Kabar6-DPRD Kabupaten Lebak memutuskan tak perlu membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyikapi berbagai permasalahan di dalam Program Sembako.

Padahal, sejumlah fraksi kencang mendorong agar masalah tersebut dibahas dalam Pansus dengan alasan agar bisa membenahi karut marutnya pelaksanaan dalam program tersebut.

Lalu bagaimana respon sejumlah fraksi yang sedari awal kencang menyuarakan agar DPRD membentuk Pansus?

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengatakan, meski mendorong dibentuknya Pansus, tetapi karena sudah jadi putusan pimpinan DPRD, partai berlambang bulan sabit kembar ini harus ikut.

“Dari awal PKS ingin Pansus karena perlu ada pendalaman. Tapi karena ini sudah ranah pimpinan dan pimpinan menyatakan tidak pansus ya harus mengikuti,” kata Ketua Fraksi PKS, Yayan Ridwan.

Sementara itu, menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), meski Pansus tak dibentuk, pimpinan DPRD segera membuat surat berisi poin-poin masukan dan saran kepada Sekda Lebak selaku Ketua Tim Koordinasi Program Sembako.

“Kalau tidak membentuk Pansus, DPRD harus mengambil keputusan memberi solusi terbaik,” katanya.

**Baca juga: Sejak Lama Akses Jalan Cigemblong Lebak Rusak Parah.

Menanggapi putusan pimpinan dewan, Musa menegaskan partai berlambang Ka’bah ini kecewa.

“Kami kecewa dengan sikap dan keputusan pimpinan DPRD yang harusnya kita bisa menindaklanjuti harapan-harapan masyarakat miskin yang sampai hari ini masih menerima komoditas dengan sistem paket, tidak ada yang menerima sesuai dengan pesanan mereka (KPM-red),” papar Musa.(Nda)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak memutuskan tidak akan membentuk panitia khusus (Pansus) Program Sembako yang sebelumnya bernama bantuan pangan non tunai (BPNT).

Padahal, pembentukan Pansus Program Sembako kencang disuarakan oleh sejumlah kalangan, tak terkecuali fraksi di DPRD.

“Pansus itu kan wacana ya. Pansus dilakukan ketika sebuah persoalan tidak bisa diselesaikan dengan metode-metode yang lain,” kata Ketua DPRD Lebak, Dindin Nurohmat, Kamis (2/4/2020).

Menurut Dindin, dengan berbagai pertimbangan, DPRD melihat persoalan-persoalan yang ada di dalam Program Sembako dapat diselesaikan tanpa harus membentuk Pansus.

“Pansus harus ada rapat-rapat yang intens dan berkelanjutan. Kita tahu saat ini kondisinya sedang terjadi wabah Corona dan ini menjadi persoalan, kami sangat berupaya bagaimana tidak dianggap melanggar protokol kesehatan,” jelas Dindin.

**Baca juga: Dana Desa 256 Wilayah di Lebak Segera Cair.

“Karena di tengah pandemi Corona seharusnya DPRD lebih memikirkan persoalan rakyat yang subtantif,” tambah politisi Gerindra ini.

Apalagi setelah dikaji, persoalan dalam Program Sembako lebih kepada ketidakpatuhan beberapa pihak terhadap pedoman umum.

“Itu pertimbangan-pertimbangan kenapa tidak perlu dilakukan Pansus,” jelas Dindin.(Nda)