Oleh Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPN & CEO Narasi Institute

Kabar6-Kota Solo kini tengah menjadi sorotan seiring dengan penemuan sejumlah anak jalanan yang terinfeksi HIV dan sifilis. Fenomena ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan besar: Apa yang sebenarnya telah dilakukan pemerintah kota dalam menangani dan mencegah penyebaran Infeksi Menular Seksual (IMS)?

Salah satu pejabat yang seharusnya paling bertanggung jawab atas hal ini adalah Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Sebagai pemimpin kota, Gibran tentu memiliki tugas moral dan administratif untuk melindungi warganya, khususnya kelompok yang paling rentan seperti anak jalanan. Meski memiliki latar belakang dan dukungan politik yang kuat sebagai putra dari Presiden Joko Widodo, tampaknya Gibran belum sepenuhnya memaksimalkan potensinya dalam menangani masalah kesehatan publik ini.

Penemuan kasus IMS di kalangan anak jalanan ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi Gibran dan jajaran pemerintahannya. Namun, sepertinya ada ketidakseimbangan prioritas di antara urusan lokal dan politik nasional yang mungkin mengalihkan perhatian Gibran dari masalah-masalah mendesak di Solo.

Sebagai pemimpin kota, Gibran seharusnya lebih fokus pada isu-isu lokal dan meningkatkan layanan publik, bukan terlalu disibukkan dengan dinamika politik nasional yang sering kali mengalihkan perhatian dari masalah konkret di hadapan mata.

Kembali pada masalah IMS, data menunjukkan bahwa kondisi ini semakin parah dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Di sisi lain, ini juga menunjukkan kesenjangan dalam akses layanan kesehatan dan pendidikan seksual yang memadai bagi kelompok-kelompok rentan.

**Baca Juga: Atasi Kekeringan, Polresta Serkot dan Pemkot Serang Bangun Sumur Bor

Sebagai solusi, Walikota Solo perlu segera mengambil tindakan-tindakan konkret. Mulai dari meningkatkan akses layanan kesehatan bagi anak jalanan, mengintegrasikan pendidikan seksual yang komprehensif ke dalam kurikulum sekolah, hingga melakukan kerja sama yang erat dengan organisasi non-pemerintah dan institusi pendidikan.

Dengan dukungan politik dan sumber daya yang dimilikinya, Gibran seharusnya mampu menjadikan Solo sebagai contoh dalam pencegahan dan penanganan IMS. Namun, semua ini tentu membutuhkan niat dan tekad yang kuat. Publik berhak menuntut komitmen dan aksi nyata dari Walikota Solo yang bisa dikatakan telah lalai menekan IMS di kotanya.

Sebagai penutup, publik berharap bahwa kasus IMS di Solo ini dapat segera ditangani dan tidak ada lagi kelompok yang terpinggirkan akibat ketidakpedulian pemerintah. Sadarlah, Gibran, tunjukkan bahwa Anda punya tanggungjawab daerah yang harus ditunaikan. Jadilah pemimpin yang bekerja keras untuk kesejahteraan warga solo sebelum anda ikut-ikut memanaskan politik nasional.(*/Red)

Oleh : Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, CEO NARASI INSTITUTE

Kabar6-Uji emisi yang sejatinya memiliki niat mulia sebagai upaya mengurangi polusi udara di Jakarta, kini telah menjadi panggung ketidakadilan.

Ketika publik kecil harus merogoh kocek hingga Rp250 ribu untuk motor dan Rp500 ribu untuk mobil akibat tidak lolos uji emisi, sementara pemilik truk, kontainer, dan pemilik proyek konstruksi serta infrastruktur Pemda, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap polusi udara, seolah mendapatkan “perlindungan” dan terhindar dari tindakan tegas, inilah yang kita sebut ketidakseimbangan.

Kasus Dody mengekspos betapa absurdnya implementasi kebijakan ini. Publik seperti Dody, yang dengan niat baik mengikuti uji emisi, malah mendapatkan hukuman, sedangkan armada besar yang setiap hari menyumbang polusi berat tampak bebas melenggang. Ironisnya, masyarakat kecil diberatkan dengan denda, sementara pemilik truk dan kontainer besar, serta pemilik proyek konstruksi, tampaknya mendapat ‘perlakuan khusus’ dari pemerintah.

Bukan hanya masalah kendaraan, konstruksi di Jakarta yang kerap menghasilkan debu dan emisi lainnya juga tampaknya mendapat ‘perlakuan khusus’.

Seharusnya, sebelum menilang warga biasa dengan denda besar, pemerintah memastikan bahwa mereka yang benar-benar menjadi sumber utama polusi udara mendapatkan hukuman yang setimpal.

**Baca Juga: KPU Banten Tunggu PKPU Cara Nyoblos Bagi Penyandang Disabilitas Mental

Pemerintah harus memperbaiki sistem dan fokus pada sumber polusi utama. Sebelum memberlakukan sanksi, edukasi publik harus ditingkatkan.

Kita membutuhkan aksi nyata, bukan hanya simbolis. Keadilan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diterapkan.

Menghadapi masalah polusi udara di Jakarta memang tidak mudah, namun dengan kebijakan yang adil dan bijaksana, kita bisa melangkah maju menuju Jakarta yang lebih hijau dan sehat.

Namun, sebelum itu, pemerintah harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan menindak tegas setiap pelanggar, tanpa memandang besar kecilnya kontributor polusi.(*/Red)

Oleh: Achmad Nur Hidayat, MPP | Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute

Kabar6-Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 memungkinkan Warga Negara Asing (WNA) untuk memiliki properti di Indonesia. Kementerian ATR/BPN juga mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1241/SK-HK.02/IX/2022 tentang Perolehan dan Harga Rumah Tempat Tinggal/Hunian Untuk Orang Asing. Kebijakan ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial.

Apakah langkah ini benar-benar akan menggerakkan perekonomian Indonesia atau justru membuka potensi risiko bagi kedaulatan negara?

Kebijakan ini yang mengizinkan WNA untuk memiliki properti dengan syarat paspor dan visa, tampaknya mendapat dukungan dari kalangan bisnis dan pengembang properti.

Rusmin Lawin, Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Hubungan Luar Negeri, berpendapat bahwa tindakan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan devisa yang masuk.

Namun, di balik potensi tersebut, beberapa hal penting perlu diperhatikan. Adanya akses mudah bagi WNA untuk memiliki properti bisa memicu spekulasi harga, mengakibatkan kenaikan harga properti yang berlebihan.

Hal ini juga akan mempengaruhi keseimbangan pasar properti dan penyediaan hunian yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Terlepas dari klaim bahwa pembelian properti oleh WNA tidak akan “menjual negara”, dampak jangka panjangnya masih perlu dinilai lebih hati-hati.

Perlu dikhawatirkan bahwa dengan kepemilikan yang semakin banyak oleh WNA, akan ada kemungkinan pengendalian ekonomi yang semakin besar di tangan asing.

Kebijakan ini dapat menyebabkan pembelian besar-besaran oleh WNA yang berakibat pada distorsi pasar properti dan peluang investasi yang terbatas bagi masyarakat Indonesia sendiri.

Selain itu, ada risiko bahwa sebagian besar manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh investasi properti ini akan mengalir keluar negeri, dengan sedikit dampak nyata bagi perkembangan ekonomi dalam negeri.

**Baca Juga: 6 Orang Jadi Tersangka, Ratusan Senjata Rakitan Diamankan di TNUK

Beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan ini,

Pertama, untuk menghindari potensi spekulasi dan distorsi pasar, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan batasan kuantitas dan nilai properti yang dapat dimiliki oleh WNA.

Kedua, pemerintah perlu mendorong investasi dalam negeri dengan memberikan insentif dan dukungan kepada pelaku bisnis lokal. Ini akan membantu menggerakkan perekonomian secara merata dan mendukung pengembangan industri dalam negeri.

Ketiga, adanya mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa investasi properti WNA tidak menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi dan tidak merugikan masyarakat lokal. Transparansi dalam kepemilikan dan transaksi properti juga perlu ditingkatkan.

Keempat, pemerintah perlu mempertimbangkan solusi lain untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, seperti pengembangan sektor industri, peningkatan pendidikan, dan peningkatan infrastruktur yang akan berdampak positif secara lebih luas.

Izin kepemilikan properti oleh WNA di Indonesia memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara potensi ekonomi dan dampak sosial.

Penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini, serta mengevaluasi keseimbangan antara investasi asing dan perlindungan ekonomi domestik.

Dalam menghadapi tantangan ini, transparansi, pengawasan yang ketat, dan perencanaan yang matang harus menjadi kunci dalam menjaga kepentingan nasional.

Pemerintah harus bisa memastikan bahwa pengembangan properti tetap berpihak pada kepentingan semua lapisan masyarakat, sehingga hasil dari kebijakan ini benar-benar memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.(*/Red)

Oleh: Achmad Nur Hidayat | Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, CEO Narasi Instiute

Kabar6-Indonesia telah terporsir anggarannya untuk ambisi besar Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Triliunan anggaranpun telah disuntikkan untuk menyelesaikan proyek ini diluar kesepakatan / rencana awal yang memperlihatkan ketidakmatangan dalam perencanaan dan ketidakpiawaian Indonesia dalam membangun Kerjasama.

Akibat perencanaan yang tidak matang proyek KCJB menimbulkan permasalahan akses jalan. Proyek LRT Jabodebek menjadi sorotan karena kesalahan desain yang signifikan. Inilah saatnya kita menyadari pentingnya perencanaan yang baik dan matang dalam menghadapi proyek-proyek infrastruktur yang ambisius.

Proyek LRT Jabodebek menghadapi kritik pedas dari Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, yang menyatakan bahwa desainnya salah sejak awal. Salah satu kesalahan yang mencolok adalah pembangunan lengkung jembatan bentang panjang atau longspan di atas jalan tol dalam kota, Jakarta Selatan. Kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk disoroti karena tidak melakukan simulasi dan perhitungan matang terkait kemiringan dan kecepatan LRT selama proses perencanaan.

Akibat dari kesalahan teknis ini, LRT harus melaju sangat pelan saat melewati longspan, berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Jadwal kereta LRT juga harus disesuaikan dengan kecepatan trainset karena tikungan yang sempit, mengakibatkan LRT berjalan hanya 20 km per jam, jauh dari kecepatan yang diharapkan. Semua ini disebabkan oleh ketidaktepatan perencanaan dan ketidaktahuan tentang kemungkinan masalah yang muncul.

Dampak dari keputusan perencanaan yang buruk ini tidak hanya terbatas pada masalah teknis, tetapi juga menyebabkan biaya proyek membengkak. Longspan LRT yang seharusnya menjadi lintasan cepat malah menjadi penghalang dan harus direkayasa ulang. Perubahan ini membutuhkan biaya tambahan dan menyebabkan waktu proyek menjadi lebih lama dari yang seharusnya.

Proyek LRT Jabodebek awalnya diapresiasi karena konstruksi jembatan lengkungnya yang presisi bahkan mendapatkan rekor MURI. Namun, apresiasi ini tidak dapat menggantikan fakta bahwa biaya tambahan dan penundaan yang terjadi akibat perencanaan yang buruk mengambil uang dari kantong publik.

Biaya yang semestinya dapat dialokasikan untuk proyek lain yang lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat, malah terbuang sia-sia akibat kegagalan perencanaan.

Slogan “Kerja, Kerja, Kerja” memang memiliki pesan kuat tentang pentingnya aksi dan kerja keras dalam membangun infrastruktur. Namun, kerja tanpa perencanaan yang baik hanya akan menghasilkan kesalahan yang mahal dan merugikan masyarakat.

Proyek infrastruktur yang berhasil memerlukan rencana yang matang, simulasi yang teliti, dan perhitungan yang akurat sebelum pelaksanaan dilakukan.

Yang diharapkan proyek ini berjalan baik hingga selesai ternyata masih menyisakan persoalan. Dan tentu saja ini menjadi PR tambahan yang mengharuskan adanya anggaran untuk menyelesaikannya. Akibatnya pembiayaan proyek ini akan semakin membengkak.

**Baca Juga: ‘Aisyiyah Kota Tangerang Gelar Seminar Parenting

Rekomendasi

Dalam proses perencanaan Pembangunan proyek infrastruktur, diperlukan Langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, pemerintah harus membentuk tim ahli perencanaan khusus untuk setiap proyek infrastruktur besar. Tim terdiri dari para ahli teknis yang memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai aspek infrastruktur, termasuk desain, konstruksi, keamanan, dan lingkungan, memiliki pengalaman yang relevan dalam menangani proyek infrastruktur skala besar. Dengan adanya tim ahli yang kompeten, dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan dalam perencanaan.

Kedua, sebelum memulai konstruksi, setiap proyek infrastruktur harus melewati studi kelayakan yang komprehensif, yang mencakup analisis kebutuhan proyek, dampak sosial dan lingkungan, serta estimasi biaya dan waktu yang realistis. Studi kelayakan yang komprehensif akan membantu mengidentifikasi potensi masalah dan risiko sejak awal, sehingga tindakan pencegahan yang tepat dapat diambil.

Ketiga, proses perencanaan proyek infrastruktur harus melibatkan pihak terkait, seperti masyarakat setempat, lembaga non-pemerintah, dan para pemangku kepentingan. Pendapat dan masukan dari pihak terkait ini dapat membantu mengidentifikasi aspek yang mungkin terlewat dalam perencanaan serta memberikan perspektif yang beragam. Selain itu, keterlibatan publik juga penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan.

Keempat, tim ahli perlu melakukan penilaian risiko yang cermat dan simulasi sebelum melanjutkan ke tahap konstruksi. Simulasi dan analisis akan membantu mengidentifikasi potensi masalah teknis dan menguji skenario yang berbeda untuk memastikan desain infrastruktur yang optimal.

Kelima, mengutamakan kualitas perencanaan daripada kecepatan pelaksanaan. Proses perencanaan yang baik memerlukan waktu dan dedikasi untuk menyelesaikannya dengan benar. Keputusan terburu-buru dapat menyebabkan kesalahan yang fatal dan merugikan.

Keenam, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan. Evaluasi ini harus mencakup identifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta pembelajaran dari pengalaman proyek.

Proyek LRT Jabodebek mengingatkan kita tentang pentingnya perencanaan infrastruktur yang baik dan matang. Kesalahan desain dan biaya yang membengkak akibat dari kurangnya perencanaan yang tepat harus menjadi pelajaran berharga.

Perencanaan infrastruktur yang baik akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat, meminimalkan biaya tambahan, dan menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan.

Slogan “Kerja, Kerja, Kerja” jika tidak dilengkapi oleh perencanaan yang matang maka tidak akan memberikan hasil yang berkualitas. Proyek infrastruktur yang sukses tidak hanya tentang kerja keras, tetapi juga tentang perencanaan yang cerdas dan matang. Ini harus jadi pelajaran bagi pembangunan infrastruktur berikutnya.(*/Red)

Oleh: Achmad Nur Hidayat MPP, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, CEO Narasi Institute

Kabar6-Pemerintah Indonesia telah mengumumkan keputusan untuk merevitalisasi program subsidi kendaraan listrik dalam ocia mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan.

Namun, ocial ini masih perlu dievaluasi lebih mendalam untuk memastikan keberhasilannya.

Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan beberapa syarat yang akan dihapuskan untuk meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat dalam program subsidi kendaraan listrik.

Dalam kebijakan baru ini, syarat-syarat seperti warga penerima manfaat kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere akan dihapuskan.

Sebagai gantinya, pemerintah akan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sebagai syarat utama untuk mendapatkan subsidi motor listrik, dengan setiap KTP hanya berhak untuk memperoleh satu unit motor listrik.

Pertanyaannya apakah subsidi pembelian motor listrik sudah saatnya mengingat masih angka kemiskinan masih tinggi dan perlu anggaran untuk penanganan?

Termasuk permasalahan stunting yang seharusnya mendapatkan perhatian. Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi pernah berkomentar bahwa ada anggaran stunting sebesar 10 M tapi jumlah yang disalurkan hanya 2 M, sisanya habis untuk rapat dan perjalanan dinas.

Siapa yang pantas mendapatkan subsidi motor listrik?

Subsidi ini harus tepat sasaran kepada kalangan yang membutuhkan yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Jika tidak demikian maka program ini hanya menguntungkan vendor.

Jika waktunya dianggap tepat maka prioritaskan subsidi ini diberikan kepada masyarakat tertentu yang membutuhkan seperti kaum miskin yang benar-benar membutuhkan untuk untuk kepentingan mobilitas usahanya.

Artinya program subsidi motor listrik ini harusnya berdampak tidak hanya kepada berkurangnya emisi karbon saja tapi juga sekaligus sebagai ocia untuk mengentaskan kemiskinan atau meningkatkan daya beli masyarakat yang mana kendaraan tersebut bisa membantu masyarakat dalam mobilitas usahanya.

Jika satu-satunya syarat untuk dapat subsidi mobil listrik adalah KTP maka resikonya subsidi ini beresiko tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketidakadilan karena besaran subsidi ini lebih besar dari nilai subsidi lainnya ataupun bantuan ocial. Walaupun dari sisi manfaat lingkungan penggunaan kendaraan ini akan mengurangi emisi karbon.

**Baca Juga: Pemerhati Ketenagakerjaan: Pelaksanaan Job Fair Perlu Berinovasi

Rekomendasi

Meskipun langkah pemerintah ini dinilai sebagai langkah positif, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan keberhasilan program revitalisasi subsidi kendaraan listrik:

Pertama, Subsidi harus diberikan secara akurat dan adil, menghantarkan manfaat yang luas dan merata. tepat sasaran dan memenuhi rasa keadilan.

Kedua, pemerintah perlu melakukan kampanye informasi yang lebih intensif tentang kendaraan listrik dan manfaatnya bagi lingkungan dan ekonomi. Edukasi yang lebih mendalam akan membantu masyarakat memahami dampak positif yang dapat dihasilkan oleh kendaraan listrik, termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi lingkungan.

Ketiga, Investasi dalam infrastruktur pengisian daya yang mudah diakses dan tersebar luas adalah hal penting. Jaringan pengisian daya yang memadai akan menghilangkan kekhawatiran tentang jarak tempuh kendaraan listrik, sehingga masyarakat akan lebih percaya diri untuk beralih ke kendaraan listrik.

Keempat, pemerintah dapat memberikan insentif keuangan tambahan, seperti pembebasan pajak atau diskon biaya registrasi kendaraan listrik. Langkah ini akan membuat kendaraan listrik lebih terjangkau bagi lebih banyak orang dan mendorong minat mereka untuk memilih opsi ramah lingkungan ini.

Revitalisasi subsidi kendaraan listrik dengan KTP sebagai syarat utama adalah langkah yang patut diapresiasi.

Namun, untuk memastikan keberhasilan program ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, membangun infrastruktur yang memadai, dan memberikan insentif keuangan yang menarik.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Indonesia akan semakin terbuka dan antusias untuk beralih ke kendaraan listrik, yang pada gilirannya akan membawa dampak positif bagi lingkungan dan perekonomian negara.

Publik perlu terus mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif untuk menjadikan program subsidi kendaraan listrik sebagai salah satu pilar utama dalam melangkah ke arah masa depan yang lebih berkelanjutan bagi Indonesia.(*/Red)

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute

Kabar6-Pertemuan antara Anies Baswedan, Mantan Menteri Pendidikan dan juga Mantan Gubernur DKI Jakarta, dan Susi Pudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, di Pangandaran telah mencuri perhatian kelompok pengamat politik sebagai momen krusial dalam dinamika politik Indonesia.

Kedua tokoh yang pernah sama – sama menjadi menteri di bawah kepemimpinan jokowi keduanya bertemu untuk membahas isu-isu penting, mungkin terkait kebijakan publik, isu lingkungan, atau bahkan kerja sama politik di tingkat nasional.

Pertemuan mereka menimbulkan spekulasi dan perbincangan luas di kalangan para analis politik mengenai mungkin adanya koalisi atau kolaborasi politik di masa depan.

Selain itu, sebagai dua figur yang memiliki basis penggemar dan pendukung yang kuat, pertemuan ini juga memicu wacana mengenai potensi pengaruh dan dukungan dari masing-masing basis massa dalam dinamika politik nasional.

Hal ini menandai betapa pentingnya peran tokoh-tokoh politik terkemuka dalam membentuk arah politik negara dan mempengaruhi opini publik.

Meskipun belum ada informasi resmi mengenai hasil pertemuan tersebut, namun antusiasme dan spekulasi dari kalangan pengamat politik menunjukkan bahwa peristiwa ini memiliki dampak yang signifikan dalam perjalanan politik Indonesia ke depan.

Pertemuan ini menandakan upaya keduanya untuk membangun hubungan politik yang lebih kuat dan mencari dukungan dari berbagai lini politik dalam rangka menghadapi ajang pemilihan presiden yang akan datang.

Anies Baswedan, sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, menyempatkan untuk menyapa warga di kab.pangandaran di kediaman Susi pujiastuti

Sementara itu, Susi Pudjiastuti, sebagai figur politik yang memiliki popularitas tinggi, kemungkinan dihadapkan pada pertimbangan politik untuk mendukung atau memberikan dukungan terhadap seorang calon presiden.
Pertemuan ini juga dapat diartikan sebagai langkah strategis dalam meraih potensi koalisi politik yang lebih luas dan memperkuat peluang sukses dalam bursa pemilihan presiden.

Di sisi lain, reaksi dan tanggapan dari berbagai pihak, mencerminkan bahwa pertemuan ini menciptakan dinamika politik yang menarik perhatian.

**Baca Juga: Pedagang Pasar Kutabumi Tolak Revitalisasi Ancam Demo ke Istana Negara

Banyak pihak yang berkomentar positif mengenai silaturahmi antartokoh ini menunjukkan bahwa kebijakan politik partainya mungkin mempertimbangkan potensi kerjasama atau kesepahaman dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam perjalanan politiknya.

Semakin dekatnya ajang pemilihan presiden, pertemuan antara tokoh-tokoh politik terkemuka menjadi sorotan karena dapat memberikan petunjuk mengenai aliansi politik yang akan terbentuk dan mempengaruhi arah politik negara ke depan

Dalam menghadapi pemilihan presiden yang akan datang, penting bagi kandidat-kandidat untuk lebih menyuarakan keterbukaan dan inklusivitas dalam menyambut dukungan dan kolaborasi dari berbagai lini politik. agar calon pemimpin menekankan pentingnya membangun hubungan yang positif dengan berbagai pihak dan memperkuat ikatan persatuan untuk kebaikan bersama.

Dalam menyikapi pertemuan antara Anies Baswedan dan Susi Pudjiastuti,Dengan kerjasama dan kolaborasi yang kuat, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan dinamika politik di Indonesia dapat berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan bangsa.

Namun, dalam konteks dinamika politik, tidak dapat dihindari adanya persaingan dan penilaian dari lawan politik. Lawan politik tentu akan mencari sosok yang mampu menjadi penyeimbang yang menawarkan nilai tambah dan potensi lebih besar bagi perwujudan visi dan misi politik mereka

Intensitas pertemuan anies Baswedan dengan para tokoh politik memperlihatkan bahwa dinamika politik menjelang pilpres gerakannya semakin cepat. diharapkan dinamika politik di Indonesia dapat berkontribusi secara positif pada pembangunan dan kemajuan bangsa ke depan.(*/Red)

Oleh: Achmad Nur Hidayat MPP (Pakar Kebijakan Publik UPN VJ dan CEO Narasi Insitute)

Kabar6-Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra pada selasa (13/6) menyampaikan bahwa Maskapai Garuda Indonesia diminta menyediakan 80 kursi business class buat anggota DPR RI yang mengawasi haji tahun ini.

Permintaan tersebut sungguh terlalu dan tidak tau malu karena fungsi pengawasan haji itu menggunakan dana haji dari calon jamaah haji. Sementara tahun 2023 ini, sekitar 20 ribu jamaah yang gagal berangkat karena tidak mampu melunasi ongkos haji yang naik.

Pihak garuda belum dapat memastikan pemenuhan permintaan itu. Pasalnya, pihak maskapainya harus memperoleh izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

Rakyat Nabung Puluhan Tahun, DPR Haji Eksklusif Minta Gratis

Jamaah haji reguler yang berangkat 2023 rerata mereka sudah menunggu 10-15 tahun lalu. Jamaah haji regular harus menambah 24,8 juta dari tabungan awal mereka. Total ongkos haji berasal dari jamaah (BIPIH) adalah 49,8 juta, sisanya berasal dari nilai manfaat (40,2 juta) dengan rasio BIPIH VS Nilai manfaat adalah 51,9%:48,10%.

Adalah tidak beretika, bila pengawas asal DPR melakukan pengawasan haji dengan seluruh biaya dibebankan kepada nilai manfaat jamaah haji. Ini namanya aji mumpung, berhaji gratis dengan alasan jadi pengawas haji. Sementara peran pengawasannya sangat minim bila ikut bisnis kelas.

MKD DPR Harus USUT Permintaan 80 kursi Karena Melanggar Etika Anggota

Sejauh ini, Garuda Indonesia mendapatkan kontrak dari Kementerian Agama untuk membawa jemaah haji 104 ribu reguler dan tambahan kuota 8 ribu reguler.

Seharusnya pihak garuda menolak permintaan tersebut dan membuka ke publik untuk siapa saja 80 seat bisnis anggota DPR tersebut. Karena permintaan anggota DPR tersebut masuk ke ranah gratifikasi dan pelanggaran etika pengawasan DPR.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyampaikan alasan kenapa pihaknya meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi business class untuk anggota DPR berangkat ibadah haji ke Tanah Suci.

Jumlah 80 anggota DPR yang mengawasi haji langsung ke tanah suci tidak masuk akal. Tercatat ada beberapa komisi yang mengawasi haji yaitu komisi VIII, komisi V, komisi VI dan Komisi IX. Besar kemungkinan merekalah yang meminta bisnis kelas tersebut.

MKD perlu mengusut permintaan bisnis kelas ini karena sudah melanggar etika dan aji mumpung berhaji dengan fasilitas mewah.

**Baca Juga: Fahri Hamzah: Capres Masih Bisa Berubah Tergantung Situasi Politik

Jumlah Pengawas DPR Seharusnya Dikurangi Untuk Menghemat Nilai Manfaat BPKH yang akan defisit 2027

Badan Pengelola Haji (BPKH) menyampaikan akan mengalami kesulitan keuangan membiayai haji pada 2027 karena saat ini saldo nilai manfaat terus berkurang. Pengawas DPR yang terlalu banyak dan dibebankan kepada nilai manfaat haji adalah pelanggaran etika dan mengganggu akal sehat.

Rakyat menabung, sementara imbal hasil tabungan di makan sama pengawas asal DPR RI tersebut.

Pengawasan Haji oleh DPR Sudah Tidak Perlu Dilakukan Langsung ke Tanah Suci Sebab Membuka Aji Mumpung DPR RI

Aneh saat sekretariat DPR Indra menjelaskan bahwa permintaan 80 seat bisnis diajukan dalam rangka fungsi pengawasan yang DPR lakukan terhadap pelaksanaan ibadah haji.

“Tim haji itu dibagi dalam 2 tim, tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji. Jadi, kegiatan itu kami sudah mengatur jadwal-jadwal keberangkatan tim pengawas dari DPR.

Skema pengawasan haji oleh DPR saat ini tidak efisien dan terlalu gemuk membebani dana haji dan nilai manfaatnya.

Untuk pengawasan haji oleh DPR sebenarnya bisa dilakukan dengan membuka box aduan dari jamaah haji secara digital yang berbiaya murah dan terbuka dan mengoptimalkan sosial media resmi dari DPR RI itu sendiri. Bila ada temuan, DPR bisa memanggil para pihak yang berkepentingan dan mereka wajib memenuhi panggilan tersebut.

Jika Ingin Mengawas Haji, DPR Seharusnya Ikut Fasilitas Rakyat Ekonomi

Jika DPR benar ingin melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan haji maka seharusnya para anggota DPR berbaur dengan fasilitas rakyat dalam menjalankan ibadah haji.

Tidur di tenda yang sama, terbang dengan kelas yang sama, wukuf dilokasi jamaah berada, tidak ada keistimewaan fasilitas sehingga mengetahui susah senangnya jamaah dalam melaksanakan haji.

Bukankah begitu esensi haji sebenarnya bahwa semua orang dihadapan tuhan sederajat?! Jangan karena anggota DPR malah minta difasilitasi lebih dari rakyat. Rusak! (*/Red)

Oleh: Achmad Nur Hidayat MPP (Pakar Kebijakan Publik UPN VJ dan CEO Narasi Insitute)

Kabar6-Investigasi dari kolaborasi jurnalis yang menyelediki keberadaan pegasus di Indonesia sangat mengejutkan.

Pegasus merupakan alat canggih yang memiliki kemampuan diantaranya adalah kemampuan infiltasi ke perangkat elektronik berbasis Internet milik target tanpa terdeteksi, Setelah masuk, malware Pegasus akan menguasai perangkat dan semua akun media sosial target kemudian pegasus mampu menyedot semua data perangkat dan akun media sosial target dan dapat mengaktivasi kamera dan mikrofon serta GPS target.

Pegasus Bahaya Buat Kehidupan Politik dan Bisnis

Ada tiga bahaya jika perangkat pegasus tersebut benar-benar sudah masuk ke-Indonesia. Pertama, bahaya bagi kebebasan warga negara, bahaya bagi kehidupan berpolitik dan bahaya bagi kalangan bisnis dan investasi.

Sebagaimana dipaparkan dalam Organized Crime and Corruption Reporting Project, serta Forbidden Stories terungkap bahwa upaya memata-matai aktivis, jurnalis, dan politikus berlangsung dimana-mana termasuk di Indonesia.

Perangkat yang digunakan salah satunya adalah Pegasus sebuah perangkat lunak produksi perusahaan intelijen asal Israel, NSO Group Technologies.

Investigasi dari Indonesialeaks.com menyebutkan bahwa NSO Group Technologies Israel pernah mengirim pegasus ke entitas bisnis di Indonesia yaitu PT Mandala Wangi Kreasindo melalui bandar udara Soetta pada 15 September 2020.

Pengiriman tersebut berasal dari Q Cyber Technologies (NSO Group) yang dibungkus produk elektronik Dell, mulus masuk ke Indonesia tanpa ada halangan sama sekali.

Pegasus Sudah Masuk Indonesia dan Diimpor oleh Pihak Swasta

Ada peneliti diantaranya Citizenlab menduga keberadaan pegasus di Indonesia sudah nyata dan memiliki beberapa indikasi diantaranya adalah Pengadaan peralatan khusus intelijen dan keamanan zero-click intrusion system di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya senilai Rp 99,1 miliar pada 2017. dan Pengadaan alat khusus pengembangan zero-click intrusion system di Kepolisian RI senilai Rp 149,9 miliar pada 2018.

Namun pihak kepolisian membantah membeli dan menggunakan perangkat pegasus tersebut. Sebagaimana yang dijelakan Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Slamet Uliandi.

Slamet Uliandi juga menjelaskan bahwa Kepolisian menggunakan alat sadap bermetode Zero-Click bukan pegasus.

Jika pegasus tidak digunakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Polisi dan BIN maka masuknya pegasus ke Indonesia adalah sangat berbahaya bagi semua orang termasuk politisi, aktivis, kritikus dan para entitas bisnis.

Bahkan bila APH mengakui menggunakan pegasus itu pun tidak bisa dinilai aman karena DPR dan Pemerintah belum pernah menyepakati bagaimana aturan main penggunaan alat canggih tersebut.

Alat ini rentan digunakan untuk kepentingan pribadi, partai tertentu dan kelompok tertentu daripada digunakan untuk kepentingan publik dan kepentingan negara.

**Baca Juga: Kebakaran di Gang Sempit Tangsel Bikin Damkar Kesulitan

Anehnya, kok bisa entitas swasta-bisnis seperti PT Mandala Wangi Kreasindo membeli pegasus tanpa terendus oleh perangkat pemerintah dan DPR. Apalagi Perusahaan tersebut terindikasi terafiliasi dengan istri seorang menteri kabinet Jokowi.

Sebagimana dikutip kabar24.bisnis.com ada indikasi pembeli alat canggih tersebut bukan institusi negara namun perusahaan yang telah berganti-ganti kepemilikan terakhir pada akta 20 Maret 2020, Nadia Nasoetion dan PT Kotak Jiwa Sejahtera tercatat keluar dari daftar pemegang saham Mandala Wangi Kreasindo.

DPR PERLU MEMANGGIL PIHAK SWASTA IMPOTIR PEGASUS, POLISI DAN BIN

Investigasi indonesialeak perlu dikembangkan oleh DPR karena kecanggihan alat tersebut yang bila digunakan oleh kalangan swasta maka semua rahasia percakapan warga negara termasuk aktivis, politisi dan bisnisman dapat disalahgunakan.

Isu pegasus adalah isu kebijakan publik sehingga tidak perlu DPR takut akan dengan siapapun untuk membela publik.

DPR perlu memanggil PT MANDALA WANGI KREASINDO, POLISI DAN BIN untuk menjelaskan keberadaan pegasus di Indonesia. Bila ternyata benar sudah disalahgunakan maka harus ada pemberian sanksi kepada pihak yang menyalahgunakan tersebut.

Kedepan, semua alat canggih seperti pegasus bila benar digunakan oleh Pemerintah ataupun lembaga negara lian, maka perlu pengawasan yang ketat dan SOP yang melibatkan lembaga yudikatif agar hak asasi warga negara tidak dicederai dengan keberadaan alat tersebut.

Tahun Politik 2024 Sensitif
Tahun politik adalah tahun sensitif tidak hanya bagi parpol dan kandidat capres namun juga bagi investor dan proyek mercisuar IKN. Bila keberadaan pegasus disalahgunakan bisa jadi akan menguntungkan si-pemiliknya untuk memperkaya diri atau menggunakan dengan seleranya merusak demokrasi, iklim bisnis dan kebebasan warga negara.(*/Red)

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta, CEO Narasi Insitute

Kabar6-Erick Thohir, Menteri BUMN mengusulkan suntikan modal Rp 57,9 triliun untuk 8 BUMN di tahun 2024.

Usulan tersebut seharusnya ditolak oleh DPR RI karena Beban APBN 2023 sudah semakin berat. Apalagi, perusahaan BUMN sedang diterpa isu dugaan manipulasi laporan keuangan.

BUMN yang akan diberikan penyertaan modal negara 2024 adalah BUMN karya yaitu PT Hutama Karya sebesar Rp 10 triliun dan ada usulan tambahan untuk tiga BUMN Karya sebesar Rp 24 triliun yang diharapkan akan cair pada Januari 2024 mendatang. Yakni, untuk restrukturisasi PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp 8 triliun. Padahal BUMN karya sedang dirundung masalah dugaan manipulasi laporan keuangan.

Tunda Sampai Laporan Keuangan Seluruh BUMN Prudent

Dugaan manipulasi laporan keuangan BUMN karya adalah fenomena gunung es dimana perusahaan plat merah hampir seluruhnya melakukan manipulasi laporan tersebut untuk me-make up financial report agar mendapatkan persetujuan penyertaan modal negara akhir-akhir ini.

Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah memerintahkan audit independen terhadap seluruh laporan keuangan BUMN sebagai syarat BUMN dapat menerima penyertaan modal negara dimasa depan.

Informasi terbaru dari BPKP bahwa BUMN karya PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) telah melakukan pemolesan laporan keuangan sejak tahun 2016.

Hal ini menunjukan sudah 6 tahun lebih praktek pemolesan financial report BUMN tidak terendus.
Untuk antisipasi agar PMN sebesar Rp57,9 triliun tidak disalahgunakan, sebaiknya ide pemberian PMN BUMN untuk 2024 distop terlebih dahulu sampai keluar audit independen seluruh BUMN pruden dan tidak ada manipulasi.

*Temuan Manipulasi Keuangan BUMN Adalah Tidak Berjalannya tata kelola AKHLAK *

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan analisis soal dugaan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh PT Wijaya Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero). Temuan sementara manipulasi dilakukan atas persetujuan penuh dari Komisaris dan Jajaran Direksi BUMN karya tersebut.

Ini menunjukan proses pengawasan dan tata kelola BUMN tersebut tidak sehat padahal Menteri Erick Thohir selalu membawa tema AKHLAK untuk perbaikan tata kelola BUMN.

Slogan AKHLAK BUMN tidak menjadi alat efektif untuk mencegah adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan petinggi dan pengawas BUMN tersebut.

**Baca Juga: Kunjungan Anggota DPRD Banten Diterima Bupati Tangerang

Dewasa ini BUMN Banyak Kasus Mulai Dari Korupsi Sampai Ketidakberlanjutan Dana Pensiun

BUMN didera banyak kasus seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Garuda, dan Krakatau Steel dimana kasus tersebut menunjukan perilaku koruptif dari oknum petinggi BUMN memperkaya diri dan kelompoknya.

Selain itu ada juga masalah ketidakberlanjutan dana pensiun (dapen) dari BUMN dimana rasio kecukupan dana pensiun BUMN (RKD) dibawah 100.

Sebagaimana dikutip CNBC Indonesia 12/06, Di antara 22 dapen BUMN yang masuk radar, sebanyak 16 dapen BUMN ada yang memiliki yield investasi di bawah 6% dan 4 perusahaan diantaranya ada yang memiliki yield investasi di bawah 2% dan terindikasi kasus korupsi.

Ini semua sulit mengatakan bahwa BUMN hari ini baik-baik saja.

Evaluasi PMN untuk BUMN Sejak 3 tahun Terakhir

Penundaan pemberian PMN kepada BUMN sampai dilakukan Audit Besar terhadap Laporan Keuangan BUMN terlebih dahulu agar praktik manipulasi financial report tidak terulang lagi.

Selain itu perlu juga dilakukan evaluasi terhadap efektivitas pemberian PMN dari sejak 2021-2023. Tiga tahun terakhir tersebut BUMN menerima modal negara mencapai Rp166.31 triliun dimana masing-masing PMN 2021 sebesar Rp69 triliun, PMN 2022 sebesar Rp56 triliun dan PMN 2023 sebesar Rp41,32 triliun.

Dana besar tersebut belum terbukti memberikan manfaat kepada publik melalui pelayanan BUMN yang murah dan terjangkau.

Listrik, LPG dan BBM untuk publik nyatanya terasa makin mahal setiap tahunnya.

Lantas untuk pada PMN untuk BUMN tersebut bila sekedar mempercantik laporan keuangan yang ternyata kecantikannya adalah manupulatif.

Stop Penyertaan modal negara untuk BUMN sampai BUMN benar-benar bebas dari praktik koruptif dan manipulatif.(*/Red)

Oleh Achmad Nur Hidayat MPP (Ekonom Dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute)

Kabar6-Jumlah pemudik capai 123 juta ! Insyaallah tak ada masalah karena semua sudah diatur. Demikian harapan Presiden Jokowi yang disampaikan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (13/4/2023).

Entah apa yang menjadi dasar prediksi Presiden tersebut. Namun melihat manajemen penanganan mudik saat ini, seharusnya Pemerintah perlu panik. Pasalnya adalah tidak ada perubahan signifikan dalam manajemen penanganan mudik, tidak ada ruas jalan raya baru mudik, tidak ada moda transportasi laut baru dan tidak ada penyebrangan baru yang berbeda dari tahun 2022 kemarin.

Prediksi Pemudik mencapai 123 juta itu artinya hampir 50 persen penduduk Indonesia pergi ke kampung halamannya. Ini adalah travel rutin tiap tahun terbesar dalam sejarah migrasi bangsa Indonesia.

Paska Covid19, sampai 2022 lalu, Mudik lebaran selalu diwarnai kemacetan panjang di ruas tol. Hal ini disebabkan banyaknya kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan pulang kampung secara serentak, sehingga menyebabkan peningkatan volume kendaraan di jalan raya dan tol dan kemacetan panjang pun yang terjadi.

Untuk mengurangi kepadaan arus mudik, BUMN PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberikan diskon 20% untuk jalan tol Jakarta-Cikampek dan Tol Cipularang-Bandung, Minggu besok (16/4/2023) hingga Selasa, 18 April 2023 pukul 06.00 WIB.

Diskon tersebut diharapkan publik menggunakan 3 hari tersebut untuk mudik sehingga mengurangi puncak kemacetan pada Rabu (H-4), Kamis (H-3), Jumat (H-2) dan Sabtu (H-1). Sayangnya untuk arus mudik diskon hanya berlaku 3 hari dan tidak dimasa puncak arus mudik.

Diskon tersebut tidak akan mengurai kemacetan pada puncak mudik. Dengan kenaikan pemudik sampai 45 persen dari 86 juta menjadi 123 juta orang pada 2023 ini, kemacetan mudik tahun ini diprediksi menjadi yang terparah karena ketiadaan kebijakan baru yang mampu mengantisipasi kemacetan tersebut.

Begitu juga dengan arus balik. Karena Diskon 20 persen arus balik diberikan pada Kamis, 27 April 2023 pukul 06.00 WIB hingga Sabtu, 29 April 2023 pukul 06.00 WIB dimana tidak dalam puncak arus balik. Maka kebijakan diskon juga tidak mampu mengurangi kemacetan pada tahun ini.

Apa yang seharusnya dilakukan untuk Mengurangi Kemacetan?

Pemberian diskon 20 persen Jasa Marga untuk Tol di hari luar puncak arus mudik dan arus balik memberikan kesan bahwa Jasa Marga dan pengelola jalan tol lainnya memang ingin mengeruk untung berlipat di masa lebaran 2023 daripada ingin mengurai kemacetan. Padahal sebagai BUMN seharusnya mereka membantu memikirkan mengurai kemacetan diatas kepentingan profit semata.

Kemacetan parah biasa terjadi pada H-5 yaitu jatuh pada Senin (17/4) sampai H+7 lebaran atau Sabtu (29/4). Puncak kemacetan berdasarkan pengalaman tahun lalu adalah H-3 untuk arus mudik dan H+5 untuk arus balik. Untuk menghindari kemacetan parah terutama di pintu penyebrangan Kapal di pelabuhan ratu dan Tol ke arah timur Jakarta maka seharusnya pemerintah menggratiskan jalan TOL.

**Baca Juga: Bagi-bagi Makanan ke Pemudik di Tangerang, Ketua KNPI: Selamat Sampai Tujuan

Kapan tol gratis sebaiknya diberlakukan?

Program menggratiskan jalan tol hendaknya jangan dilakukan satu atau dua hari melainkan dalam periode kisaran puncak arus mudik dan arus balik. Memberikan jalan tol Rp nol Rupiah seharusnya diberikan dari Senin (17/4) sampai Selasa 25/4 atau H-5 sampai H+2.

Pihak Jasa Marga memperdiksi bahwa Puncak arus mudik di Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Km 66) diperkirakan akan jatuh pada H-3 atau pada Rabu, 19 April 2023, Sedangkan puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+2 atau pada Selasa, 25 April 2023.

Karena periode Puncak mudik Rabu 19/1 dan Puncak Balik Selasa 25/4 maka tepat bila penggratisan tol mulai Senin 17/4 sampai Selasa 25/4.

Tarif Tol NOL Rupiah Baik untuk Mengurai Kemacetan dan Membantu Pertumbuhan Ekonomi

Jalan tol yang gratis pada waktu puncak kemacetan yaitu pada H-5 sampai H+7 akan membantu publik berkendara lebih fleksibel di luar waktu kemacetan. Bagi pekerja ASN yang cuti mudiknya mulai senin mereka akan memilih di senin 17/4, mereka akan menikmati tol yang gratis. Bagi pekerja swasta yang waktu cutinya baru diberikan menjelang hari lebaran, mereka mudik H-1 dimana masih dalam waktu Tol Gratis juga.

Selain dapat mengurangi kemacetan, pemberian tol gratis juga untuk membantu beban masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ekonomi 2023 diprediksi melemah sehingga pemberian tol gratis merangsang publik untuk spending terutama bagi kalangan menengah bawah dimana cost transportasi mereka dapat berkurang dan akhirnya spending dapat meningkat 10-25%.

Strategi seperti ini bermanfaat doubel selain mengurangi kemacetan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan memberikan tarif NOL bagi ruas jalan tertentu juga terjadi Di China pada tahun baru imlek, dan di AS pada Tahun Baru dan Natal. Selain untuk mengurai kemacetan, pemberian jalan tol gratis juga dimaksudkan untuk membantu meningkatan daya beli masyarakat.

BUMN Pengelola Tol jangan serakah, alih-alih hanya memberikan diskon kecil di luar arus puncak mudik dan arus balik, sebaiknya mereka mengratiskan jalan tol.
Para pemangku kepentingan perlu memikirkan ulang kebijakan diskon tol dengan menggratiskan tol. Presiden bersama Menhub, MenPUPR dan MenBUMN perlu mencari jalan mengurai kemacetan parah di tengah lonjakan pemudik 123 juta penduduk tahun 2023 sekaligus membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah kelesuan ekonomi 2023. (Red)