Kabar6-Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto mengatakan upaya penerapan pidana bersyarat dalam penegakan hukum dinilai efektif untuk menekan jumlah narapidana di lembaga permasyarakatan (Lapas)

“Untungnya adalah nantinya disetiap lembaga permasyarakatan tidak terlalu penuh. Apalagi yang sekarang sudah over kapasitas (penghuni, red) ya dan sifat hukumannya kan ada pengawasan dan kerja sosial,” kata Hadi  dilansir Antara,  Rabu (5/6/2024).

Menurut Hadi, ketentuan penerapan pidana bersyarat ini sudah ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 14a – pasal 14f KUHP tentang Pidana Bersyarat.

**Baca Juga:Tolak Iuran Tapera Aliansi Buruh Tangerang Raya akan Serbu Jakarta

Dalam pasal tersebut, penegak hukum nantinya harus mengedepankan konsep keadilan restorasi atau restorative justice untuk narapidana yang dihukum maksimal satu tahun kurungan penjara.

Dengan demikian, narapidana dengan vonis maksimal satu tahun tidak harus menjalankan pidana kurungan penjara melainkan melakukan kerja sosial.

Sebenarnya, pasal tersebut bukanlah barang baru yang dimiliki penegak hukum. Para penegak hukum hanya belum menggunakan pasal tersebut secara maksimal karena tidak ada pedomannya.

Kini, lanjut Hadi, pedoman untuk menggunakan pasal tersebut telah dibentuk dan disepakati oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Pedoman tersebut dikatakan Hadi, akan disosialisasikan oleh tiga instansi tersebut ke jajarannya selama dari Juni 2024 hingga November 2024

Hal tersebut dilakukan agar penerapan restorative justice bisa dilakukan secara maksimal di seluruh daerah.

Dengan demikian, pasal tersebut diharapkan bisa berlaku secara maksimal bahkan sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru bisa berlaku di tahun 2026.(red)

Kabar6-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto bakal berbicara langsung dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk membahas kabar penguntitan Jampidsus oleh anggota Densus 88.

Terlepas dari itu, dia menyatakan saat ini kabar penguntitan tersebut masih simpang siur, tetapi secara umum hubungan dua lembaga itu masih baik-baik saja.

“Kita melihat secara umum saja, aman. Tidak ada apa-apa. Biarlah, biar saya nanti yang akan berbicara dengan keduanya,” kata Menko Polhukam RI menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di kantornya, Jakarta, dilansir Antara, Senin, (27/5/2024)

**Baca Juga:Menkeu: Anggaran Pemilu Terealisasi 71,9 Persen dari Pagu Rp38,3 Triliun

Terkait waktu bertemu, Hadi menyebut pertemuan itu dapat diagendakan kapan saja, karena dia pun juga rutin berkomunikasi baik dengan Jaksa Agung maupun Kapolri.

“Kapan saja saya bertemu (dengan) dua pejabat itu, pasti setiap minggu ketemu saya,” ucap dia.

Jika ada insiden tertentu, Hadi melanjutkan dia juga langsung menghubungi Jaksa Agung dan Kapolri, meskipun pada malam hari atau di luar jam kerja.

“Kalau ada apa-apa, pasti saya berkomunikasi langsung. Kapan pun, malam hari pun kita tinggal japri (menghubungi langsung, red.) terkait permasalahan-permasalahan di seluruh Indonesia semuanya,” ujar dia.

Beberapa masalah itu di antaranya mencakup judi online dan pornografi anak.

Dalam kesempatan yang sama, dia juga meminta para jurnalis juga ikut membantu menjaga suasana tetap tenang. “Media harus membantu untuk mendinginkan suasana,” kata Hadi setelah berulang kali menyebut suasananya saat ini masih relatif dingin dan adem.

Kabar Jampidsus dikuntit sejumlah anggota Detasemen Khusus Anti-Teror Polri (Densus 88) di restoran di Jakarta Selatan, Jumat (24/5) pekan lalu menjadi sorotan publik. Namun sampai hari ini, Kapolri dan Jaksa Agung belum buka suara menjelaskan peristiwa tersebut.

Walaupun demikian, keduanya saat terlihat di Istana Negara menghadiri peluncuran Government Technology (GovTech) pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 juga tak menjawab pertanyaan wartawan mengenai kabar penguntitan itu.

Jaksa Agung dan Kapolri justru terlihat akrab saat berjabat tangan, dan berfoto bersama saat menghadiri acara di Istana Negara itu Senin pagi.(red)

Kabar6-Pemerintah melakukan serangkaian upaya guna memberantas konten pornografi yang melibatkan anak-anak di dunia maya. Pemberantasan ini dilakukan melihat tingginya jumlah konten pornografi anak di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto menjelaskan, pemerintah akan membentuk Satgas Penanganan Pornografi secara sinergi mulai dari tahap pencegahan, penanganan, penegakan hukum, dan pasca kejadian. Kementerian-kementerian yang terlibat nantinya akan disatukan, kemudian akan dikoordinasikan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

**Baca Juga:Kasus Pornografi Anak Meningkat, Indonesia Peringkat 2 di Asean

“Kita akan menangani permasalahan-permasalahan baik yang online maupun offline. Yang akan terlibat di dalamnya adalah Kemendikbud Ristek, Kementerian PPA, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kominfo, Polri, KPAI, Kemenkumham, Kejaksaan, LPSK, dan PPATK,” katanya.

Informasi temuan konten digital di dunia maya bisa klik infografis di atas.(ANTARA)

Infografis  ini merupakan kerjasama diseminasi LKBN Antara dengan Kabar6.com

Kabar6-Pemudik diharapkan tidak memaksakan perjalanan jika merasa lelah dan ngantuk. Beristirahat di rest area lebih baik, karena ada keluarga yang menunggu di rumah.

Masyarakat juga diminta membeli tiket sebelum keberangkatan, sehingga tidak terjadi masalah saat di pelabuhan.

Pemerintah mengingatkan PT ASDP Indonesia Ferry untuk melayani pemudik dengan baik dan nyaman, terutama di lintasan Bakauheni.

“Kalau memang capek segera istirahat di rest area untuk keselamatan kita semua. Di lapangan ada TNI, Polri, Ormas, dan Pramuka,” ujar Hadi Tjahjanto, Menko Polhukam, di Dermaga Eksekutif Merak, Senin, (01/04/2024).

Pemerintah bersama Polri dan instansi lainnya telah bersiap menyambut pemudik Idul Fitri 2024. Keamanan dan kenyamanan pemudik diseluruh Indonesia bakal dijamin pemerintah, terutama menuju Sumatera dan Jawa.

**Baca Juga: Tanggapi Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Fahri Hamzah: Kliping Berita Bukan Alat Bukti

“Diseluruh jalur, baik itu jalur bebas hambatan, jalur jalan nasional, kemudian dermaga, semua sudah disiapkan, baik pos keamanan, pelayanan maupun pos terpadu. Semua sudah disiapkan dan sudah dilaksanakan,” tuturnya.

Jika cuaca buruk yang menyulitkan kapal sulit sandar atau pelabuhan ditutup dan terjadi kemacetan panjang hingga keluar pelabuhan, pemerintah bersama Polri telah menyiapkan rekayasa lalu lintas.

Saat puncak arus mudik, jika terjadi kepadatan di dalam Pelabuhan Merak maupun Ciwandan, Polri telah menyiapkan segala sesuatunya, seperti tempat parkir untuk menampung kendaraan pemudik.

“Apabila terjadi upnormal condition, rencana kontigensi antaranya, apabila terjadi kemacetan apa yg harus dilakukan, tindakannya dengan menjadikan jalan alternatif. Apabila terjadi penumpukan di dermaga, juga apa tindakannya? Tindakannya juga disiapkan, tempat parkir yang luas,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6- Menko Polhukam Mahfud MD akan perjuangkan untuk gaji guru agama di sekolah madrasah yang saat ini masih memprihatinkan. Dimana ada guru agama yang tidak digaji dan ada yang belum layak mendapatkan gaji.

“Kita akan menyediakan nanti gaji untuk guru-guru, masa sekarang guru agama di madrasah itu enggak ada yang digaji, ada yang digaji Rp 75 ribu sebulan, gajinya dibayar 3 bulan sekali,” kata Mahfud saat mengisi dialog kebangsaan yang di hadiri Pimpinan Pondok Pesantren se Provinsi Banten di Gapura Indra Function Hall Kasemen, Kota Serang, Selasa (19/12/2023).

Mahfud tak meragukan lagi kemampuan murid jebolan sekolah madrasah di kampung-kampung. Menurutnya, banyak tokoh nasional yang dulunya merupakan gemblengan sekolah madrasah. Sebagai bentuk penghargaan Mahfud akan mencari dana untuk gaji para guru agama tersebut, salah satunya dana abadi.

“Tapi muridnya pintar- pinter itu. Dari mana dana nya, kita carikan. Sekurang-kurangnya ada honor yang layak dan tetap, selama dia mengajar ini honornya,”ungkapnya.

**Baca Juga: Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak Bakal Bertambah

Dana abadi sebesar sebesar Rp 122 triliun, lanjut Mahfud bisa digelontorkan untuk gaji guru ngaji agama, kiayi di pesantren salafiyah. Kata dia, hanya tinggal dibuatkan regulasinya berupa peraturan pemerintah.

“Penggunaan dana ini berapa, untuk ustad berapa, nanti kembalinya tiap bulan bagaimana, tiap bulan berapa. Agar ada yang memperhatikan ustad-ustad,”ujarnya.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 03 yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo, menuturkan pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap keberadaan pesantren- pesantren di Indonesia.

Bahkan kata dia, negara menawarkan jutaan hektar lahan tanah yang bisa dikelola oleh pondok pesantren. Namun hingga saat ini belum ada pondok pesantren yang bersedia, padahal syaratnya hanya cukup mengajukan proposal kepada pemerintah.

“Sudah ditawarkan sejak dua tahun lalu, tapi belum ada yang berani ajukan, karena pemerintah mau memberi tempat pada saudara-saudara,”tandasnya.(Aep)

Kabar6-Menko Polhukam Wiranto diduga ditusuk orang tidak dikenal usai meresmikan gedung baru Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Banten, Kamis (10/10/2019).

Belum diketahui secara pasti siapa yang menusuk tersebut. Sementara peristiwa tersebut terjadi di Alun-alun Menes saat sebelum Wiranto pulang dan hendak naik ke helikopter yang terparkir di Alun-alun Menes.

Wiranto sempat di bawa ke sebuah Klinik Menes Medical Center, namun tidak dirawat hanya dilakukan pertolongan pertama supaya memberhentikan darahnya.

“Gak lama hanya sebentar doang, ditutup doang lukanya, supaya berhenti pendarahan,” kata salah seorang karyawan yang enggan disebutkan namanya.**Baca juga: Serius Maju di Pilkada Pandeglang, Thoni Fathoni Mukson Daftar ke Nasdem.

Sementara, Kasatreskrim Polres Pandeglang AKP Ambarita mengaku belum bisa memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut.

“Maaf yah karena kita gerak cepat,” singkat Ambarita sambil menuju kendaraanya. Kini Wiranto dibawah ke RSUD Berkah Pandeglang untuk mendapatkan pertolongan.(Aep)