Kabar6-Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menanggapi adanya pemangkasan hari cuti bersama akhir tahun. Ketua PHRI Tangsel Gusri Efendi menerangkan, pihaknya tetap menyetujui apa yang diperintahkan pemerintah pusat.

Namun pihaknya tak menampik keputusan itu sangat berat karena harus merelakan kehilangan omzet kurang lebih 30 persen pada libur panjang. Menurut Gusri, liburan akhir tahun objek pariwisata seperti hotel dan restoran selalu ramai dan itu akan sangat berpengaruh terhadap omzet.

“Saya setuju itu, kenapa? Untuk kepentingan pribadi sih pasti berat, tapi kalau kepentingan publik saya rasa biar cepat proses Covid selesai, ya kita dukung. Ya kalau dihitung 30 persen penurunan omzet kita kalau jadi dipangkas,” ujar Gusri ditelepon Kabar6.com, Selasa (1/12/2020).

**Baca juga: Kembali Zona Merah, Wali Kota Tangsel Minta Masyarakat Patuh Protokol Kesehatan

Tapi bagi pihaknya sudah boleh buka saja bagus. “Semoga februari maret semua total di vaksin, kemarin aja kita beberapa bulan kuat kok, intinya biar maksimal, objek wisata itu memang sepi ya kan gak boleh ada mobilisasi manusia,” tutupnya.

Diketahui, rencana cuti akhir tahun jika tidak jadi dipangkas akan dimulai pada tanggal 23 Desember 2020 hingga 2 Januari 2021. (eka)

Kabar6-Pemkot Tangerang hanya memangkas anggaran belanja barang dan jasa sebesar 36,47 persen. Padahal, dalam Surat Keputusan (SK) Bersama Menteri Dalam Negri (Mendagri) dan Menteri Keuangan RI, pemerintah daerah wajib melakukan penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sekurang-kurangnya 50 persen.

Walikota Tangerang Arief R Wismansyah mengaku, telah melaporkan hal tersebut kepada pemerintah pusat dan disetujui. Oleh sebab itu, Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat ke Pemkot Tangerang tidak dipotong.

“Sudah gak ada lagi dibahas, sudah selesai, kita sudah sampaikan ke pusat dan sudah disetujui oleh pusat kan DAU kita tidak dipotong,” ujarnya di Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Selasa (12/5/2020).

Arief mengaku tidak mengetahui harus memangkas anggaran pada post anggaran apa lagi. Baginya, saat ini realokasi anggaran telah maksimal.

“Walaupun segitu (36,47 persen) sudah tidak ada lagi. Gaji guru kepotong, yang belanja-belanja barang dan jasa juga maksimal,” katanya.

**Baca juga: Menko PMK Respon Kekurangan PCR di Kota Tangerang.

Arief mengatakan alasannya ikut memangkas anggaran pada bidang pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan saat ini terbilang besar mencapai Rp. 1 Triliun lebih. Dia mengklaim saat ini pihaknya telah meminimalisir pemotongan anggaran pada post pendidikan.

“Total anggaran pendidikan di kita Rp. 1,2 T. Sebagian besar tersimpan di barang dan jasa, kalau 50 persen dipotong (habis). Kan yang suruh potong Kementrian bukan kita,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-PT Angkasa Pura II (Persero) melakukan penghematan biaya operasional di 19 bandara yang dikelola perseroan selama pandemi Covid-19.

Director of Engineering PT Angkasa Pura II Agus Wialdi mengatakan salah satu fokus saat ini adalah menghemat biaya operasional sekaligus memastikan bandara tetap beroperasi untuk menjaga konektivitas transportasi udara nasional.

“Penghematan salah satu kunci dalam merespons tantangan COVID-19. Bandara PT Angkasa Pura II saat ini beroperasi dengan lebih sederhana dibandingkan kondisi normal, menyesuaikan juga dengan traffic penumpang dan penerbangan,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Senin 4/5/2020.

Agus Wialdi menuturkan implementasi penghematan operasional antara lain seperti di Bandara Soekarno-Hatta yakni menghentikan sementara operasional Skytrain untuk disubstitusi dengan optimalisasi shuttle bus sebagai transportasi publik antarterminal.

Saat ini, Transit Oriented Development (TOD) di Soekarno-Hatta juga ditutup di mana selain bisa menghemat juga guna mendukung physical distansing.

“Secara umum, penghematan biaya operasional terbesar adalah di penggunaan listrik. Kami melakukan penghematan penggunaan listrik di seluruh bandara hingga sekitar 46 persen.”

Penghematan listrik antara lain dilakukan dengan mengurangi penggunaan fasilitas nonprioritas seperti penyejuk udara dan sebagainya, dengan tetap menjaga aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan pelayanan.

Di samping listrik, bandara PT Angkasa Pura II juga melakukan penghematan penggunaan air bersih hingga 60 persen serta penghematan penggunaan kendaraan operasional di kawasan bandara baik sisi udara mau pun sisi darat.

Adapun selain penghematan biaya operasional, PT Angkasa Pura II juga melakukan penghematan/pengurangan biaya pemeliharaan fasilitas nonprioritas atau yang tidak mendesak.

Penghematan sangat ketat juga diterapkan pada pos belanja modal (capital expenditure/capex), di mana capex hanya akan digunakan untuk kebutuhan yang dinilai sangat dibutuhkan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi saat ini.

Penghematan capex ini juga mencakup porsi yang sebelumnya direncanakan untuk pengembangan di bandara-bandara Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara (KSP BMN) yaitu Radin Inten II (Lampung), HAS Hanandjoeddin (Belitung), Fatmawati Soekarno (Bengkulu) dan Tjilik Riwut (Palangkaraya).

**Baca juga: Penutupan TOD M1 Bandara Soekarno-Hatta Diperpanjang Hingga 15 Mei.

”Melalui berbagai penghematan biaya maka dapat seluruh bandara PT Angkasa Pura II tetap beroperasi optimal dan selalu siaga melayani berbagai penerbangan yang masih diizinkan sesuai Permenhub No. 25/2020, termasuk penerbangan dalam rangka mengatasi COVID-19,” ujar Agus Wialdi.

Lebih lanjut, jelas Agus Wialdi, dengan penghematan ini maka bandara PT Angkasa Pura II dapat cepat mengoptimalkan seluruh sumber daya guna melayani meningkatnya lalu lintas penumpang pesawat dan penerbangan saat COVID-19 sudah dapat dikendalikan.(GFM)

Kabar6-Bertujuan memangkas biaya politik, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar seleksi terbuka untuk para Bakal Calon (Balon) Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan (Tangsel) agar memperoleh kandidat terbaik. Kegiatan ini merupakan bagian dari Konvensi Pilkada 2020.

18 bakal kandidat Kepala Daerah Tangsel yang mengikuti seleksi terbuka PSI. Latar belakang kandidat berasal dari lintas dan profesi. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah putri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, Grace Natalie mengatakan, PSI menggunakan mekanisme konvensi sebagai solusi kepada proses demokrasi kita yang kerap dikaitkan dengan high politics cost atau politik berbiaya tinggi.

“Pengalaman dari banyak teman yang berkontestasi di Pilkada, kerap kali mereka harus mengeluarkan biaya sangat besar. Dalam konvensi ini, kandidat yang lolos akan mendapatkan dukungan resmi PSI tanpa harus membayar satu rupiah pun,” kata Grace, dalam konferensi pers di sela-sela penyelenggaraan acara, Basecamp DPP PSI, Jalan KH. Wahid Hasyim Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sabtu (18/1/2020).

Grace menerangkan, beberapa waktu lalu ada seorang kepala daerah yang ingin kembali maju dengan meminta dukungan PSI.

Lanjut Grace, pejabat tersebut menyatakan siap membayar ratusan juta rupiah untuk mendapatkan dukungan PSI.

“Inilah kondisi riil hari ini yang menyebabkan antara lain untuk seseorang menjadi pejabat publik diperlukan biaya besar sekali. Itu baru biaya dukungan partai, belum biaya sosialisasi, kampanye, dan sebagainya,” ungkap Grace.

Grace menjelaskan, salam seleksi terbuka ini, PSI mengundang tokoh-tokoh independen dan berintegritas untuk ikut menjadi panitia seleksi. Seleksi dalam format wawancara ini disiarkan secara langsung di media sosial.

“Dengan mekanisme yang transparan ini, PSI yakin kualitas pemimpin daerah yang dilahirkan bakal jauh lebih baik daripada proses pencalonan di ‘ruang-ruang gelap’ yang tak diketahui publik,” terang Grace.

Grace menuturkan, penilaian ini nanti dikombinasi dengan hasil uji publik dan survei.**Baca juga: Tak Bisa Berobat, Warga Kranggan Tangsel Gantung Diri.

Selanjutnya, para bakal kandidat akan diberikan waktu untuk bersosialisasi atau melakukan kerja di lapangan yang penilaiannya nanti digabungkan menjadi keseluruhan penilaian.

“Dengan proses ini, diharapkan ke depan lebih banyak lagi orang-orang yang kompeten dan berintegritas untuk tidak ragu terjun ke politik karena merasa tidak memiliki biaya, koneksi, darah biru politik, dan sebagainya,” pungkas Grace.

Diketahui, ada 12 panelis independen konvensi Pilkada 2020 PSI yaitu:
1. Mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu
2. Pakar psikologi politik Hamdi Muluk
3. Ekonom Faisal Basri
4. Mantan Komisioner KPK Bibit Samad Rianto
5. Staf pengajar Nanyang Technological University (NTU) Sulfikar Amir
6. Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
7. Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas
8. Direktur Eksekutif CSIS Philips Vermonte
9. Founder Ruang Guru Iman Usman
10 Aktivis anti-korupsi Natalia Soebagjo
11. Politisi senior Abdillah Toha
12. Sineas Ernest Prakasa.(eka)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang akan memangkas sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai menghambat investasi. Hal tersebut guna untuk percepatan pembangunan.

Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan, pihaknya sudah membahas dengan DPRD Kota Tangerang untuk penyederhanaan yang saat ini sudah terlalu banyak Perda. Apalagi ada 16 Perda yang diusulkan saat ini.

“Dari 16 ada Perda katakanlah, Perda K3 ada Perda kebersihan, ada Perda sampah yang berkenaan dengan K3, dari 5 perda mungkin cukup 1 Perda. Jadi disederhanakan,” ujar Arief saat dimintai keterangan, Kamis (28/11/2019).

“Presiden pada saat rakornas itu mengatakan buat Perda sefleksibel mungkin sehingga birokrasi bisa memberikan lompatan pembangunan,” tambahnya.

Selain itu, Arief menjelaskan Pemkot Tangerang dan DPRD akan melakukan perekapan Perda dan Peraturan Walikota (Perwal) untuk sederhanakan Perda tersebut.

“Perwal juga saya mau ringkas mau saya rangkum,” jelas Arief.**Baca juga: Kasus HIV/AIDS di Kota Tangerang Masih Marak.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan, akan melakukan evaluasi Perda yang dinilai tidak sesuai perkembangan zaman.

“Perda lama yang sudah kadaluarsa tidak sesuai zamannya dan kalau pun ada Perda yang kaitannya sama akan kita buat simple. Jadi semangatnya bukan tidak membuat Perda, tapi dibikin mudah, dibikin simple,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus lakukan inovasi dan terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah serta partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Salah satu caranya yakni dengan memindahkan seluruh pelayanan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta BPHTB ke Mall Pelayanan Publik yang berada di gedung Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang.

Kepala Bapenda Kota Tangerang, Herman Suwarman mengatakan, terhitung per 21 November 2018, seluruh proses pelayanan dan pembayaran PBB dan BPHTB akan dipindah ke Mall Pelayanan Publik.

Hal ini, kata Herman, merupakan bentuk reformasi birokrasi yang jadi salah satu target pemerintah pusat, pemkot juga telah melakukan pembenahan dalam hal pelayanan publik, yakni dengan memberikan pelayanan yang lebih transparan dan terukur melalui pemanfaatan teknologi informasi.

“Kita (Pemkot,red) berharap perpindahan seluruh pelayanan ini akan semakin mempermudah masyarakat Kota Tangerang, khususnya terkait PBB dan BPHTB,” kata Herman.

Menurut Herman Mal Pelayanan Publik ini dibuat untuk semakin memberi kemudahan, transparansi, dan kecepatan layanan kepada masyarakat Kota Tangerang yang ingin mengurus berbagai jenis layanan, termasuk pelayanan PBB dan BPHTB.

“Semua jenis layanan ada di sini dan berada di satu tempat, sehingga mobilitas warga pun bisa lebih efisien,” imbuhnya.

Masih kata Herman, dengan perpindahan seluruh pelayanan PBB dan BPHTB ke Mal Pelayanan Publik juga bentuk komitmen Pemkot Tangerang dalam meningkatkan kemudahan memberikan pelayanan.

Konsep pusat pelayanan publik terpadu itu dinilai cocok dengan perkembangan zaman yang menuntut serba efisien dan ringkas.

“Masyarakat juga nantinya tidak perlu repot-repot harus kesana kemari, karena semuanya sudah tersedia di satu lokasi,” tandasnya.

Sementara itu, Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah beberapa waktu lalu mengatakan bahwa mall pelayanan publik menjadi kongkrit karena masyarakat datang ke suatu tempat ada kepastian.

**Baca juga: FLT 2018 Diharapkan Jadi Poros Literasi di Banten.

Urusan perizinan yang tadinya bisa berbulan-bulan dan berminggu-minggu, sekarang bisa diselesaikan dalam hitungan jam.

“Kita berharap hal ini menjadi upaya reformasi birokrasi yang tidak berhenti dan terus berjalan ke arah yang lebih baik serta bermanfaat bagi masyrakat luas,” tuturnya. (ADV)