabung dengan sekelompok orang yang bersorak di luar untuk mengekspresikan kebahagiaan, terkait kesempatan untuk memberikan suara demi kepemimpinan yang bijaksana di negara tersebut. “Di media-media milik pemerintah, hari pemilu digambarkan sebagai acara yang meriah, dengan orang-orang yang merayakannya di luar TPS-TPS,” kata Minyoung Lee, pengamat dari NK News, laman khusus berita Korea Utara.

Karena memilih adalah suatu kewajiban, maka ajang pemilu juga dijadikan momen sensus penduduk oleh pemerintah untuk memonitor populasi masing-masing daerah pemilihan dan untuk melacak warga yang mungkin telah melarikan diri ke Tiongkok.

Diketahui, sejauh ini Partai Buruh yang dipimpin Kim Jong-un merupakan partai terbesar. Sementara sebagian kursi lainnya diduduki oleh dua partai lain yaitu Partai Demokrasi Sosial dan Partai Chondoist Chongu. Pada praktiknya, ketiga partai tak memiliki perbedaan. Ketiganya juga bergabung di bawah Front Demokrasi untuk Reunifikasi Korea.

Hasil pemilu bukan sesuatu yang ditunggu-tunggu, namun hasil itu baru akan diumumkan setelah beberapa hari. Biasanya akan ada pengumuman terkait tingkat kehadiran pemilih yang sangat mengesankan.

Langkah berikutnya adalah pengumuman angka hasil pemilu di daerah pemilihan Kim Jong-un, di mana keduanya baik tingkat kehadiran pemilih maupun dukung politik biasanya mencapai angka 100 persen. ** Baca juga: Proyek Eksperimen Seni di Swedia Berencana Sewa Orang untuk Bekerja Tanpa Tanggung Jawab dengan Gaji Puluhan Juta

Kemudian, hasil untuk daerah pemilihan lainnya diumumkan. Meski tingkat kehadirannya mungkin sedikit lebih rendah, dukungan politik untuk para kandidat pada masing-masing dapil biasanya akan mencapai 100 persen, jika sesuai pemilu-pemilu tahun sebelumnya.(ilj/bbs)

Kabar6-Perbincangan di sebuah group WA profesi kamar dagang Indonesia (Kadin) Tangsel, mendadak menjadi sorotan publik, lantaran di laporkannya oknum calon legislatif kota Tangsel dari partai Gerindra berinisial N, ke polisi.

Sekertaris Banteng Muda Indonesia (BMI), Kota Tangsel, H Baset Marliansyah, menjelaskan bahwa oknum caleg tersebut di tuding mengedit gambar dan menyebarkan atribut PKI.

“Saya sebagai kader partai merasa tersinggung, foto ketua umum (Ketum) kami ibu Megawati (PDIP) di edit dengan logo bergambar palu arit khas PKI, segera kami laporkan oknum tersebut ke polres Tangsel,”ujar Baset.

Baset menambahkan bahwa laporan tersebut sudah di terima oleh pihak Mako Polres Tangsel pada Selasa malam (2/10/2018).

**Baca juga: Diduga Sebar Berita Hoax dan Ujaran Kebencian, Sekjen BMI Tangsel Laporkan Caleg Gerindra Ke Polisi.

“Laporan kami sudah di terima oleh bagian Reskrim Polres Tangsel, kemudian laporan tersebut di teruskan ke bagian Keamanan Negara, lalu besok kami di panggil oleh AKP Fadilah di Polda Metro Jaya,” tandasnya. (tim K6)