Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyoroti tinggi kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) per Juni 2022 sudah berada diangka 331 kasus dengan angka kematian nol. Sementara dibandingkan pada tahun 2021 lalu hanya berada diangka 224 kasus.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Kesehatan untuk dapat memaksimalkan kader-kader satu rumah satu juru pemantau jentik (jumantik). Menurutnya, kondisi musim hujan kerap kali banyak sarang nyamuk bertebaran dimana-mana.

“Saya berharap sebenarnya untuk ditindaklanjuti dari Pemda segera memaksimalkan kader Jumantik, karena dimusim hujan ini sarang nyamuk banyak sekali,” ujar Turidi saat ditemui di Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (22/6/2022).

Kedua, kata Turidi, banyak persoalan seperti tumpukan sampah, selokan yang tidak berfungsi hingga aliran yang tergenang. Ia meminta puskesmas untuk segera melakukan penanganan, antisipasi secara intensif.

“Kita minta puskesmas segera fogging secara merata dimana wilayah-wilayah terdampak DBD secepatnya, dan terus pemerintah melakukan tanggap darurat agar pencegahan bisa dilakukan,” katanya.

**Baca juga: Kasus DBD di Kota Tangerang Meningkat, Masyarakat Harus Waspada

Turidi meminta meminta dinas terkait untuk mengambil tindakan yang cepat dalam menangani kasus tersebut. Sebab, di musim penghujan trend kenaikan kasus DBD cukup signifikan.

“Yang terpenting upaya itu membuat tim yang lebih solid lagi untuk mengantisipasi jentik-jentik nyamuk,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang mencatat kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) per Juni 2022 sudah berada diangka 331 kasus dengan angka kematian nol. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2021 lalu hanya berada diangka 224 kasus.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dini Anggraeni mengatakan penyakit tersebut selalu datang di setiap tahunnya dan seluruh masyarakat sudah mengetahui hal itu. Namun, pihaknya meminta kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan yang harus ditingkatkan.

“Kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk, seperti genangan air di sekitar permukiman. Seperti talang air, ban bekas, kaleng, botol, plastic, gelas bekas air mineral hingga pakaian menggantung,” ujar Dini, Rabu (22/6/2022).

Dalam mengatasi hal tersebut, kata Dini, pihaknya telah menyurati Camat, Lurah hingga Sekolah di seluruh Kota Tangerang, untuk sama-sama waspada dan memperhatikan peningkatan kasus DBD ini.

**Baca juga: Imigrasi Deportasi DPO Tersangka Dugaan Penipuan Dana Covid-19 di Jepang

Menurutnya, untuk meningkatkan gerakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), gotong royong bersih-bersih lingkungan, hingga kembali menggalakan program satu rumah satu juru pemantau jentik (jumantik).

“Seluruh puskesmas di Kota Tangerang juga punya kader-kader lingkungan, yang bergerak bersama ke rumah warga secara door to door untuk sosialisasi hingga pengecekan kesehatan lingkungan hingga dalam rumah. Saat ini, yang sedang digencarkan ialah pengecekan hingga sektor perkantoran. Karena potensi kena DBD dimana saja, bisa di rumah, sekolah maupun kantor,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang, Agus Muslim menyatakan ada sejumlah catatan penting evaluasi pada pemilu 2019 lalu yakni tidak ada proses Pemilu yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Pemilu 2019 catatan adalah dalam itu tidak ada yang digugat di MK, ini catatan penting. Kalau di 2024 ada yang menggugat berarti itu catatan terburuk kami. Konsekuensinya penyelenggara harus serius, beri rasa aman dan nyaman kepada peserta pemilu,” ujar Agus dalam diskusi Fraksi Teras yang diselenggarakan oleh Solusi Movement dengan tema kesiapan KPU menghadapi tahapan pemilu 2024, di pelataran Pemkot Tangerang, Selasa, (21/6/2022).

Ia menjelaskan terdapat 6 catatan penting yang harus diantisipasi berdasarkan Indeks kerawanan pemilu (IKP). IKP tersebut ditemukan yakni, pemuktahiran data pemilih. Dimana, KPU harus memastikan data pemilih dan menyesuaikannya. Lalu, money politic, penyebaran hoaks, beban kerja Evaluasi 2019 dan salah tafsir antara KPU dan Bawaslu soal urusan Pemilu.

“Kemudian, pendistribusian logistik. Di 2019 banyak titik yang salah itu kesalahan dari kita sehingga pada 2019 ada 56 titik yang di PSU karena salah titik,” jelasnya.

Pengamat politik, Munadi mengatakan tahapan pemilu sudah diatur dalam undang-undang atau PKPU. Bawaslu dan KPU hanya tinggal menjalankan saja. Meski demikian, menjadi persoalan adalah polarisasi pemilu.

“Yang ada di polarisasi tahapnya politik ya masyarakat, media itu kan juga punya peran sebagai penyebar luar informasi,” katanya.

Menurutnya, polarisasi kalau dikembangkan oleh partai politik kurang baik. Namun, partai politik harus membangun sebuah kondisi yang kondusif.

“Karena sumber itu kalau masyarakat sangat tidak mungkin. Ada informasi dari masyarakat dari media dan media sosial. Nah Ujungnya kan kepentingan ketika dia (partai politik) ingin menang maka dia ngebunuh secara politik calon lain. Maka disana lah terjadi polarisasi,” jelas Munadi.

Penyebaran berita hoaks, isu rasis telah terjadi sejak lama. Munadi mengatakan ada potensi partai politik untuk mengemas itu agar menang dalam pesta demokrasi ini. Kendati harus ada kesadaran berbagai stakeholder.

“Ini perlu kesadaran juga , sebenarnya kan parpol sudah cukup baik, tapi ada juga karena kepentingan politik lebih dominan ada hal tertentu yang kadang, karena ingin menang jadi lakukan bermacam cara,” katanya.

Contohnya saja, pengawasan di media sosial yang dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu hanya mengawasi media sosial partai yang telah didaftarkan.

**Baca juga: KPU Kota Tangerang Bakal Bangun Kampung Demokrasi di Larangan

“Yang tidak terdaftar siapa yang mengawasi, nah ini perlu regulasi memang harus di kuatkan. Siapa yang bikin itu? Ya parlemen, parlemen dari mana? Ya partai politik. Nah ini saling terkait semuanya. Masyarakat juga jangan terbawa arus,” ungkapnya.

Pemerintah juga berperan penting dalam menciptakan iklim politik yang kondusif. Maka polarisasi menjadi tanggung jawab bersama baik partai politik, masyarakat hingga pemerintah. (Oke)

Kabar6-KPU Kota Tangerang bakal merilis kampung Demokrasi di Kecamatan Larangan pada 25 Juni mendatang. Hal tersebut sebagai bentuk perwujudan sosialisasi pesta demokrasi ke masyarakat.

Seperti ke ranah akademik, masyarakat di lingkungan, Bandara hingga Lapas. Sebab demikian, Pemilu itu harus Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil),

“Mencegah masyarakat untuk golput, di negara maju golput ada sanksi. Di kita (Indonesia) belum ada yang mengaturnya. Tapi kalau melihat partisipasi pemilih Kota Tangerang tertinggi di Banten dan terus mengalami kenaikan. Partisipasi pemilih di Kota Tangerang 85 persen,” ujar Ketua KPU Kota Tangerang, Ahmad Syailendra dalam diskusi Fraksi Teras yang diselenggarakan oleh Solusi Movement dengan tema kesiapan KPU menghadapi tahapan pemilu 2024, Selasa, (21/6/2022).

Ia mengatakan KPU Kota Tangerang akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kota Tangerang untuk updating data warga di kampung demokrasi tersebut, serta akan dilakukan perekaman KTP-el di lokasi tersebut.

**Baca juga: KPU Kota Tangerang Ungkap Strategi Hadapi Pemilu 2024

“Selain itu juga nantinya kami akan buat gapura Kampung Demokrasi, yang didalamnya akan ada spot mengenai Anti Money Politik, Anti Hoax dan Aspirasi,” katanya.

“Kegiatan ini nanti akan kami buat berkelanjutan tidak hanya sehari saja, namun sampai saat hari H pemungutan suara perihal Data Pemilih. Paling tidak dari dua lokus tersebut tercipta data pemilih yang berkualitas. Kegiatan lainnya nanti ada Goes To Kampus di beberapa perguruan tinggi di Kota Tangerang, selain memaksimalkan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Nyimas Melati KPU Kota Tangerang,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Problematika yang timbul saat menjalani tahapan demi tahapan pada Pemilu serentak pada tahun 2019 lalu dengan kondisi 5 kotak dan lima surat suara kini menjadi salah satu perhatian publik. Dalam menghadapi pemilu serentak 2024 yang akan datang akan mengalami situasi dan kondisi yang sama pada tahun 2019 lalu.

Ketua KPU Kota Tangerang Ahmad Syailendra mengatakan bahwa pemilu 2024 permasalahannya masih sama, karena UU 7 Tahun 2017 belum berubah, masih 5 kotak dan 5 surat suara (logistic), honor yang rendah pada badan adhoc, kemudian usia Penyelenggara di KPPS yang di batasi, Anggaran Pemilu serta Daftar Pemilih.

Meski demikian, Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan selama hampir 3 tahun berjalan sejak tahun 2020 menghasilkan indikator perbaikan data pemilih.

“Pertama, untuk Tahun 2020 KPU Kota Tangerang berhasil mengupdate Data Pemilih untuk Pemilih baru 34.307, Pemilih TMS 43.176. Lalu kedua, Tahun 2021 KPU Kota Tangerang berhasil mengupdate Data Pemilih untuk Pemilih baru 2.700, Pemilih TMS 12.772,” ujar Syailendra saat paparannya dalam diskusi yang digelar Solusi Movement saat program Fraksi Teras di Warung Sweet Pelataran Pemkot Tangerang, Selasa (21/6/2022).

“Ketiga untuk Tahun 2022 KPU Kota Tangerang berhasil mengupdate Data Pemilih untuk Pemilih baru 250, Pemilih TMS 578 Pemilih,” sambungnya.

Tahapan pemilu 2024 sudah melekat pada tahapan verifikasi Partai Politik (Parpol), rekruitmen badan adhoc dan kegiatan tahapan lainnya di tahun 2022.

Ia mengatakan untuk anggaran badan adhoc KPU RI sudah berkirim surat Kementerian Keuangan perihal kenaikan tiga kali lipat. Seperti Ketua KPPS dari Rp550 ribu menjadi Rp1,5 Juta.

Ketua PPS di Kelurahan dari Rp900 ribu menjadi Rp2,2 juta, Ketua PPK di Kecamatan semula Ketua PPK Rp1,85 juta menjadi Rp3,3 juta, Anggota Rp3 juta kemudian anggaran Pantarlih semula anggarannya Rp800 ribu menjadi Rp1,5 juta.

Ia mengungkapkan bahwa untuk persiapan peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih, KPU Kota Tangerang akan melaunching Kampung Demokrasi (Kadem) di Kecamatan Larangan yang bersinergi dengan Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal bagaimana masyarakat menjadi pemilih yang cerdas.

“Dan nantinya, KPU Kota Tangerang akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kota Tangerang untuk updating data warga di wilayah Kadem tersebut, serta akan dilakukan perekaman KTP-el di lokasi tersebut. Selain itu juga nantinya kami akan buat gapura Kampung Demokrasi, yang didalamnya akan ada spot mengenai Anti Money Politik, Anti Hoax dan Aspirasi,” katanya.

“Kegiatan ini nanti akan kami buat berkelanjutan tidak hanya sehari saja, namun sampai saat hari H pemungutan suara perihal Data Pemilih. Paling tidak dari dua lokus tersebut tercipta data pemilih yang berkualitas. Kegiatan lainnya nanti ada Goes To Kampus di beberapa perguruan tinggi di Kota Tangerang, selain memaksimalkan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Nyimas Melati KPU Kota Tangerang,” tambahnya.

Perihal rekrument badan adhoc, kata Syailendra, pihaknya fokuskan pada pemilih muda, karena kedepannya KPU akan banyak menggunakan digitalisasi, seperti SIREKAP di TPS, yang pada saat Pilkada 2020 sudah di gunakan sebagai alat bantu dan cukup berhasil.

**Baca juga: PPDB SD di Kota Tangerang Berjalan Lancar

Selain sebagai bentuk transparansi terhadap publik, hasil kinerja penyelenggara dari tingkat KPPS hingga nasional nantinya bisa di akses. Kendati usia penyelenggara di kecamatan sampai di TPS akan di batasi maksimal 50 tahun.

“Karena melihat atau mengacu kepada pengalaman kemarin, KPPS yang meninggal saat pemilu 2019 usianya di atas 50 tahun,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Tangerang berjalan dengan lancar, dimulai sejak Senin (13/6/2022) dan akan berakhir di proses daftar ulang untuk jalur Zona Umum/Antar Zona pada Rabu (22/6/2022).

“Alhamdulillah PPDB untuk jenjang SD berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Hanya ada kendala-kendala kecil seperti administrasi saja. Kalau dari website semua aman,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan, Jamaluddin saat ditemui di ruangannya, Selasa (21/6/2022).

Ia mengatakan masyarakat untuk tidak terlalu memilih-milih sekolah karena seluruh SD di Kota Tangerang memiliki kualitas yang sama dan tidak ada perbedaan antara satu dan lainnya.

“Semua SD yang ada di Kota Tangerang memiliki kualitas yang sama dan anak-anak juga memiliki hak yang sama untuk sekolah. Bahkan kita juga memiliki sekolah inklusi sebanyak 47 sekolah yang tersebar di 13 Kecamatan,” katanya.

Sementara itu, Sub Koordinator Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Layanan Publik, Sandy Prastiawan mengatakan Dinas Kominfo juga menyiapkan aplikasi PPDB Online Kota Tangerang yang dapat diunduh melalui AppStore dan Play Store juga website beserta chatbot di nomor +62 812-8360-5367 untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat.

Selain itu, masyarakat yang sudah memiliki PIN tidak perlu datang ke operator sekolah. Proses pendaftaran, mengganti pilihan dan daftar ulang dapat melalui aplikasi tersebut.

**Baca juga:Dorong Kreativitas Siswa, SMK Plus BLM Gelar Pentas Seni

“Dari hari pertama, pertanyaan yang masuk ke chatbot ada sebanyak 816 nomor. Chatbot ini hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan template saja atau Frequently Asked Questions (FAQ). Untuk pertanyaan lainnya yang lebih rinci, bisa menghubungi nomor-nomor di help desk Dinas Pendidikan,” pungkasnya.

Untuk mengakses website PPDB, dapat mengunjungi laman ppdbmandiri.tangerangkota.go.id dan jika memiliki pertanyaan, dapat menghubungi help desk PPDB Dinas Pendidikan Kota Tangerang melalui nomor-nomor berikut yaitu, 0821 1347 3962, 0821 1347 3963, 0821 1347 3964, dan 0821 1347 3966.

Selanjutnya, PPDB jenjang SD Tahap II untuk jalur seleksi Zona Wilayah Dalam dan Luar Kota akan dimulai pada (23-24/6). Lalu, untuk PPDB jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan dimulai pendaftaran pada (27/6/2022). (Oke)

Kabar6-Fasilitas tempat penyeberangan orang (JPO) di Jalan MH Thamrin tepatnya Warung Mangga, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dalam kondisi mengkhawatirkan. Pasalnya, atap-atap JPO tersebut pun kian rusak.

Sementara lantai JPO itupun terpantau banyak sampah yang berserakan. Selain itu, cat-cat JPO terlihat makin kusam.

Salah seorang warga, Jimi mengatakan JPO tersebut rusak diperkirakan sudah 2 tahun lebih. Hingga kini belum ada perbaikan dari pemerintah.

“Rusaknya sudah lama 2 tahunan lebih. Sudah kehujanan, kepanasan, tapi tidak ada perawatan. Makanya ini makin hancur,” ujar Jimi yang juga ojek pangkalan saat ditemui di lokasi, Rabu (15/6/2022).

Ia mengatakan beberapa waktu lalu ada sejumlah orang dari dinas melakukan survei terkait JPO itu. Namun, hingga kini tak kunjung ada perbaikan.

“Dulu ada yang ngecek tapi sampai sekarang gak ada realisasi,” katanya.

Ia juga menyinggung para politisi yang kerap memasang spanduk di JPO tersebut, namun tidak ada kontribusi untuk mendorong perbaikan itu. Meski demikian, lantai JPO tersebut kerap licin akibat dari genangan air.

**Baca juga:Kasus PMK di Kota Tangerang Bertambah, Jadi 500 Kasus

“Padahal banyak anggota dewan masang baliho di JPO masa gak bisa ngebenarin. Lantai di dalam pada hancur, genangan banyak, akibat lantai pada licin. Sering ada pada jatuh anak-anak maupun ibu-ibu,” katanya.

Ia berharap kepada pemerintah untuk dapat segera melakukan perbaikan. Jika dibiarkan kondisi makin rusak. “Saya harap segera diperbaiki atau direnovasi lah,” harapnya.

Senada dengan Jimi, salah seorang anak turut mengatakan kondisi JPO sudah beberapa tahun rusak. Sehingga estetika pemandangan kurang bagus.

“Sudah lama ini rusaknya. Jadi jelek melihatnya,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Tangerang Raya dibuka pada Rabu 15 Juni 2022.

Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Provinsi Banten untuk Tangerang Raya, Suryadi mengatakan, PPDB dimulai besok tertanggal 15 hingga 18 Juni 2022 untuk jalur zonasi.

“Besok sampai tanggal 18 Juni, kita udah buka untuk jalur zonasi,” ujarnya kepada Kabar6.com di KCD Pendidikan Provinsi Banten untuk Tangerang Raya, Jelupang, Serpong Utara, Selasa (14/6/2022).

Suryadi menerangkan, untuk jalur zonasi sendiri mendapatkan kuota 50 persen dari total daya tampung peserta didik baru di sekolah masing-masing.

“Untuk zonasi, 50 persen dari saya tampung sekolah,” terangnya.

Lanjut Suryadi, PPDB jalur afirmasi dibuka dari tanggal 23 hingga 25 Juni 2022, dengan kuota peserta didik sebanyak 15 persen dari total saya tampung sekolah.

“Kuota jalur afirmasi 15 persen dari daya tampung sekolah, jika tidak terpenuhi maka akan dilimpahkan untuk jalur prestasi,” ungkapnya.

Suryadi menjelaskan, PPDB jalur perpindahan orang tua atau wali dibuka dari tanggal 23 hingga 25 Juni 2022, dengan kuota peserta didik disediakan sebanyak 5 persen dari saya tampung sekolah.

“Jalur perpindahan orang tua atau wali disediakan kuota 5 persen. Jika kuota 5 persen tak terpenuhi, maka dilimpahkan ke jalur prestasi,” paparnya.

**Baca juga: Gelar Anniversary ke-7, Zest Airport Bagi-bagi Voucher Menginap

Untuk PPDB jalur prestasi sendiri, Suryadi menjelaskan, akan dibuka dari tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2022, dengan kuota penerimaan peserta didik paling sedikit sebanyak 30 persen dari daya tampung sekolah.

“Kuota calon peserta didik melalui jalur prestasi paling sedikit 30 persen dari total kuota atau daya tampung. Dari seluruh kuota jalur prestasi tersebut dialokasikan 60 persen bagi calon perserta didik jalur prestasi akademik, dan 40 persen dari jalur prestasi non akademik,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Dinas Ketahanan Pangan (DKP) kembali melaporkan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kian merebak. Pasalnya, Kota Tangerang yang sudah lebih dari 500 kasus, namun 60 persen diantaranya sudah dinyatakan sembuh.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Abduh Surahman menjelaskan, saat ini secara masif menurunkan belasan dokter hewan. Hal tersebut untuk memeriksa seluruh kesehatan hewan kurban di seluruh peternakan hingga lapak penjualan hewan kurban di Kota Tangerang.

“Tak hanya kesehatan fisiknya yang bebas PMK. Tim DKP juga memeriksa surat keterangan sehat dari daerah asal hewan kurban tersebut. Jika semua dicek aman dan sesuai standar, DKP akan memberikan stiker yang menyatakan lapak sehat dan aman PMK,” ujar Abduh kepada wartawan saat turun langsung mengecek kesehatan hewan di lapak Kecamatan Periuk, Selasa (14/6/2022).

Abduh mengatakan, stiker ini bisa menjadi acuan para pembeli hewan kurban, untuk lebih yakin hewan-hewan yang dijual sudah melewati pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat.

Pengecekan kesehatan hewan yang dilakukan secara masif, beriringan dengan temuan kasus di Kota Tangerang yang tergolong cukup banyak. Namun, juga sudah banyak hewan terjangkit PMK dinyatakan sembuh. Sisanya, kata Abduh tinggal melewati massa ingkubasi virus sekitar 14 hari setelah terjangkit.

“Jadi, tidak usah panik semua bisa tertangani hingga dinyatakan sembuh. Masyarakat pun tak perlu ragu menjalankan ibadah berkurban. Tinggal memilih hewan kurban secara cerdas dan mengolah dagingnya secara sempurna,” katanya.

**Baca juga: PKB Bajak Arief, Kursi DPR RI Disiapkan

Sementara itu, Amirullah, salah seorang pedagang hewan kurban menyatakan menjaga kesehatan hewan kurbannya dengan maksimal. Dimana, kurban yang ia bawa dari Bima, NTB dibawa ke Tangerang dengan menggunakan jalur laut, untuk menghindari kota Jawa Tengah atau lainnya yang cukup banyak kasus PMK.

“Menjaga sterilisasi di lapak kurban, saya juga menyemprot desinfektan, cuci tangan dan lainnya bagi setiap pembeli yang mau datang. Jadi insyaallah semua diusahakan bersih dan steril untuk hewan yang dipastikan tetap sehat hingga hari Idul Adha,” katanya. (Oke)

Kabar6-Perhelatan ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Banten telah berakhir. Kota Tangerang Selatan menjadi juara umum. Namun Popda cabang Basket, Kota Tangerang hanya meraih medali perunggu melalui tim putri.

Sementara tim basket putra hanya pulang dengan tangan kosong. Hasil tersebut nampaknya masih jauh dari target emas yang digagas oleh manager tim beberapa waktu lalu saat pelepasan atlet di Stadion Benteng, Kota Tangerang.

“Putri dapat perunggu. Putra kalah,” ujar Ketua Umum Perbasi Kota Tangerang, Andri Permana saat dikonfirmasi, Senin (13/6/2022).

“Targetnya emang bukan emas. Kan target organisasi ada di ketua umumnya. Manager kan (hanya) optimisme,” sambungnya.

Pertama, kata Andri, populasi atlet pelajar di Kota Tangerang secara global memang rendah. Sebab, sekolah-sekolah yang ada di Kota Tangerang tidak memberikan ruang yang lebih baik pengembangan karakter siswa didik melalui olahraga.

“Kedua, pemanfaatan jalur prestasi sebagai pintu masuk penerimaan siswa didik yang harus lebih di optimalkan,” katanya.

Anggota DPRD Kota Tangerang itu menekankan kepada sekolah terhadap ekstra kurikuler olahraga, karena pondasi pembinaan atlet pelajar di Kota Tangerang di dominasi oleh sekolah negeri tidak seperti daerah lain di sekitar.

**Baca juga: Pastikan PPDB Lancar, 20 Personil Diskominfo Berjaga 24 Jam

“Tapi yang pasti hasil Popda kemarin kita jadikan ukuran dalam proses rekruitmen dan pembinaan atlet pelajar di Kota Tangerang. Prestasi itu bonus, pembentukan karakter lebih penting,” terang Ketua Fraksi PDI-Perjuangan.

Sebelumnya, atlit Popda Basket Kota Tangerang menerjunkan sebanyak 24 orang atlet. Total sebanyak 228 atlit di turunkan di 18 cabang olahraga. (Oke)