Kabar6-Mahalnya harga beras dalam beberapa minggu terakhir, membuat DPRD Banten mendesak pemerintah segera melakukan operasi pasar. Jika tidak cepat dilakukan, bisa berdampak pada kehidupan masyarakat luas dan harga beras yang tak terkendali.

Bahkan di Kota Serang maupun Kota Cilegon, harga beras kini sudah mencapai Rp 15 ribu ke kilogramnya.

“Pemerintah Provinsi Banten perlu segera operasi pasar. Jangan sampai kenaikan harga tersebut tidak terkendali nantinya,” ujar Nawa Said Dimyati, Wakil Ketua DPRD Banten, Selasa (19/09/2023).

Pria yang akrab disapa Cak Nawa itu mengklaim banyak masyarakat yang berkeluh kesah kepadanya, mengenai harga beras yang semakin menggila. Keluhan itu disampaikan warga dengan datang ke rumah pribadinya, rumah aspirasi Cak Nawa, ke sekretariat Demokrat Kabupaten Tangerang, di jalanan, hingga datang ke kantornya di DPRD Banten.

Cak Nawa ingin pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, bisa segera menyelesaikan persoalan harga beras yang kian melambung tinggi. Dia khawatir, jika semakin tinggi harga beras, warga tidak lagi mampu membeli bahan pangan pokok tersebut.

**Baca Juga: Penyebab Harga Beras Tembus Rp 15 Ribu di Hampir Seluruh Daerah di Banten

“Beberapa kali di minggu ini saya bertemu masyarakat, baik yang datang langsung ke rumah atau saat saya diundang ke lingkungan, banyak sekali yang menyampaikan terkait kenaikan harga beras,” jelasnya.

Pria asal Pacitan yang kini maju sebagai Bacaleg DPR RI itu mengaku kerap mendapat keluhan masyarakat, terkait mahalnya harga beras di pasaran. Jika tidak segera dilakukan operasi pasar, tidak menutup kemungkinan harga pangan pokok masyarakat Indonesia itu terus melambung dan tidak terkendali.

“Harus segera ada Langkah-langkah yang kongkret dari pemerintah daerah atas kenaikan harga beras yang saat ini menjadi keluhan masyarakat,” terangnya.(Dhi)

Kabar6 – Wilayah Tangerang direndam banjir, Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), diminta segera menormalisasi situ, rawa hingga danau diwilayahnya, agar kembali berfungsi sebagai daerah penampung dan resapan air.

“Situ harus di kembalikan pada fungsinya, yaitu sebagai penampungan air di kala hujan dan cadangan air di kala musim kemarau,” kata Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati, melalui pesan elektroniknya, Minggu (21/02/2021).

Kajian mendalam juga harus dilakukan Pemprov Banten, mengapa setiap musim penghujan selalu terjadi banjir. Kemudian, melakukan perencanaan agar tidak lagi terjadi banjir. Terakhir, harus dilakukan mitigasi bencana agar tidak menimbulkan korban.

“Yang lebih tepat itu harus di kaji, apa penyebabnya kalau dampaknya kan jelas, penyebabnya ini harus di selesaikan. Semuanya situ harus segera di sertifikasi juga normalisasi, agar mempunyai fungsi sebagai penampung air di kala musim hujan berjalan dengan baik,” jelasnya.

Secara umum, jika Jakarta banjir, maka Tangerang Raya akan terkena dampaknya. Sehingga Pemprov Banten dan Jakarta, harus saling bergotong-royong.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Nawa ini, penyebab banjir di Tangerang Raya terjadi karena tipe hal, yang curah hujan tinggi, berkurangnya penampungan air dan banjir kiriman dari daerah lain.

“Hujannya tinggi, irigasi dan penampung air sudah tidak bisa menampung sehingga meluap. Pemprov Banten sudah harus serius mengurus situ yang menjadi kewenanganya,” terangnya.

**Baca juga: Cak Nawa Minta Pemprov Banten Normalisasi Situ di Tangerang Raya.

Sebelumnya diberitakan bahwa banjir merendam wilayah Tangerang sejak Jumat, 19 Februari 2021. Ketinggiannya dibeberapa titik mencapai atap rumah.

Jalan tol Tangerang-Jakarta juga ikut terendam banjir setinggi 80 centimeter dan tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Pengalihan arus kendaraan pun dilakukan oleh Sat.PJR Bitung Korlantas Polri.(Dhi)

Kabar6-Distribusi dan vaksinasi yang akan dilakukan sebentar lagi, disambut baik oleh DPRD Banten yang berharap bisa menekan laju penularan covid-19. Karena, orang yang sudah di vaksinasi imunitasnya lebih kuat dibandingkan yang belum tervaksinasi.

“Resiko terpapar jauh lebih rendah dari orang yang belum di vaksin, mudah-mudahan setelah adanya vaksinasi pandemi covid-19 segera berlalu,” kata Wakil Ketua DPRD Banten, Nawa Said Dimyati, Selasa (12/01/2021).

Pria yang akrab disapa Cak Nawa ini mengajak masyarakat Banten untuk ikut serta mensukseskan vaksinasi yang rencananya akan dilakukan pada Kamis, 14 Januari 2021 kepada seluruh tenaga kesehatan (nakes), kemudian disusul ke pekerja publik hingga masyarakat umum.

Harapannya, jika sebagian besar masyarakat Indonesia telah di vaksin, pandemi corona segera berakhir dan perekonomian warga kembali pulih.**Baca juga: Tangsel dan Kota Serang, Dapatkan Jatah Vaksin Covid Pertama Kali.

“Mari memaksimalkan ikhtiar agar tak terpapar covid-19 dengan mengikuti vaksinasi, prokes 3M, berpikir sehat dan selalu meminta perlindungan Allah SWT,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Partai Demokrat akhirnya menunjuk Nawa Said Dimyati sebagai calon pimpinan DPRD Banten dari partai berlambang Mersi tersebut. “Berdasarkan SK yang telah keluar, nama Nawa Said Dimnyati yang akan diusulkan menjadi Capim DPRD Banten untuk partai Demokrat,” ujar Ketua Bapilu DPD Demokrat Banten Azwar Anas, kepada Kabar6.com, Kamis (12/9/2019).

Dengan lengkapnya SK Capim dari kelima Partai pemenang Pemilu 2019 itu, selanjutnya DPRD Banten akan mengajukannya ke Mendagri agar bisa segera disahkan, disusul agenda selanjutnya upembahasan alat kelengkapan dewan (AKD).

Sebelumnya Rapat Paripurna DPRD Banten dengan agenda rapat usulan lima calon pimpinan (Capim) DPRD Banten batal digelar hari ini, Kamis (12/9/2019) karena SK capim dari Partai Demokrat tak kunjung turun.

Padahal dibentuknya alat kelengkapan dewan ini diharapkan Pemprov Banten bisa mempercepat pembahasan RAPBD 2020.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Muhtarom mengaku pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Banten 2020 masih menunggu alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD Banten selesai dibentuk. Hingga kini, DPRD Banten baru selesai membentuk fraksi-fraksi sedangkan untuk pimpinan definitif dan komisi belum dibentuk.

**Baca juga: Masalah Infrastruktur Ancam Pilkada Pandeglang 2020, Sikap Banten?.

Menurut Muhtarom, untuk pembahasan RAPBD 2020, Pemprov Banten masih menunggu AKD selesai dibentuk. Pihaknya berharap pembahasan bisa selesai pada Oktober nanti.“Kita sih harapannya bulan ini sudah bisa berproses (pembahasan, red). Jadi Oktober paling tidak sudah bisa ditetapkan. Secara ketentuan akhir November. Tapi lebih cepat labih bagus,” katanya.(Den)