Kabar6-Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang atau Bapenda Optimalkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD dengan memasang alat perekam transaksi pembayaran di cassir atau teller wajib pajak.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Bapenda Kabupaten Tangerang M. Fahmi mengatakan kita tidak akan berhenti untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD ini, dimana potensi yang berlimpah saat ini menjadi perioritas Pemerintah dalam memaksimalkan pajak yang harus ditingkatkan pencapaiannya.

“Dilihat dari potensinya kita meyakini bahwa pajak masih bisa ditingkatkan untuk menyumbang Pemerintah dalam pembangunan, dilihat luas wilayah dan kemajuan masing-masing lokasi menjadi potensi penghasilan yang harus di kelola dengan maksimal,” Terang Fahmi, Selasa (01/12).

Diakui Fahmi, titik dan lokasi yang potensial tersebut, maka kita harus piawai dalam menggali potensi pajaknya, kita memiliki zonasi wajib pajak potensial seperti hotel, restoran, hiburan dan parkir yang tersebar di beberapa titik unggulan seperti di wilayah Cisauk, Pagedangan, Kelapa Dua, Legok serta Pasar Kemis.

“Lokasi-lokasi tersebut hanya segelintir darpi contoh keberadaan wajib pajak yang berpotensi turut serta dalam membangun Kabupaten Tangerang, jika kita bisa memasang 1000 alat perekam transaksi di dasboard cassir dan teller baik berupa tapping box atau tapping server maka kita pastikan ada peningkatan signifikan bagi PAD Kabupaten Tangerang,” paparnya.

Fahmi menjelaskan dimana alat perekam transaksi ini di fungsikan untuk merekam data nilai transaksi sehingga pajak yang dititipkan masyarakat melalui pengelola hotel, restoran, hiburan dan parkir bisa dikembalikan kepada Pemerintah untuk dikelola kembali.

“Mesin perekam atau tapping ini terdiri atas tiga bagian dimana berupa tapping box, tapping server dan bluetooth terminal printer, dengan alat tersebut maka dipastikan pajak yang diserahkan masyarakat kepada pengelola hotel, restoran, hiburan dan parkir akan terekam dan pasti pembayarannya,” tuturnya mantan Kabid Aset tersebut.

Fahmi mengakui kalau pada tahun ini sudah terpasang 484 alat di berbagai hotel dan restoran serta pelaku usaha lainnya sehingga berdampak pada pemasukan daerah sebesar 14 persen dari sebelum adanya alat perekam tersebut.

“Target kita akan pasang 1000 alat untuk dipasang di dasboard teller dan cassir pertokoan juga hotel dan restoran dan tahun ini kita masih kejar penambahan jumlah pemasangan alat perekam tersebut hingga semua wajib pajak memasang seluruh alat perekam transaksi,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Bapenda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengatakan Sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah atau Simpad aplikasi berbasis web sebagai sarana bagi wajib pajak untuk mendaftarkan membayar dan melaporkan kewajiban pajak daerah secara online yang bisa diakses di mana saja.

“Kita sudah berikan kelonggaran pada para wajib pajak untuk mengisi daftar isian kewajiban atas tanggungan pajaknya, sehingga kita tidak perlu harus pusing dan susah untuk memungutnya,” terang Soma.

Yang jelas diakui Soma, adanya alat ini sangat terasa dampaknya, dimana potensi pajak yang masih manual bisa kita pasang juga untuk merekam nilai transaksi sehingga akurasi data penerimaan pajak sesuai dengan yang harus di bayarkan.

**Baca juga: Pajak Daerah Lampaui Target, Zaki: Wajib Pajak Salah Satu Pejuang Covid-19

“Bukti nyatanya kalau ini berdampak positif adalah adanya kenaikan 14 persen dari pendapatan non PBB sebelum pemasangan alat perekam ini terpasang, apalagi kalau alat ini sudah terpasang menyeluruh sewilayah Kabupaten, pastinya PAD kita akan berlimpah,” tegas mantan Kadisporbudpar Kabupaten Tangerang ini.(ADV)

Kabar6-Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, menyampaikan, tidak akan memberlakukan jam malam atau membatasi aktivitas masyarakat meski kasus positif Covid-19 mengalami lonjakan.

Hingga Selasa (2/9/2020), total kasus positif Covid-19 di Kabupaten Lebak mencapai 55 orang dengan di antaranya 26 orang sembuh, 27 masih diisolasi dan 2 orang meninggal dunia.

Penerapan jam malam diberlakukan di Kota Bogor dan Depok dengan membatasi aktivitas warga termasuk kegiatan operasional ekonomi seperti pusat perbelanjaan, restoran atau cafe. Langkah tersebut tidak lain untuk mencegah kerumunan dalam memutus penyebaran Covid-19.

“Enggak (Diberlakukan jam malam), kami, Forkopimda dan Gugus Tugas udah sepakat tidak memberlakukan itu,” kata Iti kepada Kabar6.com, seusai rapat koordinasi bersama Forkopimda, di pendopo bupati, Kamis (3/9/2020).

Kini Lebak berstatus zona orange. Untuk menekan dan mengendalikan penyebaran Covid-19, Pemerintah Kabupaten akan fokus dengan mengoptimalkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Adapatasi Kebiasaan Baru yang akan mulai diterapkan pada 9 September 2020.

**Baca juga: Hasil Test Swab Lebih Cepat, Dinkes Lebak Beli Alat PCR.

“Kita akan mengoptimalkan Perbup 28. Karena nanti kan langsung penerapan ya dan tadi sudah disampaikan tahapan-tahapannya. Bagi pelanggar yang baru sekali melanggar diberi teguran, kemudian sampai penutupan tempat usaha jika tetap melanggar sampai denda yang harus dibayar jika ingin membuka kembali,” jelas Iti.(Nda)

Kabar6-Pelaksana tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ardian Noervianto mengatakan, biaya Pilkada 2020 diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Peraturan ini mengatur biaya pelaksanaan pilkada yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Meski begitu peraturan di atas juga mempunyai klausul, yang menyebutkan biaya pilkada dapat dibantu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Karenanya kami ingin mencermati kondisi keuangan masing-masing daerah dalam menyiapkan Pilkada 2020,” ungkapnya dalam acara diskusi publik, Rabu (10/6/2020).

Pemerintah daerah, lanjut Adrian, perlu menghitung beragam kebutuhan penyelenggara Pilkada. “Bagi teman-teman daerah, pemerintah daerah, KPU daerah, Bawaslu daerah, dan pihak pengamanan untuk saling berkoordinasi mencermati berbagai dinamika, khususnya terkait pandemi Covid-19 yang terjadi di setiap daerah,” tuturnya.

Menteri Dalam Negeri, terang Ardian, telah mengarahkan agar kepala daerah yang menggelar Pilkada, dapat mengimbau KPU di daerahnya, untuk mengoptimalisasi anggaran yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Upaya ini untuk mendata anggaran yang bisa direalokasi untuk mengongkosi kebutuhan Pilkada 2020 di tengah pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19).

**Baca juga: Perludem: Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Corona Butuh Biaya Besar.

Ardian berharap, hasil koordinasi penyelenggara di tingkat daerah dapat segera dilaporkan kepada Kemendagri. Hal ini penting untuk menghitung kapasitas fiskal masing-masing daerah.

“Supaya pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan sesuai dengan kondisi tersebut,” ujarnya.(yud)

Kabar6-Rapat koordinasi, Camat Panongan Kabupaten Tangerang menegaskan kepada seluruh perangkat desa dan kelurahan agar memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Semua desa harus intens melakukan pelayanan ke masyarakat dalam layanan pembuatan KTP, kesehatan, ketertiban serta kebersihan,” kata Camat Panongan Prima Saras Puspa saat Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan di Desa Serdang Kulon, Kamis (31/1/2019).

Prima Saras Puspa juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat di kecamatannya agar menjaga ketertiban lingkungan dan selalu menjaga kebersihan lingkungan.

“Untuk memaksimalkan kebersihan di lingkungan, kedepan kita akan buatkan bank sampah agar Panongan lebih Indah dan rapi,” terangnya.

Camat Panongan juga berencana membuat lomba desa terkait ketertiban administrasi, pelayanan serta system informasinya.

Sementara, Wakapolsek Panongan, Iptu Eddy Sumantri menambahkan, dalam menjaga ketertiban lingkungan, Polsek Panongan bersama masyarakat dalam memberantas aksi kriminalitas dan narkoba.

**Baca juga: Getar: Bangkitkan Ekonomi Tangsel Tanpa Riba Butuh Peran Serta Pemerintah.

Wakapolsek juga mengimbau kepada masyarakat Panongan agar melakukan komunikasi intensif ke pihak kepolisian untuk dapat meminimalisir peredaran narkoba yang dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa. “Narkoba merupakan musuh terbesar masyarakat,” pungkasnya. (jic)

Kabar6-Kecamatan Ciputat Timur (Ciptim) tetap konsisten menjalankan program berbasis lingkungan untuk menciptakan wilayah yang bersih, aman dan nyaman.

Hal itu diungkapkan Widodo Harilusinto selaku Camat Ciputat Timur. Widodo menjelaskan, pihaknya memprioritaskan program-program berbasis lingkungan.

“Kami mengedepankan program-program yang berbasis lingkungan untuk menciptakan wilayah yang bersih aman dan nyaman,” kata Widodo kepada kabar6.com, Jumat malam (23/11/2018).

Adapun program berbasis lingkungan itu diantaranya, program bersih balai warga, program bersih situ, program bersih lingkungan, program gang cantik, pembinaan bank sampah.

**Baca juga: Semarak HUT Tangsel Ke-10, Warga Ciptim Gelar Seni Budaya Nusantara.

Disamping itu, Kecamatan Ciputat Timur juga masih memiliki program lainnya, seperti lomba kebersihan perkantoran kelurahan, puskesmas serta kegiatan inventarisasi seni budaya.

“Saya rutin memantau dan memonitor ke enam kelurahan terkait program kegiatan berbasis lingkungan ini, dan kami selalu evaluasi,” pungkasnya. (aji)

Kabar6-Sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, polisi harus dapat berbaur dan menyatu dengan masyarakat.

Kiranya hal itu jualah yang dilakukan Kapolsek Neglasari, Kota Tangerang untuk mengayomi masyarakatnya.

Disela kesibukannya yang padat, Kompol R Manurung masih tetap menyempatkan waktunya untuk bisa bertatap muka dengan warganya.

Seperti yang dilakukannya saat melayat tokoh masyarakat Selapajang di rumah duka, Jalan Iskandar Muda RT 004/04, Selapajang Raya, Neglasari.

Kapolsek langsung datang ke rumah duka dan turut berduka cita atas kepergian tokoh masyarakat yang dicintai warganya tersebut.

**Baca juga: Begini Cerita Kevin Setelah Ditinggal Pergi Yuti.

“Saya mewakili Kombes Pol Harry Kurniawan selaku Kapolres Metro Tangerang Kota, mengucapkan rasa belasungkawa dan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang dialami keluarga almarhum,” kata Kompol R Manurung.

Kata Kapolsek Neglasari, almarhum yang telah berpulang itu merupakan tokoh masyarakat yang akrab dengan Polsek Neglasari dan kerap membantu Polsek Neglasari dalam memelihara kamtibmas di wilayah hukum Polsek Neglasari. (jicris)

Kabar6-Kemeriahan dan kemegahan acara Anniversary 9th Brigade Barisan King Serpong (BBKS) yang digelar di Lapangan Malibu, BSD, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (9/9/2018), tak lepas dari pengamanan yang telah dikoordinasikan dengan pihak terkait sebelumnya.

Humas Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB) DPAC Serpong Utara, Efgo Sanata menambahkan, pihaknya juga turut terlibat dalam mendukung optimalnya pengamanan untuk HUT ke 9 BBKS ini.

“Kita support. Kita menurunkan 15 orang untuk membantu pengawalan dan pengamanan acara ini,” kata Enggo, sapaan akrabnya.

Hal serupa juga dikatakan Witanto Santoso (Senopati), Ketua BPPKB DPAC Serpong Utara. Ia menjelaskan, sudah menjadi kewajiban BPPKB DPAC Serpong Utara untuk mensupport acara BBKS ini.

“BBKS adalah bagian dari kita. Jadi kita wajib mensupport acara ini,” jelas Senopati di acara Anniversary 9th BBKS.

Sementara, Ketua BBKS, Yudistira atau yang akrab disapa Bawor 004 ini menjelaskan, beberapa waktu sebelumnya, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kepolisian, TNI, dinas perhubungan dan unsur terkait lainnya untuk memaksimalkan pengamanan acara.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait atas kerja keras semuanya sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif,” kata bawor 004.

Dikatakannya, dalam pengurusan kegiatan milad BBKS ke 9 itu, pihaknya bersama tim BBKS yang lain telah melakukan kerja keras untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

“Alhamdulillah, tim BBKS telah melakukan tugasnya dengan baik, sehingga kami mendapatkan dukungan positif dari pihak-pihak terkait itu,” jelasnya. **Baca juga: Abadikan Momen Kebersamaan di Foto Booth Anniversary 9th BBKS.

Bawor juga menegaskan kalau motor Rx-King bukanlah motornya para perampok dan begal, melainkan motornya komunitas King Serpong yang turut membantu kepolisian dalam menjaga kondusifitas di kawasan Serpong dan sekitar.

“Memang kita belum ada kesepakatan tertulis dengan pihak Polres. Namun, sebagai warga Serpong kami terpanggil untuk bersama-sama membantu menjaga keamanan, kenyamanan dan kondusifitas,” tegas Bawor. (fit)