Kabar6-Pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali. Perpanjangan PPKM terhitung dari tanggal 24-30 Agustus 2021.

Dalam keputusan perpanjangan tersebut, status PPKM Kabupaten Lebak turun dari level 3 ke level 2.

Asda II Pemerintah Kabupaten Lebak Ajis Suhendi mengatakan, teknis penerapan PPKM Level 2 yang akan dituangkan dalam instruksi bupati (Inbup) akan menyesuaikan dengan Inmendagri Nomor 35 Tahun 2021.

“Menyesuaikan dengan Inmendagri, walaupun ada beberapa karateristik tetapi secara umum tentu akan menyesuaikan dengan aturan pusat,” kata Ajis kepada Kabar6.com, Selasa (24/8/2021).

Meski status PPKM turun level, namun pemerintah daerah tetap menerapkan aturan untuk membatasi kegiatan masyarakat. Ajis mengatakan, mobilitas masyarakat di Lebak masih di-warning.

“Secara mobilitas kita masih di-warning, karena dari berbagai indikator justru mengindikasikan kalau aktivitas masyarakat Lebak di awal Juli PPKM diberlakukan. Karena WHO juga mengingatkan bahwa mobilitas penduduk Indonesia harus terus diwaspadai,” ungkap Ajis.

Kepala Satpol PP Lebak Dartim mengingatkan masyarakat agar tidak abai terhadap protokol kesehatan walaupun kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir melandai.

**Baca juga: Dua Wisatawan Asal Sulut Terseret Arus di Pantai Kalapa Warna Lebak

“Kasus melandai bukan berarti tidak ada, tetap selalu waspada dan laksanakan protokol kesehatan dengan benar untuk kebaikan diri sendiri dan semua orang. Jangan sampai karena kita abai dan menyepelekan menyebabkan kasus kembali naik,” imbau Dartim.(Nda)

Kabar6-Selama masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat yang dimulai pada tanggal 3 Juli 2021, mobilitas warga di Kabupaten Lebak menurun.

Menurunnya mobilitas warga tak lain dikarenakan pembatasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak untuk menekan kasus Covid-19 yang menggila.

“Secara keseluruhan indeks komposit mobilitas warga sudah turun 20 persen. Ini dilihat dari satelit oleh Tim Kemenmarves, kemudian dari cahaya malam sudah berkurang. Kalau yang keluar sudah minim, tapi pergerakan di dalam yang perlu kami evaluasi, makanya kemarin diperketat lagi,” kata Sekda Lebak Budi Santoso kepada Kabar6.com, Minggu, 18 Juli 2021.

Agar upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan kasus penyebaran Covid-19 bisa berjalan sesuai harapan, Budi berharap, masyarakat tidak keluar rumah kecuali untuk kebutuhan yang penting.

“Kalau mobilitas warga ke luar sudah sangat jauh berkurang, tapi masih ada cukup tinggi mobilitas di dalam. Malam kan kita batasi sampai jam 8, tetapi aktivitas siang masih banyak. Jadi kalau enggak penting-penting sekali, enggak keluar lah,” imbau Budi.

Budi menjelaskan, PPKM Darurat akan menjadi momen bagi Pemkab Lebak untuk menggenjot vaksinasi di masyarakat demi terwujudnya herd immunity.

**Baca juga: Alasan Warga Lebak Ikut Vaksinasi, Karena Kesehatan hingga Takut Kena Penyekatan

“Kalau vaksinasi sesuai target 75 persen penduduk Lebak sudah divaksin artinya herd immunity, kekebalan komunal sudah terbentuk, jadi kalau mau kumpul-kumpul sudah bebas,” terangnya.(Nda)

Kabar6-Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Deonijiu De Fatima mengatakan, hal itu mulai terlihat dari setiap titik penyekatan diwilayahnya, baik yang berbatasan dengan Jakarta, yakni Jalan Daan Mogot, Kecamatam Batu Ceper hingga Jalan Gatot Subroto, Jatiuwung, Kota Tangerang.

“Ya, memang masih ada yang bekerja, tapi sudah mulai mengalami penurunan mobilitas masyarakatnya, terlihat juga dari arus lalu lintasnya,” katanya, Kamis, (15/7/2021).

Dalam penyekatan yang dilakukan pihaknya, setiap masyarakat yang bekerja disektro kritikan atau esensial, hanya perlu membawa Sementara ini yg diperiksa SRTP (Surat Registrasi Tanda Pekerja).

“Kita belum menerapkan surat vaksin atau PCR, kita masih menerapkan SRTP ke setiap masyarakat yang hendak bekerja disektor yang dikecualikan,” ujarnya.

Dalam penyekatan itu, pihaknya juga telah memutar balik 10 ribu kendaraan baik roda dua dan empat. Dimana, para pengendara tidak bisa menunjukan surat regitrasi tanda pekerja.

“Dari awal tanggal 3 sampai sekarang kurang lebih 10 ribu, karena tidak bisa tunjukkan SRTP dan bukan bekerja di sektor yang dikecualikan,” ungkapnya.

Seperti yang terpantau di kawasan Jatiuwung, Kota Tangerang, dimana dikawasan tersebut arus lalu lintas terlihat sepi. Sejumlah petugas gabungan pun tidak nampak berjaga di lokasi penyekatan.

**Baca juga: Lakukan penertiban, Satpol PP Kabupaten Tangerang Amankan 8 PSK

Biasanya, memang kawasan setempat kerap menimbulkan kemacetan lantaran masuk dalam lokasi industri, hingga akses menuju Tol Jakarta dan Bandara Soekarno-Hatta.(Vee)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang akan kembali menerapkan pengetatan protokol kesehatan Covid-19. Pengetatan tersebut rencananya akan dilakukan kembali memasang Check Point disejumlah titik akses keluar masuk Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah menyatakan, dalam akhir pekan Pemkot Tangerang akan melakukan pengetatan mobilitas di sejumlah ruas jalan perbatasan Kota Tangerang.

“Tadi pagi saya sudah bahas dengan pak Bupati Tangerang, rencananya kita akan melakukan pengetatan mobilitas di akhir pekan,” ujar Arief kepada wartawan, pada acara Gerakan Tanam Pohon serentak di Perumahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Jum’at (5/2/2021).

Dalam menangani masalah Covid- 19 tidak bisa dilakukan sendiri, terlebih Kota Tangerang adalah kota penyangga DKI Jakarta.

Meski demikian, Rencananya mulai besok Sabtu dan Minggu pihaknya akan terapkan Check Point kembali.

Akses keluar masuk masyarakat seperti Jalan Daan Mogot kawasan Batu Ceper, Jalan Gatot Subroto kawasan Jatiuwung, Jalan MH. Thamrin kawasan Tangerang dan wilayah di Kecamatan Periuk.

Tidak hanya itu, mereka melakukan upaya penekanan penyebaran Covid-19, Pemkot Tangerang akan memasifkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Lingkungan Rukun Warga (PSBL-RW).

**Baca juga: Tabrakan Beruntun di Depan Polres Metro, Satu Mobil Ringsek

“Hari ini akan kita komunikasikan dengan Camat dan lurah, nanti mereka tindaklanjuti di RT dan RW untuk melaksanakan kampung Sigacor dan PSBL,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Para ilmuwan mengklaim, duduk dalam waktu lama meningkatkan kesempatan Anda dalam mengatasi masalah mobilitas di kemudian hari.

Sering duduk dan menonton televisi yang berkepanjangan menyebabkan TIGA FOLD yakni meningkatkan risiko pengembangan kesulitan berjalan di kemudian hari, berdasarkan sebuah penelitian baru telah menunjukkan.

Studi yang diikuti oleh sekelompok orang sehat berusia antara 50-71 selama 10 tahun itu, melansir She, mendapati bahwa duduk berkepanjangan sangat berbahaya bila dikombinasikan dengan tingkat aktivitas fisik yang rendah.

Peserta yang menonton TV lima jam atau lebih, memiliki risiko 65 persen lebih tinggi melaporkan cacat mobilitas di akhir studi, dibandingkan dengan mereka yang menonton TV dalam jumlah sedikit (kurang dari dua jam per hari), terlepas dari tingkat mereka aktivitas fisik.

Namun, mereka yang memiliki tiga jam per minggu atau kurang aktivitas fisik ternyata lebih cenderung mengalami kesulitan berjalan pada akhir penelitian.

“Duduk dan menonton TV dalam waktu lama (terutama di malam hari) menjadi salah satu hal paling berbahaya yang bisa dilakukan orang tua,” ungkap Profesor Loretta DiPietro, penulis utama studi dari George Washington University di Washington, DC.

Studi ini muncul seminggu setelah Public Health England mengumumkan bahwa Inggris menghadapi bom timbangan kesehatan yang mengejutkan karena tidak aktif.

Survei tersebut menunjukkan bahwa lebih dari enam juta orang setengah baya Brits gagal mengelola jalan cepat 10 menit dalam sebulan. ** Baca juga: Cara Sehat Konsumsi Daging Kambing Olahan Tanpa Khawatir Alami Pusing

“Seiring bertambahnya usia, semakin sedikit kita menggunakan otot kita, semakin buruk ukuran dan kualitasnya,” jelas dr. James Brown dari Aston University dan wali dari British Society for Research on Aging.(ilj/bbs)