Kabar6-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lebak mendorong keterlibatan masyarakat untuk bisa ikut mengawasi dalam setiap tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Lebak Asep Rizal Murtadho mengatakan, peran aktif masyarakat dalam mengawasi akan menekan terjadinya pelanggaran Pemilu.

“Peran masyarakat sangat penting, karena pengawasan yang optimal akan menutup celah bagi kelompok yang ingin melakukan pelanggaran pemilu. Ketika masyarakat menemukan ada indikasi pelanggaran, bisa melaporkan,” kata Rizal saat Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2024, di Horison Rahaya Resort, Jumat (29/9/2023).

Rizal menerangkan, aktifnya masyarakat mengawasi pemilu, maka Bawaslu bisa fokus ke lokus pengawasan yang tidak bisa diawasi oleh publik.

**Baca Juga: Usai Bentrok di Pasar Kutabumi Pentolan Ormas Telepon Tony, Begini Percakapannya

“Kami punya keterbatasan sehingga tidak mungkin bisa mengawasi ke semua titik di 28 kecamatan,” ujar Rizal.

Dikatakan Rizal, sosialisasi yang hari ini disampaikan kepada organisasi kemahasiswaan dan media akan berlanjut menyasar ke kelompok masyarakat seperti petani, nelayan hingga masyarakat adat.

“Keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi mengawasi akan menjamin suara masyarakat yang disalurkan lewat pemilu sebagai hak konstitusional. Dan ini juga kesempatan masyarakat untuk berkontribusi mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas,” jelas Rizal.(Nda)

Kabar6-Industri kelapa sawit di Indonesia terus menunjukkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menggandeng anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea, menggelar sosialisasi dan expo kelapa sawit, di Desa Carenang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Kamis (21/9/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan masyarakat Kecamatan Cisoka dan turut menggandeng beberapa narasumber diantaranya Serius Zebua dari Universitas Budhi Dharma dan Kepala Desa Carenang Eris Risharyadi.

Staf Senior Bidang Kemitraan BPDPKS Muhamad Rahmat, dalam paparannya menyatakan, kelapa sawit disebut sebagai komoditas andalan yang tidak dapat tergantikan dalam perekonomian nasional.

Menurutnya, Industri kelapa sawit telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kelapa sawit disebut telah mendorong pertumbuhan industri dengan memproduksi lebih dari 146 jenis produk hilir.

“Mulai dari minyak goreng, makanan ringan, pasta gigi, margarin, bio disel dan beberapa produk lain,” ujar Rahmat, kepada wartawan.

Selain itu, kata Rahmat, BPDPKS juga turut memberikan pendampingan kepada para petani sawit yang telah berjalan diatas 5 tahun.

“Melalui kegiatan sosialisasi dan expo ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kelapa sawit, produk turunannya, serta kebijakan sawit nasional,” katanya.

Sementara itu, Marinus Gea Anggota Komisi XI DPR RI dalam paparannya mengatakan, pertumbuhan jumlah lahan dan produksi kelapa sawit secara nasional terus menunjukan tren positif.

Politisi PDIP itu juga mendukung penuh jika ada masyarakat atau kelompok masyarakat di Banten yang ingin membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Apalagi, secara geologis beberapa wilayah di Banten seperti Lebak dan Pandeglang juga terdapat beberapa lahan perkebunan sawit.

“Kelapa sawit memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, jadi tidak menutup kemungkinan jika daerah seperti Kabupaten Serang dan perbatasan Kabupaten Tangerang juga untuk dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit,” katanya.

**Baca Juga: 16 SHM Terbit di Atas HPL Situ Cipondoh, DPRD Banten Bakal Bentuk Tim

“Jika sudah dibuka lahan perkebunan sawit tentu akan banyak membuka lapangan pekerjaan baru,” jelas Marinus kepada wartawan.

Pria yang bakal mencalonkan lagi sebagai Anggota DPR RI dari daerah Pemilihan Banten 3 yang meliputi Kota dan Kabupaten Tangerang itu menambahkan, kelapa sawit sebagai komoditas penting di Indonesia telah banyak memberikan sumbangsih yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan devisa negara.

Ia menambahkan, dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045, yaitu membangun negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur, sektor kelapa sawit menjadi salah satu sektor yang perlu diperhatikan dengan serius.

“Karena Indonesia adalah negara yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas dan pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia, hingga menjelajah berbagai belahan dunia seperti benua eropa amerika dan asia,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tangerang mendorong masyarakat peduli terhadap kualitas udara di musim kemarau. Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius akibat fenomena El Nino yang memperpanjang musim kemarau, termasuk di Kota Tangerang.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), sekitar 63% wilayah musim telah memasuki masa kemarau, dan prediksi menunjukkan bahwa musim kemarau tahun ini akan lebih kering dibandingkan dengan biasanya, bahkan lebih kering daripada tiga tahun sebelumnya.

Dalam menghadapi situasi ini, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tangerang mengajak seluruh masyarakat, khususnya di Kota Tangerang, untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas udara selama musim kemarau.

“Untuk menjaga kualitas udara, kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan memilih transportasi umum, bersepeda, atau berkendara bersama-sama,” ujar Ahmad Fuady, Ketua DPC PKB Kota Tangerang, Sabtu (9/9/2023).

Selain itu, kita juga dapat membantu mengurangi emisi gas buang dengan memilih kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik atau hibrida. Fuady menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang masalah polusi udara selama musim kemarau, yang harus dipahami oleh keluarga, teman-teman, dan masyarakat umum.

**Baca Juga: Optimis Menang Pemilu, Sarah Azzahra Gelar Rapat Konsolidasi dengan Pengurus Gelora di Kabupaten Tangerang

Di samping itu, kesadaran tentang penghematan air menjadi hal penting di tengah kemarau yang panjang ini.

“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh anggota PKB Kota Tangerang dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kualitas udara serta melakukan penghematan penggunaan air,” katanya.

Meskipun musim kemarau bisa menjadi tantangan yang berat, dengan tindakan yang tepat, kita dapat membantu mengurangi dampak negatifnya.

“Ayo, mari bersama-sama aktif dalam menjaga kualitas udara dan melestarikan lingkungan,” tegasnya. (Oke)

Kabar6-Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang menggelar kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan tersebut mengusung tema “Sukseskan Pemilu Serentak 2024” di Aula Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Rabu (6/9/2023). Acara tersebut dibuka langsung oleh Kepala Satpol PP Kota Tangerang, Wawan Fauzi. Kegiatan itu juga menghadirkan pembicara Komisioner Bawaslu Kota Tangerang, Faridal Arkam.

Komisioner Bawaslu Kota Tangerang bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Faridal Arkam, mengajak masyarakat untuk menghindari politik uang atau money politik. Hal tersebut dinilai menjadi akar permasalahan dari tindak pidana korupsi.

“Karena itu akar dari permasalahan korupsi ketika si calon legislatif tersebut menjabat dan yang sengsara, ya, bapak ibu juga di bawah (masyarakat),” ujar Farid, dalam keterangan tertulis kepada kabar6, Kamis (7/9/2023).

**Baca Juga: Harga Beras Bulog di Serpong Rp 9.500 Per Liter, Erick Tohir: Lagi Mahal Sekarang

Ia mengatakan peserta dalam kegiatan tersebut diikuti oleh para Linmas se-Kecamatan Pinang. Selain itu, Farid juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak menyebarkan berita bohong dan politisasi SARA, dalam hajatan pemilu 2024.

Kendati demikian, hal tersebut juga akan berdampak pada konflik yang berkepanjangan dan merugikan semua pihak.

“Saya juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita bohong dan politisasi SARA, karena itu juga akan mengakibatkan konflik horizontal yang berkepanjangan dan merugikan semua pihak,” ungkap Komisioner Bawaslu Kota Tangerang itu yang baru dilantik untuk masa jabatan 2023 – 2028. (Oke)

Kabar6-Pencemaran dan polusi udara kian memburuk, terutama di Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek. Masyarakat rentan terpapar Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA).

Karenanya, warga diminta memakai masker seperti ketika covid-19 sedang marak, saat beraktifitas di luar rumah, demi menekan paparan ISPA tersebut.

“Masyarakat diimbau memakai masker seperti yang sudah disarankan saat pandemi Covid-19,” ujar Al Muktabar, Pj Gubernur Banten, dalam keterangan resminya, Selasa (29/08/2023).

Meski tidak masuk dalam kategori udara buruk, ada 17.382 kasus ISPA diderita warga Kota Cilegon, Banten, sepanjang Januari hingga Juni 2023. Padahal, Kota Baja itu tidak masuk ke dalam cuaca buruk, seperti yang ramai diberitakan beberapa minggu terakhir.

“Polusi udara di Kota Cilegon sebetulnya masih bagus. Tapi dengan new normal sekarang lebih baik pake masker. Dua jenis ISPA yang menjangkit masyarakat yakni pnemounia dan bukan pnemounia. Penderita pnemounia yang menyerang balita berjumlah 1.671 orang,” ujar Ratih Purnamasari, Kadinkes Kota Cilegon, Banten, dalam keterangan resminya, Selasa (29/08/2023).

Ratih menghimbau masyarakat selain memakai masker, juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Karena ISPA juga disebabkan virus dan bakteri yang masuk ke saluran pernapasan. Warga Kota Cilegon juga diminta memperbanyak minum air putih, agar terhindar dari ISPA. Dimana, beberapa Minggu terakhir, polusi udara di Jakarta maupun Banten, dalam kondisi buruk.

**Baca Juga: Tangerang Raya Berlaku Ganjil Genap untuk Tekan Polusi Udara 

“Kita tetap harus menjaga diri kita sendiri, PHBS, minum air putih yang banyak. Saya sih berpesan kalau memang nyaman pake masker emang bagus, apalagi kalau kita lagi sakit. ISPA juga kan bukan dari polusi saja bisa dari bakteri, virus,” jelasnya.

Penyakit ISPA yang ditanggung pemerintah pengobatannya, menjadi beban bagi BPJS kesehatan, karena para 2022 silam, menelan biaya Rp 10 triliun dan diprediksi naik pada 2023 ini, atas dugaan pencemaran dan polusi udara.

Ada enam penyakit gangguan pernapasan yang paling banyak dialami masyarakat, yaitu pneumonia, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), asma, kanker paru, tuberkulosis, dan penyakit paru obstuksi kronis (PPOK).

“Ke enam penyakit yang disebabkan karena gangguan pernapasan ini beban BPJS-nya tahun lalu Rp10 triliun dan kalau melihat trennya di 2023 naik, terutama ISPA dan pneumonia, ini kemungkinan juga akan naik. Memang perlu kita sampaikan di sini, yang top tiga nya itu adalah infeksi paru atau pneumonia, infeksi saluran pernapasan yang di atas, kemudian asma. Ini totalnya sekitar Rp8 triliun dari Rp10 triliun yang tadi yang enam,” ujar Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan (Menkes), dalam keterangan resmi yang disampaikan Pemprov Banten, Selasa (29/08/2023).

Menurut Menkes, polusi udara merupakan salah satu penyebab paling dominan timbulnya pneumonia, ISPA, dan asma, yakni menyumbang 24 persen hingga 34 persen. Polusi udara tersebut diukur berdasarkan lima komponen di udara yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni tiga bersifat gas (nitrogen, karbon, dan sulfur), dan dua bersifat partikulat (PM10 dan PM2,5).

“Nah yang bahaya di kesehatan adalah yang 2,5 karena dia bisa masuk sampai pembuluh alveolus di paru, itu yang menyebabkan kenapa pneumonia itu terjadi. Itu sebabnya kalau di kesehatan memang kita melihatnya di PM 2,5 karena ini yang bisa masuk sampai dalam, kemudian menyebabkan pneumonia yang memang di BPJS ini paling besar,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Hingga 28 Agustus 2023, Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi mengawal daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif dengan cara memberikan masukan dan tanggapan.

Di Kabupaten Lebak, KPU daerah setempat telah mengumumkan sebanyak 560 calon sementara anggota DPRD yang diajukan oleh 18 partai politik (parpol) Pemilu 2024 nanti.

Ruang yang diberikan untuk masyarakat berpartisipasi dalam DCS diapresiasi oleh parpol. Tahapan ini dianggap membantu parpol supaya juga memastikan jika calon yang diajukan memang tidak ada masalah berkaitan dengan pemenuhan persyaratan.

“Positif, karena kami secara personal tentu saja tidak lebih detail dan dekat daripada warga yang ada di lingkungan calon tersebut,” kata Ketua DPD Perindo Lebak Aad Firdaus kepada Kabar6.com, Kamis (24/8/2023).

Meski dalam proses penjaringan bakal caleg parpol sudah mengecek administrasi, namun kata Aad, tanggapan masyarakat tetap dibutuhkan untuk kembali memastikan bahwa caleg yang diajukan memenuhi syarat untuk mengikuti kontestasi Pileg.

“Ini juga membantu dalam memonitor caleg-caleg kami di mata publik. Ketika nanti ada aduan, saya pastikan Perindo akan cepat merespon dan mengklarifikasinya kepada yang bersangkutan,” ucap Aad.

**Baca Juga: Aksi Protes Siltap Perangkat Desa di Kabupaten Serang Batal Digelar

Sekretaris DPD Partai Golkar Lebak Rully Sugiharto Wibowo berharap, masyarakat yang mengadu menyertai bukti-bukti lengkap agar partai bisa menindaklanjuti.

“Tentu ini bagus untuk mendorong masyarakat berperan aktif memberikan tanggapan, tapi harus disertai dengan bukti-bukti,” ucap Rully.

Rully mengatakan, sejak proses penjaringan, Golkar telah mewanti-wanti para bakal caleg untuk memenuhi persyaratan dengan benar, salah satunya soal legalitas dokumen yang disyaratkan oleh KPU.

“Sampai saat ini kami tidak menemukan atau mendengar ada calon yang bermasalah. Kalau pun nanti ada aduan maka yang memutuskan calon tersebut bermasalah adalah pihak yang memang berwenang, dan itu pasti kami evaluasi,” katanya.

“Yang pasti Golkar akan mengikuti seluruh tahapan yang sudah ditentukan mengenai ruang bagi masyarakat dalam memberikan masukan dan tanggapan calon,” tambah Rully.(Nda)

Kabar6-Daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD pada Pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak mulai diumumkan.

Dari 18 partai politik (parpol) peserta pemilu, KPU Lebak menetapkan 560 bakal caleg ke dalam DCS setelah dokumen persyaratannya dinyatakan memenuhi syarat (MS) melalui verifikasi administrasi.

“Sebanyak 560 calon dinyatakan dokumen persyaratannya MS dan 88 calon tidak memenuhi syarat (TMS),” kata Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Lebak Lita Rosita kepada Kabar6.com, Sabtu (19/8/2023).

Di samping mengumumkan nama-nama calon anggota DPRD Lebak, KPU juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap para calon wakil rakyat yang akan memperebutkan 50 kursi DPRD Lebak.

“Dari tanggal 19 sampai 28 Agustus merupakan waktu bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap calon,” terang Lita.

Kata Lita, aduan masyarakat terhadap calon harus melalui surat resmi ke KPU atau melalui email dengan menyertakan identitas lengkap dan bisa dikonfirmasi.

**Baca Juga: Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wajibkan Siswa Pakai Seragam Pramuka Setiap Rabu

KPU, ujar dia, akan menyaring seluruh aduan yang masuk dari masyarakat. Pasalnya tidak seluruh jenis aduan akan ditindaklanjuti.

“Jadi yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan calon saja, di situ saja tidak melebar ke mana-mana. Contoh misalnya soal dokumen pendidikan calon dan lain-lain, dan itu juga harus disertai dengan bukti dokumen-dokumen pendukung yang memang berkaitan dengan itu,” jelas Lita.

Aduan tersebut kemudian akan disampaikan KPU kepada parpol untuk diklarifikasi kepada calon yang persyaratannya dipersoalkan.

“Jadi parpol yang klarifikasi ke calon tersebut. Hasil klarifikasinya bagaimana juga didukung dengan dokumen dan disampaikan kembali ke kami,” katanya.(Nda)

Kabar6-Wilayah Banten masuk daftar wilayah rawan politik uang pada Pemilu 2024. Bawaslu mencatat ada tiga modus yang biasa dilakukan dan terjadi di lapangan.

Pertama, memberikan uang secara langsung, baik uang fisik maupun uang digital atau termasuk voucher. Kedua, memberikan dalam bentuk barang lainya yang tidak dikatagorikan bahan kampanye dan Ketiga, memberikan janji akan memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau materi lainya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Bawaslu Banten Ali Faisal mengaku pihaknya berupaya memperkuat pencegahan dan penindakan praktik politik uang dengan langkah-langkah pencegahan.

“Sosialisasi dan edukasi bahaya politik uang, Bawaslu akan memasifkan sosialisasi tematik tentang bahaya dan kerugian politik uang terhadap demokrasi di Banten. Diharapkan kesadaran masyarakat semakin menguat dan dapat terlibat bersama Bawaslu dalam melakukan pencegahan politik uang,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/8/2023).

Menurut Ali, pelibatan masyarakat dalam pengawasan pasrtisipatif sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan politik uang. Apabila masyarakat menemukan praktek politik uang agar berani melaporkan kepada Bawaslu dengan bukti-bukti yang cukup.

**Baca Juga: Bupati Tangerang Sebut Pameran Otomotif Berdampak Positif ke UMKM

“Keterlibatan masyarakat dalam konteks pencegahan dan pengawasan politik uang harus juga didukung oleh pemangku kepentingan, melalui political will pemangku kepentingan baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan tim sukses serta pemerintah daerah untuk bersama-sama menjadikan pemilu dan pemilihan tahun 2024 bebas dari politik uang,”jelasnya.

Untuk pengawasan politik uang, Bawaslu akan melakukan patroli pengawasan politik uang dengan melibatkan semua jajaran pengawasan di semua tingkatan.

“Bawaslu akan melakukan penindakan apabila terdapat temuan dan laporan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran politik uang, sebagai upaya menciptakan efek jera dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menindak pelanggaran politik uang,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Bupati Tangerang, A. Zaki Iskandar, mengajak warganya agar beramai-ramai mengikuti kegiatan acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia tahun 2023.  Diharapkan, perayaan ini dapat dijadikan sebagai sebuah ajang pesta rakyat yang meriah.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Bupati Zaki saat menjadi pembina apel pada pagi di Lapangan Raden Aria Yudhanegara Puspemkab Tangerang, Senin (14/8/2023).

“Saya harap pelaksanaan HUT RI ke 78 di tingkat Kabupaten Tangerang ini bisa meriah dan menjadi pesta untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang. Kita juga mengundang masyarakat untuk hadir,” ungkapnya.

Bupati Zaki menegaskan bahwa persiapan perayaan HUT ke-78 RI di tingkat Kabupaten Tangerang telah berjalan lancar. Dia berharap bahwa upacara serta berbagai rangkaian acara yang dirancang untuk memeriahkan perayaan ini dapat berlangsung dengan semarak.

**Baca Juga: Bupati Zaki Lantik 4 Kadis dan 258 PNS Sebagai Jabatan Fungsional

“Adapun persiapan pelaksanaan HUT ke-78 RI tingkat Kabupaten Tangerang saat ini berjalan dengan baik dan lancar. Untuk persiapan pelaksanaan HUT RI semua sudah berjalan dengan baik dan nanti diharapkan pada pelaksanaannya juga bisa lancar, tidak ada gangguan dan halangan apapun,” harapnya.

Di kesempatan apel pagi tersebut, Bupati Zaki juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dalam rangka menghadapi puncak musim kemarau tahun 2023 dan menjelang musim penghujan akhir tahun nanti kepada seluruh pegawai dan OPD.

“Sudah ada beberapa indikator-indikator yang memang harus dipantau secara cepat terkait menghadapi puncak musim kemarau tahun 2023 ini dan menjelang akhir tahun yang biasanya masuk musim penghujan. Perlu dipersiapkan dengan matang, baik itu di sektor sosial, kesehatan, dan terutama juga terkait masalah kegiatan infrastruktur. Ini jadi sangat penting,” tandasnya.(Red)

Kabar6-Penutupan perlintasan sebidang di Jalan RT Hardiwinangun/Jalan Tirtayasa dekat Pasar Rangkasbitung menuai penolakan dari warga pedagang.

Penolakan ini hingga berujung aksi massa yang membongkar pagar penutup perlintasan yang banyak dilalui masyarakat sebagai akses menuju pasar dan stasiun Rangkasbitung dari Jalan Hardiwinangun.

Penutupan perlintasan sebidang oleh Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jakarta DJKA dilakukan dalam rangka mendung pembangunan Stasiun Rangkasbitung Ultimate.

Namun, kebijakan tersebut juga sejalan dengan harapan Pemkab Lebak yang menginginkan akses masuk-keluar stasiun menjadi satu pintu yakni di pintu yang mengarah ke Jalan Sunan Kalijaga.

Menanggapi itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya meminta masyarakat memahami bahwa pembangunan stasiun akan berdampak positif dengan mendorong kemajuan daerah.

“Ini kan untuk kepentingan bersama harus kita dukung. Kalau begini terus Lebak tidak akan maju-maju,” kata Iti kepada Kabar6.com, Senin (14/8/2023).

Nantinya disebutkan Iti, Stasiun Rangkasbitung Ultimate akan melayani lebih banyak pengguna kereta api dari biasanya. Menghadapi kondisi tersebut, tentu dibutuhkan kesiapan pemerintah, termasuk Pemkab Lebak.

**Baca Juga: PKS Minta Pemerintah Bijaksana soal Penutupan Akses Jalan Menuju Pasar Rangkasbitung Ditolak Pedagang

“Ini yang harus dijadikan strategi oleh kita untuk mendukung sektor pariwisata. Bukan tidak mungkin kan, penumpang dari Merak yang mau langsung ke Jakarta tapi melihat potret di sini indah jadi mampir dulu, dan kita yang diuntungkan,” paparnya.

Soal gejolak yang terjadi, Iti menganggap bahwa hal tersebut merupakan hal yang wajar. Ia mencontohkan salah satunya saat penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Sunan Kalijaga.

“Dinamika itu ya silahkan saja masyarakat, yang terpenting kita harap tidak mengganggu pembangunan karena ini untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Iti.

Pemkab Lebak berkepentingan dalam upaya melakukan penataan kondisi Pasar Rangkasbitung menjadi lebih baik, aman dan nyaman dikunjungi masyarakat.

“(Untuk) Pasar subuh juga sedang kita dipersiapkan di Narimbang. Jadi solusi-solusi itu sudah kita lakukan tinggal tahap pembangunannya,” jelasnya.(Nda)