1

Diduga Ada Mafia PPDB, Penegak Hukum Didesak Usut Ribuan Kursi Kosong SMAN di Banten

Kabar6-Pengamat kebijakan publik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul, mendesak penegak hukum agar mengusut temuan Ombudsman Banten terkait masih banyaknya sisa kursi kosong di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pasca berakhirnya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024.

Berdasarkan temuan Ombudsman jumlah kursi kosong pada tingkat SMAN di tanah jawara ini tercatat sebanyak 4.684 kursi.

Bahkan, menurut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menemukan angka jauh lebih besar yang disampaikan oleh Ombudsman, yakni sebanyak 6.515 kursi kosong.

**Baca Juga:PPDB SMAN Berakhir, Ombudsman Ungkap 4.683 Kursi Kosong di Banten

“Polisi dan Kejaksaan harus segera turun usut masalah ini. Kenapa kursi masih banyak kosong, sementara para calon peserta didik saat ini masih kebingungan untuk dapat kursi. Bahkan di wilayah Tangerang Raya, ditemukan banyak siswa yang ditolak oleh pihak sekolah,” ungkap Adib, kepada wartawan, Jumat (12/07/2024).

Temuan Ombudsman Banten itu, kata Adib, bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut masalah PPDB.

Belum lagi ada siswa miskin yang terpaksa harus mengurungkan niatnya untuk belajar di sekolah milik pemerintah.

Salah satunya, Nadiah Hasanah, pelajar yang baru saja lulus dari SMPN 19 tak bisa melanjutkan sekolah ke SMAN yang berada di Tangerang Selatan.

Pelajar piatu yang tinggal di  Rawa Mekar Jaya No 42 RT003/003, Kecamatan Serpong Tangsel ini, sudah mendaftar masuk lewat PPDB online lewat jalur prestasi nonakademik tapi namanya tidak muncul di PPDB online maupun SK SMAN 9 Tangerang Selatan.

“Periksa semua panitia PPDB itu, kursi dibiarkan kosong itu buat apa. Kami curiga jangan-jangan ada mafia PPDB yang bermain,” katanya.(Tim K6)




PPDB SMAN Berakhir, Ombudsman Ungkap 4.683 Kursi Kosong di Banten

Kabar6- Kantor Ombudsman Provinsi Banten menemukan 4.683 kursi kosong di tingkat SMAN di Banten usai jadwal pendaftaran PPDB berakhir.

Diketahui, Pelaksanaan PPDB khususnya PPDB SMA di Provinsi Banten berlangsung secara _online_ melalui laman https://ppdb.bantenprov.go.id/, pendaftaran dibuka tanggal 19-23 Juni 2024 untuk jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua dari dan pengumuman pada tanggal 26 Juni 2024.

Sedangkan untuk jalur prestasi akademik dan non-akademik pendaftarannya dimulai pada tanggal 1-5 Juli 2024 dan pengumuman pada tanggal 8 Juli 2024.

“Sejauh ini, Ombudsman Banten mendata terdapat sebanyak 4.683 kursi kosong pada tingkat SMA,” kata Kepala Ombudsman Banten Fadli Afriadi melalui keterangan tertulisnya diterima kabar6.com, Rabu (10/7/2024).

**Baca Juga:KPK Perkuat Penegakan Antikorupsi dalam PPDB

Rincian kursi kosong lanjut Fadli terbanyak berada pada jalur prestasi non akademik yaitu 1.431 kursi dan jalur perpindahan orang tua sebanyak 1.464 kursi kosong.

“Ini belum termasuk siswa yang diterima namun tidak daftar ulang/lapor diri,”imbuhnya.

Menurutnya, Kabupaten Lebak menjadi salah satu kabupaten yang memiliki total kursi kosong tertinggi sebanyak 1.457 kursi kosong, selanjutnya ada Kabupaten Serang sebanyak 1.048 kursi kosong.

Lalu Kabupaten Tangerang sebanyak 881 kursi kosong, dan Kabupaten Pandeglang sebanyak 613 kursi kosong. Peringkat kursi kosong terbanyak untuk Kota yaitu sebanyak 355 kursi kosong berada pada SMA di Kota Serang, 158 kursi di Cilegon dan 137 kursi kosong di Kota Tangerang Selatan.

“Adapun di Kota Tangerang terdapat 34 kursi Kosong yang semuanya berasal dari sisa kuota jalur perpindahan orang tua,”ujarnya.

Fadli menjelaskan, Ombudsman Banten juga akan memonitor data peserta didik pada satuan Pendidikan hingga beberapa minggu paska dimulainya tahun ajaran baru atau MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah).

Hal ini diharapkan dapat mencegah pelanggaran terhadap penambahan daya tampung akibat adanya intervensi, titipan, dan faktor-faktor lainnya.

Terakhir, Fadli mengajak seluruh pihak untuk terus bersama-sama mengawal dan mewujudkan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 berjalan secara transparan, objektif, akuntabel, dan non-diskriminatif sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

“Temuan ini belum final, tentunya Ombudsman Banten secara intensif akan mengawal dan mendorong transparansi proses pengisian empat ribuan kursi kosong kepada pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten,”pungkasnya.(Aep)




Warga Mauk Keluhkan Tawaran Gusuran PIK 2 Murah Jauh dari NJOP

Kabar6-Wilayah di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2). Ombudsman banyak terima keluhan dari masyarakat saat turun langsung ke lapangan.

Demikian diungkapkan Ketua Ombudsman Perwakilan Banten, Fadli Afriadi lewat keterangan tertulis yang diterima kabar6.com dikutip Sabtu (25/5/2024).

“Adapun pemasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat adalah terkait harga yang ditawarkan oleh pengembang untuk membeli lahan masyarakat sangat murah bahkan ada yang di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),” ungkapnya.

**Baca Juga: Tren Korupsi Meningkat Tahun 2023, MAKI Dorong Pemerintah Sahkan RUU Perampasan Aset

Selain itu, lanjut Fadli, contoh lainnya yang dikeluhkan masyarakat adalah terkait adanya pengurugan lahan warga oleh pengembang. Padahal lahan tersebut belum dilakukan jual beli atau diberikan ganti rugi.

“Pemerintah desa itu ya karena yang paling dekat dengan masyarakat maka masyarakat menyampaikan keluhan banyaknya kepada pemerintah desa,” terangnya.

Fadli bilang, tokoh pemuda di Mauk juga mengeluhkan operasional kendaraan truk angkutan tanah bertonase besar. Truk mondar-mandir melanggar peraturan bupati tentang batas operasional truk angkutan barang mulai pukul 22.00 hingga 05.00 WIB.

Warga mengeluhkan jalan menjadi licin dan berdebu. Menanggapi masalah tersebut, Fadli menegaskan, bahwa dalam proses pembebasan lahan untuk PSN di PIK 2 pemerintah harus melaksanakan tugas dan fungsinya.

Di antaranya kontrol atas proses pembebasan lahan tersebut. Jangan sampai pembebasan lahan justru merugikan masyarakat yang terkena dampak gusuran PIK 2.

“Seharusnya dengan adanya PSN tersebut dapat berdampak positif kepada masyarakat diantaranya adalah dengan mendapatkan ganti rugi yang layak,” tegas Fadli.

“Yang harus dipikirkan bersama juga adalah terkait mata pencaharian masyarakat yang lahannya dijual kepada pengembang, karena yang dibebaskan itu kan sawah, ladang dan tambak, yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Jadi ketika sawah, ladang dan tambaknya terjual jangan sampai masyarakat juga kehilangan potensi pencahariannya.” tambah Fadli.(yud)




Ombudsman Banten Persilahkan Warga Lapor Dipatok Uang Acara Akhir Tahun Ajaran

Kabar6-Memasuki akhir tahun ajaran marak kegiatan yang mesti diikuti peserta didik dengan biaya tidak sedikit. Sekolah-sekolah di wilayah Provinsi Banten tidak boleh memaksa setiap orang tua/wali murid.

Demikian diungkapkan Kepala Ombudsman Perwakilan Banten, Fadli Afriadi ditemui kabar6.com di Puspemkot Tangsel dikutip Jum’at (10/5/2024).

“Biaya wisuda, biaya jalan-jalan dan segala macemnya. Itu enggak boleh wajib,” ungkapnya.

Fadli mempersilahkan kepada orang tua/wali murid yang dipinta pihak sekolah untuk wajib membayar uang wisuda, studi tur dan atau lain sebagainya.** Baca Juga: Usep Pahlaludin Diberhentikan dari Ketua Apdesi Lebak

Ombudsman Banten, tegasnya, pasti menindaklanjuti pengaduan masyarakat. “Bisa, silahkan,” tegas Fadli.

Menurutnya, biaya uang kegiatan akhir tahun ajaran bagi orang tua/wali murid mesti sukarela dan tidak boleh wajib.

Sekolah, lanjut Fadli, idealnya dapat memberikan subsidi bagi orang tua/wali murid yang tidak mampu.

“Jangan sampai ada siswa yang rendah diri karena tidak bisa ikut, tidak dapat ijazahnya apalagi karena tidak bisa memenuhi kewajiban,” tambah Fadli.(yud)




Pemkot Tangsel Targetkan Standar Pelayanan Publik Tingkat Nasional Masuk 10 Besar

Kabar6-Sejak dua tahun terakhir standar pelayanan publik yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menduduki peringkat pertama se-Provinsi Banten. Di level nasional pada Tahun Anggaran 2022 berada pada posisi 16 dan setahun kemudian naik peringkat menjadi 13.

“Tahun ini tentunya menjadi momen yang strategis. Ingin yang terbaik paling tidak masuk 10 besar untuk di tingkat nasional,” kata Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Tangsel, Aplahunnajat di Puspemkot dikutip Kamis (9/5/2024).

Dijelaskan, kegiatan ini penilaian yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia terkait kepatuhan terhadap standar pelayanan publik mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.

Tujuan strategisnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Aplah sebutkan, organisasi perangkat daerah di Kota Tangsel yang dinilai untuk kepatuhan pelayanan publik antara lain, dinas kependudukan dan pencatatan sipil; dinas pendidikan dan kebudayaan; dinas sosial; dinas pelayanan terpadu satu pintu, Puskesmas Pondok Jagung dan Puskesmas Pondok Aren. **Baca Juga: Berlagak Jajal Emas Rp 100 Juta di Jatiuwung, Asem Kabur Diteriaki Pencuri

Patut diketahui, komponen standar pelayanan publik penyampaian informasi yakni, persyaratan; sistem mekanisme dan prosedur; jangka waktu pelayanan; biaya atau tarif; produk pelayanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Adapun komponen manufaktur antara lain, dasar hukum; sarana prasarana; kompetensi pelaksana; pengawasan internal; jumlah pelaksana; jaminan pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; evaluasi kinerja pelayanan.

Sementara itu, Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum Kota Tangsel, Mukkodas Syuhada menegaskan, pemenuhan standar penyelenggaraan pelayanan publik nantinya akan menjadi hak-hak yang sepatutnya diterima masyarakat.

Salah satu aspek penting yang menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik adalah komitmen setiap kepala perangkat daerah dalam memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. “Kepala OPD terus berinovasi dan juga bagian organisasi Setda aktif mendorong OPD memenuhi standar pelayanan publik,” tegasnya.

Ia berpesan kepada pimpinan OPD beserta jajarannya untuk terus melakukan evaluasi berkelanjutan. Mukkodas berharap mudah-mudahan tahun ini target masuk 10 besar tingkat nasional dapat tercapai.

“Tentunya kita butuh kerja yang sangat keras, dan kita tahu dukcapil kantornya baru pindah. Fasilitas-fasilitas meski dilengkapi lagi,” pesan Mukkodas.

Masih di lokasi yang sama, Ketua Ombudsman Perwakilan Banten, Fadli Afriadi menyatakan bahwa target yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Tangsel dapat masuk 10 besar tingkat nasional dalam penilaian kepatuhan standar pelayanan publik cukup realistis.

“Karena sekarang aja udah peringkat ke-13. Yang kedua, secara umum layanan umumnya sudah cukup baik,” ungkapnya.

Ombudsman Perwakilan Banten merekomendasikan kepada Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie memberikan apresiasi kepada pimpinan dan pegawai unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan publik atas komitmen serta kompetensinya. Memanfaatkan hasil penilaian sebagai evaluasi dalam pemenuhan standar pelayanan publik.

Kemudian, lanjut Fadli, memantau konsistensi perbaikan dan penyempurnaan terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan publik. “Makanya hari ini didetailkan sisi-sisi yang mana saja yang ditingkatkan dan diperbaiki. Saya yakin sih dengan upaya semua pihak 10 besar itu bisa,” tambahnya.(ADV)




Pesan Ombudsman Banten untuk Pemkot Tangsel Pertahanan Nilai

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dapat nilai kepatuhan pelayanan publik tertinggi pada Tahun Anggaran 2023 kemarin. Ketua Ombudsman Banten, Fadli Afriandi mengatakan, perlu ada peningkatan demi hasil penyempurnaan.

“Terkait dengan pengelolaan pengaduan,” katanya kepada kabar6.com di Puspemkot Tangsel, Jalan Raya Maruga, Serua, Kecamatan Ciputat, Senin (29/1/2024).

Ia jelaskan, tata kelola pelayanan publik oleh organisasi perangkat daerah di Kota Tangsel sudah hampir mencapai 100. Meski masih ada yang dapat nilai 92 makanya harus ditingkatkan.

Fadli bilang, selain penilaian kepatuhan berbasis observasi langsung ke obyek kantor pelayanan dari sarana dan prasarana yang tersedia, Ombudsman juga menerima langsung laporan masyarakat.

“Yang kedua karena kita juga persepsi masyarakat jangan sampai masyarakat di kecewakan. Karena kalau dikecewakan jangankan naik yang Ada bakal turun nanti,” jelasnya.

**Baca Juga: Anis Matta: Umat Islam akan dapat Keuntungan Terbesar dari Semua Agenda yang Diperjuangkan Prabowo-Gibran

Fadli menyontohkan seperti dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel uang dapat nilai 96 lebih. Model pelayanan yang disuguhkan lewat media sosial Intagram resmi organisasi perangkat daerah tersebut terbukti efektif.

“”Secara pribadi saya apresiasi kepada Disdukcapil Tangsel. IG-nya aktif dan atraktif,” ujar Fadli.

Terpisah, Kepala Disdukcapil Kota Tangsel, Dedi Budiawan menyatakan, selama ini tampilan informasi serta informasi pelayanan yang disuguhkan pihaknya lewat Instagram resmi sengaja menjauhkan kesan kaku.

“Padahal layanannya santai dengan maksud gak ada jarak palsu tetep ada edukasi dibalik obrolan santai,” singkatnya.(yud)




Tingkatkan Pelayanan, Ombudsman Ambil Data di Empat OPD Pemprov Banten

Kabar6- Ombudsman Perwakilan Banten ke empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Empat OPD yang didatangi Ombudsman Banten, yakni, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta RSUD Banten.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Banten, Eni Nuraeni mengatakan, tujuan dari kegiatan tersebut untuk melakukan pengambilan data pelayanan.

“Kita ambil data terkait pelayanan yang nanti akan dinilai oleh Ombudsman,” kata Eni kepada wartawan, Selasa kemarin.

Eni menjelaskan, setelah pengambilan data pihaknya akan memberikan penilaian pada empat OPD tersebut di November 2023.

“Data ini nanti kita verifikasi, supervisi dan evaluasi, lalu diserahkan ke Ombudsman pusat untuk diberikan penilaian,” katanya.

**Baca Juga: Kata Inspektorat Kota Cilegon Soal Kasus Gaji Ganda Direktur PDAM Rp 1,2 Miliar

Eni mengatakan, tujuan dari kegiatan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar sesuai dengan pasal 151 Undang-undang nomor 25 tahun 2009, tentang Pelayanan Publik.

“Melalui penilaian tersebut kita mendorong untuk peningkatan pelayanan supaya memenuhi komponen standar pelayanan publik,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Banten, Nurhana mengapresiasi Ombudsman Banten untuk memberikan penilaian pada pelayanan di OPD yang dia pimpin.

“Ini sebagai langkah perbaikan agar kita terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.(Aep)




Kisruh Pasar Tangerang, Ombudsman Panggil Direksi Perumda NKR

Kabar6-Ombudsman turun tangan dalam kisruh rencana revitalisasi Pasar Kutabumi, Kabupaten Tangerang. Lembaga negara pengawas pelayanan publik itu telah memanggil jajaran direksi Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja.

“Bahkan saya juga sudah berkunjung ke pasar sejak awal ada laporan,” kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Banten, Fadli Afriandi saat dikonfirmasi kabar6.com, Minggu (30/7/2023).

Ia pastikan dalam kesempatan itu telah mendengar alasan dari para pedagang menolak rencana revitalisasi Pasar Kutabumi. Bermula dari pengaduan para pedagang ke Ombudsman RI Perwakilan Banten.

Ombudsman pun, lanjut Fadli, telah memanggil Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja. Cukup banyak data dan informasi yang diberikan oleh pengelola pasar tradisional se-Kabupaten Tangerang ini.

**Baca Juga: Tolak Revitalisasi, 205 Pedagang Bertahan di Pasar Kutabumi

“Kita masih memeriksa dan menganalisa informasi dan data yang diberikan kepada kami,” jelasnya.

Terpisah, Maryani, salah satu pedagang menyatakan bahwa anak-anaknya terlantar sekolah karena mata pencariannya hanya dari Pasar Kutabumi. Jika direvitalisasi, maka pedagang harus membeli kios yang harganya terlampau mahal.

“Harganya mencapai Rp 270 juta. Wajib membeli seperti KPR rumah. Sedangkan bila lunas nanti kios atau los itu juga bukan menjadi hak milik pedagang,” ungkapnya .

Sementara itu, hingga berita ini ditulis upaya konfirmasi kabar6.com kepada Direktur Utama Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja, Finny Widiyanti tidak direspon.(yud)




Direktur Perumdam TKR Temui Ombudsman RI

Kabar6-Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PERUMDAM TKR) Kabupaten Tangerang melakukan audiensi dan dengar pendapat di kantor Ombdusman RI.

Audiensi tersebut digelar di H.R Rasuna said, Kuningan, Jakarta, Rabu (8/3/2023) lalu. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Perumdam TKR Kabupaten Tangerang, Sofyan Sapar, diterima langsung oleh Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, SH, M.Hum, Ph.D, dan beberapa anggota Ombudsman RI lainnya.

Sofyan mengatan seperti dikutip dari Perumdamtkr.com, Selasa (14/3/2023) dalam audiensi itu, ada beberapa permasalahan yang disampaikan terkait isu pelayanan air bersih dan sanitasi di Indonesia. Salah satunya yang pembahasan yang menarik adalah tentang regulasi dan problematika santitasi yang belum optimal, serta cakupan pelayanan air bersih yang masih rendah.

Selain itu juga disampaikan adanya isu tentang pengelolaan dana pensiunan insan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum se-Indonesia, yang diharapkan lebih transparan dan menerapkan prinsip dan nilai tata kelola perusahaan yang baik Good Corporate Governance (GCG).

Sementara, Mokhammad Najih menyambut baik pertemuan tersebut. Ketua Ombudsman RI juga menyampaikan bahwa BUMD air minum di Indonesia harus mengutamakan pelayanan untuk masyarakat dengan mematuhi segala aturan dan berupaya untuk tidak melakukan maladministrasi, meningkatkan pelayanan, juga merespon setiap bentuk pengaduan terkait kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan air minum.

**Baca Juga: Tiga Rumah Dinding Retak dan Sulit Air Diduga Terdampak Proyek RSUD Tigaraksa

Dalam pertemuan tersebut juga Ketua Ombdusman RI mendorong agar semua stakeholder yang terkait dengan usaha pelayanan air minum di Indonesia melakukan kerjasama dan pendampingan dengan Ombudsman RI terkait pencegahan tindakan maladaministrasi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam struktur organisasi BUMD air minum, serta pengawasan terhadap manajemen pengelolaan dana pensiun karyawan BUMD air minum se-Indonesia.

Dengan adanya pendampingan dan kerjasama tersebut, nantinya bisa mengurangi tingkat pengaduan pelayanan tentang BUMD yang diterima oleh Ombudsman Tahun 2022 Se-Indonesia sebanyak 572 kasus. Ombudsman RI juga berharap pertemuan tersebut, bisa berkesinambungan dan bisa menjadi contoh untuk BUMD lain. (Oke)




APPAMSI dan Ombudsman Segera Teken MoU untuk Tingkatkan Kinerja BUMD Air Minum

Kabar6- Asosiasi Perusahaan Pengelola Air Minum dan Sanitasi Indonesia (APPAMSI) dan Ombudsman RI dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) untuk meningkatkan pelayanan air bersih di Indonesia.

Hal itu mengemuka saat Pengurus APPAMSI yang dinakhodai Ketua Umumnya Sofyan Sapar bersama pengurus lainnya beraudiensi dengan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih di Jakarta, Rabu, 8 Maret 2023.

Dalam kesempatan tersebut, APPAMSI menyampaikan poin-poin penting terkait pelayanan air bersih dan sanitasi di Indonesia, seperti regulasi dan beberapa problem sanitasi yang belum optimal, terutama cakupan pelayanan air bersih yang masih rendah. Juga tentang pengelolaan dana pensiun BUMD air minum yang pengelolaannya diharapkan lebih mengutamakan praktik Good Corporate Governance (GCG).

“Alhamdulilah, isu-isu yang kami sampaikan dalam audiensi kami tadi mendapatkan perhatian serius dari Ombudsman RI, sehingga dalam waktu dekat kami akan menandatangi nota kesepahaman bersama untuk lebih meningkatkan layanan kami selaku BUMD air minum di Indonesia,” ujar Sofyan Sapar yang juga Direktur Utama Perumdam Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.

Menurut Sofyan, audiensi tersebut sangat penting, karena Ombudsman sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik memiliki peran yang signifikan untuk turut mendorong peningkatan kualitas layanan air bersih, juga mengatasi berbagai problem sanitasi di Indonesia.

“Kami yakin dengan sinergi APPAMSI dengan Ombudsman RI ini akan mempercepat mengatasi berbagai problem seputar BUMD air bersih dan sanitasi seperti poin-poin yang kami sampaikan tadi,” katanya.

Sementara Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih yang didampingi jajarannya menyambut baik isu-isu yang disampaikan APPAMSI.

Najih mendorong Perumdam atau BUMD air minum di Indonesia harus terus meningkatkan pelayanan ke masyarakat dengan mematuhi segala aturan dan tidak melanggar mal administrasi.

“Juga merespon cepat pengaduan masyarakat jika terjadi gangguan layanan,” ujarnya.

**Baca Juga: Tersangka JS, Kasus PT Waskita Beton Segera Disidang

Najih juga sangat menyambut baik pertemuan ini dengan mendorong pengurus APPAMSI segera melakukan MoU dan kerjasama dengan Ombudsman RI yang ruang lingkupnya pencegahan tindakan mal adaministrasi, penerapan Good Corportae Governace dalam organisasi BUMD air minum, juga pengawasan terhadap manajemen pengelolaan dana pensiun karyawan BUMD air minum.

“Insha Allah dengan adanya MoU dan kerjasama dengan APPAMSI, nantinya tingkat pengaduan yang diterima oleh Ombudsman tahun 2022 sebanyak 572 bisa diturunkan,” kata Najih.

Selain Sofyan Sapar selaku Ketua Umum APPAMSI, dalam audiensi tersebut turut hadir pengurus APPAMSI lainnya, yaitu Wakil Ketua Umum APPAMSI Muhammad Olik Abdul Holik yang juga Direktur Utama Perseroda Air Minum Tirta Asasta Kota Depok, Sekretaris Jenderal APPAMSI Hendra Febrizal yang juga Direktur Utama Perumdam Kota Padang, Bendahara Umum APPAMSI Ardiansah yang juga Direktur Utama Perumdam Kota Pontianak. (Tim K6)