Kabar6-Pemilu serentak 2024 di Kabupaten Tangerang merenggut korban jiwa. Seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang meninggal dunia.

“Informasinya petugas KPPS tidak sadarkan diri pas lagi penghitungan suara,” kata Kepala Puskesmas Pasar Kemis, Salwah, Kamis (15/2/2024).

Berdasarkan informasi yang ia dapat KPPS itu meninggal sekitar pukul 19.30 WIB tadi malam. Satriawan jatuh pingsan sehingga oleh petugas medis langsung dibawa ke klinik terdekat.

**Baca Juga: TPS Terendam Banjir, Nyoblos Susulan di Pondok Aren Diprediksi Akhir Pekan

Satriawan diduga mengalami kelelahan. Keterangan keluarga menyebutkan ia punya riwayat tekanan darah tinggi.

“Karena hasil pemeriksaan tensi tekanan darahnya itu sampai 140,” ungkap Salwah.

Di klinik kondisi Satriawan semakin memburuk walaupun pertolongan pertama sudah. Pemerintah Kabupaten Tangerang masih mendalami kasus kematian ini.(yud)

Kabar6- Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhamad Umar merasa keberatan atas hasil wawancara yang telah diterbitkan disebuah media daring lokal yang menyebutkan bahwa ia tak gentar dipanggil oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.

Pasalnya, ucapannya saat diwawancara berbeda dengan tulisan wartawan yang disuguhkan media tersebut.

“Saya tidak menyebutkan tak gentar jika dipanggil oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Pernyataan saya dipelintir dan berpotensi diadu domba,” kata Umar kepada Kabar6.com, Selasa (13/02/2024).

Umar menuturkan, saat diwawancarai wartawan beberapa waktu lalu, dirinya ditanya terkait adanya dugaan mark up anggaran belanja konsumsi Bimtek PPK, PPS, KPPS dan pelantikan KPPS, yang dilaporkan ke Kejati Banten.

“Menjawab pertanyaan itu, saya hanya mengatakan bahwa persoalan keterlambatan pengiriman snack dalam pelantikan KPPS, sudah beres. Selanjutnya, saya menjelaskan terkait adanya laporan ke Kejati Banten, silahkan saja karena masing-masing warga Negara mempunyai hak untuk melapor,” jelasnya.

**Baca Juga: H-1 Pencoblosan, KPU Lebak Musnahkan Ratusan Surat Suara Rusak

Umar mengaku sangat terkejut membaca berita di sebuah media online berjudul ‘Dilaporkan Akibat Mark Up Anggaram, KPU Kabupaten Tangerang Ngaku Siap Hadapi Kejati Banten’. Karena, berita tersebut tidak sesuai dengan ucapanya saat diwawancarai wartawan.

“Kami sangat menyesalkan kenapa media tersebut memuat berita tidak sesuai dengan isi wawancara. Saya merasa pernyataan saya dipelintir dengan narasi mengadu domba. Seolah- olah saya menantang Kejaksaan,” tandasnya.

Lebih lanjut Umar mengatakan, pihaknya mengaku akan melayangkan hak jawab ke media tersebut agar memperbaiki tulisannya.

Namun, langkah itu akan dilakukan setelah rampungnya seluruh tahapan pemilu, karena saat ini dirinya tengah fokus pada penyelenggaraan pemungutan suara.

“Hak jawab nanti akan kita layangkan ke media itu, sekang kami sedang konsen pemilu dulu,” tegasnya.(Tim K6)

Kabar6-Alokasi dana bantuan operasional tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) totalnya mencapai Rp Rp 17.972.800.000. Dana itu sudah didistribusikan untuk 3.824 TPS.

Demikian diungkapkan Ketua KPU Kota Tangsel, M Taufik Mizan, Selasa (13/2/2024). “Bantuan operasional satu TPS itu 4,7 (juta rupiah),” ungkapnya.

Ia jelaskan, dana bantuan operasional TPS diperuntukkan belanja sewa tenda, kursi, perlengkapan alat-alat tulis, data internet, suplemen petugas, makan minum dan lain sebagainya.

“Dan itu sudah kita tunaikan di tanggal 7 Februari 2024. Kita berikan kepada KPPS melalui PPS. Kemudian di tanggal 12 honor sudah kita tunaikan,” jelas Taufik.

Dipastikan penyerahan uang honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) H+1 penyoblosan.

**Baca Juga: Bawaslu Lebak ke PTPS: Pastikan Tungsura Sesuai Prosedur

Taufik bilang, sebelum menyerahkan dana operasional TPS dan honor KPPS, pihaknya mengundang sekretaris dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panitia Pemungutan Suara (PPS) setingkat kelurahan.

Pada pertemuan itu turut mengundang pihak kepolisian kejaksaan sebagai narasumber. “Kalau ada penyelewengan dan lain sebagainya kejaksaan sudah memberikan warning,” ujarnya.

KPU Kota Tangsel juga telah menginformasikan alokasi besaran dana bantuan operasional tiap TPS berikut besaran honor KPPS. Transparansi dana ini disampaikan surat dan lewat media sosial.

“Agar transparansi publik masyarakat tahu agar tidak ada pemotongan seperak pun,” tegas Taufik.

Adapun dalam hajatan politik lima tahunan di Pemilu 2024 ini besaran honor anggota KPPS Rp 1,1 juta. Sementara untuk ketua KPPS Rp 1,2 juta.

Penetapan nilai honor KPPS diatur dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan.(yud)

Kabar6-Proses pemungutan dan penghitungan suara (tungsura) Pemilu 2024 yang digelar besok menjadi salah satu tahapan penting yang akan dipelototi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Lebak Asep Rizal Murtadho mengatakan, sudah menekankan kepada seluruh pengawas TPS (PTPS) untuk mengawasi ketat proses tungsura.

“Tungsura harus benar-benar diawasi ketat. Teman-teman pengawas di 3.995 TPS harus memastikan prosesnya berjalan sesuai prosedur,” kata Asep Rizal kepada Kabar6.com, Selasa (13/2/2024).

Asep Rizal mengingatkan jangan sampai karena ada tekanan-tekanan kemudian menyebabkan proses tungsura berjalan tidak sesuai prosedur.

“Misalnya proses penghitungan yang harusnya pertama adalah surat suara presiden dan wakil presiden, tapi karena ada tekanan malah didahulukan yang lain. Maka itu kami minta PTPS benar-benar mengawal agar pemilu berjalan tanpa kecurangan,” terang Rizal.

**Baca Juga: Pemkot Tangsel Jamin Asuransi BPJS 30.592 Petugas Pemilu 2024

Bawaslu Lebak, sambung Rizal juga mengeluarkan imbauan kepada KPU terkait profesionalitas KPPS.

“Kami mengingatkan kepada penyelenggara KPPS agar bertugas dengan profesional. Artinya tidak melakukan yang bukan di luar tugas dan wewenangnya,” ucapnya.

Lebih lanjut Rizal menjelaskan, keprofesionalitasan penyelenggara dan pengawasan yang maksimal juga diharapkan seluruh warga yang telah mempunyai hak pilih dapat menyalurkan hak pilihnya.

“Jangan ada pemilih yang sampai tidak bisa menyalurkan hak pilih karena kelalaian penyelenggara teknis, ini yang juga harus kita bisa minimalisir. Termasuk DPTb juga harus dipampang di TPS,” jelasnya.

“Peran serta masyarakat kami harapkan membantu pengawas dalam mengawasi jalannya tungsura sehingga pemilu tanpa kecurangan,” katanya.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah mengalokasikan anggaran santunan. Dana asuransi BPJS disiapkan sebagai langkah antisipasi kemungkinan terjadinya hal terburuk yang dapat dialami oleh setiap orang panitia penyelenggara Pemilu serentak 2024.

Demikian dikatakan ketua desk pemilu, Bambang Noertjahyo di Serpong dikutip Selasa (13/2/2024).”Dan pengalokasian anggaran BPJS Kesehatan yang paling baru atas pertimbangan pak wali kota,” katanya.

Ia menerangkan, bahwa untuk seluruh anggota kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) dan pengawas tempat pemungutan suara (TPS) telah dicover BPJS. Asuransi itu berkaitan dengan jika terjadinya musibah.

Seandainya ada KPPS dan PTPS yang meninggal, lanjut Apoel, sapaan akrab Bambang Noertjahyo, maka Pemkot Tangsel sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian jika ada yang mengalami musibah sakit juga sudah dicover oleh BPJS Kesehatan.

Ketentuan tanggungan BPJS berlaku selama tiap panitia penyelenggara pemilu sedang mengemban tugas politik negara. “Dari pencoblosan hingga penghitungan suara,” ujar Bambang Apoel.

BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan merupakan bentuk dukungan moril dan materil kepada seluruh petugas pemilu di lapangan. Pemerintah daerah ingin terwujudnya suksesi hajatan pesta demokrasi lima tahunan yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta berkualitas.

**Baca Juga: Limbah APK Pemilu Dapat Didaur Ulang Jadi Bahan Keramik dan Bata

“Semuanya full insya Allah tidak ada persoalan dan mudah-mudahan kita tidak harus mengklaim kedua hal tersebut,” terang Apoel, birokrat yang kesehariannya menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Tangsel itu.

Diketahui, titik TPS di Kota Tangsel berikut dengan petugas pengawas jumlahnya sebanyak 3824. Kemudian satu titik TPS terdapat tujuh orang maka angkanya mencapai 26,768 orang KPPS.

Jika pengawas TPS dan KPPS digabung totalnya mencapai 30.592 orang. Maka segitu jumlah angka petugas penyelenggara pemilu serentak 2024 di Kota Tangsel yang ditanggung BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan oleh pemerintah daerah setempat.

Dinas kesehatan setempat melansir bahwa telah mengantongi hasil rekam medis bagi 11 ribuan lebih orang KPPS. 5 persen di antaranya punya riwayat penyakit kolesterol akut. 3 persen mengidap penyakit hipertensi, dan 1 persen menderita diabetes.

“Semenjak mereka diperiksa kesehatan awal di puskesmas dan deteksi ada penyakit penyakit yang beresiko tinggi. Sudah kami data,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendalin Mahdaniar, terpisah di lokasi yang sama.

Mitigasi kesehatan penting dilakukan. Demi mencegah tragedi KPPS dan PTPS bertumbangan saat Pemilu serentak 2019 silam terulang lagi. Sejarah kelam dalam pesta politik di Indonesia mencatat ada 800 orang lebih petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia.

Ada dua penyebab utama yang hingga kini terus menjadi perdebatan. Pertama, akibat kelelahan. Durasi waktu tugas mulai dari pemungutan hingga penghitungan suara untuk lima jenis pemilihan sangat panjang hingga menyita waktu bagi KPPS dan pengawas TPS.

Mereka semua harus melakoni tugas hingga dinihari atau seharian penuh. Faktor pemicu kedua adalah diagnosa medis. Korban yang meninggal dunia ternyata punya riwayat penyakit beresiko tinggi sampai berujung anfal.

Kasus panitia penyelenggara pemilu di Kota Tangsel yang meninggal dunia juga sempat terjadi. Jumlah warga sekitar yang menjadi korban ada sebanyak tiga orang. Terdiri dari dua orang anggota KPPS dan satu petugas pengawas TPS.(yud)

Kabar6-Sedikitnya 550 orang Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) punya riwayat penyakit kolesterol akut. Bahkan ada catatan penyakit lainnya seperti hipertensi dan diabetes yang tergolong beresiko tinggi.

“Oh enggak masalah,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangsel, M Taufik Mizan usai acara ‘Doa Bersama Pemilu Damai’ di kantornya, Senin (12/2/2024).

Ia mengklaim, KPU punya angka standar ambang batas kolestrol yang tidak boleh diderita panitia penyelenggara pemilu. Jika saat seleksi tes kesehatan memenuhi persyaratan maka lolos masuk sebagai KPPS.

Taufik bilang, rekam medis punya dinas kesehatan Kota Tangsel. Organisasi perangkat daerah tersebut juga sudah menyiapkan mitigasi bagi KPPS yang terdeteksi punya riwayat penyakit beresiko tinggi.

**Baca Juga: BKPM Catat Realisasi Investasi di Lebak Rp1,661 Triliun, Sebagian Besar Modal Domestik

“Tadi disebutkan oleh dinkes itu maka akan melakukan dalam tanda kutip mitigasi dan sebagainya. Dan kita data-data itu nanti kita juga minta ke dinkes kami juga mewaspadai itu,” ujarnya.

Ia pastikan tidak ada KPPS pengganti bagi individu yang terdeteksi punya riwayat penyakit beresiko tinggi. Berbeda bila yang bersangkutan meninggal dunia atau terbukti melanggar norma integritas.

“Karena pelantikan kapan dan materi bimtek penggantinya belum tentu mengerti tata laksana pemungutan suara,” jelas Taufik.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel, Allin Hendalin Mahdaniar mengungkapkan, dari 11 ribuan KPPS yang diperiksa kesehatannya lima persen mengidap hiper kolesterol. Tiga persen punya riwayat hipertensi, dan satu persen berpenyakit diabetes.

“Sampai saat ini pun sudah kita mapping dimana orang-orang yang beresiko tinggi ini ditempatkan TPS-nya,” ungkap Allin.(yud)

Kabar6-Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Allin Hendalin Mahdaniar mengatakan, puskesmas telah periksa kondisi kesehatan ribuan panitia Pemilu serentak 2024. Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) terdeteksi ada penyakit yang beresiko tinggi.

“Sudah kami data,” katanya saat Rakor Forkopimda tentang Persiapan dan Pengamanan Pemilu di Serpong, Senin (12/2/2024).

Ia merinci, dari 11 ribuan lebih KPPS yang diperiksa puskesmas lima persen di antaranya menderita hyper kolestrol. Kemudian punya riwayat penyakit hipertensi sekitar tiga persen, dan diabetes satu persen.

Allin mengklaim, Dinkes Tangsel melakukan pemetaan terhadap para KPPS yang punya riwayat penyakit beresiko tinggi. Termasuk titik lokasi tempat pemungutan suara (TPS) dari KPPS tersebut bertugas.

“Sampai saat ini kami pantau terus untuk pengobatannya,” klaimnya. Allin bilang, untuk pemantauan di lapangan, tim ‘Ngider Sehat’ beserta tenaga kesehatan lainnya disiapkan.

**Baca Juga: 36 Personel Timsus Gabungan Copoti APK pada Reklame di Tangsel

Jumlah tim medis yang akan dikerahkan di hari H kurang lebih ada 1.231 orang. Mereka akan memantau TPS di wilayah kerja puskesmas masing masing.

Kemudian nantinya mulai 14-28 Februari 2024 yang diperkirakan untuk penghitungan suara, Dinkes Tangsel juga siapkan tenaga di setiap kecamatan. Ada dua shif sampai selesai. Tiap shif terdapat tiga petugas kesehatan.

“Kalau terkait pemeriksaan petugas KPU dan Bawaslu, kita agendakan kembali. H-1 mungkin nanti kita cek kembali untuk memastikan bahwa tim KPu dan Bawaslu sangat ready untuk tempur,” ujar Allin.

Diketahui, pada Pemilu 2024 di Kota Tangsel terdapat sebaran 3.824 TPS. Setiap TPS terdapat 7 orang KPPS. Maka total keseluruhan KPPS di Tangsel sebanyak 26.768 orang.

Pemilu 2019 lalu ratusan orang panitia penyelenggara pesta demokrasi lima tahunan meninggal dunia akibat sakit. Waktu tugas yang panjang disertai riwayat penyakit menjadi pemicu utama.

Sedangkan di Tangsel ada tiga orang yang meninggal dunia saat Pemilu 2019 lalu. Dua orang KPPS dan satu petugas pengawas TPS.(yud)

Kabar6-14 Februari 2024 bertepatan dengan penyoblosan pemilu serentak diperkirakan bakal menjadi hari libur nasional. Pengusaha diimbau dapat memberikan waktu luang kepada para pekerja untuk mengunakan hak pilihnya.

“Tapi yang pasti pada jam itu karyawannya diberikan kesempatan untuk melaksanakan hak pilihnya, itu yang penting,” kata Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie kepada kabar6.com di Serpong, Rabu (31/1/2024).

Menurutnya, ada dua hal penting yang terjadi di lapangan. Pertama tentu memperhatikan kondisi aturan libur nasional yang ditetapkan pemerintah.

Kedua, lanjut Benyamin, tidak menampik adanya mekanisme permintaan pasar. Pekerja di industri kuliner, pusat perbelanjaan atau pabrik biasanya tetap beroperasi.

**Baca Juga: Sindir Proyek Panas Bumi di Padarincang, Anies: Usaha dengan P Satu itu Kuno

“Kalau industri, umpannya mereka memutuskan untuk tidak libur ya kami (kebijakan perusahaan) kembalikan,” terangnya.

Pembagian waktu kerja pastinya dapat diatur. Hal terpenting hak konstitusi dapat tersalurkan dan kegiatan ekonomi tidak terganggu.

Ia telah instruksikan kepada pegawai organisasi perangkat daerah tertentu untuk tidak libur saat hari penyoblosan. Misalkan tenaga kesehatan, dalops lalu lintas untuk membantu kelancaran pesta demokrasi lima tahunan.

Tim medis periksa kondisi kesehatan petugas pemilu. Dinas perhubungan bantu kelancaran lalu lintas. Kemudian juga aparatur dapat memitigasi bencana lantaran pemilu sedang musim hujan.

“Yang penting mereka tidak mencampuri kewenangan KPPS di TPS,” tegas Benyamin.(yud)

Kabar6-Angka partisipasi pemilih di Kabupaten Tangerang saat Pemilu 2019 lalu disebutkan mencapai 75 persen. Maka pada penyoblosan Rabu, 14 Februari 2024 mendatang partisipasi pemilih angkanya meningkat.

“Target kita dari awal capai 85 persen,” kata Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar saat acara simulasi pencoblosan di Tigaraksa, Selasa (30/1/2024).

Menurutnya, target nasional angka partisipasi pemilih di Pemilu 2019 lalu mencapai 77 persen. Artinya di Kabupaten Tangerang sudah hampir tercapai dari target nasional.

Umar menjelaskan, tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih calon pemimpin sangat penting untuk menentukan nasib masa depan bangsa Indonesia lima tahun ke depan.

KPU Kabupaten Tangerang terus gencar melakukan sosialisasi. Khususnya kepada pemilih pemula maupun kelompok masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas maupun lanjut usia.

Selain itu, angka partisipasi masyarakat juga untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Pemilu, khususnya di Kabupaten Tangerang.

Sebagai mengukur tingkat partisipasi tersebut, KPU menyelenggarakan simulasi pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu 2024 dengan menargetkan 99 persen dari masyarakat yang masuk daftar pemilih tetap (DPT).

**Baca Juga: Bayar PBB di Tangsel pada Januari-April 2024 Diskon 10 Persen

“Kalau kemarin angka partisipasi memang hampir 99 persen, karena memang jumlah DPT sedikit cuma ada 100 DPT dalam simulasi penghitungan suara Pemilu,” ujarnya.

Umar bilang, pelaksanaan simulasi atau uji coba Pemilu 2024 difokuskan untuk pemberian pemahaman teknis kepada penyelenggara di lapangan seperti Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang menggunakan metode baru dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

“Untuk simulasi ke dua ini memang sudah terbit keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 jadi lebih detail aplikasikan sebagai acuan untuk petugas KPPS karena sebagai memberikan pendidikan ke masyarakat,” ungkapnya.

KPU Kabupaten Tangerang telah menetapkan daftar pemilih tetap berkelanjutan yang diperbarui sebanyak 2.353.825 jiwa, dengan rincian 1.188.969 orang pemilih laki-laki dan 1.164.856 orang pemilih perempuan.

Data itu diambil dari hasil Pemilu 2019 yang telah dipadukan dengan data kependudukan secara nasional.

Pada Pemilu 2024, KPU Kabupaten Tangerang menetapkan sebanyak 9.016 tempat pemungutan suara yang tersebar pada 274 desa/kelurahan.(yud)

Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie menceritakan simulasi nyoblos Pemilu serentak 2024. Sebanyak 108 tenaga medis dikerahkan untuk pantau kondisi kesehatan puluhan ribu panitia penyelenggara di 3.824 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Pemungutan suara mulai pukul 07.00. Itu per orang 2,3 menit,” ungkapnya di Puspemkot Tangsel, Selasa (30/1/2024).

Waktu selama 2,3 menit, menurutnya, dihabiskan oleh setiap per orang pemilih. Mulai dari datang ke TPS menyerahkan form C pemberitahuan, duduk antre, masuk ke bilik suara untuk nyoblos lima pemilihan hingga sebelum keluar TPS jarinya dicelupkan tinta.

Benyamin sebutkan, simulasi kemarin memperagakan sebanyak 274 orang pemilih. Maka membutuhkan waktu penghitungan kertas surat suara hingga sekitar 11 jam. Petugasnya pun hanya delapan orang itu saja.

**Baca Juga: Kota Tangerang Kian Jadi Tempat Investor Menanamkan Modal

Jumlah TPS sebanyak 3.824. Satu TPS terdapat tujuh orang KPPS dan satu pengawas. Simulasi pertama beberapa bulan sebelumnya yang datang mencoblos lewat digital akta lahir. Simulasi pertama 104 orang yang datang ke TPS sampai penghitungan jam 2 pagi selesai.

“Hanya 104 orang dalam simulasi, bagaimana jika jumlah pemilih bertambah 250 orang atau 300 orang. Asumsinya 80 persen pemilih lah,” papar Benyamin.

Oleh karena itu, pesannya, seluruh puskesmas harus beroperasi 24 jam. Kemudian petugas ‘Ngider Sehat’ wajib keliling TPS pada saat jam-jam kritis.

“Kemudian juga kemarin juga enggak ada simulasi surat suara di atas meja. Bilik suara, kertas suara terbuat dari kardus, kalau hujan,” ujar Benyamin.(yud)