Kabar6- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten sudah mempersiapkan program bantuan padat karya bagi korban PHK di tengah pandemi covid-19 di Bumi Jawara.

Program itu menjadi satu dengan jaring pengaman sosial dan penanganan covid-19 lainnya sebesar Rp 1,22 Triliun.

“Didalamya sudah masuk program itu (program padat karya). Jadi ada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penanganan jaring pengaman sosial,” kata Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti, dalam keterangan resminya, Minggu (12/04/2020).

Selain program padat karya, dana sebesar itu pun digunakan untuk memberikan bantuan bagi 670 ribu Kepala Keluarga (KK) terdampak covid-19, melalui program jaring pengaman sosial. Awalnya, Pemprov Banten hanya menganggarkan Rp 46 miliar yang di alihkan ke dalam Belanja Tak Terduga (BTT).

Untuk skema pemberian sendiri ada beberapa opsi, bisa dalam bentuk bantuan padat karya. Lalu bisa juga membuat usaha baru melalui usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menegah (IKM).

“Alokasi itu salah satunya diperuntukan bagi jaring pengaman sosial untuk 670 ribu KK, masing-masing Rp 500 ribu per bulan. Sementara waktu ini (program) dalam jangka waktu dua bulan dulu, sambil melihat perkembangan dan keuangan yang tersedia,” terangnya.

Ia mengungkapkan, di Banten terdapat 16.730 industri baik besar, menengah, dan kecil. Penekanan pemerintah agar memberikan perhatian terhadap warga yang terdampak Covid-19, tim sudah menghitung termasuk di dalamnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Banten.

**Baca juga: DPRD Banten Desak Dana Bantuan Covid-19 Segera Cair.

Menurutnya, pemerintah pusat  memberikan dukungan penuh untuk memberi bantuan terhadap masyarakat terdampak.  Bantuan diberikan bersama dengan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota.

“Pemprov Banten sudah melakukan simulasi dan mencoba menghitung berapa dana yang dibutuhkan. Menghitung juga proyek-proyek pemerintah yang bisa kita geser atau realokasi anggarannya. Perhatian pemerintah juga terhadap hajat hidup masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya,” tegasnya. (Dhi)

Kabar6-Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencatat Kota Cilegon sebagai salah satu daerah dengan tingkat pengangguran terbukanya (TPT) terbesar kedua di Provinsi Banten, berdasarkan hasil survey BPS beberapa hari kemarin.

Atas kondisi itu, kedepan nantinya Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon berencana akan membuka kawasan padat karya di sepanjang jalur lingkar utara (JLU) Kota Cilegon, untuk menyerap angka pengangguran di Kota Cilegon dalam jumlah banyak, melalui penyiapan lapangan kerja dengan sistem padat karya di sepanjang kawasan tersebut.

Demikian hal itu dikatakan, Wakil Walikota Cilegon, Ati Marliati usai menjalani interview di DPD Gerindra Banten, sebagai Balon Walikota Cilegon 2020 nanti, Sabtu (30/11/2019).

Menurut Ati, langkah tersebut sengaja dilakukan, melihat kondisi perusahaan di Kota Cilegon, hampir mayoritas semuanya menerapkan teknologi tinggi, sehingga kurang maksimal dalam menyerap lapangan kerja, khususnya bagi warga Kota Cilegon yang ingin bekerja.

Perusahaan di Kota Cilegon belum mampu memenuhi kebutuhan lapangan kerja agar semuanya bisa terserap.

Sampai saat ini, Kota Cilegon belum memiliki perusahan padat karya seperti perusahaan-perusahaan yang ada di lain, seperti Tangerang, Kabupaten Serang dan sejumlah daerah lain dalam menyerap angka pengangguran yang ada.

**Baca juga: Perusahaan di Cilegon Banten Terapkan Teknologi Tinggi, Tak Sebanding Kualitas SDM Pencaker.

“Kita akan ciptakan nanti di Kota Cilegon, membuka investasi semacam itu (padat karya,red), itu sudah kita oersiapkan di JLU,” kata Ati.

Sisi lain yang menjadi penyebab angka pengangguran di Kota Cilegon menjadi cukup tinggi, karena disebabkan oleh penerapan teknologi yang tinggi diperusahaan-perusahaan,sementara kesiapan SDM pencaker masih belum sesuai, sehingga perlu dilakukan terobosan baru untuk mengatasi persoalan tersebut agar tidak terus berlarut-larut dan bisa segera diatasi.(Den)