Kabar6-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Banten gelar Musyawarah Cabang (Muscab) delapan kabupaten dan kota secara serentak.

“Saya akan memimpin langsung muscab, dengan persyaratan yang ada, untuk memperbesar suara Demokrat,” ungkap Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo dalam sambutannya di Hotel Atria, Tangerang, Senin (22/01/20178).

Muscab delapan kabupaten dan kota se’Banten diikuti oleh 500 pengurus dan anggota partai berlambang mercy, yang digelar di Hotel Atria, Tangerang, Banten.

Pramono memberikan wejangan kalau Partai Politik (Parpol) merupakan organisasi yang memiliki aturan jelas. Sehingga anggota dan kadernya tidak boleh bertindak sewenang-wenang.

“Ini partai bukan gelanggang adu ramak. Ini partai, bukan tempat gerombolan tanpa aturan. Verifikasi dilakukan mulai dari DPC, DPD, dan DPP,” jelasnya.

Helatan muscab ini pun, menurut Pramono, semua kader harus mematuhi aturan main yang berlaku. Seperti tidak melakukan politik uang hingga kegaduhan, baik di dalam maupun diluar persidangan.

“Sah tidaknya muscab ini, saya nyatakan sah, karena SK (Surat Keputusan) sudah ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen. Bukan karena belum dilantiknya, pelantikan hanya formalitas saja,” ujarnya.

Ketua DPD Demokrat Banten Iti Oktavia Jayabaya mengatakan Demokrat Banten sendiri memastikan akan memenangkan pilkada di empat kabupaten dan kota. Lalu menargetkan raihan suara terbanyak dalam Pemilu 2019.**Baca Juga: Petugas Gabungan Bersama Masyarakat Bersihkan Sampah di Curug.

“Demokrat Banten mencanangkan kemenangan 2018, Banten akan melaksanakan pemilukada di empat kabuoaten dan kota, dua di antaranya kader murni. Dengan muscab, kita merebut kemenangan pilkada 2018 dan pemilu 2019,” katanya.(dhi)

Kabar6-Partai Demokrat Banten gelar konsolidasi jelang Pilkada serentak 2018. Tercatat, emoat wilayah di Provinsi Banten akan menggelar Pilkada pada 2018 nanti.

“Kita kan hanya mengajukan hasil survei dari DPC (ke DPP). Kemungkinan t27 Desember 2017 keluar rekomendasi untuk pilkada di empat kabupaten dan kota,” ungkap Ketua DPD Demokrat Banten Iti Oktava Jayabaya di Kota Serang, Jumat (22/12/2017).

Di Kota Serang, beredar nama dukungan untuk dua orang, yakni Vera Nurlaela Jaman (Kader Golkar), istri dari Walikota Serang saat ini, Tubagus (Tb) Haerul Jaman. Lalu ada nama Nuraeni, kader parta Demokrat yang kini menduduki kursi Wakil Ketua DPRD Banten.

“Kota serang masih dibahas (DPP), antara Nuraeni dan Vera,” terangnya.

Sedangkan di Kota Tangerang ada nama Arief Wismansyah (Kader Demokrat), walikota saat ini. Lalu di Kabupaten Tangerang muncul nama Ahmed Zaki Iskandar (Kader Golkar), Bupati Tangerang saat ini.

Sedangkan di Kabupaten Lebak, sudah hampir dipastikan akan mengusung Iti Octavia Jayabaya, Bupati Lebak sekaligus Ketua DPD Demokrat Banten saat ini.

Keputusan dari Partai Demokrat akan mengeluarkan surat resmi dukungan kepada para calon walikota dan bupati pada t27 Desember 2017.

“Tergantung DPP nanti keluarnya gimana. Dinalnya adalah (surat) rekomendasi. Jadi Januari (2018) semua ada pendaftaran,” jelasnya.**Baca Juga: Ini Persyaratan Bagi Parpol Usung Calon Walikota di Tangerang.

Raihan kursi legislatif Demokrat untuk di empat wilayah pilkada serentak sebagai berikut;

1) Kota Serang empat kursi.
2) Kabupaten Lebak enam kursi
3) Kabupaten Tangerang enam kursi
4) Kota Tangerang lima kursi.(dhi)

Kabar6-Musyawarah Daerah (Musda) III Demokrat Banten menetapkan Iti Octavia Jayabaya sebagai Ketua DPD I Banten.

“Di ambil secara demokratis, tidak ada arahan khusus,” kata Iti, saat ditemui usai Musda III Demokrat Banten yang berlangsung di rumah makan S’Rizky, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (9/11/2017).

Itu menjelaskan kalau kawan karibnya, Irna Narulita, sekaligus Bupati Pandeglang yang sempat maju dalam bursa Ketua DPD Demokrat Banten akan bersama-sama membentuk kepengurusan ke depannya.**Baca Juga: Ini Pertarungan 2 Srikandi di Musda DPD Partai Demokrat Banten.

“Ke depan kami akan membentuk formatur, diberi waktu empat hari supaya masuk ke sipol (sistem informasi politik),” terangnya.

Sedangkan Irna mengaku siap membantu berjalannya roda organisasi di partai berlambang mercy itu untuk lima tahun ke depan.

“Intinya kebersamaan tadi, nanti saya dengan beberapa jajaran akan membentuk formatur. Inti nya saya suport,” ujar Irna Narulita.

Irna pun mengaku legowo dan siap ditempatkan di posisi apa saja dalam kepengurusan di partai besutan SBY itu.

“Tidak ada niatan kita saling menjatuhkan. Urusan jabatan itu urusan duniawi, yang penting kerja dulu,” jelasnya.(dhi)

Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Bupati Pandeglang Irna Narulita, bersaing ketat dalam bursa pemilihan calon Ketua Partai Demokrat Provinsi Banten.

Kedua srikandi tanah jawara ini masing- masing mengklaim telah mendapat dukungan dari seluruh pengurus DPC Demokrat yang ada di delapan Kabupaten/ Kota di daerah tersebut.

Sekretaris Pengawas Keuangan dan Pembangunan DPP Partai Demokrat Ahmad Rivai mengatakan, persaingan ketat antar kedua kepala daerah itu bakal terjadi dalam Musyawarah Daerah (Musda) III DPD Partai Demokrat Banten yang digelar di Hotel Rizki Pandeglang pada 9- 10 November 2017.**Baca Juga: 9-10 November, Musda DPD Partai Demokrat Banten Digelar.

Putri dari mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya ini telah mengantongi lima dukungan, diantaranya empat dari DPC dan satu dari Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Demokrat Banten.

Keempat dukungan dari DPC itu, diantaranya DPC Demokrat Lebak, DPC Demokrat Kabupaten Serang, DPC Demokrat Kota Tangerang dan DPC Demokrat Kabupaten Tangerang.

“Keduanya, bersaing ketat. Ini sinyalemen cukup baik bagi Demokat, karena dua Kepala Daerah ini bakal bertarung dalam Musda III DPD Partai Demokrat Banten,” ungkap Anton sapaan karib mantan Anggota DPR periode 2009- 2014, asal Daerah Pemilihan (Dapil) Banten II ini.

Sementara, kata Anton, Irna Narulita yang tak lain adalah istri dari mantan Anggota DPR Achmad Dimyati Natakusumah ini juga mendapat dukungan dari empat DPC, di antaranya DPC Demokrat Pandeglang ini juga mengklaim telah mengantongi dukungan dari empat DPC, yakni DPC Demokrat Kabupaten Pandeglang, DPC Demokrat Kota Serang, DPC Demokrat Kota Cilegon dan DPC Demokrat Kota Tangerang Selatan.

Sedangkan, satu suara yang memiliki hak pilih dalam Musda III Demokrat Banten, berasal dari DPP Demokrat dan suara itu bakal menjadi penentu bagi kedua calon ketua tersebut.

Dikemukakannya, munculnya minat dari kedua kepala daerah dalam merebut posisi nomor satu di DPD Demokrat Banten ini merupakan pemicu denyut jantung partai berlambang mercy besutan mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhono (SBY) dalam menyongsong Pilkada di lima daerah di Banten yang digelar 2018 mendatang.

“Ini sejarah baru bagi Demokrat di Banten. Kehadiran kedua tokoh ini adalah bentuk respons positif dari masyarakat Banten,” katanya.(Tim K6)

Kabar6-Tujuh DPD Demokrat se’Indonesia akan gelar Musyawarah Daerah (Musda) secara berurutan di November 2017. Hal ini menjadi agenda DPP partai besutan SBY jelang Pemilu 2019 dan verifikasi faktual KPU.

Di Banten sendiri akan berlangsung pada 9-10 November, sebelumnya 7-8 November di Yogjakarta, lalu 11-12 November di Jawa Barat (Jabar) berlanjut ke Sumatera Barat (Sumbar), hingga Bengkulu.

Di Banten sendiri akan dihadiri oleh Pramono Edhi Prabowo. Dimana, para calon yang akan maju dalam bursa Ketua DPD Demokrat Banten, harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).**Baca Juga: Begini Arah Politik Partai Demokrat di Pilkada Jabar.

“Enggak ada masalah kalau dia (anggota) baru, kalau ber-KTA Demokrat diperbolehkan (nyalon Ketua DPD Demokrat). Di dukung DPC se-Banten, yang punya suara kan DPC,” kata Haris Wijaya, Koordinator Polhukam DPP Demokrat, di Kota Serang, Rabu (08/11/2017).

Pendapat berbeda disampaikan oleh Aeng Haerudin, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Demokrat Banten yang mengharapkan kalau calon ketuanya haruslah kader murni partai besutan SBY itu.

“Sebaik nya kader. (Kader luar) Boleh saja, urusan diterima atau tidak oleh para ketua DPC itu kan lain soal,” kata mantan Ketua DPRD Banten periode 2009-2014, saat ditemui di Kota Serang, Rabu (08/11/2017).

Jika berkaca pada Kongres Demokrat ke IV partai Demokrat yang berlangsung di Surabaya pada 12 Mei 2015 dan memuluskan SBY menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai berlambang mercy periode 2015-2020 memiliki beberapa prasyarat, di antaranya yakni berpengalaman selama lima tahun menjadi pengurus ditingkat DPP, lalu alam draf tata tertib pasal 5 ayat 1 (c) tentang ketentuan peserta kongres tertulis bahwa peserta yang memiliki hak suara berhak untuk memilih dan dipilih. Pasal ini berkaitan dengan pasal 7 tentang hak suara. Pasal itu menyatakan peserta yang memiliki hak suara dalam kongres adalah Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Ketua DPD Partai Demokrat, Ketua DPC Partai Demokrat, Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri, dan organisasi sayap partai

Selain itu, pada Bab IX pasal 23 tentang pemilihan ketua umum disebutkan bahwa calon ketua umum wajib aktif dalam kepengurusan Partai Demokrat di tingkat pusat lima tahun terakhir.

Pada pasal 24 ayat 3 tentang tata cara pemilihan ketua umum tertulis bakal calon ketua umum dapat mendaftarkan dirinya sendiri atau didaftarkan oleh tim kepada steering committee. Pasal itu mengatur jumlah dukungan minimal 30 persen dari total pemilik hak suara yang dibuktikan dengan surat dukungan tertulis yang distempel.(dhi)

Kabar6-Mendekati batas waktu pendaftaran Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu, Partai Demokrat sambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, Senin (16/10/2017).

Berdasarkan pantauan Kabar6.com di lokasi, tampak Walikota Tangerang, Arif Wismasyah turut hadir mendampingi Partai Demokrat dalam mendaftarkan peserta Pemilu 2019 di KPU Kota Tangerang.

“Saya datang ke sini selaku kader Demokrat mendampingi partai untuk daftar peserta Pemilu 2019,” terang, Arif ketika dijumpai Kabar6.com.

Kepala Divisi Hukum Komisioner KPU Kota Tangerang, Wahyul Furqon, menyampaikan baru lima Parpol yang secara resmi telah mendaftarkan sebagai peserta Pemilu 2019.

“Sudah ada lima Parpol secara sah telah terdaftar sebagai peserta Pemilu di KPU Kota Tangerang. Mereka di antaranya Partai Nasdem, Gerindra, Perindo, PSI dan Demokrat. Masih ada waktu hingga pukul 24.00 WIB nanti bagi Parpol untuk mendaftarkan sebagai peserta Pemilu,” jelas, Wahyul Furqon. (don)

Kabar6- Selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di mako Brimob, Nazarudin, tersangka korupsi pembangunan wisma atlet dengan pengawalan super ketat dibawa ke gedung KPK di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, sekitar  pukul 22:45.

Tim penjemput dari Kolombia pimpinan Brigjen Anas Yusuf dari Mabes Polri menyerahkan Nazaruddin kepada pimpinan KPK. Mantan bendahara Partai Demokrat ini masih menjalani pemeriksaan di KPK, didampingi Muhammad Nasir, adiknya dan pengacara Apriyanto Bonjol dari kantor OC Kaligis.

Nazarudin, datang ke kantor KPK memakai baju safari dengan warna sama dengan pengawalnya. Hal itu membuat sejumlah wartawan yang sejak sore menunggu mejadi terkecoh.

Selesai diperiksa, rencananya Nazarudin akan dibawa kembali ke Rutan Mako Brimob.

Kabar6- Dengan mencarter pesawat sebesar Rp 4 Muliar, M.Nazarudin tersangka korupsi wisma atlet Sea Games yang tertangkap d Kolombia, Kamis (11/8)pukul 17:10 waktu setempat atau Jumat(12/8) pukul 05:10 WIB diterbangkan dari Bogota menuju Indonesia.

Di dalam pesawat carteran itu, mantan bendahara partai Demokrat dikawal ketat oleh 12 orang penjemput gabungan dari KPK, Kemenlu, Polri, dan  Kemenkum HAM. Semula  pesawat yang membawa Nazarudin akan mendarat di Halim Perdana Kusumah, Jumat pagi (12/8) pagi.Namun karena terjadi penundaan keberangkatannya, diperkirakan pesawat akan mendarat Sabtu (13/8) pagi.

Menurut beberapa sumber, Nazarudin sempat menolak di deportasi ke Indonesia, dan minta suaka politik agar tetap tinggal di Bogota. Namun, pemerintah Kolombia menolak.

Pengawalan ketat dan khusus dilakukan tim penjemput pimpinan Berigjen Anas dari Mabes Polri agar Nazarudin aman sampai di Indonesia. Tiba di tanah Air, Nazarudin selanjutnya akan dibawa ke kantor KPK. Tiga tempat tahanan Nazarudin sudah dipersiapkan, Salemba, Cipinang, dan Mako Brimob Kelapa Dua.

Sementara itu, Presiden SBY, meminta Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengamankan Nazaruddin. SBY juga minta Kapolri segera menangkap WNI (Warga Negara Indonesia) lainnya yang kabur ke luar negeri.”Saya instruksikan kepada Kapolri dan pihak terkait, tangkap buronan lain jangan seolah-olah kita biarkan.”

Salah satunya  target buruan adalah Nunun Nurbaetie, istri mantan Wakapolri Adang Darajatun yang diduga terlibat suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom pada tahun 2004. (bbs/zul)

Kabar6- M Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat dan diduga tersangka korupsi pembangunan wisma atlet Sea Games  yang  ditangkap  Interpol di Kolombia, diperkirakan tiba di Indonesia Jumat (12/8) besok.

Sejumlah tim yang dikirim ke Kolombia untuk menjemput Nazaruddin berlega hati karena berjalan sukses. Tim pejemput bisa meyakinkan pemerintah Kolombia sehingga Nazarudin bisa disepotasi.

Semula tim penjemput khawatir tidak bisa membawa Nazarudin, namun ternyata pemerintah Kolombia tidak mempersulit pemulangan Nazarudin. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu dideportasi pemerintah Kolombia karena melanggar keimigrasian. Diperkirakan dalam tempo 24 jam lagi atau Jumat besok, Nazaruddin sudah tiba di Indonesia.

Pihak kejaksaan Kolombia menyerahkan Nazaruddin ke Imigrasi setempat sehingga  Nazaruddin tidak dikenai hukuman apapun di sana selain soal keimigrasian.

Belum diketahui, apakah saat tiba di Jakarta, Nazarudin akan dibawa ke Salemba atau Cipinang. Kementerian Hukum dan HAM sudah mempersiakan Salemba dan  Cipinang tempat Nazaruddin ditahan. (zul)

Kabar6- M Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat akhirnya ditangkap  Interpol di Kolombia.Demikian yang disampakan Menko Polhukam Djoko Suyanto saat menggelar jumpa pers di kantor presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (8/8/).

Namun Djoko belum mengetahui pasti lokasi penangkapan Nazaruddin tersebut. “Saya tidak tahu apakah di airport, di pelabuhan, saya tidak tahu,” kata Djoko yang mengaku sudah melaporkan hal ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Nazarudin menggunakan paspor palsu, ditangkap sekitar pukul 09:00 waktu Kolombia saat mau meninggalkan negara tersebut . Kini yang bersangkutan berada di Bogota, ibukota Kolombia, dan segera dibawa ke Indonesia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. (zul)