Kabar6- Koalisi Banten Maju yang mengusung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni dan Dimyati Natakusumah digadang-gadang bakal di usung 7 partai politik.

Ke 7 partai politik itu diantaranya Gerindra, PKS, Nasdem, PAN, PSI, PPP dan PKB. Andra mengatakan 7 partai itu sudah kesepakatan dan kesepahaman membangun koalisi Banten Maju, sehingga tinggal menunggu surat rekomendasi.

“Kemudian nanti diwujudkan dengan rekomendasi pasangan ” kata Andra di kantor DPRD Banten, Selasa (3/7/2024).

**Baca Juga: Duet Andra Soni dan Dimyati di Pilgub Banten Segara Dideklarasikan

Gerindra dengan Koalisi Banten Maju diprediksi bakal membangun koalisi geduk di Pilgub Banten 2024. Pasalnya saat ini Gerindra tengah membangun komunikasi dengan Partai Demokrat untuk bergabung.

“Terkait dengan Demokrat sedang dalam pembahasan,” imbuh Andra.

Jika Demokrat bergabung ke koalisi Banten Maju artinya tinggal dua partai politik yang tersisa yaitu PDIP dan Golkar. Kedua partai itu diprediksi bakal mengusung kadernya masing-masing.

Namun, Andra mengaku sejauh ini pihaknya belum membangun komunikasi terkait Pilgub Banten dengan PDIP. “Saya belum membangun komunikasi dengan PDIP. Saya gak tahu juga (bakal mengusung siapa),”tutupnya. (Aep)

Kabar6-Rano Karno dan Iti Octavia Jayabaya telah bertemu dan berbincang secara terbatas. Pertemuan itu diduga kuat terjadi di wilayah Tangerang, Banten.

Dugaan lainnya, Rano Karno dan Iti Octavia Jayabaya berbincang serius mengenai koalisi keduanya di Pilgub Banten 2024.

Kedua mantan kepala daerah itu duduk satu meja, terdapat air mineral ditengah meja. Iti Octavia Jayabaya tak sendirian bertemu dengan Rano Karno. Nampak dalam foto, ada Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tangerang, sekaligus pimpinan DPRD Banten, Nawa Said Dimyati atau biasa dipanggil Cak Nawa.

**Baca Juga:Melihat Arah Dukungan Demokrat di Pilkada Serentak 2024

Pertemuan keduanya disebuah ruangan khusus itu, bisa dikaitkan dengan niatan koalisi kedua tokoh Banten itu. Jika terealisasi, bisa jadi sesuatu yang ajaib dan bersejarah. Karena saat pilpres, kedua partai berada di jalur bersebrangan. Kemudian ada juga yang mengaitkan hubungan SBY dengan Megawati.

Namun hal tersebut nyatanya tidak berpengaruh, karena hubungan Rano Karno dengan Iti Octavia Jayabaya selalu berjalan baik dan saling membantu.

“Kami bertemu waktu beliau menjadi pejabat Gubernur ya, saya menjadi Bupati. Kami sering berdiskusi ya salah satunya mungkin saya suka ke beliau waktu menjadi gubernur, pak tolong bantu pak,” ujar Iti Octavia Jayabaya, Ketua DPD Demokrat Banten, dikantornya, ditulis Senin, (13/05/2024).

Iti mengaku tidak mempermasalahkan jika Demokrat diposisikan sebagai Wakil Gubernur Banten. Karena menurut mantan Bupati Lebak dua periode itu, posisi tidak penting. Karena gubernur maupun wakil bergotong royong membangun Banten lebih baik lagi kedepannya.

“Karena politik dinamis kan, jadi kalau di politik itu kita tidak boleh mengedepankan ego. Posisi apapun itu ya mau itu A1 atau A2, Banten satu atau Banten dua, yang penting punya komposisi yang baik dalam mendukung roda pemerintahan yang ada di Provinsi Banten,” tuturnya.(Dhi)

Kabar6-Partai Gelora Indonesia DPD Kota Tangerang kembali melakukan konsolidasi dengan partai politik. Kali ini, kembali melakukan konsolidasi dengan salah satu partai non parlemen Partai Hanura di Kantor sekretariat DPC Partai Hanura Kota Tangerang, Sabtu, (11/5/2024).

Seperti kegiatan pada sebelumnya yang telah dilakukan dengan Partai Bulan Bintang, Partai Prima & Partai Garuda diungkapkan tujuan diadakannya konsolidasi ini yang pertama untuk membangun silaturahim dan menjadi media untuk berdiskusi terkait Pilkada serentak di bulan November mendatang.

**Baca Juga:Dimyati Arief Bisa Duet di Pilgub Banten? Pengamat Bilang Paket Komplit

“Kali ini kita berkunjung ke Partai Hanura, disambut Ketua Hanura Bang Mahfud dalam rangka konsolidasi membangun komunikasi dengan semangat silaturahim yang selalu kita jalankan, Gelora mengajak partai partai Non Parlemen yang ada di Kota Tangerang salah satunya Partai Hanura untuk terus menjaga eksistensi memperjuangkan aspirasi masyarakat meskipun belum ada perwakilan di DPRD Kota serta turut menentukan arah politik menghadapi pilkada yang akan berlangsung di bulan November,” ujar Sekretaris DPD Gelora Indonesia Kota Tangerang, Hepriyadi.

“Sudah 5 partai politik yang siap mendirikan Koalisi Non Parlemen Bersatu, Gelora, PBB, Prima, Garuda, Hanura, kami nanti akan merumuskan dan menetapkan Nota kesepahaman secara kolektif kolegial dari partai-partai yang tergabung di dalam Koalisi Non Parlemen Bersatu (KNPB) Kota Tangerang yang sudah menyiapkan gagasannya untuk kemajuan Kota Tangerang,” sambungnya.

Sudah 5 Partai Politik Non Parlemen yang sepakat dan siap satu komando dengan Partai Gelora di Koalisi Non Parlemen Bersatu dari 9 Partai Politik yang tidak tergabung didalam parlemen atau non parlemen.

Sementara itu, Ketua Partai Hanura (Partai Hati Nurani Rakyat) Mahfud sangat senang untuk adanya gerakan Koalisi Non Parlemen, Mahfud sangat setuju dengan ide gagasan konsolidasi yang dilakukan oleh partai Gelora Indonesia di wilayah Kota Tangerang.

Meski demikian, ide ini cukup bagus dan menarik setelah momen pilpres dan pileg, setiap partai berlomba-lomba untuk mendapatkan dewan di legislatif, namun di momen kali ini, partai harus mempersiapkan calon kepala daerah untuk kota Tangerang tapi harus tetap memperhatikan partai partai Non Parlemen yang belum mendapatkan kursi Dewan di pemilihan legislatif Febuari lalu.

“Ini yang gue tunggu, Partai Hanura menyambut baik dan akan terus konsisten menyuarakan aspirasi rakyat dengan Hati Nurani melalui Koalisi Non Parlemen Bersatu (KNPB) Kota Tangerang” Ahmad Mahfud ketua DPC Hanura Kota Tangerang.

“Kita akan berjuang menyuarakan aspirasi rakyat dengan hati melalui Koalisi ini,” tambahnya. (Oke)

Kabar6-Bakal calon bupati Serang sekaligus politisi Partai Golkar Andika Hazrumy semakin matang mempersiapkan koalisi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Meski Partai Golkar bisa mengusung pasangan calon tanpa koalisi, Andika menegaskan bahwa dalam proses pembangunan daerah butuh kebersamaan.

Akhir pekan pada awal bulan Mei, Andika bersilaturahmi dengan pengurus DPD PKS Kabupaten Serang, Sabtu (4/5/2024). Kemudian pada Minggu (5/5/2024), dilakukan pertemuan dengan pengurus DPD Partai Demokrat Kabupaten Serang.

**Baca Juga:Setelah Gerindra dan Demokrat, Golkar Banten Bertemu Empat Parpol

Kedua pertemuan tersebut dibenarkan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Serang Fahmi Hakim. Menurutnya, silaturahmi dengan PKS dalam rangka silaturahmi politik agar bisa bersama-sama kembali dalam koalisi pembangunan daerah lima tahun ke depan.

“Kebersamaan Golkar dan PKS di Pemerintahan Kabupaten Serang telah terjalin baik selama 15 tahun terakhir. Terbukti telah berhasil menjalankan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pembangunan sosial, ekonomi dan budaya. Lebih-lebih pembangunan keagamaan, bagaimana kita di Kabupaten Serang sangat fokus dengan menjaga marwah sebagai daerah yang Islami tempatnya santri dan ulama,” katanya.

Menurut Fahmi, Andika berdarah Gumulung, Kecamatan Pabuaran. Andika juga punya pengalaman yang mumpuni di bidang politik maupun pemerintahan. Mulai dari pernah menjadi anggota DPD RI, DPR RI, dan wakil gubernur Banten.

“Pengalaman yang dimiliki di pemerintahan dan politik sangat komplit,” tegas Fahmi.

Sementara itu, Andika menyampaikan keinginannya melanjutkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Serang setelah kepemimpinan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah.

“Modal dan pengetahuan saya di pemerintahan sejak menjadi wakil gubernur, insya Allah akan memperkuat kemajuan yang saat ini terjadi di Kabupaten Serang,” ujar Andika.

Dalam proses pembangunan daerah, menurut Andika, butuh kebersamaan dengan unsur partai politik yang ada di DPRD Kabupaten Serang.

“Maka silaturahmi ini dalam rangka memperkuat kesepahaman ke arah koalisi yang kuat dan maslahat. Kami butuh keberlanjutan kebersamaan bersama PKS,” ujarnya.

Sementara terkait pertemuan dengan Partai Demokrat, Andika menyatakan, menjelang pilkada semua partai politik melakukan proses seleksi bakal calon kepala daerah. Ada yang membuka penjaringan, ada pula yang punya mekanisme lain.

Andika sendiri sudah mendaftar ke penjaringan yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dan PKB.

“Untuk yang membuka penjaringan, saya tentu ikut mendaftar. Sementara untuk yang tidak, komunikasi dan silaturahmi tetap kami lakukan, termasuk dengan Partai Demokrat,” ujarnya.

Andika mengaku akan terus melakukan komunikasi dengan seluruh partai politik.

“Prinsipnya, pembangunan daerah ke depan dibutuhkan kebersamaan. Maka komunikasi dan silaturahmi ini dalam rangka mendapat ridha Allah, keberkahan, dan kebermanfaatan untuk masyarakat,” ujarnya. (Aep)

Kabar6- Partai Golkar terus menjajaki koalisi partai politik jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten. Setelah dengan pengurus Partai Gerindra Banten, DPD Partai Golkar Banten juga bertemu dengan pengurus Partai Demokrat Banten.

Pertemuan petinggi Golkar dan Demokrat Banten dibenarkan oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar bidang Komunikasi Media Amrin Nur. “Iya pertemuan di tanggal cantik dan insya Allah akan koalisi asik. Kata asik ini, karena kami bertemu dengan nuansa ceria dan gembira,” kata Amrin kepada wartawan, Jumat (26/4/2024).

Tanggal cantik tersebut karena pertemuan berlangsung pada 24 April atau bulan 4, tahun 2024. Sementara Golkar adalah parpol nomor urut 4, dan Demokrat nomor urut 14.

“Pokoknya pat gulipat, Golkar dan Demokrat akan sepakat demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Amrin.

Sekretaris DPD Partai Golkar Banten Bahrul Ulum membenarkan pertemuan tersebut. Ia mengungkapkan, Ketua DPD Partai Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah dan Ketua DPD Partai Demokrat Banten Iti Octavia Jayabaya hadir langsung.

“Pertemuan positif, dan insya Allah sangat berpeluang berkoalisi pada semua pilkada serentak di Banten. Pilkada Banten, dan delapan kabupaten/kota,” ujar Ulum.

**Baca Juga: Menilai Ulang Pelemahan Rupiah: Antara Fundamental Ekonomi dan Opini Publik

Menurut Ulum, koalisi dengan Partai Demokrat salah satu yang diinginkan oleh Partai Golkar. Sebab, kata Ulum, Golkar-Demokrat bersama partai lain sudah berkoalisi pada pemilihan presiden dengan memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami bersilaturahmi penuh kegembiraan, penuh canda tawa, dan keseriusan bersama untuk membangun Banten ke depan bersama-sama,” ujar ketua DPRD Kabupaten Serang ini.

Terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (Bappiluda) DPD Demokrat Banten, Azwar Anas, mengatakan pertemuan tersebut dilakukan di salah satu hotel Kota Serang pada, Rabu (24/4) malam.

“Kita mengupayakan koalisi Pilpres sama dengan koalisi Pilkada. Akan coba bangun koalisi di setiap Pilkada,” ujarnya.

Ia mengungkapkan pertemuan tersebut sebagai langkah awal pembahasan dan berharap akan ada titik temu antara Demokrat dan Golkar sehingga nantinya koalisi tersebut bisa terbangun.

“Doakan saja supaya ada titik temu yang baik. Kita bagi-bagi porsi kepada Golkar seperti apa, mana kader Golkar yang memiliki potensi kita dorong sama-sama kita menangkan. Sama juga seperti kita, mana kader Demokrat kita akan dorong,” jelasnya.

Akan ada pertemuan selanjutnya, pertemuan tersebut merupakan pertemuan awal pasca Pilpres 2024. Sehingga selanjutnya akan dilakukan pertemuan kembali untuk menentukan siapa saja yang akan diusung pada Pilkada 2024.

“Kita baru ngopi-ngopi kecil dulu, nanti akan ada pertemuan selanjutnya,” pungkasnya.(Aep)

Kabar6- Dua partai politik terbesar di tingkat Provinsi Banten, Partai Golkar dan Gerindra secara formal melakukan pertemuan tertutup di salah satu hotel daerah Kota Serang.

Silaturahmi awal jelang pilkada serentak tersebut mengisyaratkan akan terjadi koalisi yang kuat di Pilkada Banten, antara dua parpol pemegang suara terbanyak pemilu legislatif ini.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan dikomandoi langsung oleh pimpinan kedua parpol tersebut, yakni Ketua DPD Partai Golkar Banten Ratu Tatu Chasanah dan Ketua DPD Partai Gerindra Banten Andra Soni.

“Alhamdulillah, silaturahmi formal ini penuh suasana persahabatan. Ini pertemuan awal yang insya Allah, akan punya jalan tengah di akhir,” kata Tatu kepada wartawan, Kamis (25/4/2024).

Menurutnya, pertemuan dengan Gerindra merupakan proses komunikasi politik yang harus dilakukan oleh Golkar Banten untuk menentukan arah koalisi di pilkada provinsi, dan delapan kabupaten/kota. Apalagi, di semua tingkatan pilkada, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sudah menugaskan sejumlah kader untuk menjadi bakal calon kepala daerah.

Komunikasi politik dengan Gerindra, menurut Tatu, cukup mudah dilakukan. Dalam Koalisi Indonesia Maju, Golkar-Gerindra serta sejumlah partai politik lainnya, telah memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Silaturahmi ini harus dilakukan karena kami juga sudah bersama pada proses pemilihan presiden. Jadi komunikasinya lebih cair. Apalagi, kami memang nyaman bersama Partai Gerindra,” ujar Tatu.

Menurutnya, pilkada tahun ini cukup unik. Sebab selain dilakukan serentak, sejumlah partai politik juga punya sejumlah bakal calon yang akan diusung. Namun tanpa merinci pada pilkada mana saja Golkar dan Gerindra berkoalisi, Tatu mengisyarakat akan terjadi di tujuh dari sembilan pilkada di Banten. Termasuk di Pilkada Banten.

**Baca Juga: Hasbi Jayabaya Ambil Formulir Pendaftaran Bacabup Lebak di 4 Parpol

“Ini masih komunikasi awal, tetapi memang ada kesepahaman yang kuat. Selanjutnya akan dilakukan komunikasi kembali agar koalisi yang kami harapkan bersama akan menjadi kenyataan. Prinsipnya, tantangan dan masalah pembangunan daerah, dibutuhkan sinergi dan kebersamaan,” ujarnya.

Ketua DPD Partai Gerindra Banten Andra Soni menilai, pihaknya diminta oleh pimpinan pusat untuk memperkuat komunikasi politik di daerah, terutama dengan Partai Golkar. Apalagi, kata Andra, Partai Gerindra harus mampu mengawal kebijakan pemerintah pusat di daerah, setelah Prabowo Subianto, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, dilantik sebagai presiden.

“Pola pemerintahan provinsi adalah perwakilan pusat, sehingga penting kolaborasi dilakukan. Gerindra ingin ambil posisi itu, mengawal kebijakan pusat di tingkat daerah,” ujarnya.

Golkar maupun Gerindra belum membicarakan komposisi koalisi maupun bakal calon kepala daerah yang akan diusung. “Intinya, Gerindra sangat punya keinginan mewarnai pilkada, dan itu dilakukan bersama dengan Partai Golkar. Kami ingin menjadi seorang adik yang baik,” ujarnya.

Pernyataan ‘seorang adik’ ini, tidak lepas dari sejarah bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto merupakan mantan kader Partai Golkar.

Pada Pilkada Banten, jika koalisi terjadi, maka Golkar bersama Gerindra bisa langsung mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dari syarat 20 kursi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur, masing-masing sama, yakni memiliki 14 kursi di DPRD Banten.

Jika ditotal, kedua partai politik ini punya modal 28 kursi, dan sudah cukup melaju mulus pada pencalonan pilkada Banten.(Aep)

Kabar6-Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengeluarkan siaran pers yang menyebutkan bahwa pada Selasa, 25 Juli 2023, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dugaan praktik korupsi tender salah satu proyek di Basarnas.

KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut dimana dua diantaranya berlatar belakang militer aktif yaitu; Kepala Basarnas RI, Marsdya Henri Alfiandi dan Koordinator Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas RI, Letkol Adm Afri Budi Cahyanto. Namun demikian, KPK justru meminta maaf atas penetapan tersangka ke dua prajurit TNI tersebut dan menyerahkan proses hukum terhadap keduanya kepada Puspom TNI dengan alasan yurisdiksi hukum keduanya sebagai militer aktif berada di bawah peradilan militer.

Pihak Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, langkah KPK yang meminta maaf dan menyerahkan kasus dugaan korupsi Kabasarnas dan Koorsmin Kabasarnas kepada Puspom TNI merupakan langkah yang keliru dan dapat merusak sistem penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebagai kejahatan yang tergolong tindak pidana khusus (Korupsi), KPK seharusnya menggunakan UU KPK sebagai pijakan dan landasan hukum dalam memproses militer aktif yang terlibat dalam kejahatan korupsi tersebut. KPK dapat mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan dasar asas lex specialist derogat lex generalis (UU yang khusus mengenyampingkan UU yang umum). Dengan demikian KPK harusnya mengusut kasus ini hingga tuntas dan tidak perlu meminta maaf. Permintaan maaf dan penyerahan perkara kedua prajurit tersebut kepada Puspom TNI hanya akan menghalangi pengungkapan kasus tersebut secara transparan dan akuntabel. Lebih dari itu, permintaan maaf dan penyerahan proses hukum keduanya tersebut bisa menjadi jalan impunitas bagi keduanya.

Sebagaimana diketahui, sistem peradilan militer sebagaimana yang diatur dalam UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan sistem hukum yang eksklusif bagi prajurit militer yang terlibat dalam tindak kejahatan dan seringkali menjadi sarana impunitas bagi mereka yang melakukan tindak pidana. Padahal dalam pasal 65 ayat (2) UU TNI sendiri mengatakan bahwa “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.”

**Baca Juga: LBH-PRASASTI Kembali Gelar Penyuluhan Hukum di Rutan Jambe

Terkait penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap KaBasarnas RI dan Koorsmin Kabasarnas ini tentunya hal tersebut sudah benar karena dilakukan sebagai tindak lanjut dalam suatu operasi tangkap tangan bersama dengan masyarakat sipil lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu mentersangkakan pemberi suap dan penerima suap. Akan menjadi aneh jika KPK justru tidak mentersangkakan Kabasarnas dan anak buahnya padahal dalam perkara ini mereka berdua diduga sebagai penerima suap. Mereka yang sudah menjadi tersangka tidak bisa mendalilkan bahwa penetapan tersangka terhadap mereka hanya bisa dilakukan oleh penyidik di institusi TNI karena dugaan korupsi ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan institusi TNI dan kepentingan militer.

Skandal korupsi yang terjadi di tubuh Basarnas yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif ini menunjukkan masih lemahnya akuntabilitas dan transparansi di lembaga-lembaga yang terkait dengan militer. Kasus ini harus dijadikan momentum untuk mengevaluasi proses pengadaan barang atau jasa lainnya dalam institusi militer, baik secara internal yaitu di TNI maupun lembaga eksternal lainnya, agar transparan dan akuntabel sehingga tidak menimbulkan keruguian keuangan negara.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan juga menilai bahwa Korupsi di tubuh TNI juga diakibatkan oleh kegagalan MENHAN dalam menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap TNI yang jelas berada dibawahnya berdasarkan UU TNI yang dikuatkan Putusan MK No.9/PUU-IX/2011, selain MENHAN kegagalan pengawasan TNI juga patutu dialamatkan kepada MENKOPOLHUKAM yang gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap unsur organisasi yang berada dibawah Lingkungan KEMENKOPOLHUKAM.

Atas dasar hal tersebut, di atas maka Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak:

1. KPK untuk mengusut tuntas secara transparan dan akuntabel dugaan korupsi yang melibatkan Kabasarnas dan anak buahnya tersebut. Pengungkapan kasus ini harus menjadi pintu masuk mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yg melibatkan prajurit TNI lainnya, baik di lingkungan internal maupun external TNI. KPK harus memimpin proses hukum terhadap siapa saja yang terlibat dugaan korupsi di Basarnas ini. KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi tidak boleh takut untuk memproses hukum perwira TNI yang terlibat korupsi. Jangan sampai UU peradilan militer menjadi penghalang untuk membongkar skandal pencurian uang negara tersebut secara terbuka dan tuntas.

2. Pemerintah dan DPR harus segera merevisi UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena selama ini sering digunakan sebagai sarana impunitas dan alibi untuk tidak mengadili prajurit TNI di peradilan umum. Apalagi agenda revisi UU Peradilan Militer ini menjadi salah satu agenda yang dijanjikan oleh presiden Jokowi pada Nawacita periode pertama kekuasaannya.

3. Pemerintah wajib mengevaluasi keberadaan prajurit TNI aktif di berbagai instansi sipil, terutama pada instansi yang jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU TNI, karena hanya akan menimbulkan polemik hukum ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit TNI aktif tersebut. Seperti dugaan korupsi misalnya yang tidak bisa diusut secara cepat dan tuntas karena eksklusifisme hukum yang berlaku bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.

Seperti diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ini beranggotakan: Imparsial, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Amnesty International Indonesia, Public Virtue, Forum de Facto, KontraS, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Malang, Setara Institute, AJI Jakarta, dan AlDP.

Adapun narahubung dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan ini antara lain Julius Ibrani (PBHI), Gufron Mabruri (Imparsial), M Isnur (YLBHI), Wahyudi Djafar (ELSAM), Andi M Rezaldy (KontraS), dan Al Araf (Centra Initiative).(Red)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengingatkan perlunya format koalisi baru, koalisi rekonsiliasi segera dibentuk dalam proses politik demokrasi Indonesia saat ini.

Pentingnya koalisi rekonsiliasi tersebut, sudah ia sampaikan saat menghadiri konsilidasi pemenangan Pemilu 2024 di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) beberapa waktu lalu.

Bahkan saat itu, Anis Matta mencontohkan soal politik rekonsiliasi di Kota Palopo pasca Pilkada yang bisa menjadi contoh elite-elite nasional yang selalu bermusuhan usai pemilihan.

“Ketua DPD Kota Palopo Pak Budi Sada ini adalah satu contoh dari rekonsiliasi yang baik dengan Pak Wali Kota (HM Judas Amir) yang pernah jadi lawan di Pilkada, tapi kemudian jadi kawan,” kata Anis Matta, Rabu (08/03/2023).

Menurutnya, koalisi yang sekarang dibicarakan berpotensi memperdalam pembelahan di tengah masyarakat dan membawa ancaman disintegrasi bangsa.

“Koalisi rekonsiliasi mengedepankan persatuan dan kepentingan nasional di atas persaingan politik. Koalisi ini akan mengirim pesan yang kuat ke masyarakat untuk mengakhiri pembelahan yang menjadi residu sosial sejak pilkada DKI 2017 hingga pilpres 2019,” ujarnya.

Anis Matta kembali mengingatkan, bahwa dunia kini tengah dilanda krisis global berlarut yang dipicu oleh runtuhnya sistem lama kapitalisme liberal, namun sistem yang baru belum terbentuk.

Apalagi, pada saat yang sama dunia menjadi ajang konflik supremasi antara Amerika Serikat dan China.

“Krisis yang kita hadapi saat ini merupakan bagian dari siklus perubahan sistem global setiap 100 tahunan. Dimensinya sangat luas dan lama. Perubahan ketika dunia memasuki abad ke-20 saja baru selesai sekitar tahun 1950-an ketika Perang Dunia II selesai dan dunia memasuki tatanan global baru yang dipimpin oleh Barat melalui PBB, Bank Dunia, dan IMF. Sekarang sistem ini sudah berkarat dan goyah,” terang Anis.

Karena itu, lanjut Anis Matta, elite di Indonesia harus berkonsolidasi dalam agenda-agenda besar menghadapi krisis global ini, bukannya larut dalam akrobat politik wacana koalisi yang malah memperdalam polarisasi dan berpotensi membawa ancaman disintegrasi bangsa.

“Indonesia harus berada di tengah pusaran perubahan global yang terjadi. Selama ini kita hanya berada di pinggir dan malah menjadi collateral damage dari berbagai konflik supremasi karena negara kita lemah dan tidak terkoneksi dengan konstelasi politik global yang sesungguhnya tengah terjadi. Ke depan, kita harus duduk di meja perundingan utama dunia dan itu bisa terjadi jika kita menjadi superpower baru di dunia,” paparnya lagi.

Konsolidasi elite itu hanya bisa terjadi jika wacana koalisi yang berkembang menjelang Pemilu 2024 adalah koalisi rekonsiliasi, bukan koalisi yang berujung pada penebalan polarisasi dan disintegrasi.

**Baca Juga: ICW Desak Kejati Banten Segera Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Dana Hibah Madrasah di Tangerang

Tanpa elite yang terkonsolidasi dalam agenda-agenda besar, Indonesia tetap akan lemah dan hanya menjadi obyek penyerta dalam setiap perubahan global.

Padahal, kata Anis Matta, dalam situasi transisi seperti inilah, kesempatan Indonesia untuk menyodok menjadi kekuatan utama dunia.

“Kesempatan ini hanya datang 100 tahun sekali. Semua tergantung kita. Apakah kita ingin terus-menerus bertengkar dan terpecah belah, atau kita melakukan rekonsiliasi dan menjadi kekuatan yang solid untuk menghadapi krisis global dan menjadi superpower baru. Inilah tanggung jawab para pemimpin untuk mengambil keputusan yang benar,” pungkas Anis Matta. (Tim K6)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengusulkan pembentukan koalisi baru, Koalisi Rekonsiliasi. Sebab, koalisi yang ada saat ini hanya memperdalam polarisasi di masyarakat dan mengancam keutuhan bangsa.

“Partai Gelora ingin menawarkan konsep tentang format koalisi baru tidak seperti yang sekarang ini. Koalisi ini saya sebut sebagai format Koalisi Rekonsiliasi,” kata Anis Matta dalam diskusi dengan media di kantor DPD Partai Gelora Parepare, Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Sabtu (25/02/2023).

Dengan format Koalisi Rekonsiliasi tersebut, menurut Anis Matta, presiden yang terpilih di 2024 diharapkan mampu mengkonsilidasikan seluruh pemimpin nasional, sehingga dapat membawa Indonesia menjadi superpower baru di dunia.

“Langkah pertama pemimpin Indonesia, yaitu presiden yang akan datang harus bisa mengkonsolidasi seluruh elite komponen nasional baik itu elite politik, militer, ekonomi, para pemimpin sosial, para pemimpin agama, para pemimpin informal, para akademisi dan para pemikir. Ini semuanya harus dikonsolidasi dalam satu arah baru atau babak sejarah baru bagi Indonesia,” katanya.

Koalisi Rekonsiliasi, kata Anis Matta, dapat mendorong satu semangat persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa dan masyarakat.

Sementara koalisi yang disebut-sebut sekarang ini hanya akan memperdalam polarisasi yang ada di masyarakat dan mengancam keutuhan sebagai bangsa.

“Saya mengusulkan ide tentang format Koalisi Rekonsiliasi, karena format koalisi yang ada sekarang ini justru memperdalam polarisasi yang ada di masyarakat dan mengancam keutuhan kita sebagai bangsa. Ini waktunya kita mendorong satu semangat persatuan dengan menggagas ide tentang Koalisi Rekonsiliasi,” katanya.

Anis Matta menilai situasi percaturan politik nasional saat ini masih penuh ketidakpastian, meskipun ide tentang presiden tiga periode atau penundaan Pemilu 2024 sudah tidak ada lagi.

Namun, sampai sekarang, lanjutnya, belum ada satupun calon presiden (capres) yang sudah secara resmi benar-benar mendapatkan dukungan penuh dan solid.

Karena itu, kata ketua umum partai nomor 7 peserta Pemilu 2024 ini, koalisi yang sudah terbentuk terancam bubar di tengah jalan dan akan mengalami perubahan besar secara signifikan.

“Belum ada koalisi yang solid dan calon presidennya mendapatkan dukungan penuh. Bisa jadi semua situasi ini bubar. Dan saya yakin format koalisi yang sekarang ini, yang sepertinya akan terbentuk, masih akan mengalami perubahan-perubahan besar di beberapa bulan ke depan. Jadi, semuanya serba tidak pasti,” ujarnya.

Ia mengatakan, untuk menjadikan Indonesia sebagai superpower baru dibutuhkan pemimpin yang memahami narasi satu arah baru Indonesia.

“Saya sudah menulis tentang hal ini, dalam buku saya Gelombang Ketiga yang saya tulis tahun 2013 lalu. Saya katakan dalam buku itu, Indonesia akan mengalami tiga gelombang. Gelombang pertama, menjadi Indonesia, gelombang kedua menjadi negara dan bangsa yang modern dan kuat. Dan gelombang ketiga menjadi salah satu kekuatan yang memimpin dunia,” katanya.

Narasi besar untuk menjadikan Indonesia superpower baru itu, papar Anis, akan terwujud apabila semua komponen bangsa saling bergandengan tangan, bukan saling bermusuhan.

“Masyarakat Indonesia sekarang ini mengharapkan lahirnya partai baru yang bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan harapan terbesar rakyat Indonesia sesuai dengan survei yang kita lakukan adalah mereka ingin Indonesia ini menjadi negara maju yang sejajar dengan negara-negara superpower dunia lainya seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan China,” katanya.

**Baca Juga: Sate Bandeng Kuliner Warisan Kesultanan Banten

Demi wujudkan narasi menjadikan Indonesia superpower baru, maka kader Partai Gelora sepakat mengajukan capres tersendiri dari internal agar bisa mengkonsilidasikan para elite yang ada.

Kader Partai Gelora telah mendeklarasikan Ketua Umum Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024 mendatang.

“Jadi Partai Gelora akan mengkampanyekan ide dan sekaligus menawarkan kepemimpinan baru. Ada arah baru, juga wajah baru pemimpin Indonesia. Karena itu, kader sepakat untuk mengajukan calon presiden dari Partai Gelora,” pungkas Anis Matta.(Tim K6)

Kabar6-Belakangan, hubungan PKB dam Gerindra tampak mesra. Bahkan mereka mendatangi KPU secara bersamaan. Muhaimin Iskandar, selaku Ketua PKB, telah mengaku siap maju sebagai Capres. Namun belum ada kesepakatan apapun dengan partai yang dekat dengannya untuk mengusung nama Capres dan Cawapres. Cak Imin berujar, semuanya akan diputuskan pada detik-detik terakhir bersama partai koalisinya.

“Ya pokoknya gabung dulu, (Cawapres) ya nantilah kita diskusikan dulu di ujung nanti, masih ada waktu,” kata Muhaimin Iskandar, di Alun-alun Masjid Agung Kesultanan Banten, Kota Serang, pada Sabtu malam (15/10/2022).

**Bertita Terkait: Ingin Nyapres, Muhaimin Iskandar Keliling Pulau Jawa

Muhaimin Iskandar juga mengatakan PKB terbuka dengan semua partai politik uang ingin bergabung. Saat ini, Cak Imin tidak memiliki syarat partai lain untuk bergabung dengan PKB dak Gerindra dalam membangun koalisi.

“(Syarat gabung koalisi) ya enggak pakai syarat lah, pokoknya mau gabung ayo,” ujarnya.

Cak Imin juga tengah membuka dan mengajak partai lain, untuk bergabung dengan PKB di Pemilu 2024 nanti.

Bahkan membangun komunikasi politik dengan Partai Nasdem, Demokrat, PKS dan partai lainnya, untuk menambah kekuatan di Pilpres 2024.

“Dengan Gerindra dan terus mengajak yang lain. (Komunikasi dengan partai lain) ya terus komunikasi supaya semakin banyak pendukungnya,” jelasnya.(Dhi)